BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Berjalannya kegiatan usaha dari perusahaan di suatu negara akan melibatkan pihak-pihak atau lingkungan sekitarnya sebagai penunjang bergeraknya kegiatan bisnis yang dilakukan. Penunjang tersebut berguna sebagai sumber daya. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Kegiatan usaha yang dilakukan setiap harinya akan mengurangi banyaknya dari sumber daya yang tersedia, karena digunakan untuk kegiatan produksi atau kegiatan komersil lainnya. Hal ini menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari, namun dapat disinergikan keduanya, sehingga terjadi harmonisasi antara keduanya yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan usaha dari suatu perusahaan pada dasarnya berdampak positif terhadap bergeraknya roda perekonomian di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Namun, kegiatan usaha yang dilakukan perlu adanya kontrol melalui regulasi pemerintah, sehingga tidak terjadinya dampak negatif yang diluar kendali terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun lingkungan alam sekitarnya. Dampak negatif ini dapat diminimalisasi dengan adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya kesadaran tanggung jawab sosial dari
1
perusahaan tersebut, hal ini akan menciptakan harmonisasi antara pihak-pihak yang terlibat. Harmonisasi yang dimunculkan dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan akan menciptakan keberlanjutan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini merupakan win-win solution dari kegiatan ekonomi yang dilakukan pada lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial yang dilakukan akan menciptakan sinergi yang positif antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya, hal inilah yang menjadi penyebab tanggung jawab sosial yang dilakukan akan menciptakan keberlanjutan kegiatan usaha yang dilakukan. Pemanfaatan sumber daya oleh suatu badan usaha perlu dilakukan untuk menggerakkan perekonomian namun perlu adanya timbal balik secara positif. Oleh karena
itu, banyak negara menetapkan dalam perundang-
undangannya bahwa tanggung jawab sosial wajib dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitar ataupun terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Hal
ini
turut
membantu
pemerintah
dalam
usaha
untuk
mensejahterakan rakyatnya. Tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan adanya CSR ini dapat mensejahterakan penduduk di suatu negara yang di mana penduduk tersebut tidak dapat dijangkau oleh pemerintah karena anggaran terbatas, namun dapat terjangkau oleh perusahaan yang memiliki anggaran untuk hal ini. CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak hanya untuk penduduk sekitar yang
2
terkena dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan, namun CSR ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan (Stakeholders) dari perusahaan tersebut. Tanggung jawab CSR ini perlu dilakukan untuk menjaga nama baik perusahaan. Indonesia menjadi salah satu negara yang mewajibkan CSR dalam peraturan
perundang-undangannya.
Dalam
peraturan
Undang-undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa CSR ini sebagai komitmen perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup atau lingkungan alam, hal ini dilakukan berguna baik untuk perseroan, komunitas setempat, ataupun masyarakat secara umum (Bapepam, 2007). Kegiatan CSR ini perlu dibuat laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dari apa saja yang telah dilakukan. Peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal di Indonesia juga mewajibkan bahwa perusahaan perlu melakukan CSR sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 15 disebutkan bahwa, penanam modal yakni suatu perusahaan perseroan terbatas diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk CSR (Bank Indonesia, 2013). Kedua peraturan ini wajib dipatuhi oleh semua perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh pihak swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inti dari CSR adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap pihak stakeholders berdasarkan undang-undang perseroan terbatas
