BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penelitian Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar
dalam menggerakan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah bagaimana memperoleh pelayana dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak1. Pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Birokrasi di negara maju tentu akan berbeda dengan birokrasi di negara berkembang. Birokrasi yang diterapkan apakah sudah bagus atau belum di negara maju dan negara berkembang dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Birokrasi negara maju akan menunjukan pada titik tertentu sebuah tingkat keprofesionalan yang tinggi, baik untuk mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem politik di negara maju secara keseluruhan sudah stabil dan __________________ 1
Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), hlm.53.
1
matang, serta birokrasi sudah sangat berkembang, maka peran birokrasi pada proses-proses politik sudah jelas dan teratur dan berada dibawah kontrol yang efektif dari lembaga-lembaga politik yang secara fungsional menangani hal tersebut. Birokrasi di kebanyakan negara berkembang cenderung bersifat patrimonialistik: tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif, anti terhadap kontrol karena orientasi dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif. Berdasarkan perbandingan tersebut, birokrasi paling baik digunakan adalah birokrasi di Negara maju. Karena di Negara maju birokrasi dan politik sudah memiliki pemisahan tugas yang jelas, sehingga berakibat pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat2. Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut disebabkan karena ketidaksiapan
untuk
menanggapi
terjadinya
transformasi
nilai
yang
berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis, __________________ 2
http://liea02.wordpress.com/2011/01/11/birokrasi-negara-maju-dengan-negara-berkembang/
2
sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang dipicuh oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu di sikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat
guna
mewujudkan
pembangunan
nasional.Keberhasilan
pembangunan nasional tidak lepas dari fungsi peran organisasi pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah karena keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan yang sangat mendukung tujuan pembangunan nasional. Tugas pemerintah tidak hanya mengatur saja, akan tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan selama ini belum mendapat perhatian dari aparat birokrasi secara maksimal, sebab fungsi mengaturnya lebih dominan dibandingkan fungsi pelayanan. Birokrasi pemerintah
menempati
posisi
yang
penting
dalam
pelaksanaan
pembangunan karena merupakan salah satu intrumen penting yang akan menopang dan memperlancar usaha-usaha pembangunan. Berhasilnya 3
pembangunan ini memerlukan sistem dan aparatur pelaksana yang mampu tanggap dan kreatif serta pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sikap perilaku dan kemampuan teknisnya termasuk didalamnya adalah memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat, karena pelayanan yang efektif akan memperlancar proses pembangunan. Proses tersebut berbeda pada orientasi reformasi yang lebih mengarah pada perubahan dalam birokrasi bukan hanya merupakan tuntutan yang tanpa alasan, melainkan karena adanya beberapa permasalahan yang selama ini membelenggu birokrasi pada umumnya, terutama dibidang perilaku birokrasi. Permasalahan yang terjadi dalam perilaku birokrasi sering kali menjadi dasar permasalahan yang muncul dikalangan birokrasi. Masalah perilaku juga tidak sebatas dipengaruhi oleh kondisi internal birokrasi tetapi juga karena adanya pengaruh eksternal yaitu adanya intervensi dari pihak lain terhadap aparat birokrasi. Persoalan sosial yang terjadi adalah perilaku menyimpan oleh aparatur birokrasi bukan pada pertentangan tujuan melainkan masalah pengetahuan yang tidak sempurna. Persoalan lainnya yang terkait adalah perilaku aparatur birokrasi di Indonesia saat ini menjadi catatan merah yang perlu diperbaiki. Dari sekian data KKN (Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme), prosedur dan mekanisme kerja yang berbelit-belit, kaya struktur tetapi miskin fungsi kesemuanya merupakan persoalan
perilaku
aparatur
didalamnya.
Pada
tataran
tertentu, 4
permasalahan-permasalahan tersebut bisa terjadi secara parsial yang terfragmentasikan pada masing-masing kondisi. Salah satu tugas birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan izin usaha. Penerapannya mengenai izin usaha yang telah ada, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai peran birokrasi dan perilaku dalam menangani izin usaha yang ada di setiap provinsi yang menjadi patokan setiap kabupaten/kota yang ada di Negara Indonesia. Seperti halnya provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar yang
memiliki banyak jenis usaha yang telah dijalankan masyarakatnya
untuk mendapatkan penghasilan. Dalam segi ekonomi, berkembangnya perekonomian masyarakat lebih ke arah industrialisasi, mendorong berdirinya berbagai macam usaha mikro, kecil dan menengah ataupun berbagai macam pabrik. Sehingga Pemerintah Kota Makassar membentuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar yang berdiri dalam lingkup Pusat Pelayanan Publik Kota Makassar. Dalam konteks perilaku birokrasi di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, khususnya di pelayanan izin usaha. Kerapkali ditemukan adanya pelayanan yang tidak semestinya, misalnya : Pak A.Pangeran bagian pernerbitan mengatakan bahwa masih ada calo yang digunakan masyarakat untuk kemudahan pembuatan perizinan.Calo inilah yang mendapat untung banyak dari masyarakt. Apakah calo itu kenalannya atau keluarganya dikantor ini. (wawancara pada tanggal 5 Desember 2013 pukul 10.34 WITA)
5
Namun berdasarkan peraturan jelas hal ini akan menjadi pelanggaran bagi aparat yang menjadi salah satu calo untuk masyarakat. Fenomena seperti ini,masih sering terjadi diproses pelayanan perizinan di kantor pelayanan administrasi perizinan pemerintahan Kota Makassar. Bertitik tolak dari uraian di atas maka hal yang menarik untuk di angkat menjadi suatu bahan penelitian adalah “Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pelayanan Izin Usaha Di Kota Makassar” . 1.2.
Rumusan Masalah Banyak orang mengatakan prosedur proses perijinan begitu sulit dan
berbelit-belit. Birokrasi Negara dalam hal ini Pemda, dirasa sangat lambat dalam memberikan pelayanan perijinan. Tidak ada kepastian waktu dan biaya membuat mekanisme perijianan berlangsung penuh intrik KKN. Pihak pemohon dengan mudah menggunakan jasa calo atau menggunakan uang pelicin. Begitu juga dengan pegawai perijinan, banyak diantara mereka yang melanggengkan kondisi buruk semacam itu3. Melihat kondisi tersebut, maka dilakukan terobosan inovasi kebijakan perizinan oleh Pemerintah Kota Makassar. Terobosan ini dimulai dengan kebijakan politik level walikota yang secara berkelanjutan dipertahankan untuk menghadirkan pelayanan publik bidang perizinan yang semakin baik di Kota Makassar. Kemudian, penataan desain kelembagaan walaupun __________________ 3
http://perizinan.makassarkota.go.id//index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=42
6
sampai dengan sekarang masih mencoba untuk menemukan bentuk yang tepat, telah membawa pola dan mekanisme perizinan yang memenuhi kreteria, yakni kepastian waktu, prosedur pelayanan, biaya dan keseluruhan proses yang berorientasi pada pelayanan publik. Dilaksanakannya pelayanan perizinan sesuai peraturan Walikota Makassar No.14 Februari tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pada pemerintah Kota
Makassar, maka sesuai peraturan tersebut.Sehingga
merupakan bentuk pelayanan perizinan melalui satu pintu pelayanan . ”Pak Andi Pangeran mengungkapkan bahwa kendala aparat kami adalah sumber daya manusia disini, karena aparat yang dikantor tersebut masih kurang dibandingkan dengan masyarakat yang melakukan proses perizinan.Tidak dapat dipungkiri bahwa,ada aparat yang melakukan dua pekerjaan sekaligus contohnya Dia bagian informasi dia juga bagian pendaftaran”.(wawancara pada tanggal 5 Desember 2013 pukul 10.34 WITA) Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengganggap penting memberikan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. 1.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yakni :
7
a. Untuk mengetahui Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Izin Usaha di Kota Makassar. b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruh Pelayanan Izin Usaha
di
Kantor
Pelayanan
Administrasi
Perizinan
Kota
Makassar. 1.4.
Manfaat Penelitian Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki
manfaat sebagai berikut : a. Bagi ilmu pengetahuan: 1) Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan. 2) Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan izin usaha di Kota Makassar. b. Bagi instansi terkait dan Masyarakat: Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah Kota Makassar agar kedepannya lebih baik dalam meningkatkan Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan pemerintahan Kota Makassar.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini.Adapun konsep teori tersebut yang dimaksut adalah birokrasi, perilaku birokrasi, pelayanan, peleyanan publik, dan konsep izin usaha. 2.1. Birokrasi Birokrasi memiliki makna ganda yang berbeda, petama birokrasi selalu dikaitkan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayan pemerintah , seperti kelambanan, kelakuan, dan korupsi. Ini terjadi Karena persepsi masyarakat mengenai birokrasi sebagai salah satu sumber palayanan publik pada umunya cenderung negatife. Kedua, secara teknis R.G. francis dan R.C. Stone mengatakan bahwa istilah birokrasi mengacuh pada model pengorganisasian yang terutama disesuaikan untuk menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi besar dan kompleks4. Birokrasi yang sebagaimana dijelaskan oleh Weber adalah dalam organisasi
modern
yang
memiliki
struktur
tertentu,
seperti
hirarki,
impersonalitas, dan formalisasi yang memungkinkan ini bekerja secara efisien dan efektif. Namun karena dalam banyak kasus birokrasi public sering __________________________________ 4
R.G. francis dan R.C. Stone dalam buku Wahyudi kumorotomo, Etika Administrasi Negara .( Jakarta:PT RajaGrafindo Persada),hlm. 83.
9
kali gagal dalam memberi pelayanan efisien dan adil kepada masyarakat maka makna yang pertama itu yang kemudian dominan dalam masyarakat. Menurut Peter Blau,birokrasi adalah organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam administrasi. Sedangkan Weber menggambarkan birokrasi sebagai sebuan organisasi dengan mencoba membedakan suatu kelompok kerjasama dengan organisasi masyarakat. Menurutnya,kelompok kerjasama adalah
suatu
tata hubungan
dan
dibatasi aturan-aturan5. Konsepsi
biroksrasi.Weber yang dianut dalam organisasi pemerintahan (government). Banyak memperlihatkan cara-cara officialdom diatas pejabat demokrasi pemerintah adalah sentra dari penyelesaian urusan masyarakat. Rakyat sangat bergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang bergantung pada rakyat. Terhadap perdebatan sengit tentang birokrasi, Giddens dalam Indar Arifin (2010) memberi tiga kategori birokrasi, sebagai berikut: a.
Birokrasi dalam pengertian baik atau birokrasi rasional.
b.
Birokrasi dalam pengertian sebagai penyakit.
c.
Birokrasi dalam pengertian netral, artinya tidak terkait dengan pengertian baik dan buruk.Pengertian netral birokrasi dapat di artikan sebagai keseluruhan pejabat Negara dibawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat Negara pada cabang eksekutif,
__________________ 5
Indar Arifin, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik (Makasaar:2010),hlm.22
10
atau birokrasi juga diartikan sebagai setiap organisasi berskala besar6. Birokrasi jika dilihat dari sudut pandang administrasi sebagai suatu sosok organisasi pelayanan, dimana kriteria utama untuk menilai organisasi yang tidak menghasilkan keluaran fisik tersebut adalah penampilan organisasi itu. Sedangkan konsep penampilan sendiri mengarah pada pelaksanaan operasi, kegiatan, program atau misi suatu organisasi. Dalam jenis organisasi tampak bahwa sistem mekanistrik dianggap sebagai kesatuan yang relative tetap dan baku, sedangkan organic dipandang lebih luwes dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakatnya. Akan tetapi pada kenyataannya, perubahan-perubahan prahara sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak diikuti dengan perubahanperubahan mekanisme kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanannya. Banyak anggapan bahwa birokrasi sangat lamban dan tidak efisien dalam menanggapi perubahan, kurang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan. Birokrasi dituntut untuk berubah sikap dan perilaku agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi baik yang berlangsung cepat maupun yang berlangsung lambat (evolusi) menuntut pada organisasi birokrasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. __________________ 6
Ibid.hlm. 47.
11
Ada beberapa hal berkenaan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan yaitu moralitas birokrat, sistem dan prosedur pelayanan serta sistem penghargaan dan sanksi. a. Moralitas birokrat Untuk memperbaiki moral ini satu-satunya jalan adalah dengan
meningkatkan
pengetahuan)
para
pemahaman aparat
(tidak
birokrasi
sekadar terhadap
kewajibannya. Pelatihan-pelatihan untuk birokrasi harus di setting tidak hanya sebagai syarat untuk menduduki jabatan tertentu tetapi juga harus mampu memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan. b. Sistem dan prosedur birokrasi Selama ini sistem dan prosedur pelayanan yang diterapkan birokrasi adalah sistem dan prosedur yang dirasakan rumit dan berbelit-belit oleh masyarakat. Walaupun
para
pejabat
menganggap
sistem
dan
prosedur itulah yang baik dan sesuai, tetapi lagi-lagi yang merasakan adalah masyarakat yang menggunakan sistem dan prosedur itu. c.
Sistem penghargaan dan sanksi Sistem penghargaan dan sanksi dalam birokrasi publik sangat tidak jelas dan tidak adil. Aparat tingkat bawah 12
yang notabene selalu berhadapan dengan masyarakat tidak pernah menerima penghargaan atas prestasi yang diraih. Penghargaan selalu untuk atasannya, yang terkadang tidak tahu-menahu tentang apa yang sudah dilakukan
bawahannya.Sebaliknya
mengenai
sanksi
yang terkadang dikenakan oleh para aparat yang membuat kesalahan didalam suatu birokrasi. 2.2. Perilaku Aparat Birokrasi Perilaku manusia merupakan kajian ilmu pengetahuan, maksudnya bahwa pengkajian tentang perilaku menyangkut aspek ilmu pengetahuan. Hal ini karena perilaku itu sendiri merupakan refleksi dan berbagai macam segi, baik fisik maupun non fisik. Diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dimaksud meliputi psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga disiplin ilmu inilah yang memberikan konsepsi dasar tentang perilaku termasuk berbagai faktor yang mempengaruhinya, dan bentuk tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Disini menujukkan adanya koherensi, karena perilaku manusia sangat dominan dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain:
Aspek kejiwaan (kajian psikologi) Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha usaha untuk mengatur, menjelaskan dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia.
