BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut biasanya berhubungan dengan takdir dan nasib manusia itu sendiri yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam ilmu hukum ketentuan tersebut disebut sebagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut memiliki potensi adanya risiko yang mungkin akan terjadi seperti peristiwa meninggalnya seseorang yang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang. Manusia selain sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Kebutuhan hidup manusia merupakan bagian yang sangat penting. Manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk berinteraksi dan manusia juga mempunyai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Terdapat perkembangan yang pesat mengenai hal bahwa dahulu manusia memerlukan manusia lain untuk melakukan barter tetapi pada zaman sekarang ini telah berkembang alat tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai ( kesatuan hitungan ) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang merupakan suatu benda yang diterima
Universitas Sumatera Utara
secara umum sebagai alat perantara untuk mempermudah tukar menukar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 1 Pada umumnya sistem keuangan merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada. Kegiatan utama di bidang keuangan adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuagan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam suatu sistem perekonomian modern yang melayani masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembagalembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 2 Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian di atas, jelas bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana 1 2
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1232 Hermansyah , Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 7
Universitas Sumatera Utara
masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya.dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. 3 Pengertian kredit diatur dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut debitur berkewajiban untuk melunasi utangnya dan juga membayar bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seperti yang tertulis dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan . Pemberian kredit oleh pihak bank kepada pihak debitur tidak terjadi begitu saja, tetapi harus melakukan informasi mengenai calon debiturnya. Tujuannya 3
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
hal. 136
Universitas Sumatera Utara
adalah untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C, yaitu : Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut : a. Personality, maksudnya mencari data lengkap dari kepribadian debitur. b. Purpose, maksudnya tujuan penggunaan kredit apakah digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif atau produktif. c. Prospect, yaitu bank melakukan analisis yang cermat menyangkut masa depan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur. d. Payment, yaitu mengenai cara pembayaran atau pelunasan kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 4 Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut : a. Character ( watak ) Bahwa calon debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis. b. Capacity ( kemampuan ) Maksudnya adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan. c. Capital ( modal ) Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah sematamata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh penguasa tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. d. Collateral ( jaminan ) Merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. e. Condition of economy ( kondisi ekonomi ) Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha permohonan kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk
4
Hermansyah, Op. Cit., hal 63
Universitas Sumatera Utara
memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 5 Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebahagian akan merupakan kerugian bagi bank. Kerugian yang menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank 6 Pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu mempunyai risiko. Risiko disini adalah kemungkinan ketidakmampuan dari pihak debitur untuk membayar atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. 7 Ketentuan dalam menghindari risiko yang tidak diinginkan telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kewajiban bank untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kreditnya. Ketentuan ini akan membuat bank untuk berhati-hati dalam hal pemberian kredit untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Dalam hal ini pihak bank dan pihak debitur telah mengikatkan diri pada perjanjian yang telah disepakati dan pihak bank telah melakukan penilaian terhadap kredit yang diberikan namun bisa saja terjadi kejadian yang diluar kemampuan kita sebagai manusia, seperti pihak debitur meninggal dunia. Meninggalnya seseorang adalah suatu hal fakta yang akan terjadi karena
5
Ibid, hal 64 M.Bahsan. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 103 7 Hermansyah, Op.Cit., hal. 60 6
Universitas Sumatera Utara
disebabkan oleh berbagai hal karena sakit, kecelakaan dan lainnya tetapi pada intinya bahwa suatu hari nanti setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Bank harus mempunyai suatu langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah kredit yang disebabkan oleh debitur meninggal dunia. Untuk menghadapi masalah kredit yang disebabkan oleh meninggalnya debitur maka PT. Bank Sumut telah melakukan perjanjian kerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi. Asuransi ini disebut dengan asuransi jiwa, dengan adanya asuransi ini PT. Bank Sumut merasa aman dalam memberikan pembiayaan kredit. Sehingga apabila dalam perjalanan perjanjian kredit terjadi risiko yaitu meninggalnya debitur maka kredit tersebut tetap dapat dilunasi karena akan diambil alih dan ditanggung oleh pihak asuransi. Namun di sisi lain pihak bank juga mempunyai kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan yang diperjanjikan dan biasanya besarnya premi sudah ditentukan oleh pihak asuransi. Sehingga apabila debitur meninggal dunia, pihak bank dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang bersangkutan, kemudian pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk membayar sisa kredit yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal dunia. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa” ( Studi Pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga).