3
Indonesia. Pihak stakeholders ini di antaranya adalah pihak lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan usaha yang dilakukan, pihak-pihak tersebut adalah pemerintah,
kelompok politik, asosiasi
perdagangan, serikat pekerja, masyarakat, pemodal, pemasok, karyawan, dan konsumen (Freeman, 2013). Melalui program CSR perusahaan dapat melakukan tanggung jawab dari kegiatan usahanya terhadap pihak-pihak tersebut. Program CSR yang dijalankan tergantung pada perusahaan yang menjalankan, hal ini tidak diatur oleh Pemerintah Indonesia. Menurut Freeman (2013), stakeholders didefinisikan sebagai kelompok yang berpengaruh dan terkena dampak dari pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Henrique dan Sadorky (1999) menjelaskan bahwa terdapat empat kategori grup dalam stakeholders, yaitu di antaranya adalah: 1. Organisational Stakeholders, terdiri atas
karyawan, konsumen,
pemegang saham, dan pemasok. 2. Community Stakeholders, terdiri atas komunitas lokal atau kelompok yang memiliki kepentingan. 3. Regulatory Stakeholders, terdiri atas pihak yang membuat regulasi di setiap wilayah. 4. Media
Stakeholders,
terdiri
atas
pihak-pihak
media
yang
mempublikasikan suatu berita. Stakeholders terbagi dalam dua yaitu internal dan eksternal. Stakeholders internal itu adalah pihak-pihak yang terkait dari dalam perusahaan, dan eksternal adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh dari
4
luar perusahaan. Berikut elemen-elemen stakeholders dijelaskan melalui Gambar 1.1:
Gambar 1.1 : Stakeholders Element
Sumber: Donaldson, dan Preston. (1995) Berikut adalah penjelasan dari masing-masing elemen yang termasuk dalam stakeholders: 1. Government: lembaga pemerintah yang membuat regulasi dalam berjalannya ekonomi, jalannya perusahaan sangat ditentukan dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah. 2. Investor: adalah pihak yang berinvestasi pada perusahaan, sehingga pihak manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan investasi yang telah diberikan. 3. Political Groups: adalah kelompok yang memiliki pengaruh secara politik, contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat, komunitas sosial, dan komunitas kebudayaan. 4. Customer: konsumen yang mengkonsumsi produk hasil dari produksi perusahaan terkait, konsumen peduli terhadap produk yang 5
dikonsumsinya, transparansi komposisi produk ingin diketahui oleh pihak konsumen. 5. Comunities: komunitas ini adalah masyarakat lokal yang terkena dampak langsung atau secara tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan terkait. 6. Employees: pihak terkait langsung secara internal dari jalannya perusahaan, para karyawan harus disejahterakan secara ekonomi agar kontribusi terhadap perusahaan dapat maksimal. 7. Trade Association: asosiasi dagang memiliki pengaruh terhadap terbentuknya aturan dagang dari setiap anggotanya, sehingga perusahaan yang terkait dalam asosiasi harus mematuhi regulasi yang telah disepakati untuk diterapkan. 8. Supliers: adalah pihak yang memasok bahan mentah terhadap perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi, pengaruh pemasok sangat besar karena perusahaan memiliki waktu produksi yang telah ditentukan agar kegiatan operasional berjalan lancar sesuai rencana. Pihak-pihak tersebutlah yang dapat terpengaruh dan memengaruhi dari suatu kegiatan bisnis perusahaan. Pengelolaan stakeholders fokus terhadap setiap kategori tersebut, hal ini cukup sulit untuk diimplementasikan karena setiap pihak memiliki ekspektasi yang berbeda. Diperlukan adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan stakeholders agar terwujudnya penerapan CSR yang sesuai dengan ekspektasi.