13
Aspek sosial kemasyarakatan (kajian sosiologi) Sosiologi ilmu yang yang mempelajari
sistem dimana para
individu memainkan peranannya. Artinya sosiologi artinya itu mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya.
Aspek kebudayaan (kajian antropologi) Antropologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat untuk memenuhi seluk-beluk manusia dan aktifitasnya.
Aspek pengaturan (kajian politik/pemerintahan) Ilmu politik mempelajari perilaku individu dalam kelompok dalam suatu lingkungan politik/pemerintahan.
Berkaitan erat dengan uraian tersebut diatas maka dengan
tetap
mengacuh pada cabang-cabang ilmu pengetahuan yang mengkajinya serta relevansinya dengan bahasa dalam penelitian ini yaitu tentang pengaruh nilai-nilai budaya terhadap perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang merupakan bagian yang mempengaruhi jalannya sistem pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang dalam hal ini terciptanya pemerintahan yang bersih. Menurut Miftah Thoha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan
lingkungannya7.
Ini
formula
psikologi,
__________________ 7
http//perilaku birokrasi dalam pengertian para ahli-ahli birokrasi.
14
dan
mempunyai kandungan pengertian bahwa perilaku seorang itu tidak
hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan ditentukan sampai seberapa jauh interaksi antara dirinya dengan lingkungannya (sikap seseorang dalam bermasyarakat). Perilaku itu sendiri adalah suatu yang sangat kompleks dan merupakan resultance dari berbagai aspek internal maupun eksternal, psikologi maupun fisik. Perilaku tidak berdiri sendiri melainkan selalu berkaitan dengan faktor-faktor yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Gibson dalam teori perilakunya, bahwa pada intinya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dibedakan menjadi tiga yaitu fisiologi, psikologi, dsn lingkungan. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya hal ini merupakan fomula psikologi, yang mempunyai kandungan pengertian bahwa perilaku seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan ditentukan sampai seberapa jauh interaksi antara dirinya dengan lingkungannya8. Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya menurut Thoha. Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalamannya. Sedangkan birokrasi sebagai sistem untuk merasionalkan tindakan manusia dengan adanya keteraturan yang baku, ____________________________________ 8
Gibso dalam buku Adulah organisasi.jakarta:2012.hlm:112.
Majid.
Psikologi
lingkungan
individu
dan
15
pembagian kerja, tugas jabatan, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian serta sistem pengendalian. Perbedaan-perbedaan karakteristik individu mempengaruhi perilaku organisasi. Pejabat birokrasi memiliki faktor pribadi yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menjalankan tugas organisasi. Karakteristik birokrasi menentukan pola perilaku
pegawai
dalam mencapai tujuan
organisasi. Faktor struktur, tugas, sistem reward, sistem pengendalian dan pengawasan serta hubungan hirarki dapat mempengaruhi pegawai dalam berperilaku. Orientasi utama perilaku adalah mencapai tujuan organisasi birokrasi. Perilaku birokrasi dapat timbul karena adanya interaksi antara karakteristik individu dengan birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Keith Davis , terdapat empat model perilaku organisasi sesuai dengan kecenderungan perubahan, yaitu model otokratik, model kustodial, model suportif dan model kolegial9. Kecenderungan model ini searah dengan
kecenderungan perubahan pengelolaan organisasi yang
menekankan pada kebutuhan tingkat tinggi, yaitu sistem yang terbuka, orientasi manusia, penyebaran kuasa, motivasi intrinsik, sikap posistif tentang orang-orang, keseimbangan fokus pada kebutuhan pegawai dan organisasi, swadisplin dan peran manajemen atas dasar kepemimpinan dan dukungan tim. __________________ 9
Burhanuddin Abubakar, Jurnal Imu Administrasi Hubungan Antara Sistem Birokrasi dan Perilaku Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.makassar.2009.hlm: 133
16
Dari
perspektif
model
perilaku
organisasi
tersebut,
Davis
menjelaskan kecenderungan perubahan perilaku organisasi dari karakteristik yang tertutup kearah sistem terbuka, dari orientasi materialistik ke orientasi manusia, pemusatan kekuasaan kearah penyebaran kekuasaan. Pegawai memiliki motivasi ekstriksik menjadi motivasi intrinsik. Setiap orang memiliki sikap negatif terhadap orang menjadi memiliki sikap positif terhadap orang lain. Dalam penelitian ini pola perilaku birokrasi mengacu pada pola yang dikemukakan oleh Davis pola otokratik, pola kustodial (pemeliharaan), pola suportif dan pola kolegial, pola merupakan abstraksi empiris tentang perilaku birokrasi atas kenyataan yang terjadi sebagai akibat adanya tuntutan dari birokrasi untuk melaksanakan misinya dan tuntutan birokrat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, secara ekstrim, perilaku birokrasi yang dapat memenuhi kedua kepentingan, yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan birokrat secara
optimal merupakan model perilaku kolegial. Sebaliknya, perilaku
birokrasi yang lebih dominan memenuhi kepentingan birokrat ketimbang kinerja birokrasi disebut model perilaku otoriter10. Perilaku
birokrasi
yang
dijelaskan
oleh
Miftah
Thoha
yang
menjelaskan perilaku birokrasi memiliki karateristik birokrasi antara lain : hirarki, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, sistem reward, dan sistem __________________ 10
Ibid.hlm: 134
17
Control,sedangkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003 yang berkaitan dengan perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan publik adalah prinsip pelayanan publik diantaranya tanggung jawab, kedisiplinan, keramahan dan kesopanan pada aparat pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 11. 2.3. Pelayanan a. Pengertian Pelayanan Tugas utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan modern dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Sesungguhnya yang menjadi produk organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu marupakan layanan sipil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi __________________ 11
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik(Prinsip-prinsip Pelayanan Publik)
18
maupun secara kelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir bahwa atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. Selanjutnya tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, menurut Thoha bahwa tugas pelayanan lebih menekankan kepada kepentingan umum, mempermudah urusan public, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan public, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada
kepuasaan atau power yang melekat pada posisi
jabatan birokrasi12. Setelah melihat persepsi di atas maka, maka pelayanan marupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus bahasa besar Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi Pemerintah. Hal ___________________ 12
I Gusti Agung, Audit Kinerja Pada Sektor Publik (Jakarta:2008), hlm.35-36
19
ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetensi global yang sangat ketat13. Secara umum pelayanan
bermakna
sebagai cara melayani,
membantu, menyiapkan pengurus, menyelesaiakn keperluan, kebutuhan seorang atau sekelompok. Aspek pelayanan ada dua unsur yang tidak bisa dipisahkan yaitu antara pelayanan dan dilayani. Pelayanan timbul karena adanya budaya kepentingan di dalam masyarakat. Pelayanan bukanlah sasaran atau kegiatan melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu sasaran tertentu yang telah di tetapkan. Menurut Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara No.81/1993 pelayanan adalah segalah bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara, daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang dan jasa baik dalam upaya kesejateraan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan14. Pendapat Moenir mengemukakan “pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung”. Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu merupakan proses, sebagai pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi __________________ 13 14
Ibid..hlm42-43. Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara No.81 tahun 1993 tentang pelayanan
20
seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, kebutuhan manusia akan layanan dalam pelayanan publik, dapat digambarkan melalui teori Life Cycle Theory of Leadership (LCTL)15. Memahami hal pelayanan sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan
seseorang dan sekolompok orang atau suatu badan yang
tergabung dalam kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga arti pelayanan dan pelayanan umum pada dasarnya tidaklah jauh berbeda, sehingga keduanya berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan orang lain
(individu atau masyarakat) dan untuk jelasnya dapat dilihat dari pengertian pelayanan umum yang dikemukakan oleh Moenir, pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil yang melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya16. Pengukuran
atau
observasinya
akan
kualitas
pelayanan
pemerintahan yang telah diatur dalam bentuk ketentuan perundangundangan, lebih mudah kualitas pelayanan terdapat didalam ketentuan yang bersangkutan. Disana ada kualitas-kualitas seperti jenis layanan,tarif (dalam hal jasa publik) syarat-syarat pelayanan, prosedur pelayanan, hak dan _________________ 15
Arfandi, Otonomi Daerah Capacity ’Capacity building (Jakarta:Galia Indonesia,2003),hlm.57. 16 Obsid.
dan Penguatan
Demokrasi
Lokal’
21
kewajiban pemerintah dari yang diperintah,sanksi bagi pelangaran ketentuanketentuan, baik bagi pemerintah maupun yang diperintah, dan sebagainya. Oleh sebab itu penelitian tentang kualitas pelayanan pemerintah sebaiknya bersifat spesifik atau khusus, yaitu pelayanan yang telah distandarisasi saja Jangan pelayanan abstrak. b. Dalam
Prinsip-prinsip pelayanan antara lain :
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/7.2003 dinyatakan bahwa ada 10 prinsip-prinsip pelayanan publik terdiri dari : 1) Kesederhanaan merupakan Prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 2) Kejelasan o Persyaratan teknis dan administratif pelayan publik o Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian dan keluhan/sengketa. o Rincian biaya dan tata cara pembayaran 3) Kepastian waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 4) Akurasi yaitu produk layanan public diterima dengan benar, tepat, dan sah 22
5) Keamanan yaitu proses proses produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian hukum 6) Tanggung jawab yaitu pimpinan penyelengara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa 7) Kelengkapan
sarana
prasarana kerja
dan
prasarana
yaitu
sarana
dan
dan pendukung lainnya yang memadahi
termasuk sistem T I dan telekomunikasi 8) Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem TI dan telekomunikasi. 9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 10) Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi sarana pendukung pelayanan seperti parkir, kamar mandi dll23. c.
Asas-asas pelayanan antara lain : 1) Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak, disediakan secara memadahi dan
_________________ 17
Obsid.
23
mudah dimengerti. 2) Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kondisional yaitu sesuai dangan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas 4) Partisipasi yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5) Keasamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 6) Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan masingmasing pihak. 2.4. Pelayanan Publik Pelayanan merupakan proses maka selanjutnya akan diterankan mengenai pengertian pelayanan publik. Pelayana ialah proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktifitas orang lain. Jadi pelayanan disini adalah pelayanan dalam rangka organisasi manajemen. Publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, masyarakat, atau orang banyak.
24
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan dalam pasal 1 butir 1 : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuha pelayana sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayana administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik 18. Menurut Lijan Poltak .S, pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa publik,
baik
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
maupun
nonpemerintah19.Menurut Marx dan pengikutnya pemerintah didunia ini tidak satu pun yang hanya fokus pada produksi, distribusi,dan alokasi barang publik. Penyebabnya adalah adanya invisible hard (terselubung), karena pemerintah ikut memproduksi barang swasta dan swasta ikut memproduksi dan mengelola barang publik. Dalam pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan tidak dapat dihindari20. 2.5. Konsep izin usaha Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa _________________ 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Guritno Mangkusubroto, Ekonomi Publik, (Yogyakarta: BPFE UGM,1992), hlm.2 20 Ibid. hlm.15 19
25
Indonesia, izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dsb); persetujuan membolehkan.Sedangkan perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin; pemberian pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan21. Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 pasal 1; Ayat (8), izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasrakan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha22. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada Bab 1 pasal 1 mengatakan Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagai
bukti
legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
telah
memenuhi
persyaratan
dan
diperbolehkan
untuk
menjalankan suatu kegiatan usaha23 . _________________ 21
Pusat Bahasa. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada Bab 1 pasal 1 mengatakan Izin Usaha 22
26
Izin
usaha
adalah bentuk
persetujuan atau pemberian izin dari pihak
berwenang atas penyelenggaraan kegiatan izin usaha. Tujuannya adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan
pembayaran
pajak,
dan
menciptakan
keseimbangan
usaha adalah
suatu
perekonomian dan perdagangan tertentu24. Dapat
disimpulkan
persetujuan atau
bahwa
pemberian
izin
izin
bentuk
dari pihak yang berwenang atas
penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan. Izin Usaha bertujuan : a. Supaya pemerintah dapat memberikan pembinaan, pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan usaha. b. Agar pemerintah dapat menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. 2.6.
Kerangka Konseptual Setiap Badan/Dinas memiliki karakteristik perilaku pelayanan
birokrasi sesuai yang ada pada organisasi dan kondisi sosial wilayahnya. Hal ini menunjukan bahwa Perilaku Birokrasi di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan
Kota
Makassar yang
perlu diteliti lebih lanjut, khususnya
_________________ 24
http//www.ellamargaretta.blogspot.com/2013/05/pengertian-surat-izin-usaha.html
27
pelaksanaan pelayanan dan faktor yang
mempengaruhi pelayanan izin
usaha. Sistem
pelayanan perizinan merupakan satuan proses (alur)
pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan pemerintahan Kota Makassar. Pola Perilaku Birokrasi mengacuh pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 tahun 2003 tentang prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdiri dari tanggung jawab, kedisiplinan, keramahan dan kesopanan25. Dalam implementasi variabel tersebut terdapat faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi yang dimaksud adalah faktor yang dipengaruhi secara langsung dalam proses pelayanan izin usaha, yang terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan pemerintahan Kota Makassar. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan
kualitas proses pelayanan
perizinan,
faktor-faktor
dan
faktor
penghambat
adalah
yang
dapat
menurunkan kualitas pelayanan perizinan usaha. __________________ 25
Obsid.
28
Secara singkat kerangka konseptual penelitian ini, dapat dilihat pada bagan berikut ini : Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual
Proses Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar
Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan pemerintahan Kota Makassar.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nor.63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (prinsip-prinsip pelayanan publik), antara lain :
1. Tanggung jawab 2. Kedisiplinan 3. Keramahan dan Kesopanan Faktor – faktor yang mempengaruhi : Faktor Pendukung 1. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan 2. Sumber Daya Manusia Yang berkualitas 3. Partisipasi masyarakat
.
