TIM POKJA
• BAB I PENDAHULUAN • BAB II KETENTUAN UMUM • BAB III DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
• BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN PEND KEB • BAB V PESERTA DIDIK • BAB VI JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN • BAB VII STANDAR NASIONAL PEND KEB • BAB VIII KURIKULUM • BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB X SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAB XI PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAB XII PSM DALAM PENDIDIKAN
BAB XIII EVALUASI DAN AKREDITASI BAB XIV PENDIRIAN INSTITUSI PEND KEB BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI PENUTUP
Salah satu kunci utama peningkatan kesehatan
upaya penyediaakn tenaga kesehatan yang berkualitas melalui pendidikan Pendidikan kebidanan tumbuh dalam dinamika yang tidak terkendali. Sistem Pendidikan Nasional : UU no.20 th. 2003 Sistem Pendidikan Kebidanan perlu menyesuaikan dengan kebijakan tersebut
Renstra Kemdiknas tahun 2005 Pemerataan dan
perluasan kesempatan belajar Sistem kesehatan nasional mengisyaratkan perlunya pengembangan SDM kesehatan mengikuti laju perkembangan secara kuantitatif maupun kualitatif Penambahan bidan sebagai produk vokasi saat ini dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan layanan perlu penataan sistem pendidikan kebidanan
Berisi terminologi yang digunakan dalam sistem pendididikan Kebidanan • Pendidikan Kebidanan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bidan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara kemampuan dalam mengembangkan kemampuan sebagai care provider, decision maker, communicator, community leader dan manajer .
• Pendidikan Kebidanan harus mengacu pada
Pendidikan nasional sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman • Sistem Pendidikan Kebidanan merupakan subsistem
Sistem pendidikan nasional yang meliputi keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
• Jalur pendidikan kebidanan adalah wahana yang
dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan kebidanan. • Jenjang pendidikan kebidanan adalah tahapan pendidikan kebidanan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan • Pendidikan Vokasi adalah suatu program pada jenjang pendidikan tinggi yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan D1, D2, D3.
• Pendidikan akademik adalah merupakan pendidikan tinggi
program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu kebidanan. • Pendidikan akademik profesi kebidanan adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara pendidikan akademik dan profesi, diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi profesi dan penerapan keahlian yang diselenggarakan oleh universitas • Standar nasional pendidikan kebidanan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan kebidanan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Sebagai salah satu subsistem Pendidikan nasional,
Pendidikan kebidanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Pendidikan Kebidanan sebagai subsistem Pendidikan nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bidan
Tujuan Sistem Pendidikan Kebidanan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar mencapai kompetensi sesuai degan standar yang ditetapkan , meningkatkan kemajuan pendidikan dan lifelong learning; serta menghasilkan bidan yang kompeten dalam memberikan asuhan bermutu yang berpegang teguh pada Ketuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab.
• Prinsip umum
Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Kebidanan harus sejalan dan menjadi subsistem tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional • Pendidikan Kebidanan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif • Pendidikan Kebidanan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan saling mendukung dengan pengembangan sumberdaya kesehatan lainnya;
Penyelenggaraan pendidikan kebidanan seperti halnya
tenaga kesehatan lainnya harus memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan perundangan; Penyelenggaraan pendidikan kebidanan berorientasi kepada kepentingan peserta didik (“student centered”).
Peserta didik harus memenuhi kriteria umum yang
telah diatur dalam Undang Undang Sistem pendidikan nasional
• Pendidikan Akademik Kebidanan
Pendidikan akademik kebidanan adalah merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu kebidanan. Khusus untuk pendidikan S1 profesi Bidan pendidikan akademik sudah terintegrasi yang tidak terpisahkan dengan pendidikan profesi dan telah memenuhi beban studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Pendidikan Akademik Profesi Bidan
Sebagai tenaga professional yang bertanggungjawab dan akuntabel bidan harus memperoleh pendidikan akademik dan profesi yang dilaksanakan secara terintegrasi, diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi profesi dan penerapan keahlian yang diselenggarakan oleh universitas
Hal ini diperlukan agar diperoleh kemampuan yang
utuh sehingga bidan dapat menjalankan peran profesinya dengan menintegrasikan secara komprehensif kemampuan akademik dan profesi. Sedangkan pendidikan Diploma III mempunyai tugas
untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu
Program Doktor (S3)
Pendidikan Akademik Program magister (S2)
Sarjana Kebidanan (S1 Profesi Bidan) DIII Kebidanan
SMA
Pendidikan akademik profesi
Untuk memonitor, mengukur, dan mengevaluasi
penyelenggaraan pendidikan kebidanan perlu disusun Standar Nasional Pendidikan Kebidanan Standar Nasional Pendidikan Kebidanan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan kebidanan terdiri atas
standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan kebidanan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan kebidanan. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pengembangan kurikulum pendidikan kebidanan
dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan Kurikulum pada semua jenjang dan jalur pendidikan kebidanan dikembangkan dengan prinsip satuan pendidikan dan pengembangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pendidik dalam pendidikan kebidanan merupakan tenaga
profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kebidanan. • Tenaga kependidikan kebidanan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan kebidanan.
• Penyelenggaraan pendidikan kebidanan wajib
menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan kebidanan untuk mendukung ketercapaian tujuan pendidikan. • Ketentuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan kebidanan diatur tersendiri dalam standar nasional pendidikan kebidanan
Pengelolaan pendidikan kebidanan dilaksanakan
berdasarkan standar minimal pendidikan kebidanan dengan prinsip manajemen berbasis universitas. Pengelolaan pendidikan kebidanan sesuai jalur dan jenjang pedidikan kebidanan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.
Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi
peran serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan kebidanan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, pengguna hasil penddikan dan pengawas pendidikan kebidanan.
Evaluasi • Evaluasi pendidikan kebidanan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. • Evaluasi pendidikan kebidanan berbentuk evaluasi internal dan eksternal sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan.
• Akreditasi
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan pendidikan kebidanan sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan kebidanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan berdasarkan kepada kriteria yang bersifat terbuka.
• Setiap pendirian pendidikan kebidanan wajib
memperoleh ijin pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk rekomendasi organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kebidanan dan konsil . • Pendirian pendidikan kebidanan mengacu pada standar pendidikan kebidan yang akan diatur lebih lanjut.
Dengan adanya perubahan Jalur dan jenjang pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam sistem pedidikan kebidanan perlu diatur dalam ketentuan peralihan sebagai berikut: • Jalur, penjenjangan pendidikan, gelar dan sebutan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku atau diberlakukan. • Rancangan Sistem Pendidikan Kebidanan mengacu pada SK Menkes 369/Menkes/SK/II/2007 , ICM, ACNM dan WHO. (liat aturan2 yg lain)
• Pendidikan Kebidanan saat ini yang sebagian besar
berada pada level Diploma III, secara bertahap perlu disesuaikan mengacu pada rancangan sistem pendidikan bidan ini. Penyesuaian jalur dan jenjang pendidikan Diploma ke Strata 1 diharapkan 50 % dapat tercapai pada tahun 2020 Untuk penyesuaian jalur dan jenjang pendidikan kebidanan sebagaimana tersebut diatas perlu diatur strategi dan mekanisme yang dapat mendukung proses pelaksanaannya. Strategi dan mekanisme yang dapat dilakukan melalui :RPL, portofolio, dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan S1 profesi kebidanan