6
Komunikasi dengan stakeholders akan meminimalisasi gap ekspektasi antara perusahaan dengan stakeholders. Komunikasi memegang peranan penting dalam menerapkan CSR dari suatu perusahaan sebagai cara menjalankan “Stakeholders Management”. Penerapan CSR yang baik disesuaikan dengan keinginan stakeholders, mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Namun, sering kali terjadi komunikasi yang kurang antara perusahaan dengan stakeholders, sehingga perusahaan hanya sekedar menerapkan CSR sebagai bentuk tanggung jawab namun kurang memenuhi ekspektasi dari apa yang diinginkan oleh stakeholders. Apabila ekspektasi stakeholders tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang kurang baik dan akan berpengaruh buruk terhadap bisnis perusahaan. Menurut Clarkson (1995) perusahaan akan sangat tergantung pada stakeholders,
karena
dengan
tidak
adanya
dukungan
stakeholders,
perusahaan tidak akan bertahan. Penerapan CSR begitu penting pengelolaan dengan berorientasi pada stakeholders. Tujuan CSR ini sendiri adalah sebagai alat kompensasi terhadap stakeholders dari kegiatan komersil yang telah dilakukan. Peloza dan Shang (2010) menjelaskan banyak perusahaan berinvestasi terhadap
penerapan
CSR
bukan
bertujuan
untuk
mengharapkan
pengembalian secara finansial, namun lebih fokus kepada aktivitas membangun hubungan dengan stakeholders. Keuntungan dari membangun hubungan dengan stakeholders dapat dirasakan dalam jangka panjang, dari
7
terbentuknya corporate image yang baik sehingga memudahkan dalam aktivitas pemasaran, dan terjaganya situasi yang kondusif terhadap peningkatan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi CSR yang cukup menghabiskan biaya ini perlu dikelola dengan baik, agar tujuan dalam membina hubungan baik dengan stakeholders terwujud secara efektif. Peran stakeholders sangat besar berpengaruh pada perkembangan bisnis perusahaan. Pengaruh inilah yang menjadikan stakeholders begitu penting terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan komersil. Stakeholders menjadi bagian yang perlu dikelola secara sistematis agar tercipta hubungan timbal balik yang positif terhadap perusahaan. Pentingnya stakeholders terhadap perusahaan mendorong terciptanya pengelolaan stakeholders secara serius, hal ini dinamakan Stakeholders Management. Menurut Donaldson dan Preston (1995), Stakeholders Management dibutuhkan sebagai atribut kunci, perhatian simultan terhadap kepentingan yang muncul dari semua stakeholders, baik dalam pembentukan struktur organisasi, kebijakan umum dan dalam pengambilan keputusan kasus per kasus. Stakeholders Management ini pada dasarnya berlaku untuk siapa saja yang mengelola atau memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk tidak hanya manajer profesional, tetapi pemilik saham dan pemerintah. Studi ini adalah replikasi penelitian Yusuf (2012) yang menganalisis penerapan CSR SCTV melalui Program Pundi Amal SCTV. Dalam karya ilmiah yang disusun oleh penulis menggunakan konsep yang sama yaitu menganalisis penerapan CSR dengan menggunakan pendekatan stakeholders,
8
dikarenakan pentingnya stakeholders terhadap kegiatan CSR yang dilakukan. Namun, penelitian yang disusun oleh penulis menggunakan studi kasus perusahaan yang berbeda, yaitu menganalisis penerapan CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina Marketing dan Operation Region VI di wilayah Kalimantan. Situasi yang dihadapi oleh Pertamina berbeda dengan CSR yang dilakukan oleh SCTV terhadap stakeholders-nya. Pertamina menghadapi situasi stakeholders yang lebih sensitif terhadap isu lingkungan, karena pengaruh dari bisnis Pertamina yang bergerak dalam bidang minyak dan gas. Dalam membina hubungan baik dan juga tanggung jawab terhadap stakeholders dilakukan dengan cara yang berbeda. CSR SCTV ini dalam bentuk tahap charity, namun CSR Pertamina sudah dalam tahap empowerment
yaitu
pengembangan
kesejahteraan
dan
produktivitas
