perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Beberapa tahun belakangan ini istilah Good Corporate Governance kian
populer. Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan yang kontinue dalam jangka panjang, sekaligus dalam memenangkan persaingan bisnis global. Tahun 1999, dibeberapa negara Asia yang sama-sama terkena krisis moneter mulai mengalami pemulihan, tetapi Indonesia sendiri bisa dibilang masih tertinggal dibanding dengan keadaan negara lainnya. Berawal dari krisis ekonomi itulah, Good Corporate Governance mulai gencar disosialisasikan di Indonesia dan perusahaan-perusahaan publikpun mulai menerapkan secara perlahan-lahan. Setelah itu pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP/31/M.EKUIN/8/1999. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun
rekomendasi
kebijakan
nasional
mengenai
Good
Corporate
Governance, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. Sehubungan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance, pemerintah semakin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan Good Corporate Governance oleh dunia usaha tidak
commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance. Tepatnya pada tanggal 30 November 2004 sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP/49/M.EKONOM/1/2004 dalam komite ini terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Disini, begitu jelas peran negara atau pemerintah dan perangkatnya dalam menciptakan kerangka hukum yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Untuk itu, negara perlu melakukan koordinasi secara efektif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Salah satu contoh usaha pemerintah yang bisa kita lihat adalah menyusun Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia walau ini bukan peraturan perundangan, tetapi pedoman ini berisi hal-hal sangat prinsip yang bisa dijadikan landasan bagi perusahaan guna mempertahankan kesinambungan usaha dalam jangka panjang di dalam koridor etika bisnis yang berlaku. Good Corporate Governance menurut Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Good Corporate Governance pada BUMN adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Effendi,
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
2009:2). Corporate governance juga mencakup hubungan-hubungan antara banyak stakeholder, termasuk masyarakat luas dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Good Coporate Governance boleh dikata merupakan fondasi bagi bangunan perusahaan. Bila perusahaan tidak mempunyai fondasi yang solid, yang bisa dijadikan acuan aturan untuk melangkah, akibatnya bukan tidak mungkin
perusahaan
itu
mudah
diguncang
oleh
memburuknya
situasi
perekonomian. Negara dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga nasional yang bertugas aktif mensosialisasikan dan mengawasi jalannnya Good Coporate Governance di lingkungan BUMN/D. Tindakan responsif dari pemerintah dalam mewujudkan Good Corporate Governance di BUMN adalah dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri BUMN
No.
Kep/117/M-MBU/2002
tanggal
31
Juli
2002
dan
telah
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER
01
/MBU/2011 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN yang menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Good Coporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
Michael Backman, dalam The Asian Eclipse (1998) menulis tentang kejatuhan bisnis di Asia Tenggara dikarenakan buruknya governance di kalangan pelaku bisnis (pakjamz.blogspot.com diunduh 12 Mei 2013). Hal itu juga diperkuat pendapat dari beberapa pakar yang mengatakan bahwa kejatuhan ekonomi Indonesia bukan karena rendahnya peluang bisnis, melainkan karena buruknya sikap pengelola bisnis. Diperkirakan hampir seluruh bank swasta melangar batas Legal Lending Limit (3L) yang berarti para pemilik bank menggunakan bank-nya untuk menarik dana masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan dalam budaya korporat yang kuat, hampir semua manajer menganut seperangkat nilai-nilai dan metode menjalankan bisnis yang relatif konsisten. Atas dasar keadaan tersebut, para karyawan dapat mengadopsi nilainilai ini dengan sangat cepat. Apabila kesadaran budaya telah sangat mendalam, dapat terjadi seorang eksekutif akan dikoreksi oleh bawahannya, selain juga oleh atasannya, jika dia melanggar norma-norma organisasi. Dalam mendukung Good Corporate Governance di suatu perusahaan, ada konsep lain yang perlu diperhatikan juga yaitu Good Corporate Culture. Hubungan Good Corporate Governance dengan Good Corporate Culture sangatlah erat. Dapat dikatakan bahwa Good Corporate Governance merupakan sisi tampak atau yang terlihat dari perusahaan, sementara Good Corporate Culture merupakan sisi dalam atau sisi nilai dari pengelolaan korporasi, atau menjadi bagian hulu dari Good Corporate Governance dengan muatan fokusnya kepada basic values dari pengelolaan korporasi yang kemudian diturunkan melalui sistem.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