Faktor Penghambat 1. Keberadaan SKPD Terkait (Tim Teknis) masih berada diluar Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar 2. Keterbatasan Aparat Pelayanan Perizinan 3. Sarana Dan Pra Sarana Yang Kurang Memadai 4. Biro Jasa Yang Ilegal 29
BAB III METODE PENELITIAN Dalam pengerjaan penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut : 3.1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa perilaku aparat pengawainya yang sering kali tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah . 3.2. Tipe Dan Dasar Penelitian a. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif. Menurut Hanari Nawawi, deskriptif ialah sebagai pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 26. sehingga penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan perilaku birokrasi di kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar di tambah hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. ___________________ 26
Nurdin Halik. Metode Penilitian social.(Jakarta:2007).hlm.24
30
b.Dasar Penelitian Dasar penelitian ini adalah studi kasus yang memfokuskan masalah pada perilaku, proses pelayanan izin, dan factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pengurusan pelayanan perizinan usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Menurut Samsul Tolleh, sebagai peneliti yang baik dan tepat harus memfokuskan suatu masalah yang diteliti dalam suatu studi kasus yang memiliki syarat penelitian yang ingin diteliti 27. 3.3. Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah : 1. Data Primer, data yang di peroleh dari hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan pada respondenresponden yang menduduki suatu jabatan (aparat birokrasi) yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintahan Kota Makassar, serta pada Masyarakat Kota Makassar yang pernah melakukan proses surat izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. 2. Data Sekunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen , catatancatatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. ___________________ 27
ibid.hlm 17
31
3.4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan cara : a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan untuk data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, baik orang–orang telah ditetapkan sebagai sumber informan maupun kondisi riil yang didapat langsung dilokasi penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :
Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab kepada sejumlah informasi untuk memperoleh informasi dan data–data mengenai permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.
Dokumentasi, yaitu teknik bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.
b. Studi
kepustakaan
yaitu
mengumpulkan
data–data
sekunder, dan dengan cara membaca berbagai literatur
32
atau buku–buku, karangan dan dokumen lain serta catatan– catatan lainnya yang relevan dalam penulis ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu28, atau pelengkap yang diperoleh melalui dokumen–dokumen atau catatan–catatan resmi yang dibuat oleh sumber–sumber yang berwenang yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Data ini diperoleh dengan mengumpulkan dan mencatat laporan–laporan, dokumen–dokumen, catatan–catatan surat lokal harian dan nasional dan data online mengenai perilaku birokrasi dalam pelayanan izin usaha. 3.5. Informan Penelitian Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan. Pemilihan informan ini dengan cara Purposive Sampling, yaitu : teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan tersebut yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan 29. _______________ 28
29
Bagong suyanto, 2011).hlm:55-56.
Metode
Penelitian
Sosial:berbagai
alternatif
pendekatan.(Jakarta:
Sutina,Suyanto,Bagong.Metode Penelitian Sosial.(Jakarta:2005).hlm.43
33
Informan penelitian antara lain : 1. Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar : Ismail Tallu Rahim,S.E. 2. Aparat Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar : Muh.Sa’ad,S.H,M.H. 3. Aparat bagian Seksi Penerbitan Izin pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar : Drs.A.Pangeran.P. 4. Aparat bagian Seksi Penelitian dan Administrasi pada Kantor Pelayanan
Administrasi
Perizinan
Kota
Makassar
:
A.Asfianti,S.E,M.Si dan Nurhaedah,S.Sos. 5. Aparat bagian Seksi Penerimaan dan Pembukuan pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar : A.Rahma,S.H,M.M dan Suarni. 6. Masyarakat Kota Makassar yang pernah melakukan proses surat izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): James Tahir,Rosmawati, H.Asrul Lachmuddin,S.E, H.Muh.Kasim,S.Kom dan Izin Usaha Industri (IUI) Erni Jufri dan Awan. 3.6. Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. 34
Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa peristiwa yang t erjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan. Tanggapan-tanggapan
dengan para informan dan studi kepustakaan
berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian ini. 3.7. Defenisi Operasional Dalam
rangka
memudahkan
proses
analisis
data
yang
diperoleh,maka defenisi operasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain : 1. Perilaku Aparat Birokrasi dalam pelayanan izin usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap birokrasi
aparat
pelayanan perizinan usah di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan pemerintahan Kota Makassar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 tahun 2003 tentang prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain Tanggung Jawab, Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan30. 2. Pelayanan izin usaha yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri (IUI) di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintahan Kota Makassar. _______________ 30
Obsid.
35
3. Faktor yang mempengaruhi yang dimaksud adalah faktor yang dipengaruhi secara langsung dalam proses pelayanan izin usaha, yang terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Kantor Pelayanan Administrasi PerizinanPemerintahan Kota Makassar. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas proses pelayanan perizinan antara lain Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Sumber Daya Manusia Yang berkualitas, dan Partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas pelayanan perizinan usaha antara lain keberadaan SKPD terkait (Tim Teknis) masih berada diluar Kantor
Pelayanan
Administarsi
Perizinan
Kota
Makassar,
keterbatasan aparat pelayanan perizinan, sarana dan pra sarana yang kurang memadai, dan biro jasa yang ilegal.
36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menjelaskan terlebih dahulu profil daerah wilayah kota Makassar dan profil Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Dimana sangat memberi andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data. Kemudian peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perilaku birokrasi dalam pelayanan izin usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Perilaku Birokrasi dapat diketahui dari hasil proses pelayanan yang berlangsung, sehingga perlu Peneliti menjelaskan dahulu mengenai Dasar Hukum Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, Proses Pelayanan Izin Usaha pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar
yang didalam proses
pelayanan tersebut menjelaskan mengenai persyaratan berkas, jangka waktu, dan biaya sehingga dapat diketahui bagaimana perilaku apatat kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar terkait tanggung jawab, kedisiplinan, keramahan dan kesopanan, serta dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan izin usaha pada di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar.
37
4.1. Profil Wilayah Kota Makassar Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum
dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822
Selanjutnya Kota
Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros,
dan
Pangkajene
Kepulauan,
hal
ini
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya
Makassar
dan
Kabupaten-kabupaten
Gowa,
Maros
dan
Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada
perkembangan
selanjutnya
nama
Kota
Ujung
Pandang
dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang 38
menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597. 4.1.1. Keadaan Geografis Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan berada pada bagian barat pulau Sulawesi dengan ketinggian, 0-25 m dari permukaan laut. Kota Makassar secara geografis terletak: 508, 6, 19 " Lintang Selatan (LS) 1190 24' 17' 38" Bujur Timur (BT) Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan: a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa
d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
39
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar
Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan, 974 RW dan 4.827 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Jumlah kecamatan
Kota Makassar adalah sebanyak 14
kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Berikut dapat kita lihat pada table 3.1 mengenai jumlah kelurahan menurut kecamatan di Kota Makassar.
40
Tabel 4.1. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar tahun 2012 No.
Kode wil.
Kecamatan
Kelurahan
RW
RT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
010
Mariso
9
47
217
2
020
Mamajang
13
56
283
3
030
Tamalate
10
108
533
4
031
Rappocini
10
104
555
5
040
Makassar
14
69
369
6
050
Ujung Pandang
10
37
139
7
060
Wajo
8
45
165
8
070
Bontoala
12
57
257
9
080
Ujung Tanah
12
50
198
10
090
Tallo
15
77
455
11
100
Panakukkang
11
91
570
12
101
Manggala
6
101
350
13
110
Biringkanaya
7
67
499
14
111
Tamalanrea
6
67
337
143
974
4.827
Jumlah
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013.
4.1.2. Penduduk Penduduk Kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606 jiwa yang terdiri dari 676.744 laki-laki dan 692.862 perempuan. Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.2. tentang jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan di Kota Makassar:
41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Makassar Tahun 2012 No.
Kode wil.
Kecamatan
Penduduk Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1
010
Mariso
28.1615
28.165
56.524
2
020
Mamajang
28.892
30.278
59.170
3
030
Tamalate
87.551
89.396
176.947
4
031
Rappocini
74.811
79.373
154.184
5
040
Makassar
40.616
41.862
82.478
6
050
Ujung Pandang
12.829
14.372
27.201
7
060
Wajo
14.410
15.220
29.630
8
070
Bontoala
26.580
27.935
54.515
9
080
Ujung Tanah
23.597
23.532
47.129
10
090
Tallo
67.504
67.279
134.783
11
100
Panakukkang
70.439
71.869
142.308
12
101
Manggala
61.386
61.452
122.838
13
110
Biringkanaya
88.297
88.819
177.116
14
111
Tamalanrea
51.882
53.352
105.234
676.744
692.862
1.369.606
Kota Makassar
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013.
4.1.3. Visi Kota Makassar Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Makassar Tahun 2005-2025 , yakni
42
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang berorientasiGlobal, BerwawasanLingkungandan Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan
dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 adalah “Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : Pertama , yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional , nasional dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai- nilai yang menjadi warisan sejarah masa
lalu.
Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan 43
dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut : “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga,
Pendidikan
yang
Bermartabat
dan
Manusiawi”.Visi
tersebut
mengandung makna : 1.
Terwujudnya
kota
Maritim
yang
tercermin
pada
tumbuh
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya; 2.
Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;
3.
Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti
44
dan
relevan
dengan
pengembangan
Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi (IPTEK); 4.
Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan
pendatang
yang
manusiawi
dan
tercermin
dalam
peri
kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. 4.1.4. Misi Kota Makassar Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut: 1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. 2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal; 3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan
pendidikan,
peningkatan
derajat
kesehatan
dan
kesejahteraan masyarakat; 4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat; 45
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur; 6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan; 7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 4.2. Profil Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar Kantor pelayanan perizinan ( KPP ) Makassar sebagai instansi yang memberikan jasa pelayanan public disektor perizinan sangat menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pentingnya iklim perizinan yang kondusif. Pada saat ini pembentukan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) dengan uraian Tugas diatur melalui Peraturan Walikota Makasar Nomor 53 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Bentuk komitmen pemerintah Makassar dalam meningkatkan sistem pelayanan di sektor perizinan, maka Walikota Makassar menetapkan KPP Makassar sebagai tempat pelayanan perizinan dengan sistem satu atap ditandai dengan dikeluarkanya peraturan Walikota Makassar no.14 februari tahun 2005 yang memuat tentang tata cara pemberian izin melalui satu pintu pelayanan berawal dan berakhir pada kantor palayayan administrasi perizinan. 46
4.2.1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota Makassar Visi adalah gambaran umum yang ingin dicapai di masa depan sedangkan misi adalah jalan yang di tempuh untuk mencapai visi. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar menjalankan roda organisasinya dengan visi tahun 2009-2014 yaitu : “MUDAH,CEPAT, TEPAT DAN TRANSPARAN DALAM PERIZINAN “: Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Menumbuhkembangkan profesionalitas aparat secara berkelanjutan dalam pelayanan admnistrasi perizinan. 2. Menumbuhkembangkan kapasitas KPAP secara berkelanjutan dalam Pelayanan administrsi Perizinan. 3. Menumbuhkembangkan sistem pelayanan berbasis Informasi teknologi (IT) untuk pelayanan administrasi perizinan dalam pelayan. 4. Peningkatan dan pemanfaatan koordinasi sistem pengelolaan Pelayanan Perizinan dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perizinan. 4.2.2. Maklumat pelayanan dan janji pelayanan Kantor
Pelayanan
Administrasi Perizinan Kota Makassar a.
Maklumat Pelayanan
Sanggup memberikan
pelayanan
sesuai dengan
standard an proses yang ditetapkan.
47
Siap melayani dengan cepat, tetap, ramah, pasti, dan akutabel serta tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentu apapun selain yang telah ditetapkan.
Jika aparatur pelayanan administrasi pelayanan tidak menetapi persyaratan tersebut, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b.
Janji pelayanan Kami segenap pegawai Kantor
Pelayanan Administrasi
Perizinan Kota Makassar berjanji : 1. Akan melaksanakan pelayanan perizinan dengan sepenuh hati guna pencapaian pelayanan kepada masyarakat. 2. Akan melaksanakan pelayanan perizinan dengan mengutamakan kepuasan pelayanan. 3. Akan melaksanakan perizinan dengan menjunjung tinggi kerhormatan dan kejujuran. 4.2.3. Struktur Organisasi Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan
fungsi
berdampak
dialokasikan terhadap
dalam
cara
orang
organisasi.lebih melakukan
lanjut
tugas
struktur
(bekerja)
akan dalam
organisasi.
48
Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 antara lain : 1. Kepala Kantor 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Pada Kantor Pelayanan -
Seksi Penerbitan Izin
-
Seksi Penelitian dan Administrasi
-
Seksi Penerimaan dan Pembukuan
4. Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar
KEPALA KANTOR Ismail Tallu Rahim,S.E
SUB BAGIAN TATA USAHA Muh.Saad, S.H, M.H
SEKSI PENELITIAN ADMINISTRASI Andi Asfianti Samsu Alam,S.E,M.Si
SEKSI PENERBITAN IZIN Drs.Andi Pangeran.P
SEKSI PENERIMAAN PEMBUKUAN Andi Rahma,S.H,M.M
49
4.2.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kedudukan, tugas dan Fungsi KPAP diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Berdasarkan keputusan tersebut
Kantor
Pelayanan
Administrasi
Perizinan
merupakan
unsur
pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu,dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian dibidang pelayanan administrasi perizinan. Penyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka KPAP mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan
bahan
perumusan
kebijaksanaan
penyelenggaraan
pelayanan adminstrasi dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada masyarakat; b. Penyiapan administrasi
bahan dan
bimbingan penerbitan
pelaksanaan izin-izin
yang
bidang
penelitian
telah
mendapat
rekomendasi dari instansi terkait; c. Penyiapan bahan penyusunan program pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan;
50
d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya e. Pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. 4.2.5. Uraian Tugas Jabatan Struktural Peraturan Walikota Makasar Nomor 53 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, maka dapat diuraikan tugas jabatan struktural pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Kepala
kantor
mempunyai
tuga
melaksanakan
merumuskan,
membina, dan mengendalikan kebijakan, koordinasi dan pengendalian di bidang pelayanan administrasi penelitian dan penerbitan izin, penerimaan dan pembukuan serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, kepala kantor menyelengarakan fungsi : a. Penyusunan
rumusan
kebijakan
pelaksanaan
bidang
pelayanan administrasi perizinan dan peningkatan pelayanan izin kepada masyarakat. b. Penyususan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan bidang penerbitan
izin-izin
yang
telah
mendapat
mendapat
rekomendasi dari instansi terkait.
