BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya, beralasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralistis. Pembuatan keputusan (decision making) lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan bawah pemerintahan, apalagi rakyat dan mereka yang tidak memiliki access ke pemerintahan, lebih cenderung menjadi pelaksana atau (dalam hal perencanaan) sekedar sebagai “pendengar”1. Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi, alasannya adalah karena budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Indonesia sebagai negara berkembang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang dicitacitakan bersama. Kelancaran pembangunan tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh sejumlah dana yang terhimpun dari semua potensi migas maupun non migas. Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi dan harus ditentukan, bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban
untuk
memberikan
pengarahan
dan
bimbingan
terhadap
pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan 1
Dumairy, Perekonomian Indonesia, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996),hlm.48.
1
dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan-tanggapan yang konkrit dan membangun terhadap pengarahan, bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Sektor pajak merupakan salah satu sumber terpenting bagi penerimaan negara walaupun pada saat ini kita mengakui adanya kecenderungan yang tajam bahwa sektor pajak akan mengalami penurunan. Mengingat begitu urgensinya sektor pajak, maka sistem perpajakan yang berlaku sekarang terus ditingkatkan, kemungkinan pemanfaatan sumber-sumber alam secara optimal, mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya. Semua itu diarahkan
agar
kemampuan
negara
dan
masyarakat
untuk
membiayai
pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri makin meningkat. Pemungutan pajak oleh negara harus dilakukan berdasarkan undangundang sesuai dengan falsafah pajak yang terdapat dalam ketentuan hukum Pasal 23 Ayat(2) UUD Negara RI 1945 bahwa : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Kita menyadari sepenuhnya bahwa pajak terdapat dalam masyarakat, dan suatu kenyataan bahwa didalam masyarakat terdapat kepentingan umum, sehingga pada akhirnya konsep pajak itu dari, untuk dan oleh rakyat. Mengacu pada pemikiran yang demikian maka pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban serta peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembayaran negara dan pembangunan nasional. Titik berat dari masalah perpajakan adalah suatu kewajiban dan untuk itu tidak dapat dilepaskan dari konteks kesadaran dari masyarakat dalam pembayaran
2
pajak demi lancarnya segala pembangunan yang menyangkut prasarana dan sarana kepentingan umum. Tetapi karena tidak semua anggota masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak, yang pada akhirnya piutang negara dibidang pajak menjadi piutang macet yang sulit diselesaikan. Berdasarkan pada kondisi yang demikian maka perlu ditingkatkan peranan instansi perpajakan dalam lingkungan pemerintahan untuk melakukan penagihan tersebut diantaranya, dengan melalui surat paksa seperti yang telah diatur dalam suatu ketentuan hukum yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi sebagai berikut : “ASPEK-ASPEK YURIDIS IMPLEMENTASI EKSEKUSI PAJAK DAN PROBLEMATIKANYA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK CIREBON”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi piutang pajak dengan surat paksa dapat dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ?. 2. Bagaimanakah faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam proses eksekusi penagihan pajak dengan surat paksa, dan upaya-upaya yang menjadi solusi untuk megatasi hambatan yang timbul di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon ?. 3
C. Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal seperti : 1. Untuk mengetahui eksekusi piutang dengan surat paksa di KPP Cirebon dalam ruang lingkup keberlakuan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses eksekusi penagihan pajak dengan surat paksa, beserta dengan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi di KPP Cirebon.
D. Kegunaan Penelitian Kegunaan yang utama dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung antara lain : 1. Kegunaan Teoretis : Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin Hukum Pajak dan perkembangan dunia ilmu hukum pada umumnya. 2. Kegunaan Praktis : a) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat perpajakan dalam memecahkan permasalahan mengenai penagihan pajak, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan perpajakan. b) Memberikan kontribusi pemikiran untuk masyarakat dalam permasalahan penagihan pajak dengan surat paksa, sehingga dapat dijadikan landasan 4
dalam penyelesaian kasus-kasus perpajakan berkenaan dengan penagihan pajak dengan surat paksa.
E. Kerangka Pemikiran Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara melalui kas negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan untuk itu. Jadi pada dasarnya pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai wajib pajak dan dengan pembayaran pajak yang dilakukan maka akan ada prestasi secara tidak langsung yang dapat ditunjukkan untuk itu. Jadi prestasinya tidak berhubungan langsung dengan pembayaran pajak itu sendiri artinya wajib pajak yang telah membayar pajak yang telah dilakukan dan kontra prestasi yang diberikan negara juga tidak hanya ditujukkan bagi pembayaran pajak (wajib pajak) saja, tetapi kontra prestasi yang diberikan oleh negara dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa terkecuali. Fungsi pajak dalam rangka pembangunan memiliki dua fungsi yaitu2 : 1. Fungsi Budgeter 2. Fungsi Mengatur Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajakpajak di sini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (yang lazimnya disebut surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Melalui fungsi mengaturnya pajak digunakan 2
R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung : Penerbit Refika Aditama, 2008),hlm.212.
5
sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Selain itu pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.3 Peralihan kekayaan dalam pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang maka hal ini mengandung arti bahwa peralihan itu dapat dipaksakan dengan kekuatan undang-undang dan bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan. Artinya utang itu dapat ditagih dengan menggunkan kekerasan, seperti surat paksa.4 Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jendral Pajak, berhubungan karena wajib pajak tidak melunasi baik sebagian / seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Apabila penanggung pajak / wajib pajak tidak melunasi sejumlah utang pajak seperti yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), setelah jatuh tempo jangka waktu 1 (satu) bulan maka dilakukan penagihan pajak. Bila penanggung pajak / wajib pajak melaksanakan kewajiban perlunasan utang pajaknya meskipun ia telah memberikan surat teguran maka penagihan
3 4
Rocmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, (Bandung : Penerbit Eresco, 1994), hlm 5. Moeljo Wadi, Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara, (Jakarta : Penerbit PT. Grafindo Persada, 1995) hlm 14.