Universitas Sumatera Utara
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian kredit pada PT Bank Sumut Cabang Sibolga ? 2. Bagaimana proses penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga ? 3. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi jiwa sebagai penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia pada PT Bank Sumut Cabang Sibolga ? C. Tujuan Penulisan Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga. 2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim asuransi jiwa sebagai penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga. D. Manfaat Penulisan Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 1. Manfaat secara teoritis
Universitas Sumatera Utara
Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah lainnya didalam bidang hukum perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang perjanjian kredit khususnya mengenai penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa. 2. Manfaat secara praktis Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang perbankan. Skripsi ini ditujukan untuk memberi penjelasan kepada kalangan praktisi dan penegak hukum serta masyarakat terutama nasabah atau debitur tentang perjanjian kredit khususnya tentang penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. 8 Pada prinsipnya, sesuatu yang dicari adalah kebenaran yang sebenarnya yang merupakan ilmu pengetahuan. Dimana kebenaran tersebut dapat menjawab 8
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hal. 27
Universitas Sumatera Utara
pertanyaan-pertanyaan tertentu. Maka untuk mendapatkan karya ilmiah yang baik, maka karya ilmiah tersebut harus didukung dengan bukti, fakta dan data yang akurat kebenarannya sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat diminta pertanggung jawaban kebenarannya. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan dalam masyarakat. Kemudian, didukung dengan metode Yuridis Empiris yaitu melakukan studi penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sibolga. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian perpustakaan (Library research) Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari sumber-sumber bacaan atau bahan-bahan tertulis seperti karangan-karangan ilmiah, buku atau majalah maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek pembahasan skripsi ini seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dapat dipakai dalam penelitian dan analisis terhadap masalah yang dihadapi. b. Penelitian Lapangan (Field research)
Universitas Sumatera Utara
Penelitian lapangan ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga, dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung untuk mengetahui pertanggung jawaban korporasi bank dalam menyelesaikan kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut : 1) Studi dokumen Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis bahan bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti perjanjian kredit. 2) Wawancara Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara, dimana yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah Pimpinan Bank Sumut Cabang Sibolga. 4. Sumber data a. Data primer Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat seperti misalnya melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Bank Sumut Cabang Sibolga. b. Data sekunder Data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka, misalnya data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.
Universitas Sumatera Utara
Data sekunder mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari : 1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terpenting dan mengikat, yaitu merupakan segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki otoritas antara lain : (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (d) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu hasil kajian terhadap penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa yang berasal dari buku-buku, artikel, laporan penelitian, komentar, pandangan atau opini tertulis dan segala sesuatu catatan yang tertulis tentang hukum. 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamuskamus hukum, majalah, internet, dan lainnya sebagai pelengkap penulisan.
Universitas Sumatera Utara
5. Analisis Data Analisis data yang dilakukan adalah dengan teknik analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen yang kemudian disusun kembali secara urut dan teratur untuk kemudian dianalisis secara sistematis agar mencapai kejelasan masalah yang dicapai. F. Keaslian Penulisan Skripsi ini merupakan pemikiran dari penulis yang berasal dari bahan-bahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini ditambah dengan proses wawancara terhadap Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Sibolga. Bahwa skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga)” telah diperiksa melalui penelusuran Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Judul skripsi ini belum pernah ditulis oleh siapapun di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I :
PENDAHULUAN Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,
Universitas Sumatera Utara
metode penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan. BAB II :
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai pengertian perjanjian kredit dan unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, syarat sahnya perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.
BAB III :
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN KLAIM ASURANSI JIWA Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai perjanjian kredit pada PT. Bank Sumut, persyaratan kredit antara debitur dengan PT. Bank Sumut, asuransi dan jenis-jenis asuransi pada perbankan, fungsi asuransi jiwa dalam kredit perbankan.
BAB IV :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT DARI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA PT. BANK SUMUT CABANG SIBOLGA Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai syarat dan prosedur pemberian kredit, proses penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa, pelaksanaan klaim asuransi jiwa sebagai penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia.
Universitas Sumatera Utara
BAB V :
PENUTUP Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.
Universitas Sumatera Utara