51
c. Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan. d. Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan. e. Penyusuna
bimbingan
dan
pengendalian
pelaksanaan
pengkordinasian dan penyusuna program pendataan izin dan pembuatan laporan izin yang telah diterbitkan. f. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan kepegawaian,
tugas
teknis
keuangan,
ketatausahaan,
perlengkapan
serta
mengelola
administrasi
melaksanakan
urusan
kerumahtanggaan kantor. Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha; b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang; c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan unit kerja; d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar; 52
f. Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup unit kerja; g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; h. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; i.
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dari masing-masing seksi sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
j.
Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan unit kerja;
k. Menysun neraca keuangan unit kerja; l.
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing seksi;
m. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU); n. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB); o. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); p. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD; q. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri; r. Melakukan koordinasi pada sekretariat Korpri Kota Makassar; 53
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 3.Seksi Penelitian Administrasi Seksi Penelitian Administrasi mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas pemohon dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini, Seksi Penelitian Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Melaksanakan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
agar
terjalin
kerjasama yang sinergik dalam pemberian pelayanan perizinan yang prima kepada pemohon; c. Melakukan penelitian berkas izin dan kelengkapannya yang diajukan oleh pemohon sesuai ketentuan yang berlaku; d. Memberikan informasi pelayanan perizinan dan melayani keberatankeberatan yang diajukan oleh pemohon atas penolakan berkas yang tidak lengkap; e. Menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dibidang pelayanan perizinan; f.
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
4.Seksi Penerbitan Izin
54
Seksi Penerbitan Izin mempunyai tugas melaksanakan proses penerbitan izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi teknis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) peraturan ini, Seksi Penerbitan izin menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar terjalin kerjasama yang sinergik dalam pemberian pelayanan perizinan yang prima kepada pemohon; c. Melakukan
pengecekan
terhadap
rekomendasi
yang
telah
diterbitkan instansi teknis terkait; d. Melaksanakan proses penerbitan izin yang telah mendapat Rekomendasi dari instansi teknis dan bentuk perizinan yang telah ada yang dikelolah berdasarkan Peraturan Walikota; e. Menelaah Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya dibidang pelayanan perizinan; f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 5.Seksi Penerimaan dan Pembukuan Seksi Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas menyusun rencana, menelaah, meneliti dan melaksanakan kegiatan penerimaan dan pembukuan biaya perizinan berdasarkan Surat Tanda Setoran serta melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Seksi Penerimaan dan Pembukuan menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Melaksanakan kerjasama
koordinasi
dengan
yang sinergik dalam
instansi
terkait
pemungutan
agar
biaya
terjalin
pelayanan
perizinan dan pemohon; c. Menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dibidang penetapan biaya perizinan; d. Meneliti kebenaran penetapan biaya perizinan dari instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku; e. Menerima surat tanda setoran pembayaran biaya izin menurut jenisnya sesuai ketetapan tarif yang berlaku; f. Menyelenggarakan administrasi pembukuan biaya perizinan; g. Membuat laporan realisasi penerimaan berdasarkan surat tanda setoran secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
56
4.2.6. Kepegawaian Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, KPAP mempunyai 63 pegawai yang terdiri dari 32 orang PNS dan 31 orang tenaga kontrak, sehingga dapat dilihat pada tabel berikut Table 4.3 Pegawai Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan No
Pegawai
Jumlah
1
PNS
32
2
Kontrak
31
Total
63
Sumber: Data Kepegawaian KPAP, Tahun 2013
Tabel 4.4 Pegawai Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Berdasarkan Jenis Kelamin No
Jenis kelamin
Jumlah
1
Laki-laki
24
2
Perempuan
39
Total
63
Sumber: Data Kepegawaian KPAP, Tahun 2013
57
4.2.7. Sarana dan Pra Sarana Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar 4.2.7.1. Sarana fisik pelayanan antara lain : a. Ruang kepala kantor b. Stan pendaftaran dan ruang tunggu c. Ruang arsip d. Ruang seksi administrasi e. Ruang sub bagian tata usaha f. Ruang seksi penerbitan izin g. Ruang seksi penerimaan dan pembuktian h. Loket informasi/pengaduan i.
Ruang rapat
j.
WC
4.2.7.2. Pra Sarana pelayanan antara lain : a. 15 unit komputer b. 8 unit printer c. 2 unit scen d. 1 unit CCTV e. 3 buah galon f. 2 buah dispenser g. 2 unit TV Samsung 32 inchi h. 3 unit kendaraan roda empat 58
i.
6 unit kendaraan roda dua
j.
5 unit AC
k. 1 unit telepon l.
WebSite
pelayanan
perizinan
dengan
alamat
http://www.perizinan.makassarkota.go.id 4.2.8. Jenis Perizinan Jenis izin yang dilaksanakan pada kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar , yaitu : 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Trayek 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Izin Gangguan/HO 5. Izin Penyelenggaraan Pelatihan 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 7. Izin Usaha Industri (IUI) 8. Tanda Daftar Industri (TDI) 9. Izin Jasa Konstruksi Berikun ini table laporan penerbitan izin yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar.
59
Table 4.5 Jumlah Penerbitan Dan Distribusi Izin Pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar TAHUN
2011 (1
januari-
2012 31 (1
2013
januari-
31 (1
Total
januari-
31
desember 2011)
desember 2012) desember 2013)
Jumlah izin
29.130
30.564
24.592
84.286
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
retribusi
25.506.242.550
33.373.397.450
39.438.416.460
98.317.056.460
Sumber: hasil pengelolaan data KPAP, Tahun 2013 Table diatas menunjukan jumlah izin yang diterbitkan oleh pelayanan
administrasi
perizinan
kota
Makassar
dari
tahun
kantor 2011-
2013,beserta jumlah penerimaan dari distribusi izin yang telah diterbitkan oleh kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar. Pada penelitian ini, peneliti membatasi izin yang ditelitih berdasarkan jenisnya.Sehingga yang menjadi penelitian izin adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri (IUI).Pengertian dari jenis izin tersebut adalah : 1. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Surat izin usaha perdagangan disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
60
2. Izin Usaha Indisntri ( IUI ) IUI adalah surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah yang harus dimiliki setiap pendiri usaha industri Tabel 4.6 Rekapitulasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagagangan Dan Izin Usaha Industri Pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Tahun 2013 nor
Jenis usaha
Bulan 1
1
Surat Izin Usaha 407
jumlah
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
586
536
532
312
439
213
192
382
369
368
343
4.679
6
-
-
-
-
31
4
2
2
11
4
60
Perdagagangan ( SIUP )
2
Izin
Usaha -
Industri ( IUI )
Sumber : hasil pengolahan data KPAP kota makssar, tahun 2013 Hasil rekapitulasi penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin usaha industri (IUI) pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Tahun 2013 yang menunjukan bahwah lebih besar penerbitan surat izin usaha perdagagangan (SIUP) yang jumlahnya 4.679 sedangkan izin usaha industri (IUI) yang jumlahnya 60 pada tahun 2013. Setelah mengetahui pembahasan mengenai profil lokasi penelitian, maka peneliti melanjutkan
pembahasan mengenai
perilaku birokrasi
pelayanan izin usaha serta factor-faktor yang menghambat dan mendukung 61
pelayanan izin usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. 4.3.
Perilaku Aparat Birokrasi Pelayanan Izin Usaha Di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Di dalam penelitian ini, peneliti memaparkan terlebih dahulu dasar
hukum pelayanan perizinan, serta proses pelayanan perizinan yang didalamnya dibahas pulah syarat,jangka waktu dan biayanya. Kemudian menjelaskan bagaimana perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan izin usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. 4.3.1. Dasar
Hukum
pelayanan
perizinan
Di
Kantor
Pelayanan
Administrasi Perizinan Kota Makassar Pelayanan
publik
dapat
diartikan
sebagai
pemberian
layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Beberapa landasan hukum mengenai pelayanan adminstarsi perizinan kota Makassar antara lain : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang kegiatan usaha . 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
62
4. Keputusan walikota Makassar nor.32 tahun 2001 yang mana pemberian izin dalam kota Makassar berawal pada kantor Pesat (Pelayanan Satu Atap). 5. Ketentuan Menteri Dalam Negeri yang termuat dalam Permen No. 24 tahun 2006 yang mengisyaratkan pelaksanaan perizinanan harus dilaksanakan oleh satu badan saja dalam hal ini adalah KPAP dengan menerapkan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 6. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/7.2003 7. Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara No.81/1993 tentang pelayanan. 8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 10. Peraturan Walikota Makassar no.14 februari tahun 2005 yang memuat tentang tata cara pemberian izin melalui satu pintu pelayanan berawal dan berakhir pada kantor palayayan administrasi perizinan. Pada Peraturan Daerah Kota Makassar No.7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang 63
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, yang akan mengubah suatu kantor menjadi suatu badan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas ruang lingkup peranan lembaga ini. Hingga kini, wewenang kantor ini terbatas pada pelayanan administrasi sedangkan masalah kajian tehnis yang menjadi dasar terbitnya izin, masih tetap dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini juga terkait dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri yang termuat dalam Permen No. 24 tahun
2006
yang
mengisyaratkan
pelaksanaan
perizinanan
harus
dilaksanakan oleh satu badan saja dalam hal ini adalah KPAP dengan menerapkan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 4.3.2. Proses Pelayanan Izin Usaha Di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Pelayanan izin usaha di kantor pelayanan administrasi perizinan Kota Makassar, setiap bagian kerja terdiri atas: loket pendaftaran, bagian penerimaan dan pembukuan, bagian sub tata usaha, bagian penerbitan izin, bagian penelitian dan administrasi terdapat
penyelengaraan perizinan.Selain itu,
bagian informasi/pengaduan. Pada bagian loket informasi/
pengaduan masyarakat akan diberitahu mengenai proses perizinan yang ada. Agar pandangan masyarakat mengenai proses pelayanan yang rumit dan berbelit-belit dalam pelayanan perizinan akan berubah. Hal inilah yang menjadi tugas dari pada kantor pelayanan adminstarsi perizinan Kota Makassar untuk mengubah paradigma masyarakat tersebut 64
menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Untuk itulah, kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar menetapkan standar arus prosedur perizinan kantor pelayanan adminstarsi perizinan kota Makassar berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar nor 14 tahun 2005.
65
Gambar 4.3 Bagan Arus Proses Perizinan Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 PENGAMBILAN FORMULIR & PENYERAHAN BERKAS
Loket
PENYERAHAN IZIN VERIFIKASI BERKAS
SEKSI PENELITIAN dan ADMINISTRASI PEMILAHAN BERKAS BERDASARKAN JENIS
KEPALA KANTOR
IZIN TELAH DITANDATAGANI
PENANDAT ANGANAN IZIN
SUB BAG TATA USAHA
KAJIAN TEKNIS
Dinas Teknis
Rekomendasi teknis PENGEC EKAN REKOM ENDASI
NASKAH IZIN SIAP DITANDA TANGANI
SEKSI PENERBITAN IZIN PENGECEK AN BUKTI PEMBAYAR AN
SEKSI PENERIMAAN dan PEMBUKUAN
66
KETERANGAN : Pemohon perizinan mengajukan permohonan ke Loket (Front Office). Verifikasi berkas oleh Seksi Penelitisn dan Administrasi Pemilihan
Berkas
pemohon
dipilah
berdasarkan
jenisnya
(Sub.Bag.Tata Usaha). Kantor Pelayanan Perizinan melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon dan apabila telah memenuhi persyaratan,maka Kantor Pelayanan Perizinan paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima permohonan pemohon melanjutkan berkas permohonan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan. Mengirim berkas permohonan izin ke Dinas teknis terkait untuk dilakukan kajian teknis. Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
melakukan
peninjauan
lapangan atas permohonan pemohon yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan; Hasil kajian teknis dituangkan dalam bentuk Rekomendasi dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan.