6
selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat tagihan. Surat paksa selain subjek dan objek pajak, juga memuat tentang cara melakukan penagihan dari tahap penyanderaan, penyitaan dan pelelangan dengan memperhatikan waktu yang telah ditetapkan diantara masing-masing tahapan. Dalam prakteknya pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Cirebon, pelaksanaan penagihan pajak dilakukan karena penanggung pajak / wajib pajak tidak membayar sejumlah pajak yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak (STP); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yang telah jatuh tempo kemudian dikeluarkan surat teguran yang dilanjutkan dengan Surat Paksa. Penagihan pajak yang dilakukan KPP tersebut pada prinsipnya selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku, walaupun demikian pelaksanaan penagihan pajak dengan surat Paksa tersebut masih terdapat hambatan-hambatan.
F. Metode Penelitian Dalam uraian sub bab menyangkut metode penelitian ini lebih lanjut dapat diperinci hal-hal sebagai berikut : a. Objek Penelitian Penekanan yang dilakukan dalam penelitian ini bertitik tolak pada objek penelitian menyangkut permasalahan pelaksanaan eksekusi piutang pajak dengan surat paksa dapat dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
7
Surat Paksa, dan selanjutnya dianalisis dengan bertumpu pada teori-teori disiplin ilmu Hukum Pajak. b. Metode Pendekatan Metode pendekatan penelitian yang digunakan lebih dititikberatkan pada aspek yuridis normatif, dengan cara menganalisis ketentuanketentuan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi piutang pajak dengan surat paksa, berkaitan dengan keberlakuan ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sehingga dapat diketahui hak-hak dan kewajiban para pihak. c. Spesifikasi Penelitian Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan realisasi sosial dari fakta-fakta yang dikemukakan dalam konteks pemberlakuan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, untuk selanjutnya dilakukan upaya analisis dengan berdasarkan pada teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Pajak. d. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi penggunaan data sebagai berikut :
8
1. Data Primer : Yakni hasil interview atau wawancara pada pihak-pihak yang berkaitan dengan aspek pelaksanaan eksekusi piutang pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon. 2. Data Sekunder : Yaitu tinjauan kepustakaan atau Libraby Recearch yang artinya penelitian dilakukan oleh penulis terhadap masalah yang berhubungan dengan ruang lingkup kajian bidang Hukum Perpajakan, kemudian memperbandingkannya dengan teori-teori yang Penulis dalami. Dapat juga dikatakan bahwa data sekunder ini juga meliputi peraturan Perundang-Undangan Bidang Perpajakan. e. Teknik Pengumpulan Data Lazimnya suatu penelitian maka dalam penelitia ini digunakan teknik pengumpulan data dengan harapan teknik dalam hal pengumpulan datanya melalui : 1. Studi Pustaka dan Studi Dokumen Melalui mempelajari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, Peraturan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan Permasalahan dan/atau perihal yang diteliti. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan fondasi dan alat utama dalam penelitian tersebut. 2. Wawancara atau Interview Penggunaan teknik ini melalui wawancara langsung dan/atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan
9
eksekusi piutang pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon, wawancara lebih banyak dilakukan melalui diskusi atau tanya jawab lisan dan terkadang pula digunakan penyebaran daftar Questioner yang lebih bersifat terbuka sehingga dapat diperoleh pemahaman dari persepsi masing-masing pihak yang menjadi informan penelitian ini, untuk selanjutnya dianalisis oleh Peneliti untuk kepentingan pembahasan lanjutan, dan penarikan solusi atas persoalan yang dibahas bagi kepentingan penelitian tersebut. 3. Observasi Teknik observasi studi langsung pada para pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan eksekusi piutang pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon sehingga mampu diperoleh data yang valid.
G. Lokasi Penelitian : Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon, dengan alasan bahwa banyak permasalahan faktual yang dapat terjadi sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi piutang pajak dengan surat paksa.
H. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan Untuk memudahkan dalam menguraikan masalah maka penulisannya penulis bagi kedalam Bab ke Bab seperti : Bab I :
Pendahuluan Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan
10
penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, sistematika pertanggungjawaban penulisan. Bab II :
Batasan Perpajakan dalam Dimensi Yuridis Pembahasan mengenai pengertian pajak dan dasar-dasar perpajakan, pemungutan pajak dalam kaitannya dengan konsep keadilan, sistem dan asas-asas pemungutan pajak, ketentuan umum subjek pajak dan wajib pajak.
Bab III : Kajian yuridis terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Konteks Penagihan Pajak, pembahasan mengenai pembayaran pajak dan penagihan pajak, proses penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000, optimalisasi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 menuju terwujudnya kesadaran pajak (tax consciousness). Bab IV : Eksekusi Piutang Pajak dalam Kebijakan Regulasi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam bab ini dibahas mengenai prosedur pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon, faktor penghambat yang timbul dalam proses eksekusi piutang pajak berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000. Usaha-usaha yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon dalam menyelesaikan hambatan-hambatan Bab V :
Kesimpulan dan Saran-Saran.
11