stakeholders ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu penerapannya akan berbeda dan hubungan baik yang tercipta antara stakeholders dan perusahaan juga akan menimbulkan hasil yang berbeda. Perkembangan bisnis Pertamina di wilayah Kalimantan tergantung pada kegiatan empowerment yang diterapkan melalui CSR-nya, apakah dapat memunculkan efek positif terhadap stakeholders sebagai penerima manfaat. CSR tidak hanya wajib namun pada dasarnya berdampak baik terhadap perusahaan yang melakukannya. Perusahaan yang melakukan CSR dapat memiliki dampak yang baik terhadap corporate image dan selanjutnya akan meningkatkan niat pembelian pihak konsumen yang mengetahui program
9
CSR yang dilakukan (Huang, Yen, dan Liu, 2014). Hal ini dapat menjelaskan bahwa konsumen tertarik membeli suatu produk dari perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat. Konsumen akan memiliki pemikiran bahwa perusahaan tersebut sehat dalam kegiatan usahanya sehingga memiliki keuntungan yang dapat dianggarkan untuk melakukan santunan sosial. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa CSR dapat meningkatkan service quality dari perusahaan tersebut yang nantinya akan berdampak pada kepuasan konsumen (Huang, et al., 2014). CSR tidak hanya untuk pihak luar atau masyarakat umum, namun stakeholders di sini termasuk karyawan perusahaan, dan CSR terhadap karyawan biasanya dalam bentuk program beasiswa. Program beasiswa ini akan meningkatkan kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan ataupun membuat produk yang lebih maksimal terhadap konsumen. Penerapan CSR yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kedua pihak, yaitu perusahaan dengan stakeholders. Para stakeholders terbantu dalam peningkatan kesejahteraannya dari program CSR yang dijalankan. Dalam hal ini menjadi saat yang tepat melakukan kegiatan promosi pada saat program CSR dilaksanakan, dapat dengan cara brand placement ataupun disiarkan melalui media massa. Pada saat promosi melalui program CSR ini pada dasarnya adalah proses pengenalan merek dagang terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dari program CSR ini, oleh karena itu, semakin besar CSR yang dilakukan,
semakin besar juga
pengenalan merek dagang yang akan diketahui oleh pihak di luar perusahaan.
10
Penerapan CSR di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh perusahaanperusahaan besar swasta maupun BUMN. Perusahaan-perusahaan yang dinilai besar di Indonesia telah sadar akan pentingnya penerapan CSR untuk kegiatan usaha yang dilakukannya. Citra baik perlu dikembangkan di Indonesia untuk mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga warganya dapat berpendapat bebas terhadap yang dilihatnya. Hal ini menjadi masalah ketika banyak masyarakat Indonesia yang berpandangan buruk terhadap suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dikritik dan ini mengganggu dari berjalannya kegiatan bisnis yang dilakukan. Banyak terjadi kritik terhadap perusahaan minyak dan gas dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, karena perusahaan ini secara langsung mengeksploitasi sumber daya alam yang berdampak secara langsung kepada kehidupan manusia. Jika perusahaan minyak dan gas tidak melakukan tanggung jawab sosial maka keberlanjutan kegiatan usahanya akan sulit dikembangkan, karena banyak menuai protes dari masyarakat yang berkepentingan. Stakeholders perusahaan minyak dan gas akan lebih sensitif karena perusahaan ini pada dasarnya mengeksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Hubungan baik terhadap stakeholders yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas perlu dijaga, agar tercipta situasi kondusif yang mendukung terhadap pengembangan kegiatan operasional yang dilakukan. Jika hubungan antara stakeholders dan perusahaan terkait tidak dijalin dengan
11
