12
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sesuai dengan yang tersebut dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian Menimbang huruf (a). Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselamatan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di sektor ekonomi dan keuangan. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan para pelaku bisnis salah satunya yaitu bank. Pada masa sekarang bank telah merasuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat. Bank dibutuhkan secara langsung maupun tidak langsung, untuk skala nasional maupun internasional. Bank banyak memberi kemudahan dan pelayanan yang dibutuhkan
1
13
oleh masyarakat. Ini ditegaskan pula dengan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian Menimbang huruf (b) bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa bank mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya, salah satu usaha yang dilakukan oleh bank diantaranya adalah memberi kredit. Fasilitas ini diberikan kepada masyarakat khususnya pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah yang sangat membutuhkan modal untuk memperluas maupun meningkatkan bidang usahanya. Pemberian kredit tersebut merupakan realisasi dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka untuk lebih mendorong pembangunan pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan rakyat. Dampak resesi ekonomi dunia yang terasa dimana-mana tidak terkecuali juga di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan penyelamatan demi kelangsungan pembangunan nasional. Berbagai langkah yang telah
14
dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni melalui penggalangan dan pergerakan berbagai macam potensi usaha. Dalam hal ini, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dituntut agar lebih aktif dan efektif untuk mendorong investasi, mendorong kewirausahaan dalam berbagai macam komoditi usaha. Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional berpengaruh kepada dunia perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan adanya peranan yang demikian, maka akan berdampak pada konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk lebih meningkatkan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijaksanaan terhadap dunia perbankan, salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian kredit. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberi definisi tentang pengertian kredit: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Pengaturan pelaksanaan pemberian kredit oleh bank dikenal dengan sebutan “manajemen perkreditan bank”. Manajemen perkreditan bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman, dan giro wajib
15
minimalnya tetap sehat. Termasuk kegiatan di dalamnya yaitu perencanaan, alokasi dan kebijaksanaan penyaluran kreditnya.5 Pelaksanaan kredit yang diberikan oleh bank sangat berarti bagi masyarakat. Dengan adanya fungsi dan tujuan yang baik bagi masyarakat maka bank sebagai penyelenggara kredit menyediakan berbagai jenis kredit yang dibedakan menurut tujuan kegunaan, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.6Salah satu jenis kredit yang dilaksanakan oleh bank yang berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian rakyat yaitu pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki sektor usaha kecil dan menengah. Kredit usaha bagi usaha kecil dan menengah termasuk ke dalam kredit yang produktif. Walaupun begitu, dalam setiap pelaksanaan kredit tetap terdapat tata cara pelaksanaan dan kendala-kendala yang dialami. Menurut Sutarno,7 untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibanding menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas yaitu : a. Kredit digolongkan lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit. b. Kredit digolongkan dalam perhatian khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari (3 bulan).
5
Malayu S. P. Hasibuan, 2008, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 88 Ibid, hlm. 89. 7 Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, CV. Alfabeta, Bandung. hlm.
6
264
16
c. Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari (3 bulan) sampai dengan 180 hari (6 bulan). d. Kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari (6 bulan) sampai dengan 270 hari (9 bulan). e. Kredit yang digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih). Jenis penilaian diatas merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa jaminan maka memiliki risiko yang sangat besar salah satunya apabila debitur (nasabah) melakukan wanprestasi karena investasi yang dibiayai memiliki peluang tidak dapat atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi, maka pihak bank akan dirugikan, sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mencoba untuk meneliti bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dan Menengah berserta penyelesaiannya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur khususnya di daerah Kabupaten Pacitan.
17
B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit untuk usaha kecil dan menengah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan? 2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit untuk usaha kecil dan menengah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan?
C. Tujuan Penelitian Sejalan dengan perumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit untuk usaha kecil dan menengah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan. 2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit untuk usaha kecil dan menengah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan upaya penyempurnaan terhadap
18
kajian hukum dalam bidang Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian dan Hukum Perbankan. 2. Manfaat Praktis Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijaksanaan dalam menetapkan peraturan-peraturan maupun kebijakan dalam penyelesaian kredit macet pada praktek perbankan.
E. Keaslian Penelitian. Berdasarkan hasil penulusuran kepustakaan yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terdapat beberapa penulisan hukum mengenai Perjanjian Kredit, diantaranya sebagai berikut : 1.
Penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penyerahan Hak Kepemilikan secara Kepercayaan terhadap Barang di PT. BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Sragen” oleh Anggi Yanendro, Program Studi Magister Hukum Bisnis, Tahun 2009. Tesis tersebut membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian kredit jaminan penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sragen.
2.
Penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan di Bank Yogyakarta” oleh Ayu Fetriana Rosanti, Program Studi Magister Kenotariatan, Tahun 2010. Tesis tersebut membahas mengenai bagaimana pelaksanaan beserta kendalakendala yang ditemui dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan di bank Yogyakarta.
19
Kedua tesis tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan tulisan penulis.
Persamaannya
yaitu
sama-sama
meneliti
tentang
penyelesaian
wanprestasi. Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam tesis ini adalah penelitian penulis menitikberatkan pada bentuk-bentuk dan cara penyelesaian wanprestasi untuk usaha kecil dan menengah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian ini sehingga memenuhi kaedah keaslian penelitian.