Good Corporate Culture bisa dibilang inti atau akar dari organisasi perusahaan, atau bisa dikatakan sebagai ruh atau jiwa dari suatu lembaga. Hal ini sesuai dengan pendapat Cartwright bahwa budaya (perusahaan) adalah a powerful (Djokosantoso, 2005:75). Budaya perusahaan yang
Good Corporate Culture menjadi
determinan dari tata kelola usaha yang baik (GCG), terbentuknya dan berkembangnya manajemen profesional, kuatnya komitmen tanggungjawab sosial dari perusahaan kepada lingkungannya, dan semangat untuk menjaga keunggulan korporasi. Sedangkan dalam Good Corporate Governance yang ditekankan adalah adanya hak untuk semua pemegang saham (stakeholder) dalam memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan juga adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan (Adrian, 2011:2). Selain diatas, Good Corporate Culture (GCC) yang merupakan inti dari Good Corporate Governance fokus pengelolaannya terletak pada nilai-nilai dasar pengelolaan korporasi. Bentuk perhatian corporate governance biasanya berbentuk fisik dan perilaku dari suatu korporat. Bentuk ini dapat dikembangkan melalui
peningkatkan
kemampuan
(skill)
dan
peningkatan
pengetahuan
(knowledge). Sedangkan corporate culture memberikan konsentrasi pada bentuk sikap, yang berarti sikap dari individu-individu dalam perusahaan akan memunculkan karakter perusahaan tersebut.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
Good Corporate Governance dilaksanakan di berbagai BUMN dan BUMD yang bertujuan agar perusahaan-perusahaan negara atau milik daerah tersebut mampu memberikan pendapatan atau keuntungan bagi negara maupun daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kinerja Badan Usaha Milik Negara dan Daerah sangat berkaitan dengan kinerja sektor publik yang disertai visi berupa mencari keuntungan (profit making) dan juga untuk memenuhi kebutuhan serta melindungi masyarakat dari ketidakadilan mekanisme pasar selain merupakan kegiatan yang bersifat sukarela dan sosial. Pelayanan air bersih bagi masyarakat sampai saat ini masih dikuasai sepihak oleh pemerintah atau bisa dikatakan dimonopoli oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh karena itu, penerapan praktek-praktek Good Corporate Governance merupakan salah satu langkah penting bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value), mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta stakeholders lainnya. Dengan penatakelolaaan perusahaan yang baik, diharapkan kepentingan seluruh stakeholders bisa terpenuhi satu-persatu. Sebelum dikenalkannya Good Corporate Governance, sebagaimana diketahui Indonesia mengalami krisis moneter, berkali-kali lipat utang para perusahaan negara dan daerah meningkat dan menjadikan beban bagi negara ataupun daerahnya masing-masing. Begitu juga dengan PDAM Kota Surakarta
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
yang mempunyai hutang pada ADB. PDAM Kota Surakarta yang mendapat sosialisasi Good Corporate Governance di tahun 2002 oleh BPKP, beberapa tahun belakangan ini PDAM Kota Surakarta mulai mengalami perbaikan dan keuntungan. Tahun 2009 kemarin menunjukkan keuntungan yang lebih baik dibanding dengan tahun 2008 yang masih menderita kerugian. Tetapi di tahun 2010 kemarin keuntungan perusahaan daerah milik Kota Surakarta ini mengalami penurunan dibanding tahun 2009. Berikut data untung dan rugi PDAM Kota Surakarta dibeberapa tahun belakangan ini. TAHUN 2008 Untung Rugi
2009
2010
Rp 5.684.609.583,04
Rp 4.901.511.795,02
Rp 9.480.473.425, 15
Sumber: PDAM Kota Surakarta Semua data yang dipublikasikan tersebut sudah diaudit oleh BPKP Jawa Tengah, sedang untuk laporan 2011 belum selesai diaudit oleh BPKP Jawa Tengah jadi belum bisa dipublikasikan, tetapi menurut bagian keuangan PDAM Kota
Surakarta,
tahun
2011
juga
mengalami
keuntungan
hanya
saja