baik, maka pengaruh buruk akan langsung dirasakan secara langsung dan akan menghambat kegiatan operasional dari perusahaan terkait. Oleh karena itu, perusahaan minyak dan gas sangatlah penting mengelola stakeholders dengan CSR secara baik dan bertanggung jawab. PT. Pertamina (Persero) menjadi salah satu perusahaan negara yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas. Oleh karena itu, PT. Pertamina (Persero) perlu mengelola hubungan dan tanggung jawab terhadap stakeholders dengan serius, agar stakeholders terkait mendukung terhadap perkembangan bisnis Pertamina. PT. Pertamina (Persero) menjadi salah satu perusahaan negara dengan peran yang cukup besar kontribusinya terhadap negara Indonesia, dari tugasnya mengelola bahan bakar bersubsidi, hingga gas subsidi yang digunakan secara langsung oleh konsumen di Indonesia. Peran PT. Pertamina (Persero) terhadap negara tidak hanya dituntut untuk mengelola minyak dan gas dengan baik, namun juga dituntut untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Peran ini tidak mudah dalam praktiknya, melakukan kegiatan komersil eksploitasi alam namun harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam penerapan CSR, Pertamina melakukan program yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memunculkan hubungan baik serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas dari stakeholders. Tanggung jawab yang cukup berat terhadap stakeholders adalah wilayah yang menjadi penghasil minyak terbesar di Indonesia. Wilayah operasional Pertamina meliputi semua wilayah penghasil minyak terbesar di
12
Indonesia. Bisnis unit yang beroperasi di wilayah tersebutlah cukup berat dalam menjalankan program CSR, karena dinilai telah mengeruk banyak hasil bumi dari wilayah tersebut. Wilayah tersebut di antaranya Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Sektor Laut Jawa (Kabari News, 2012). PT. Pertamina (Persero) dibebani misi oleh Pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sehingga hal ini dilakukan melalui program CSR. PT. Pertamina (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup Indonesia dari kegiatan usaha yang dilakukannya. CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) memiliki visi yaitu “Memberikan Kehidupan yang Lebih Baik”, hal ini menjadi tujuan atau fokus dari program CSR yang dilakukan (Pertamina, 2012). Program kerja CSR yang dilakukan memberikan gambaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini akan tercipta citra perusahaan yang positif sehingga PT. Pertamina (Persero) dapat terus melakukan kegiatan usahanya, agar memiliki kemampuan untuk tetap memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia untuk hidup lebih baik. PT. Pertamina (Persero) memiliki empat inisiatif pemberdayaan dari program CSR yang dilakukannya, yaitu di antaranya (Pertamina, 2012): 1. Peningkatan kualitas pendidikan. 2. Pemberdayaan kesehatan. 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 4. Peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
13
Keempat hal di atas menjadi panduan bagi setiap bisnis unit CSR PT. Pertamina (Persero) yang beroperasi di wilayah operasional berdasarkan provinsi dalam menyusun program CSR yang akan dilakukan. Program CSR di setiap wilayah berbeda-beda berdasarkan yang diperlukan oleh masyarakat sekitar daerah operasi. Oleh karena itu, manajemen pusat memberikan kebebasan bagi manajemen yang berada di daerah menentukan program CSR dengan syarat memenuhi empat inisiatif di atas, dan memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pusat dari CSR yang dilakukan, nantinya akan dilaporkan oleh pusat kepada pemerintah. Program CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) memprioritaskan bagi masyarakat sekitar daerah operasional, dan wewenang pelaksanaannya diserahkan pada setiap masing-masing bisnis unit di lokasi (Pertamina, 2012). Hal ini dilakukan agar terjadinya harmonisasi antara bisnis unit Pertamina dengan warga sekitar, sehingga tidak terjadi penolakan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pertamina. PT. Pertamina (Persero) memiliki wilayah operasional diseluruh Indonesia, sehingga kebijakan yang tepat terhadap bisnis unit untuk hanya fokus melakukan CSR kepada masyarakat sekitarnya, karena alasan masyarakat sekitar yang terkena langsung dampak dari kegiatan usaha Pertamina. Alasan lainnya adalah bisnis unit yang begitu mengetahui program CSR seperti apa yang harus diterapkan di wilayah operasionalnya, jadi empat inisiatif di atas dapat mudah untuk dipenuhi.