67
Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana yang dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi ; Pengecekan Rekomendasi (Back Office). Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan rekomendasi selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan yang berisi mengenai terpenuhinya syarat tehnis untuk diproses pemberian izinnya, dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah. Penyerahan berkas dari Dinas Teknis ke Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha kemudian menyerahkan berkas tersebut ke Seksi Penerbitan Izin Pencetakan Naskah izin oleh Seksi Penerbitan Izin Penyerahan bukti pembeyaran izin kepada Seksi Penerimaan dan Pembukuan. Penyerahan bukti pembayaran kepada Sub Bagian Tata Usaha Pemilahan naskah izin sesuai jenis untuk proses penandatangan. Penandatanganan
izin
oleh
Kepala
Kantor
Pelayanan
Administrasi Perizinan Pemilahan naskah izin yang telah ditandatangani berdasarkan jenis. Pengarsipan Elektronik 68
Penyerahan naskah izin kepada pemohon di bagian loket Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) untuk kepentingan : a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan; b. Salinan satu untuk dinas tehnis yang bersangkutan; c. Salinan dua untuk Camat/Lurah yang bersangkutan; d. Salinan tiga untuk arsip31. Dalam wawancara dengan
Ibu Nurhaedah salah satu aparat pada
Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar yang bertugas pada loket pendaftaran menyatakan bahwa, “Kami disini sebagai aparat/karyawan seringkali memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa arus prosedur permohonan izin usaha baik itu SIUP, IUI dan yang lainnya sangat mudah jika mereka betul-betul mengerti apa yang kami jelaskan.Tidak seperti dulu bahwa mereka harus ke Dinas yang lain untuk mendaftarkan diri baru kesini lagi untuk mendapatkan izin dengan kata lain prosesnya sangat rumit.Tetapi sekarang hanya dikantor ini kemudian kami yang akan mengurus berkas-berkas yang masuk dan membawahnya ke tim Teknis atau Dinas yang sesuai dengan jenis usaha”.(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 09.45). Pelayanan izin usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar dianggap telah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang mengharuskan masyarakat untuk mendatangi banyak kantor/dinas yang _______________ 31
Berkas (arsip) Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar
69
biasa memiliki prosedur berbeda di setiap instansi. Sudah menjadi kewajiban bagi pegawai yang bertugas di bagian front office untuk bukan hanya melayani tetapi juga membantu masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan. Pernyataan diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh Erni Jufri, pemohon yang mengajukan Izin Usaha Industry ( IUI ) mengungkapkan, “Waktu pertama saya mau mengurus surat izin usaha industri (Pembuatan Roti), saya menganggap bahwa saya harus datang di dinas pengindustrian dan perdagangan kemudian ke kantor pelayanan administarsi perizinan kota Makassar ini.Tetapi suatu hari saya berpikir kantor pelayanan administarsi perizinan saja dulu bertanya untuk mendapatkan kejelasan bagaimana prosesnya untuk mengurus IUI ini,kemudian saya mendapatkan penjelasan bahwa ternyata pemohon izin usaha hanya datang di kantor pelayanan administarsi perizinan, kemudian merekalah yang mengurusnya ke dinas terkait”.(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.20 WITA). Pada proses permohonan izin rentang terjadi praktik-praktik penipuan dan percaloan disektor pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan memang menjadi masalah dalam upaya menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Suarni aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar mengungkapkan bahwa, “Aparat disini masih ada yang membantu masyarakat yang melakukan permohonan izin baik itu SIUP dan yang lainnya, karena aparat tersebut mendapatkan bayaran yang tidak cukup sedikit.Jika aparat tersebut membantu si pemohon izin dari awal seperti pengurusan
70
berkas, proses sampai selesai.Karena sering dari pemohon merupakan orang-orang kaya yang sibuk kerja.Walaupun si pemohon itu sibuk tetapi aparat jangan terlibat dalam pengurusan izin tersebut sekalipun itu keluarganya,karena dapat melanggar peraturan pada Janji pelayanan kantor”.(Wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.10 WITA). Sejalan dengan ungkapan aparat kantor di atas bapak A.Pangerang Patarai kepala seksi penerbitan izin Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, “Memang masyarakat sering menggunakan jasa pengurus tetapi bukan calo, namanya itu biro jasa.Masih bisa masyarakat menggunakan jasa biro jasa. Karena biro jasa inilah yang jalan mengurus segala keperluan yang di butuhkan dalam pengurusan SIUP, IUI, dan yang lain.Siapa orang yang tidak mau uang,pasti semua orang mau dan membutuhkan.Tetapi kurang tahu mengenai siapa yang jadi biro jasa masyarakat yang mengurus”.(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 09.50 WITA) Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh bapak Muh. Sa’ad kepala seksi bagian tata usaha Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, “Disini sudah tidak ada yang namanya biro jasa atau namanya calo untuk masyarakat.Karena sudah ada 4 orang yang diketahui sebagai biro jasa untuk masyarakat, sehingga aparat tersebut dikeluarkan atau mereka dipindahkan di kecamatan.Tetapi sebagai aparat pelayanan publik khususnya mengenai perizinan kami sebetulnya belum cukup baik dalam melayani, kami ingin mendapatkan saran dari masyarakat dalam perbaikan pelayanan kami disini”.(Wawancara pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 10.15 WITA).
71
Berdasarkan
hasil
penelitian
wawancara,
penulis
menganalis
perbedaan silang pendapat antara bapak Drs. A. Pangerang Patarai dengan bapak Muh. Sa’ad mengenai biro jasa yang ada di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Sebetulnya bapak A.Pangeran tidak salah mengatakan bahwa masyarakat masih bisa menggunakan biro jasa, karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang penyelengaraan pelayanan publik pada pola penyelenggaraan dijelaskan mengenai biro jasa yang sah. Biro jasa yang sah adalah memiliki status biro jasa yang jelas, memiliki ijin usaha dari intansi yang berwenang dan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan harus berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan yang bersangkutan, terutama dalam hal menyangkut persyaratan, tarif jasa dan waktu pelayanan, sepanjang tidak mengganggu fungsi penyelenggara pelayanan publik 32. Tetapi Pak Muh. Sa’ad juga tidak salah karena biro jasa yang ada di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar tidak memiliki status yang jelas serta tidak memiliki ijin usaha dari intans yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Administarsi
Perizinan
Kota
Makassar
masyarakat
cukup
langsung
mendaftarkan diri untuk mengajukan perizinan yang dibutuhkan di Kantor _______________ 32
Drs. H. Surjadi, M.Si,Pengembangan kinerja pelayanan publik.(Bandung: 2012).hlm:120.
72
Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, kemudian pemohon menunggu kedatangan tim teknis untuk meninjau lokasi bangunan maupun lokasi usaha pemohon. Salah satu Pemohon SIUP bapak James Tahir mendatangi Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar ,beliau mengungkapkan masalahnya kepada aparat kantor pada loket Informasi/Pengaduan, “Mengapa aparat teknis belum datang memeriksa /mengecek lokasi usaha saya,mereka cukup lama untuk datang mengecek lokasi usaha saya.Padahal saya telah memasukan berkas pada tanggal 3 januari 2014 sampai sekarang belum datang. Sudah 3 hari saya menunggu mereka.Tetapi sampai sekarang belum datang”.(Wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 09.30 WITA). Tim
teknis
juga
yang
menentukan
disetujui
atau
ditolaknya
permohonan izin yang diajukan oleh masyarakat. Setelah semua pengolahan dokumen yang di selesai, pemohon cukup mendatangi ke Bank SulSel untuk membayar retribusi tempat usahanya berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh tim teknis.Setelah itu masyarakat dapat mengambil izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha industri (IUI) yang mereka butuhkan di loket penyerahan izin. 4.3.2.1.
Syarat Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar
Pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar telah ditetapkan, syarat dalam pelayanan perizinan mendapatkan Izin Usaha
73
Perdagangan dan Usaha Industri. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dengan mengisi formulir
yang
telah
disiapkan
Kantor
Pelayanan
Perizinan
dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut : I. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a. Pendaftaran SIUP baru : 1. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum ; 2. Foto copy KTP pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab; 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Foto copy Surat Izin Gangguan; 5. Foto copy Neraca Perusahaan; 6. Materai Rp.6000,- sebanyak 2 lembar; 7. Pas foto (3x4) sebanyak 3 lembar (penanggung jawab perusahaan) b. Pendaftaran Ulang (SIUP) 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli; 2. Foto copy akte pendirian perusahaan atau koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 3.
Foto
copy
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
pemilik/Direktur
Utama/Penanggung Jawab; 4. Foto copy Surat Izin Gangguan; 5. Foto copy Neraca Perusahaan; 6. Materai Rp.6000,- sebanyak 2 lembar; 74
7. Pas foto (3x4) sebanyak 2 lembar; 8. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Pendaftaran SIUP Cabang/Perwakilan 1. Foto copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan/Kuasa Cabang; 2. Foto copy SIUP Kantor Pusat; 3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat; 4. Foto copy Surat Izin Gangguan; 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Cabang/ Perwakilan 6. Pas foto ukuran (3x4) sebanyak 3(tiga) lembar; 7. Materai Rp.6000,- sebanyak 2 lembar; II. Izin Usaha Industri (IUI) 1. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hokum; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggungjawab; 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP); 4. Foto copy Izin Ganggguan (HO/SITU); 5. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL/UPL dan SPPL), merujuk Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2005; 6. Data Nilai investasi Perusahaan ; 7. Pas foto (3x4) sebanyak 3 lembar ; 8. Materai Rp.6000,- sebanyak 2 lembar; 75
Syarat pelayanan izin uasaha merupakan hal yang pertama yang harus dipenuhi oleh masyarakat, agar permohonan izin yang diajukan kepada kantor pelayanan administarsi perizinan kota Makassar dapat diproses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, tetapi bukan untuk memberatkan masyarakat yang melakukan pembuatan izin. Dalam wawancara dengan Bapak Ismail Tallu Rahim Kepala Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, “Persyaratan permohonan SIUP dan IUI ini telah cukup jelas dilihat di famlet, WebSite kantor pelayanan administarsi perizinan kota Makassar, atau datang saja dikantor pelayanan administarsi perizinan kota Makassar aparat kami siap memberikan penjelasan mengenai persyaratan SIUP dan IUI.Syaratnya cukup mudah dan tidak rumit di siapkan oleh pemohon usaha”.(Wawancara pada tanggal 28 januari 2014 pukul 09.45 WITA) Hal yang berbeda diungkapkan oleh Andi Pangeran. P kepala seksi penerbitan izin Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. “Bahwa yang menjadi kendala terbesar aparat kami dalam penyelesaian permohonan izin ini adalah masyarakat yang kurang mengerti apa-apa yang menjadi syarat pembuatan izin SIUP begitupulah IUI selama ini sampai-sampai pada saat pemasukan berkas,masih ada berkas persyaratan yang masih kurang.Sehingga dikembalikan lagi kemasyarakat untuk dilengkapi dan ada juga masyarakat bisah sampai dua kali datang bertanya pada loket informasi/ pengaduan”. (Wawancara pada tanggal 6 januari 2014 pukul 13.07 WITA).
76
Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Andi Rahma kepala seksi penerimaan dan pembukuan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar , “Saya kasihan melihat masyarakat yang kurang melengkapi berkas permohonan izin usahanya seperti fotocopy akte pendirian perusahaan, fotocopy neraca perusahaan atau pada IUI yaitu dokumen lingkungan hidup, kerena mereka harus pulang lagi untuk menlengkapi dan pasti mereka datang lagi besok atau lusa.Gara-gara berkasnya belum lengkap, terpaksa petugas kami menolak berkasnya”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 11.12 WITA). Hal yang berbeda diungkapkan oleh bapak H. Muh. Kasim yang datang mengurus permohonan SIUP bahwa, “Saya datang kesini mengurus SIUP, saya ingin mendirikan usaha perdaganan alat tulis di sekitar rumah saya.Saya telah memasukan berkas SIUP, saya bersyukur tidak ada kendalah selama mengurus surat dan kelengkapan berkas yang di fotocopy.Saya cukup mengerti apa-apa saja yang menjadi persyaratan dari SIUP dan saya telah dijelaskan oleh aparat disini waktu pertama saya mengambil formulir pendaftaran,didalam map nya juga sudah ada tertulis persyatannya.sehinnga saya tidak pusing”.(Wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 13.10 WITA). Berdasarkan hasil
wawancara dari narasumber di atas, peneliti
memberikan analisis bahwa pemahaman masyarakat terkait dengan syaratsyarat yang menjadi faktor utama dalam proses permohoman izin usaha masih ada yang kurang. Karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang rendah, tetapi jika pendidikan masyarakat tinggi, maka akan cepat.Seperti bapak H. Muh. Kasim, S.Kom yang merupakan sarjana 77
S-1. Beliau mengerti mengenai syarat-syarat permohonan izin yang ada pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar., sehingga perlu betul-betul diperlukan aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar yang mengerti persyaratan perizinan usaha untuk disampaikan kepada masyarakat yang kurang mengerti. Sesuai dengan Keputusan Meteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 didalam prinsip-prinsip pelayanan publik yang memerlukan kejelasan persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik. 4.3.2.2. Jangka Waktu Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Hal yang perlu diketahui juga kepada para pemohon izin adalah jangka waktu penyelesaian perizinan. Karena ini merupakan akhir dari proses pelayanan dalam pelayanan perizinan. Jangka waktu yang dimaksud di sini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan mulai dari pendaftaran
dan
dilengkapinya/dipenuhinya
persyaratan
teknis
dan
persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Sudah tentu harapan masyarakat adalah memperoleh perizinan yang dibutuhkannya secepat mungkin sesuai harapannya. Harapan masyarakat untuk jangka waktu perizinan yang dibutuhkannya, kemudian berupaya di penuhi oleh pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap.
78
Salah satu prinsip dalam pelayanan terpadu satu atap adalah kepastian waktu, yang berarti suatu proses permohonan perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon, prinsip ini juga yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Dalam wawancara dengan ibu A.Asfianti Samsu Alam kepala seksi penelitian dan administrasi di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar dikutip: “Lama Proses yang ada di sini untuk surat izin usaha perdagangan (SIUP) sampai selesai adalah 6 hari kerja bahkan pernah juga ada 5 hari kerja. Begitupun izin usaha industri ( IUI ) 6 hari kerja”. (Wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 14.00 WITA) Di bagian loket informasi/pengaduan telah ada famplet untuk di berikan kepada masyarakat untuk dilihat berapa waktu proses permohonan izin yang dia ajukan pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar atau membuka WebSite pelayanan perizinan dengan alamat http://www.perizinan.makassarkota.co.id. Hal ini diharapkan dapat lebih memberikan jaminan kepada masyarakat atas izin yang dibutuhkannya.
79
Tabel 4.7 Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan SIUP dan IUI di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar nor
Jenis perizinan
Waktu
1
Surat Izin usaha perdagangan (SUIP)
6 hari
2
Izin usaha industri (IUI)
6 hari
Sumber : Standar Waktu Pelayanan Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Penyelesaian waktu pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar di dukung oleh beberapa masyarakat yang melakukan permohonan izin, seperti ibu Rosmawati yang mengurus surat izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar mengungkapkan, “Saya cukup puas atas kerja keras aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar yang telah mengerjakan SIUP saya di jalan veteran utara yang saya beri nama usaha saya yaitu empat putra.penyelesaian SIUP saya cukup tepat waktu karena saya memasukan berkas saya di akhir tahun lalu tanggal 30 desember 2013,kemudian selesai kemarin lalu kerena saya mendapatkan sms dari Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar dan hari ini saya datang mengambilnya.Jangka waktunya 6 hari di kerja dan 5 tahun surat ini berlaku”.(Wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 11.00 WITA). Selanjutnya bapak H. Asrul Lachmuddin mengurus surat izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar mengungkapkan ,
80
“Ini merupakan kali pertama saya mengurus surat izin usaha dan menurut saya sangat mudah dan cepat dikerjakan oleh para aparat pegawai di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar mengungkapkan sekaligut tepat waktu.Karena lama proses waktunya adalah 6 hari kerja yang disampaikan oleh ibu yang ada pada bagian pendaftaran”.(Wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 09.45 WITA) Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menjimpulkan bahwa pembentukan kerja sama antara aparat teknis dan aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan yang menjalankan sistem peyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap membuat para pemohon izin usaha menjadi puas dengan layanan yang ada. Walaupun tim teknisnya masih ada diluar, akan tetapi lebih baiknya tim teknis SIUP dan IUI berada dalam satu gedung. Agar kerja sama yang ditunjukan begitu baik lagi dan pelayanan satu atap itu pada dasarnya untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan yang salah satunya adalah mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapantahapan dalam pelayanan yang kurang penting, seperti waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi dan banyak lagi. 4.3.2.3. Biaya Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Adminstarsi Perizinan Kota Makassar Biaya pelayanan perizinan yang dimaksud disini adalah besaran biaya administrasi yang ditetapkan untuk setiap pelayanan perizinan, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara 81
pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama ini banyak yang menganggap bahwa penetapan biaya untuk layanan perizinan tidak wajar dan kadang mengada-ada oleh karenanya dibutuhkan ketetapan yang transparan untuk biaya pelayanan perizinan. Sehingga dengan adanya kepastian akan biaya pelayanan sangat penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan yang dibutuhkannya. Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar sendiri menetapkan standar pelayanan untuk biaya Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin usaha industri (IUI) mengacu pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang distribusi tertentu kota Makassar. Dengan perumusan sebagai berikut : Indeks : Ruang luas usaha x Indeks gangguan x Lokasi x Tarif (1.000 permeter) Keterangan : Indeks gangguan : sedang nilainya 2 dan tinggi nilainya 3 Lokasi : jalan biasa nilainya 2 dan jalan utama nilainya 3 Dalam wawancara dengan bapak A.Pangerang Patarai kepala seksi penerbitan izin Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar beliau mengungkapkan bahwa, “Biayanya dijelaskan pada PERDA no.5 tahun 2012 mengenai retribusi perizinan tertentu .Kalau melihat dari izin usaha ,ya.
82
Tergantung luasnya berapa yang masyarakat buat untuk usaha,perumusannya seperti : Indeks : ruang luas usaha X indeks gangguan X lokasi X tarif (1.000 permeter) Contoh : 1000 X 3 X 3 X 1000 : 1000 X 9 X 1000 : 9.000.000 Sehingga Rp. 9.000.000 ini yang harus dibayar oleh masyarakat yang membuat usaha atau industri di bank”.(Wawancara pada tanggal 6 Januari 2014 pukul 13.07 WITA). Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Drs.A.Pangerang Patarai mengenai distribusi SIUP atau IUI, Bapak Awan yang mengurus IUInya di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, ia mengatakan bahwa, “Mengenai biaya perizinan IUI saya membayar Rp 1.200.000,tidak ada biaya tambahan yang saya berikan kepada tim teknis atau aparat lain”.(Wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 13.20 WITA) Selanjutnya dalam wawancara dengan ibu A.Asfianti Syamsu Alam,SE,M.Si Kepala seksi penelitian dan administrasi Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, beliau mengungkapkan, “Mengenai biaya tambahan kami tidak tau, karena mengenai pembayaran Pemohon membayar langsung ke Bank SULSEL.Tetapi terlihat pada pomohon izin usaha atau masyarakat yang memiliki banyak uang pasti mereka memberikan sedikit uang untuk tim teknis”. (Wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 14.00 WITA).
83
Hal yang sama yang diungkapkan oleh Andi Rahma kepala seksi penerimaan dan pembukuan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, “Masyarakat harus memahami dulu apa yang mereka keluarkan untuk biaya permohonan izinnya, terkadang mereka membayar biaya distribusi izin usahanya sekaligus mereka membayar biaya kepada aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Masih banyak masyarakat yang memakulan hal tersebut, untuk mempercepat atau memudahkan proses perizinannya yang mereka lakukan di kantor pelayanan administrasi kota makassar. Padahal itu merupakan pelanggaran untuk para aparat palayanan publik yang ada dimanapun atau di dinas yang lain terkain dalamnya. Karena sudah ada peraturan PERDA nor.5 tahun 2012 tentang retribusi pembayaran perizinan,selain itu tidak ada yang dibayar masyarakat.Kalau ada aparat tersebut melakukan tindakan korupsi”.(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 11.12 WITA) Komunikasi yang baik antara petugas dan pemohon tentu akan berimbas terhadap tanggapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Oleh karena itu,sebaiknya disamping melayani aparat pelayanan juga dapat membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan. Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan tentu harus berjalan lurus dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya praktik percaloan, biro jasa ilegal, dan kebiasaan memberi sogokan yang sering dilakukan oleh masyarakat
84
malah sebaliknya akan memberikan dampak negatif
terhadap upaya
pemerintah dalam perbaikan pelayanan publik. Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu atap di Kota makassar tentu diharapkan dapat menjalankan kewajibannya menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan sistem yang baik dan tepat seperti yang diharapkan bersama, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Melalui regulasi yang jelas dan tepat, persyaratan yang jelas, mekanisme yang sederhana, waktu yang lebih singkat dan pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses penyelenggaran pelayanan perizinan di Kota Makassar menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. 4.3.2.4. Tanggung Jawab Aparat Pelayanan Izin Usaha Tanggung jawab para aparat pelayanan publik merupakan tanggung jawab tinggi dimata mereka untuk kenyamanan para pemohon pelayanan. Seperti halnya, tanggung jawab aparat pelaksanan pelayanan izin usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaan mereka yang melayani administrasi perizinan. Pada pelayanan perizinan khususnya izin usaha di kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar aparatnya melakukan tugas sesuai dengan peraturan daerah yang ada dalam prosedur pelayanan walaupun ada tugas tambahan. Dalam wawancara dengan Ibu Andi Rahma kepala seksi 85
penerimaan dan pembukuan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar mengungkapkan, “Aparat Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar kita sudah bertanggung jawab terhadap tugas kami yang telah di emban dari dulu. Bahkan tugas kami sering kali dua jenis.Contohnya aparat yang melayani pendaftaran, tetapi seringkali juga aparat melayani pertanyaan-pertanyaan mengenai izin usaha atau jenis usaha lain yang masyarakat mau ketahui, yang seharusnya mereka bertanya pada loket pengaduan/informasih. Inilah tugas kami sebagai pelayan masyarakat, maka kami siap untuk melayani sepenuh hati”.(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 11.12 WITA) Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Nurhaedah salah satu aparat di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar mengatakan, “Jika kami memiliki tugas yang sudah selesai biasanya kami juga membentu aparat pada seksi kami atau seksi lain. Karena aparat kantor disini masih kurang banyak”.(Wawacara pada tanggal 17 januari 2014 pukul 09.45 WITA) Hal yang sama juga diungkapkan oleh A. Asfianti Samsu Alam selaku seksi penelitian dan administrasi di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar menyatakan bahwa, “Lihat saja pegawai disini masing-masing memiliki pekerjaannya sendiri.Tetapi dalam satu kelompok seksi di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan ada pegawai yang melakukan dua pekerjaan sekaligus.Sehingga kuantitas pegawai pelayanan masih kurang memadahi. Pada loket pendaftaran yang kariyawannya sebagai pegolah data yang pendaftar permohonan izin masyarakat dia juga memberikan informasi mengenai perizinan yang ada di kantor ini.Lain lagi kalau di lokasi pengecekan usaha terkadang ada pegawai kantor
86
perizinan pergi hanya 1 pegawai untuk mengecek lokasi usaha masyarakat,padahal perlu 3 atau 4 pegawai yang pergi”. (Wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 14.00 WITA) Berdasarkan
hasil
wawancara,
peneliti
menyimpulkan
bahwa
pelayanan perizinan khususnya izin usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar jumlah tugas dan jumlah aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar kurang berimbang, sehingga tidak jarang beberapa petugas bekerja dalam dua bagian tugas. Hal ini tentu akan menghambat
kelancaran
pelayanan
perizinan
di
Kantor
Pelayanan
Administarsi Perizinan Kota Makassar jika masih terus terjadi. 4.3.2.5. Kedisiplinan Aparat Pelayanan Izin Usaha Menciptakan pelayanan izin usaha yang mengutamakan pelayanan prima telah ditetapkan dalam bentuk aturan. Aturan tersebut mengharuskan aparat memiliki sikap disiplin dalam pelayanan publik, yang menjadi kewajiban bagi setiap pelaksananya dalam memberikan pelayanan. Dalam wawancara dengan Kepala sub bagian tata usaha Muh.Sa’ad tentang kedisiplinan aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar menggungkapkan bahwa: “Kewajiban aparat haruslah disiplin, kedatangan ke kantor sama saat mereka pulang.Jam kantor disini adalah jam 08.00 sampai jam 16.00. Petugas sendiri harus datang lebih awal dari pada orang yang datang melakukan permohonan izin atau ada masyarakat yang ingin datang mengambil surat perizinannya yang mereka sudah setor. Itulah tanggung jawab sebagai aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, sebagai pelayan masyarakat dalam bentuk
87
pelayanan pablik. Sehingga kita semua aparat kantor harus mematuhi semua peraturan yang sudah ada di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan”.(Wawancara pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 10.15 WITA) Pelayanan izin yang diterapkan oleh kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar adalah sistem terpadu satu atap telah ditetapkan standar untuk sumber daya manusia penyelenggara pelayanan. Atas dasar inilah setiap penyelenggara wajib memberikan pendidikan dan pelatihan khusus agar kualitas aparat yang dimiliki setiap penyelenggara dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelatihan yang diberlakukan kepada para aparatur bertujuan untuk dapat mensukseskan pengembangan kelembangaan organisasi pemerintah di lingkungan Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Pengembangan kelembagaan organisasi pemerintah yang dimaksud tersebut meliputi prosedur, waktu, biaya, persyaratan, dan sikap, sehingga dengan dilakukannya pelatihan tersebut dapat menambah kemampuan para aparatur dalam mendukung pengembangan kelembagaan organisasi di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Dalam wawancara dengan Bapak A.Pangeran .P selaku Kepala seksi penerbitan izin Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar juga menyatakan: “Pegawai/aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan telah diberikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk pegawai. Baru-baru
88
ini mereka mengikuti pelatihan pelayanan pablik yang di selenggarakan oleh pemerintah pada bulan November 2013,Kami mengikutkan aparat kantor kita agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kami ingin menuju pelayanan prima yang memuaskan masyarakat ”. (Wawancara pada tanggal 6 januari 2014 pukul 13.20 WITA) Pada dasarnya secara kualitas pegawai di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar dianggap telah cukup mampu untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu atap, dan terus diupayakan agar semakin baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun kendala berkaitan dengan keterbatasan aparat pelaksana pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar di ungkapkan oleh A. Asfianti Syamsu Alam selaku seksi penelitian dan administrasi menyatakan bahwa, “Banyak pegawai disini hanya tamatan SMA/SMK, jadi perlu penambahan pegawai yang sarjana”. (Wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 14.00 WITA) Ungkapan yang sama di katakan oleh Andi Pangeran .P kepala seksi penerbitan izin di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar menyatakan bahwa, “Dalam pelayan perizinan di kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar disiplin sikap aparat sudah baik dan bagus. Tetapi disiplin ilmu juga diperlukan, agar pelayanan perizinan apapun di kantor ini menjadi lebih cepat selesai.karena di kerjakan oleh orangornag yang lebih mengerti”.(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 09.50 WITA)
89
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa sikap disiplin para aparat sudah baik, tetapi kendala lain adalah disiplin ilmu para aparat masih perlu pembinaan. Masalah seperti itu tentu cukup sulit untuk diatasi, mengingat perekrutan pegawai negeri sipil berada dalam wewenang Badan Kepegawaian, bukan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan. Namun dengan keterbatasan aparat tersebut, Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perizinan. 4.3.2.6. Keramahan dan Kesopanan Aparat Pelayanan izin usaha Pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar selain dari tanggung jawab dan kedisiplinan aparat, petugas juga dituntut untuk selalu bersikap ramah dan sopan kepana penerima layanan. Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Dalam memberikan
pelayanan, administrasi yang berinteraksi
langsung dengan masyarakat harus
dapat memberikan sentuhan pribadi
yang menyenangkan. Sentuhan pribadi
yang menyenangkan tersebut
tercermin melalui penampilan, bahasa tubuh dan tutur bahasa yang sopan, ramah, lincah dan gesit.
Untuk mengetahui apakah para petugas sudah
bersikap ramah dan sopan terhadap masyarakat, berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Asrul Lachmuddin mengungkapkan, 90
“Kalau berbicara masalah perilaku pegawai Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, khususnya secara kesopanan dan keramahan, secara umum para pegawai yang berhadapan langsung dengan kami cukup sopan dan ramah. Cara berinteraksinya juga baik.” (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 9.45 WITA) Penuturan yang sama dikemukakan oleh Ibu Erni Jufri pemohon yang mengajukan Izin Usaha Industri ( IUI ) bahwa , “Menurut saya, petugas yang melayani masyarakat sudah cukup sopan dan ramah.Pada saat berhadapan dengan saya, ibu di loket pendaftaran itu cukup baik kepada saya yang melakukan permohonan izin.” (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.20 WITA) Sedangkan Ibu Andi Rahma selaku kepala seksi penerimaan dan pembukuan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar menyatakan: “Kami selaku seksi perizinan khususnya pada loket pendaftaran ini, kami yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan sudah berperilaku baik (bersikap ramah dan sopan) terhadap masyarakat. Itu sudah merupakan keharusan bagi kami.” ( Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 11.12) Hasil wawancara dengan Kepala Sub Tata Usaha Muh. Saad, di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar mengatakan bahwa, “Selalu diberikan pengarahan dan pelatihan terhadap setiap pegawai bahwa manakalah berhadapan dengan penerimah layanan maka utamakan 3 S,yaitu senyum,sapa ,salam.Hal lain yang tak kala penting adalah kerapian berpakain. PDH, batik seragam dan batik biasa pada hari jumat”.(Wawancara pada tanggal 27 januari pukul 10.15 WITA)
91
Dalam hasil wawancara diatas, peneliti menganalisis bahwa perilaku keramahan dan kesopan sudah baik dimata masyarakat yang melakukan permohonan izin di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. sehingga profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola pelayanan perizinan merupakan salah satu kunci sukses penyelenggaraan pelayanan terpadu dan satu atap. Tindakan profesional aparat dapat dilihat dari perilakunya, dalam disiplin dan bertanggung jawab atas kewajibannya, serta sikap dan penampilannya yang mencerminkan keramahan dan kesopanan sebagai aparat pelaksana pelayanan terhadap masyarakat. 4.4.
Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Izin Usaha Pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, banyak
faktor
yang
sifatnya
mendukung maupun
menghambat
pelaksanaan
pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti faktor-faktor
tersebut, dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar
penyelenggara pelayanan perizinan.
92
4.4.1. Faktor-faktor Yang Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Adapun faktor-faktor yang merupakan faktor pendukung Pelaksanaan Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar antara lain : 4.4.1.1. Peraturan
Pemerintah
tentang
Pelaksanaan
Pelayanan
Perizinan Pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan
dan
kepuasan
masyarakat,
sudah lama menjadi
tuntutan
masyarakat, terutama dunia usaha. Perizinan adalah salah satu layanan birokrasi yang cukup besar pengaruhnya terhadap kinerja dunia usaha dan investasi di Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah, menanggapi tuntutan tersebut dengan membentuk Kantor,unit atau badan untuk pelayanan perizinan. Menyadari pentingnya
iklim
adanya
kebutuhan
perizinan
yang
dan lebih
tuntutan kondusif
masyarakat
akan
dan
lebih
untuk
menggairahkan perdagangan dan investasi, Pemerintah Kota Makassar membentuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar sebagai instansi yang memberikan jasa pelayanan publik yang dibentuk
93
dalam rangka mengkoordinir Pelayanan Administrasi Pemerintah dibidang Pelayanan
Perizinan
yang
secara
spesifik
bekerja
untuk
melayani
permohonan berbagai perizinan, dan formalitas lainnya di Kota Makassar. Pada tahun 2001 dibentuk kantor Pesat ( Palayanan satu atap ) mekanisme pemberian izin diatur melalui Keputusan Walikota Makassar nor.32 tahun 2001 yang mana pemberian izin dalam Kota Makassar berawal pada kantor Pesat. Pada saat ini pembentukan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar (Lembar daerah kota Makassar nomor 3 tahun 2009).Mengenai tata cara pemberian izin dalam kota Makassar masih tetap diatur melalui Peratuaran Walikota Makassar nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pada pemerintah Kota Makassar, berawal dan berakhir pada kantor pelayanan perizinan. Dalam wawancara dengan Bapak Muh. Sa’ad kepala Sub Bagian Tata Usaha pembukuan Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar menyatakan bahwa, ”Salah satu faktor pendukung kami adalah keputusan walikota mengenai kantor pelayanan satu atap tahun 2001 dan banyak lagi. Selain itu Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2005 tentang cara pemberian izin dan anda bias membuka WebSite kami untuk mengetahui yang lain”.(Wawancara pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 10.15 WITA)
94
Bila pelaku usaha mudah mendapatkan pelayanan perizinan maka secara bertahap diharapkan akan memberikan kepuasan terhadap suatu perizinan usaha, sehingga lembaga ini bakal menjadi salah satu institusi penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Semakin banyak pelaku usaha yang melakukan formalisasi usaha, makin akan semakin terbuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada. Kegiatan ekonomi lokal secara signifikan memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan kegiatan pembangunan lainnya. 4.4.1.2.
Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
Menciptakan aparatur pemerintah yang professional harus diikuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kualitas sehingga memiliki wawasan luas dan mampu memberikan pelayanan terbaik, sebagai bentuk pencitraan
baik di
mata masyarakat.
Disamping itu,
untuk
mewujudkan profesionalisme aparatur pelayanan publik. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, Kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar senantiasa secara rutin mengupayakan berbagai program kegiatan melalui alokasi anggaran sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Makassar . Setiap formulasi program yang disusun selalu dalam bentuk kegiatan yang beraneka ragam dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memberikan
dampak
atau
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap 95
pengembangan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia yang pada akhirnya akan dapat mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Tabel 4.8 Pegawai Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Berdasarkan Tingkat Pendidikan pegawai No
Pendidikan
Jumlah
1
Pascasarjana ( S2 )
7
2
Sarjana ( S1 )
32
3
Diploma ( D3 )
4
4
SLTA
20
Total
63
Sumber: Data Kepegawaian KPAP, Tahun 2013 Peningkatan SDM yang kualitas guna ingin meningkatan pelayanan perizinan tahun 2014 yang dari pelayanan terpadu satu atap menjadi pelayanan terpadu satu pintuh, dari hasil wawancara Bapak A.Pangeran .P selaku Kepala seksi penerbitan izin Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar juga menyatakan: “Pegawai/aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan telah diberikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk pegawai. Baru-baru ini mereka mengikuti pelatihan pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah pada bulan November 2013,Kami mengikutkan aparat kantor kita agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kami ingin menuju pelayanan prima yang memuaskan masyarakat ”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 13.20 WITA)
96
4.4.1.3. Partisipasi Masyarakat Melaksanakan
tugas kehidupan
dan
pembangunan
bangsanya
manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Sebab dalam melakukan pembangunan dalam masyarakat tiga komponen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan peranannya, khusus dalam hal ini kita akan membahas partisipasi masyarakat¸ Partisipasi
masyarakat
merupakan
suatu
proses
teknis
untuk
memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat;
masyarakat
dalam
mengarahkan
upaya
masyarakat
meningkatkan menuju
proses
masyarakat
belajar yang
bertanggung jawab, mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah. Pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar terlihat sekali banyak masyarakat yang melakukan proses perizinan usaha baik secara langsung maupun melalui perantara.Terlihat sekali pada tahun 2013 jumlah retribusi mencapai Rp. 39.438.416.460 walaupun jumlah izin yang dikeluarkan hanya mencapai 24.592. Menurut ibu Andi Rahma selaku kepala seksi penerimaan dan pembukuan mengatakan, 97
“Kalau berbicara faktor yang mendukung izin usaha adalah pastinya partisipasi masyarakat kota Makassar yang begituh banyak melakukan pembuatan izin usaha.Mayarakat masih banyak yang melakukan permohonan pembuatan izin usaha , terlihat sekarang dibandingkan dua tahun lalu jumlah retribusinya rendah di bandingkan tahun 2013 ini mencapai 60% yaitu Rp. 39.438.416.460 . Ditambah lagi kami para aparat pada Kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar kewalahan menerimah pelayanan perizinan, karena disini terlihat pemohon izin lebih banyak dibandingkan aparat kantor kami”.(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 11.12 WITA) Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Nurhaedah salah satu aparat pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar yang bertugas pada loket pendaftaran menyatakan bahwa, ”Sampai sekarang pemohon izin masih banyak yang datang kekantor,baik itu SIUP, IUI dan izin yang lain. Rata-rata pemohon izin, membuat izin usaha dua jenis izin yang mereka buat. Jadi sampai sekarang saya anggap pemohon izin masih banyak”.(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pada tanggal 13.20) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, baik dengan terus mengadakan perizinan atas usaha maupun bangunannya maupun
melalui
penilaian
positif
terhadap
layanan
perizinan
yang
diselenggarakan, tentu akan menjadi motivasi bagi Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat.
98
4.4.2. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Adapun faktor-faktor yang merupakan faktor pendukung Pelaksanaan Pelayanan Izin Usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar antara lain : 4.4.2.1. Keberadaan SKPD Terkait (Tim Teknis) masih berada diluar Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Pada dasarnya pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Terpadu satu atap adalah bentuk pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Akan tetapi Penyelenggara pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar memiliki kendalah, karena keberadaan tim teknis masih berada diluar Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. SKPD Terkait (Tim Teknis) yang
memiliki kewenangan apakah
persetujuan izin itu disetujui atau ditolaknya yang merupakan wewenang dinas terkait melalui penugasan tim teknis dalam Unit Pelaksanan Pelayanan perizinan. Pada berita WebSite pelayanan perizinan dengan alamat http://www.perizinan.makassarkota.go.id. Memberitakan bahwa, “KPAP Makassar, belum sesuai dengan harapan. Betapa tidak, kantor perizinan ini kewenangannya belum memadai karena masi
99
“dikendalikan” oleh SKPD teknis lainnya. Belum dibentuk Tim Teknis KPAP sebagai Tim yang didelegasikan menerima kewenangan/tugas SKPD teknis dalam proses verifikasi layak atau tidaknya pemohon izin untuk mendapatkan izin yang menjadi kewengan KPAP. Sebagai SKPD yang “berwenang” memfasilitasi dan mengokoordinir SKPD/dinas teknis terkait, KPAP masih “kedodoran” karena belum di back up oleh regulasi yang memadai. Itulah sebabnya sering terjadi perlambatan waktu memperoleh perizinan bagi pemohon izin dan masih terjadinya “biaya siluman” alias pungli.Dengan demikian, sangat dirasakan bahwa Regulasi KPAP belum sesuai regulasi yang mengatur tentang Pelayanan perizinan33”. Hal yang sama disampaikan bapak Muh.Sa’ad selaku kepala sub bagian tata usaha mengatakan, “Memang betul yang masalah sekarang adalah keberadaan SKPD teknis yang masih diluar Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan, sehingga berkas-berkas perizinan dikirim lagi ke setiap dinas yang ditugakan, kemudian beberapa hari dikirim lagi ke Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan tetapi pengiriman berkasnya pasti siang hari. Terkadang membuat para pegawai disini kerjanya pada siang hari untuk mengurusi berkas-berkas yang ada dibawah oleh SKPD teknis.Alasan SKPD teknis masih berada diluar,karena mereka menganggab bahwa gedung kantor yang sempit (tidak cukup luas)”.(Wawancara pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 10.15 WITA) Dari hasil wawancara dengan ibu Andi Rahma selaku kepala seksi penerimaan dan pembukuan mengatakan, “Mengenai SKPD teknis yang masih berada diluar ini juga merupakan masalah dari pelayanan satu atap, tetapi SKPD teknis masi berada di luar. Mereka memiliki pertimbangan bahwan keadaan gedung KPAP disini tidak cukup luas untuk para aparat teknis untuk SIUP dan IUI. Jika ada persoalan mengenai surat perizinan kami pastinya yang _______________ 33
http://www.perizinan.makassarkota.co.id
100
bertanggung jawab sepenuhnya dan jika ada masalah mengenai SKPD teknis yang dikelukan masyarakat pasti kami dan SKPD akan bertanggung jawab juga.Tidak ada lepas tanggung jawab dari pekerjaan kami sebagai pelayan untuk masyarakat”.(Wawancara pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 10.45 WITA) Dari hasil wawancara di atas, penelitih menyimpulkan bahwa masalah tersebut bisa diatasi jika ada perluasan lokasi gedung di Kantor
Pelayanan
Administarsi Perizinan Kota Makassar. Hal tersebut akan terealisasikan tahun ini, karena nama kantor akan berubah menjadi suatu badan dan memiliki sistem terpadu satu pintuh. Sehingga akan mengubah keberadaan SKPD Terkait (Tim Teknis) beradah dalam satu gedung Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar.Serta mengenai masalah yang terkait perizinan akan diatasi secara bersama dan bertanggung jawab sepenuhnya. 4.4.2.2.
Keterbatasan Aparat Pelayanan Perizinan
Dalam
penyelenggaraan
pelayanan
publik
tentu
jumlah tugas
pelaksana pelayanan harus diimbangi dengan jumlah personil yang dimiliki, hal ini agar pembagian tugas dapat berjalan lancar. Pembagian kerja/tugas merupakan hal mutlak yang dilakukan oleh setiap organisasi. Pembagian kerja tentu harus didukung dengan kuantitas aparat yang mencukupi. Dalam proses pelayanan perizinan usaha di
Kantor
Pelayanan
Administarsi Perizinan Kota Makassar, di bagi menjadi beberapa bagian tugas seperti bagian informasi/pengaduan, bagian pendaftaran, bagian
101
pemprosesan izin,bagian sub tata usaha, bagian bidang perizinan usaha, bagian cetak penerbitan izin,bagian penelitian dan administrasi, dan bagian pengambilan izin. Setiap bagian tentu memiliki tugas masing-masing, tugastugas inilah yang dilaksanakan oleh setiap aparat sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Kenyataan yang dihadapi bahwa jumlah tugas dan jumlah aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar kurang berimbang, sehingga tidak jarang beberapa petugas bekerja dalam dua bagian tugas. Hal ini tentu akan menghambat kelancaran pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar jika masih terus terjadi. Table 4.9 Jumlah Aparat Yang Masi Di Butuhkan Di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassa Nor.
Pada Bagian/Seksi
Jumlah aparat yang dibutuhkan
1
Sub bagian tata usaha
2
2
Penerbitan izin
1
3
Penelitian dan administrasi
3
4
Penerimaan dan pembukuan
4
Sumber: Data Pegawai KPAP tahun 2013 Dari wawancara dengan Kepala Sub Tata Usaha Muh. Saad, di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar mengatakan bahwa, “kekurangan aparat pegawai disini akan diisi oleh para PNS yang telah lulus pada ujian PNS yang dulu yaitu para pegawai K2. Jadi kami akan tempatkan mereka pada posisi yang masi perluh pegawai pada bagian
102
seksi kantor perizinan ini”.(Wawancara pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 11.40 WITA) 4.4.2.3. Sarana dan Pra Sarana Yang Kurang Memadai Pada Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan perizinan yang diterapkan mendapat respon positif dan cukup memuaskan masyarakat, namun masih ada kekurangan dalam hal sarana dan pra sarana kantor. Table 4.10 Sarana dan Pra Sarana yang dibutuhkan Di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar Nor
Sarana
Pra Sarana
1
WC
5 Kipas angin
2
Ruangan Pembukuan
2 Mesin Foto copy
3
Ruang berkas
8 Kursi
4
Ruang Tim teknisi (SKPD)
6 Meja
Sumber : Data perlengkapan KPAP tahun 2013 Dalam penelitian, penulis menemukan beberapa sarana kerja pada kantor tidak efektif seperti, pada ruangan seksi penerimaan dan pembukuan dengan seksi penelitian dan administrasi masih berada dalam satu ruangan tanpa sekat/batas, dikarenakan gedung Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan kota Makassar tidak cukup luas, serta kebanyakan ruangan masih kekurangan
komputer
seperti
di
ruangan
seksi
penerimaan
dan
103
pembukuan,seksi penelitian dan administrasi,dan sub bagian tata usaha. Ditambah lagi .Belum ada fasilitas percetakan seperti mesin foto copy di dalam Kantor.Untuk sarana pelayanan sendiri kendalanya seperti, WC umum yang layak dan fasilitas pendingin ruangan di ruang tunggu, juga belum terlihat di dalam Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan kota Makassar. Hasil
wawancara dengan Pak Bas bagian Perlengkapan barang
mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana kantor belum cukup maksimal, banyak barang yang sudah rusak tetapi masih dipajang di setiap ruangan seksi.Kami masih banyak kekurangan mengenai sarana dan pra sarana. kami sudah usulkan beberapa peralatan untuk menunjang peningkatan pelayanan, tetapi belum terealisasi dan belum mendapatkan titik terang yang jelas,akan tetapi keterbatasan yang ada pada beberapa titik pelayanan tidak mengurangi semangat kami untuk memberikan pelayanan karena terkadang masih bisa ditaktisi walaupun tidak semaksimal seandainya peralatannya lengkap”.(Wawancara pada tanggal 28 Januari pukul 11.00 WITA) Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Bas dan pegamatan penelti di lokasi penelitian bahwa, Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar masih banyak memiliki kekurangan di bagian sarana dan pra sarana kantor. Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana kantor, sehingga mendukung aparat dan masyarakat yang ada di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Padahal jumlah aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar yaitu 63 orang dan pasti akan ditambah lagi karena jumlah
104
aparat dan jumlah tugas Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar tidak seimbang.Ini menunjukan bahwa pemerintah Kota Makassar perluh memperhatikan sarana dan pra sarana yang ada di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. 4.4.2.4. Biro Jasa Yang Ilegal Biro jasa yang sah adalah memiliki status biro jasa yang
jelas,
memiliki ijin usaha dari intansi yang berwenang dan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan harus berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan yang bersangkutan, terutama dalam hal menyangkut persyaratan, tarif jasa dan waktu pelayanan, sepanjang tidak mengganggu fungsi penyelenggara pelayanan publik34. Pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar sering kali ada aparat kantor yang membantu masyarakat yang melakukan permohonan izin dalam menyelesaikan berkas-berkas perizinan yang ingin dilakukan oleh masyarakat.Mereka sering kali di sebut dengan biro jasa, akan tetapi biro jasa yang di jalankan oleh aparat ini sebenarnya ilegal. Karena tidak memiliki kejelas, tidak memiliki izin usaha dari intansi yang berwenang,bahkan tarifnya ada yang ditentukan. Biro jasa yang ilegal ini sering kali terjadi pada saat proses pemasukan berkas dan ada juga pada saat peninjauan lokasi usaha yang dibuat oleh _______________ 34
Obsid
105
masyarakat. Masyarakatpun yang menjadi rugi, ia membayar biaya biro jasa dan biaya pembuatan permohonan izin usahanya. Bagi aparat di kantor Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar ini merupakan pelanggaran yang melanggar sistem pelayanan perizinan. Dalam wawancara dengan Andi Rahma Kepala Seksi Penerimaan Dan Pembukuan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar menyantakan bahwa, “Masyarakat harus memahami dulu apa yang mereka keluarkan untuk biaya permohonan izinnya, terkadang mereka membayar biaya retribusi izin usahanya sekaligus mereka membayar biaya kepada aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. Masih banyak juga yang memberikan uang untuk mempercepat atau memudahkan proses perizinannya.Padahal itu merupakan pelanggaran untuk para aparat palayanan public yang ada dimanapun.Karena sudah ada PERDA No.5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pembayaran Perizinan,selain itu tidak ada yang dibayar masyarakat.Kalau ada aparat tersebut melakukan tindakan korupsi”.(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 10.20 WITA) Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Suarni aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar menyatakan bahwa, “Aparat disini masih ada yang membantu masyarakat yang melakukan permohonan izin baik itu SIUP dan yang lainnya, karena aparat tersebut mendapatkan bayaran yang tidak cukup sedikit.Jika aparat tersebut membantu si pemohon izin dari awal seperti pengurusan berkas, proses sampai selesai.Karena sering dari pemohon merupakan orang-orang kaya yang sibuk kerja.Walaupun si pemohon itu sibuk tetapi aparat jangan terlibat dalam pengurusan izin tersebut sekalipun itu keluarganya,karena dapat melanggar peraturan pada 106
janji pelayanan kantor”.(Wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.10 WITA). Penegasan yang jelas lagi di ungkapkan oleh bapak Muh. Sa’ad kepala seksi bagian tata usaha Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, “Disini sudah tidak ada yang namanya biro jasa atau namanya calo untuk masyarakat.Karena sudah ada 4 orang yang diketahui sebagai biro jasa untuk masyarakat, sehingga aparat tersebut dikeluarkan atau mereka dipindahkan di kecamatan.Tetapi sebagai aparat pelayanan publik khususnya mengenai perizinan kami sebetulnya belum cukup baik dalam melayani, kami ingin mendapatkan saran dari masyarakat dalam perbaikan pelayanan kami disini”.(wawancara pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 10.15 WITA). Berdasarkan wawancara diatas peneliti menggangap, masih adanya biro jasa yang ilegal di jalankan oleh para aparat Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar, sehingga perlu ada upaya bersama antara
aparat
memberikan
pelaksana pemahaman
penyimpangan-penyimpangan
pelayanan tentang yang
dan
masyarakat
peraturan masih
yang terjadi
untuk ada
dalam
saling
sehingga proses
penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat di tiadakan.Baik itu yang namanya biro jasa yang tidak sah, calo, biaya siluman alias pungli, dan yang lainnya. Jika penyimpangan-penyimpangan ini masih ada, maka akan merusak nama baik kantor serta perilaku aparatnya yang ada di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar .
107
Adapun perbedaan yang dapat terlihat pada biro jasa ilegal salah satu contohnya adalah calo aparat dan calo masyarakat. Calo aparat merupakan mereka yang menjadi pegawai di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar dan calo masyarakat adalah calo yang di tunjuk oleh masyarakat untuk mengurus surat izin usaha mereka. Tetapi mereka kurang mengetahui siapa aparat yang menjadi calo untuk masyarakat yang mengurus izin usaha. Serta perbedaan menurut bapak A. Pangeran dari wawancara dengannya, ia mengetakan bahwa . “Calo masayarak gampang dikenali karena jika nama KTP pemilik izin SIUP dan IUI tidak sama dengan nama orang yang datang sedangkan calo aparat sulit untuk diketahui karena mereka memakai sistem sembunyisembunyi”.(Wawancara pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 13.12 WITA)
108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada
bab
ini
akan
dikemukakan
kesimpulan
dan
saran
yang
berhubungan dengan hasil penelitian di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar. 5.1. Kesimpulan 1. Proses pelayanan dalam izin usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar kenyataannya belum berjalan dengan maksimal (baik), dikarena perilaku birokrasi aparat di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar masih perlu di perbaiki dari tanggung jawab aparat, kedisiplinan aparat, selain itu juga dituntut untuk selalu bersikap ramah dan sopan kepada penerima layanan. Dalam memberikan pelayanan, administrasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat harus dapat memberikan sentuhan pribadi yang menyenangkan. Sentuhan pribadi
yang
menyenangkan tersebut tercermin melalui penampilan, bahasa tubuh dan tutur bahasa yang sopan, ramah, lincah dan gesit. 2. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan izin usaha di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar antara lain : peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pelayanan perizinan, sumber daya manusia yang bekualitas, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 109
pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar antara lain : keberadaan SKPD terkait (tim teknis) masih berada
diluar
Kantor Pelayanan
Administarsi Perizinan
Kota
Makassar, keterbatasan aparat pelayanan perizinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan biro jasa yang ilegal. 5.2. Saran Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah Aparat Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar perlu meningkatkan perilaku birokrasi pelayanan perizinannya, agar masyarakat lebih puas dan merasa nyaman melakukan permohonan izin yang di kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Baik itu dari segi kedisiplinan,tanggung jawab, kesopanan, dan keramahan yang ditunjukan oleh aparat kantor di hadapan masyarakat. Dari segi SDM, diperlukan
penambahan
sumber
daya
manusia
(SDM)
dan
peningkatan mutu pelayanan melalui sumber daya manusia (SDM) yang mapan dan berkualitas harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima, sehingga perlu juga letak Dinas Teknis perizinan SIUP dan IUI perlu di pindahkan ke lokasi Kompleks Gabungan Dinas agar aparat Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar lebih mudah dalam mengurus dan mengambil surat permohonan yang diajukan oleh para pemohon izin usaha. 110
Selain itu, agar tercipta kepuasan masyarakat selama dalam pengurusan, maka sudah seharusnya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang kelancaran dalam pelayanan, seperti memperluas kantor, memperbaiki ruangan kantor setiap seksi agar memiliki batasan ruangan.Serta sarana-sarana yang pendukung lainnya antaranya WC yang perluh di perbaiki sekali, kursi masih kurang, perluh adanya bank di sekitar kantor agar pemohon tidak jauh untuk membayar distribusi pembayaran perizinan yang di buat, dan perluh di perbaiki AC yang ada di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar dan yang terakhir, perlu ada upaya bersama antara aparat pelaksana pelayanan dan masyarakat untuk saling memberikan pemahaman tentang peraturan yang ada sehingga penyimpangan-penyimpangan yang masih terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat di tiadakan.Baik itu yang namanya biro jasa yang ilegal, calo, biaya siluman alias pungli, dan yang lainnya. Jika penyimpangan-penyimpangan ini masih ada maka akan merusak nama baik kantor serta perilaku aparatnya.
111
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Ali,Faried,dkk.2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung :PT Refika Aditama. Chatab, Nevizond. 2007. Profil Budaya Organisasi. Bandung: alfabeta. Indar, Arifin, Dr, Msi. 2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Makassar: Pustaka Refleksi. Kadir, H. A. Gau,dkk.2013.Pandoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) Dan Skripsi.Makassar.prodi ilmu pemerintahan FISIP UNHAS. Kaloh, J. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah:Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Sinar Grafika. Kumorotomo, wahyudi. 2011. Etika Administrasi Negara . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Labolo, Muh.2011. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Mangkusubroto,Guritno.1992. Ekonomi publik. Yogyakarta: BPFE UGM. Moenir, Has. 2006. Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Ndaraha, Talidziduhu. 2003. Kybernologi 2 (ilmu pemerintahan baru).PT. Asdi Mahasatya. Jakarta: Rineka Cipta. Pusat Bahasa. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 112
Sinabela, Lijan Poltak. 2011. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara. Sujadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika aditama Sutina, dan, Suyanto, bagong, 2005, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Alfabeta. Suyanto,Bagong.2011.Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan.Jakarta: KENCANA prenada media group. Thoha, Miftah,Prof, 2003, Birokrasi Politik di Indonesia, Jakarta: PT RAJAGRAPINDO PERSADA. Tim Redaksi Rana Pustaka. 2013. Petunjuk Mengurus Ijin Industry Dan Perdagangan.Jakarta : Rana Pustaka Laporan Penelitian Abubakar,Burhanuddin.2009Jurnal Imu Administrasi Hubungan Antara Sistem Birokrasi dan Perilaku Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.makassar. S. Sufriyadi. 2013. Analisis Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Pinrang.Makassar : FISIP UNHAS Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Menteri Dalam Negeri yang termuat dalam Permen No. 24 tahun 2006 yang mengisyaratkan pelaksanaan perizinanan harus dilaksanakan oleh satu badan saja dalam hal ini adalah KPAP dengan menerapkan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
113
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik(Prinsip Pelayanan Publik). Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara No.81/1993 tentang pelayanan. Keputusan walikota Makassar nor.32 tahun 2001 yang mana pemberian izin dalam kota Makassar berawal pada kantor Pesat. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang distribusi tertentu kota Makassar. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 20042009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang izin dan perizinan pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
114
Peraturan Walikota Makassar no.14 februari tahun 2005 yang memuat tentang tata cara pemberian izin melalui satu pintu pelayanan berawal dan berakhir pada kantor palayayan administrasi perizinan. Peraturan Walikota Makasar Nomor 53 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang kegiatan usaha pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Data Online jbptumpaspp-gdl-tatinurhay-360-1-babi.pdf. diakses pada tanggl 17 nopember 2013 http//perilaku birokrasi dalam pengertian para ahli-ahli birokrasi diakses pada tanggal 17 nopember 2013 http://www.ellamargaretta.blogspot.com/2013/05/pengertian-surat-izinusaha.html.pengambilan data tanggal 17 september 2013. http://www.perizinan.makassarkota.go.id di akses pada tanggal 8 januari 2014 http://liea02.wordpress.com/2011/01/11/birokrasi-negara-majudengan-negara-berkembang/.pengambilan data tanggal 17 september 2013. http://Santasanta.blogspot.com/2013/6/peraturan mengenai izin usaha dalam pelayanan publik imdonesia.pengambilan data tanggal 27 oktober 2013.
115
116