keuntungannya juga lebih rendah dari tahun sebelumnya atau tahun 2010. Sifat usaha dari PDAM Kota Surakarta sendiri adalah sosial ekonomi. Dalam menjalankan usahanya, orientasi usaha yang mereka kerjakan tidak selalu mengarah ke keuntungan semata, tetapi juga melakukan tindakan sosial dalam menjalankan usahanya. Contoh ini dapat terlihat dari pengenaan atau penetapan tarif air bersih untuk masjid yang berbeda dengan tarif air bersih yang dikenakan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
pada kategori rumah tangga. Tarif untuk masjid lebih murah dan relatif stabil dibanding dengan tarif air bersih untuk kategori rumah tangga. Tidak hanya masjid saja yang mendapat kebijakan ini, tetapi juga tempat sosial lainnya. Kenyataan dilapangan yang sering dijumpai adalah masih adanya berbagai keluhan dari masyarakat terkait pelayanan diberikan oleh PDAM Kota Surakarta. Masih lambannya pegawai
pegawai PDAM Kota Surakarta dalam menangani
pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti contohnya keluhan yang sering dirasa oleh masyarakat Kota Surakarta bagian utara, adalah mengalami mati air. Beberapa bulan yang lalu contohnya, ada salah satu alat milik PDAM yang rusak dan perlu waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya, karena harus menunggu suku cadang dari Semarang. Dikarenakan ada salah satu alat yang rusak kemudian berakibat ke pemadaman air bersih dibagian utara Surakarta, tepatnya dikawasan Kadipiro dan kejadian itu berlangsung cukup lama, yakni selama 5 hari, dan buruknya tidak ada pemberitahuan dari pihak PDAM tentang matinya air, sampai pada saat dimana masyarakat sendiri yang mencari tahu dengan melakukan pengaduan. Tidak hanya itu, tangki air yang sedianya bertugas untuk menyuplay kepemukiman pendudukpun baru datang dimalam hari disaat penduduk pada tidur, belum lagi hanya sekali tangki air itu datang ke pemukiman penduduk. Bisa diliat betapa minimnya perhatian PDAM terhadap konsumen terkait resiko matinya air. Berdasarkan asumsi, pertimbangan dan alasan pada uraian latar belakang masalah di atas telah mendorong peneliti untuk mengetahui dan mempelajari penerapan Good Corporate Governance di perusahaan daerah atau BUMD yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
bergerak dibidang sosial ekonomi sebagai pokok pembahasan penulisan skripsi ini Penerapan Good Corporate Governance di PDAM Kota Surakarta
Sebagaimana diketahui bahwa Good Corporate Governance
mencakup hubungan-hubungan antara semua stakeholders (baik internal maupun eksternal), namun dalam penelitian ini akan lebih menyoroti keadaan lingkungan internal perusahaan yang termuat dalam nilai integritas, profesionalisme, keteladanan, dan juga penghargaan pada sumber daya manusia. Disisi lain, juga diketahui bahwa salah satu konsep dalam Good Corporate Governance (Adrian, 2011:2) adalah adanya kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait kinerja perusahaan kepada seluruh stakeholder. Oleh karena itu, fokus penelitian terletak pada keadaan internal perusahaan dengan begitu diharapkan konsumen atau pelanggan yang juga merupakan stakeholder dalam perusahaan daerah ini mengetahui kegiatan dari para pegawai di dalam organisasi baik dalam bersosialisasi, berinteraksi, memberikan pelayanan dan juga tentang kewajiban perusahaan dalam menunjang kinerja para pegawainya.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang diuraikan
sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Good Corporate Governance Di PDAM Kota Surakarta
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
C.
Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Culture di PDAM Kota Surakarata. 2. Tujuan Fungsional Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, baik bagi PDAM Kota Surakarta, maupun masyarakat Kota Surakarta pada umumnya. 3. Tujuan Individual Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain manfaat teoritis dan
manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai upaya pengaplikasian teori-teori ilmu administrasi dan diharapkan akan memberikan sumbangan bahan kajian bagi ilmu administrasi untuk dapat melahirkan penelitian lebih lanjut. Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sebagai bahan masukan bagi para pegawai PDAM Kota Surakarta dalam berbudaya di tempat kerja,
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 11
2. Sebagai bahan informasi bagi para pengambil keputusan di PDAM Kota Surakarta terkait dengan budaya organisasi, 3. Sebagai bahan referensi
bagi
pembaca
atau
pihak
lain
yang
membutuhkan informasi dan data yang relevan dengan hasil penelitian.
commit to user