14
Fokus penerapan CSR Pertamina juga terhadap wilayah yang terkena dampak dari eksploitasi kegiatan usaha PT. Pertamina (Persero) (Pertamina, 2012). Hal ini menjadi tanggung jawab manajemen pusat dalam melaksanakan program CSR untuk daerah yang terkena dampak. Di antaranya PT. Pertamina (Persero) melakukan penghijauan secara bertahap bagi wilayah-wilayah eksploitasi, dari penghijauan ini diharapkan akan menjaga lingkungan agar tetap hijau dan produktif. Tujuan CSR Pertamina ini sendiri terdapat dua hal yang menjadi fokus, yaitu dari eksternal membantu pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, dan juga dari internal adalah untuk membangun hubungan yang harmonis, serta kondusif dengan stakeholders (Pertamina, 2012). Tujuan pertama yaitu membantu Pemerintah Indonesia memperbaiki lndeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, melalui pelaksanaan program-program yang membantu pencapaian target pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan yang kedua adalah membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua stakeholder untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun reputasi korporasi. Fokus program CSR yaitu memenuhi tanggung jawab dan ekspektasi dari stakeholders. Program-program yang dilakukan dikonsultasikan secara berkala dengan stakeholders untuk melihat respon positif dan negatif sebagai masukan peningkatan program CSR ke depannya. Jika program CSR ini sukses dijalankan maka akan berdampak baik terhadap keberlanjutan bisnis
15
yang dilakukan, sehingga Pertamina dapat melakukan pengembangan ekspansi perusahaannya ke arah tingkat yang lebih tinggi. Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi besar dalam produksi bensin premium di Indonesia. Pertamina Marketing Operation Region VI mengklaim kontribusi Refinery Unit V sekitar 15%20% bensin premium untuk Indonesia. Kegiatan operasional ini perlu dijaga keberlanjutannya dari faktor yang menghambat, internal maupun eksternal, karena terkait suplai premium yang dibutuhkan oleh Indonesia. Wilayah ini terdapat bisnis unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan program CSR dari Pertamina. Bisnis unit tersebut adalah Pertamina Marketing Operation Region VI. Tanggung jawab bisnis unit tersebut terhadap stakeholders cukup berat, karena penghasilan Pertamina dari premium cukup besar sehingga segala hal distribusi maupun produksi tidak boleh ada kendala agar proses bisnis bensin premium berjalan lancar. Kelancaran tersebut secara tidak langsung dipengaruhi dari harmonisasi antara Pertamina Region VI dengan stakeholders pada wilayah tersebut. Harmonisasi tersebut dapat diciptakan melalui pendekatan CSR yang dilakukan. Oleh karena itu, penerapan program CSR pada bisnis unit Pertamina Region VI menarik untuk dievaluasi dan dianalisis. Sebagai informasi tambahan, Pertamina Marketing Operation Region VI menerapkan pola baru pada tahun 2015, yang ternyata pola baru ini berdampak positif, sehingga untuk CSR wilayah Balikpapan Pertamina Marketing Operation Region VI berada di urutan enam besar untuk seluruh
16
Indonesia (KLHK, 2016). Pola baru yang diterapkan ternyata dapat memberikan dampak positif terhadap penerapan CSR Pertamina Marketing Operation Region VI. Urutan tersebut diraih setelah dua tahun pola baru ini diterapkan.
1.2 Rumusan Masalah Penerapan CSR menjadi cara untuk mewujudkan kontribusi etis terhadap pihak stakeholders sebagai pihak yang terlibat dari kegiatan usaha, namun yang dilakukan oleh Pertamina Region VI, CSR tidak hanya sebagai kontribusi etis, tetapi juga sebagai strategi dalam menciptakan hubungan kondusif dengan stakeholders, sehingga mendorong kelancaran operasional dan pemasaran di Kalimantan. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis penerapan CSR Pertamina Region VI, dengan menggunakan analisis pendekatan stakeholders.
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut yang menjadi pertanyaan penelitian dalam karya ilmiah ini: 1. Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh Pertamina Marketing Operation Region VI dengan menggunakan analisis pendekatan stakeholders?
17
1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian studi ini adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan CSR oleh Pertamina Marketing Operation Region VI, sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder, dan sebagai sarana komunikasi dalam menjaga hubungan agar tetap harmonis dan kondusif antara keduanya.
1.5 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dari karya ilmiah ini dapat ditinjau dari pihak yang menggunakannya. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah akademisi, dan praktisi atau Manajer. Berikut manfaat penelitian yang dapat digunakan oleh dua pihak tersebut: 1. Akademisi:
sebagai
referensi
dalam
menerapkan
Holistic
Marketing. CSR menjadi bagian dari Holistic Marketing yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pendukung keberlanjutan dan perkembangan kegiatan bisnis yang dilakukan. 2. Praktisi dan Manajer: dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajer
atau
praktisi
dalam
mengambil
keputusan
dalam
menerapkan CSR dalam kepentingan strategis perusahaan. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal yang bermanfaat terhadap kedua pihak tersebut, sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan referensi yang komprehensif bagi pembaca dalam menganalisis penerapan
18
CSR dengan menggunakan pendekatan stakeholders khususnya yang dibahas dalam studi ini adalah Pertamina Marketing Operation Region VI.
1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian Penulis membatasi penelitian ini agar nantinya tidak terjadi perluasan analisis yang dilakukan terhadap studi dalam karya ilmiah ini. Berikut adalah batasan penelitian dalam karya ilmiah ini. 1. Penelitian ini menganalisis penerapan CSR dari perusahaan PT. Pertamina (Persero), karena perusahaan tersebut sebagai perusahaan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap negara, dan sebagai perusahaan
BUMN
memiliki
tanggung
jawab
dalam
mensejahterakan rakyat Indonesia melalui program CSR. 2. Penelitian ini hanya meneliti bisnis unit PT. Pertamina (Persero) yang bertanggung jawab pada region VI yaitu wilayah Kalimantan, karena Kalimantan sebagai salah satu pulau di Indonesia yang berkontribusi terhadap Indonesia cukup besar dalam hal minyak dan gas, khususnya Kalimantan Timur sebagai wilayah produksi premium sebesar 15%-20% untuk Indonesia, sehingga penerapan CSR Pertamina di wilayah tersebut akan menarik untuk dianalisis, di mana CSR dijadikan sebagai alat untuk menjaga situasi yang kondusif dari pihak stakeholders agar tetap mendukung kegiatan bisnis Pertamina di daerah tersebut, karena dampaknya besar terhadap Indonesia.
19
3. Penelitian ini hanya menganalisis penerapan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pertamina Region VI membina hubungan yang baik dan kondusif di wilayah Kalimantan melalui CSR, dan tidak untuk mengevaluasi, karena evaluasi CSR sampai saat ini belum ada ukuran yang valid. 4. Penelitian ini menganalisis penerapan CSR dengan menggunakan pendekatan stakeholders, karena pentingnya stakeholders terhadap perusahaan, dan juga CSR ini secara langsung sebagai bentuk kompensasi dan tanggung jawab terhadap stakeholders dari kegiatan komersil yang dilakukan oleh Pertamina region VI. Analisis dilakukan terhadap setiap elemen stakeholders, dari tanggung jawab seperti apa yang ingin dipenuhi, dan kegiatan CSR apa yang diterapkan terhadap setiap masing-masing stakeholders. 5. Stakeholders yang dianalisis berdasarkan acuan dari penelitian Spiller (2000), di antaranya adalah dari sisi konsumen, komunitas, lingkungan,
pemerintah,
pemasok,
pemegang
obligasi
dan
pemegang saham, dan karyawan. 6. Adapun penerapan CSR yang dianalisis adalah penerapan yang dilakukan sepanjang tahun 2015, dan juga terdapat beberapa program yang dilanjutkan dari tahun sebelumnya oleh bisnis unit CSR Pertamina pada region VI.
20
Batasan penelitian ditetapkan agar penelitian dan analisis yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Pembahasan yang dipaparkan menjadi lebih fokus jika batasan penelitian telah ditetapkan.
1.7 Sistematika Penulisan Penulisan karya ilmiah ini dibahas dengan sistematika sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi kumpulan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoretis yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel lainnya yang menunjang pembahasan penulisan. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi metode yang dipakai penulis dalam menjalankan penelitian. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini memaparkan hasil yang didapat dari penelitian beserta analisisnya. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan.
21
