1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Banyak makanan import yang telah masuk ke Indonesia tanpa disertai informasi yang jelas pada kemasan produknya. Pada kemasan produk makanan import biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Seringkali informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan import dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan di antaranya formalin, borak, dan rhodamin-b yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat dan sebagai pewarna makanan. Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazim disebut fraudulent misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh pemakaian pernyataan yang salah (false statment) dan penyataan yang menyesatkan (mislead).1
1
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 24.
2
Kenyataan-kenyataan seperti ini sudah banyak terjadi sehingga hakhak yang seharusnya diperoleh konsumen telah dilanggar. Banyak di antara konsumen yang tidak tahu harus melakukan apa ketika mereka menemui kondisi seperti ini. Sistem peradilan yang dinilai “rumit”, dan relatif mahal turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajban pelaku usaha, sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa
yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya
sebagai
konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha serta dengan siapa konsumen tersebut berhubungan hukum.2 Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/ atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, selain itu dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat pula perjanjian baku yang merupakan ketentuan baku yang sangat tidak informatif serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.3 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan secara efektif UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 16 bab 65 pasal. Walaupun kelahirannya dirasakan sangat terlambat, tetapi sudah merupakan suatu langkah ke arah kemajuan dari political will pemerintah untuk mendidik masyarakat Indonesia lebih
2
Gunawan Widaja, Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 2. 3 ibid., hlm. 3.
3
menyadari akan segala hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan mengerti tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu Undang-undang ini juga turut memberikan andil untuk memberikan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Idealitanya pelaku usaha memberikan hak informasi konsumen makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di kota Yogyakarta dengan mencantumkannya pada setiap kemasannya. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang tersebut. Informasi dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Realitanya kebanyakan pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumen demi mendapatkan keuntungan besar semata. Idealitanya BPOM melindungi konsumen makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta. Pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk-produk import secara tepat, benar dan aman. Iklan dan promosi yang sangat gencar telah mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk
4
import untuk melindungi keamanan,
keselamatan dan kesehatan
konsumen. Pengawasan terhadap produk obat dan makanan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Realitanya tanpa partisipasi dari masyarakat baik kelompok maupun perseorangan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, BPOM tidak dapat melakukan tugas pengawasan secara maksimal. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan atau survei terhadap produk-produk import yang beredar di pasaran.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi konsumen makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta? 2. Bagaimana peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta dalam melindungi konsumen makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta?
C.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
5
1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi konsumen makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta dalam melindungi konsumen makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta.
D.
Tinjauan Pustaka Membahas mengenai perlindungan konsumen sangatlah penting terlebih dahulu mengetahui pengertian dari konsumen dan pelaku usaha. Menurut kamus besar bahasa Indonesia konsumen adalah sebagai pemakai barang-barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dsb.4 Istilah konsumen (sebagai alih bahasa dari Consumer), secara harfiah berarti “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa” atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu
atau seseorang yang
menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”5 Pengertian konsumen menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pada pasal 1 ayat (2): “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri-sendiri maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 4
Tim Penyusun Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 255. 5 AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.
6
Masalah perlindungan konsumen menjadi suatu permasalahan yang menarik dan mendasar untuk dibahas karena banyak dijumpai pelanggaran dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dan selalu merugikan konsumen tanpa adanya suatu kepastian hukum tentang apa yang menjadi hak atas informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab. Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pengertian konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (pasal 1 ayat (1) UUPK). Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen“, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen.6 Hubungan hukum konsumen tidak terlepas dari pelaku usaha karena mau tidak mau konsumen dan pelaku usaha saling berhubungan, pelaku usaha merupakan penyelenggara kegiatan usaha di mana pelaku usaha harus bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga khususnya konsumen. Pengertian Pelaku usaha juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999, yaitu: 6
Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1-2.
7
“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tersebut tidak hanya dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dalam jaringan), serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklananpun tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini. 7 Antara konsumen dan pelaku usaha memungkinkan terjadinya hubungan hukum, misalnya saja hubungan hukum dalam perjanjian jualbeli. Hubungan hukum yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha seringkali
menimbulkan
permasalahan-permasalahan
yang
akan
merugikan salah satu pihak dalam hal ini hubungan yang timbul adalah perikatan di mana pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas produk yang dihasilkannya. Bab VIII Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sesungguhnya menegaskan bahwa Pemerintah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan. Selanjutnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan peraturan 7
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Ctk. Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 35.
8
pemerintah. Ini berarti dibuka kesempatan untuk membentuk suatu badan pengawasan yang mempunyai kewenangan melindungi kepentingan konsumen. Pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan juga meliputi bidang obat dan makanan. Pengawasan terhadap produk obat dan makanan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Sebelum dikeluarkannya Keppres No 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diganti melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Kedudukan Badan POM berada dalam naungan Departemen Kesehatan. Namun setelah dikeluarkan Keppres Badan POM menjadi lembaga yang independent dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai keberadaan lembaga konsumen di Indonesia, baik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Masing-masing lembaga tersebut melakukan berbagai upaya perlindungan konsumen dan penyelesaiannya. Keberadaan lembaga-lembaga konsumen dikategorikan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) membawa keuntungan bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu:
9
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Cara penyelesaian yang dilakukan masing-masing lembaga konsumen tersebut di atas berbeda-beda. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain: 1.
Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2.
Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
3.
Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
4.
Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
5.
Melakukan pengawasan bersama pemerintahan dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau dapat di luar pengadilan. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:
10
“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45.”
E.
Metode Penelitian 1.
Objek Penelitian Perlindungan hukum atas hak informasi konsumen makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta.
2.
Subjek Penelitian Subjek penelitian ini adalah : a. Pelaku usaha makanan import. b. Konsumen. c. Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ketua BPOM).
3.
Sumber data Sumber data dalam penelitian ini adalah : a. Sumber data primer Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara. b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas: 1) Bahan hukum primer berupa : a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
11
b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. e) Undang-undang
Nomor
8
Tahun
1999,
tentang
Perlindungan Konsumen. f) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian. 2) Bahan hukum sekunder berupa: sumber data yang
diperoleh
dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 4.
Teknik pengumpulan data Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan cara: 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan Tanya jawab langsung dengan subjek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan adalah dengan cara wawancara secara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. 2) Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan perundangundangan atau literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
5.
Metode pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) metode ini dilakukan
12
dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. 6.
Analisis data Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitianyang kemudian disusun secara
sistematis sehingga
diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada
F.
Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. BAB II.TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
HAK
INFORMASI
KONSUMEN,
BADAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN IMPORT Menjelaskan pengertian hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan
perlindungan
konsumen,
prinsip-prinsip
perlindungan
konsumen, bentuk-bentuk perlindungan hukum, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap hasil produk, sanksi hukum atas pelanggaran tanggung jawab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
13
dan penyelesaian sengketa konsumen. Serta membahas mengenai tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK INFORMASI KONSUMEN MAKANAN IMPORT YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA Membahas tanggung jawab pelaku usaha makanan import atas hak informasi makanan import yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta, serta membahas peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen makanan import di Kota Yogyakarta. BAB IV. PENUTUP Bab terakhir ini akan menyimpulkan pembahasan yang tercantum di dalam Bab keempat, dan juga berisikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan.
