1
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satunya reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 13,14, 15, dan 16 Undang-undang ini
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
belum dilaksanakan, dilakukan pengakuan dan pengukuran berbasis kas” Selama beberapa dekade pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Upaya ini mendapat momentum dengan reformasi keuangan negara di penghujung tahun 1990an berupa diterbitkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
2
Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan ditetapkanya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 6 PP No.
3
71 Tahun 2010, dimana ayat (2) - nya menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Dan ayat (3) - nya menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan
Pada
Pemerintah
Daerah
diatur
dengan
Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP No. 71 Tahun 2010. Dengan telah ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka terjadi perubahan yang cukup signifikan, dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintahan. Perubahan tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang salah satunya terkait dengan aset tetap yaitu PSAP No. 07 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa penyusutan aset tetap yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par. 16)
4
Menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 bahwa untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun atau harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Sementara penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Jepara mulai diterapkan mulai awal tahun 2014, ini merupakan masa peralihan dari Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual. Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana penerapan PP No. 71 tahun 2010 yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) dapat dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jepara, yang menjadi permasalahan serta dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang ”Penerapan PSAP NO. 07 Tahun 2010 terhadap Perlakuan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Jepara”
5
1.2. Ruang Lingkup Masalah Dalam pembahasan penelitian ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam pembahasan ini , maka perlu diberikan batasan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 1. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jepara. 2. Perlakuan akuntansi aset tetap terkait dengan penerapan PSAP NO. 07 Tahun 2010.
1.3. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi aset tetap di Pemerintah Kabupaten Jepara ? 2.
Apakah perlakuan akuntansi aset tetap di Kabupaten Jepara sesuai dengan PSAP NO. 07 Tahun 2010 ?
3. Kendala-kendala apa yang muncul dalam penerapan PSAP No.7 Tahun 2010 pada satuan kerja Pemerintah Kabupaten Jepara
1.4. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Jepara.
6
2.
Untuk mengetahui penerapan PSAP NO. 07 Tahun 2010 terhadap perlakuan akuntansi aset tetap yang ada pada satuan kerja Pemerintah Kabupaten Jepara.
3.
Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang timbul pada saat penerapan PSAP No. 07 Tahun 2010.
1.5. Kegunaan Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut : 1.
Bagi Peneliti Diharapkan peneliti dapat menerapkan dan membandingkan teori dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di Instansi Pemerintah.
2.
Bagi Instansi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan khususnya pada perlakuan Aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jepara.
3.
Bagi Lembaga Pendidikan Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperbanyak kajian pustaka dan bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.
7
1.6. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam lima Bab, yaitu : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini akan membahas landasan teori yang didalamnya terdiri dari Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Daerah, Aset, Aset Tetap, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Penelitian.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini akan membahas metode penelitian berupa variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.
BAB IV
: HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini akan membahas uraian deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.
BAB V
: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan
