BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pada dasarnya, kesejahteraan pekerja atau pegawai terdiri dari dua hal, yaitu kesejahteraan ketika aktif bertugas dan kesejahteraan purna tugas. Salah satu usaha untuk mempertahankan kesejahteraan purna tugas pekerja atau pegawai adalah dengan adanya jaminan sosial bagi pekerja atau pegawai tersebut. Bentuk jaminan sosial untuk menjamin kesejahteraan purna tugas Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan Perseroan atau disingkat PT Taspen (Persero). PT Taspen (Persero) menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari pembayaran pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil dan program Tabungan Hari Tua. Program Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria mencapai usia pensiun atau meninggal pada masa aktif, yang akan diberikan kepada janda/duda atau anaknya sebelum berumur 25 tahun. Sedangkan program Tabungan Hari Tua bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun.
1
2
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, sumber dana penyelenggaraan Program Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil berasal dari penerimaan iuran yang dipotong dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya. Besar potongan tersebut yaitu 4,75% untuk program pensiun dan 3,25% untuk program Tabungan Hari Tua dari gaji ditambah tunjangan keluarga. Selain itu ditambah dengan kontribusi pemerintah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sharing pemerintah dalam program pensiun dan Tabungan Hari Tua ini ternyata menimbulkan beban fiskal. Dampak fiskal dari program pensiun yang harus ditanggung oleh Pemerintah berupa beban untuk pembayaran pensiun yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga sangat membebani keuangan negara. Sedangkan beban fiskal yang ditimbulkan oleh program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil adalah adanya klaim piutang unfunded liability PT Taspen (Persero) kepada Pemerintah. Unfunded liability adalah sejumlah kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk menutupi kekurangan pendanaan program Tabungan Hari Tua pada suatu periode berdasarkan perhitungan aktuaris. Unfunded liability ini muncul karena adanya kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang melebihi asumsi 2,5% per tahun. Hal ini meyebabkan terdapat selisih dari perkiraan perhitungan berdasarkan asumsi dengan kenyataan riil dari gaji Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua menggunakan manfaat pasti (defined benefit) dengan formula berdasarkan gaji terakhir yang diterima pegawai sebelum pensiun.
3
Berdasarkan kaidah akuntansi, unfunded liability tahun 2007-2008 program Tabungan Hari Tua merupakan piutang yang dimiliki PT Taspen (Persero) terhadap pemerintah. Namun selama ini pencatatan piutang tersebut hanya dilakukan oleh PT Taspen (Persero) dalam pembukuannya, sedangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam neracanya tidak terdapat utang unfunded liability. Selain belum tercatat atau diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, piutang unfunded liability program Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero) ini juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penyelesaiannya. Padahal untuk bisa mendapatkan pembayaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan dasar hukum yang menjadi landasannya. Adanya tagihan
unfunded liability kepada pemerintah merupakan
konsekuensi dari pola manfaat pasti program Tabungan Hari Tua yang sangat memungkinkan terjadi kenaikan manfaat secara signifikan yang disebabkan oleh kebijakan kenaikan gaji pokok yang irregular, yaitu kenaikan gaji yang bukan disebabkan karena kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, namun disebabkan karena kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil setiap tahun. Sistem yang dipakai untuk program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil saat ini, yang diatur dalam undang-undang sangat terbuka untuk munculnya kekurangan pendanaan atas beban di kemudian hari. Dengan demikian, pada dasarnya Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil saat ini tidak
4
sustainable karena akan mengalami kekurangan pendanaan setiap ada kenaikan gaji pokok yang irregular. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian atas adanya unfunded liability program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT Taspen (Persero). Program Tabungan Hari Tua yang diteliti hanyalah Program Tabungan Hari Tua milik Pegawai Negeri Sipil karena menyangkut langsung dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang nantinya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain mengelola Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, PT Taspen (Persero) juga mengelola Tabungan Hari Tua bagi para pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara. Jumlah unfunded liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tahun 2007-2008 yang dibebankan kepada Pemerintah adalah sebesar Rp.4,09 triliun, dengan rincian unfunded liability tahun 2007 sebesar Rp 1,64 triliun dan tahun 2008 sebesar Rp 2,45 triliun. Meskipun belum ada aturan yang jelas mengatur hal ini dan masih dalam tahap pengkajian oleh Departemen Keuangan, namun hal ini memberikan gambaran bahwa ada resiko di kemudian hari yang harus ditanggung oleh Pemerintah yang tentu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menyusun skripsi ini dengan judul: “Evaluasi Atas Pengakuan Piutang Unfunded Liability Program Tabungan Hari Tua PNS PT Taspen (Persero) tahun 2007-2008”.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pencatatan dan pangakuan piutang Unfunded Liability program Tabungan Hari Tua PNS PT Taspen (Persero) tahun 2007-2008 telah sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi?. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai pencatatan dan pengakuan piutang unfunded liability program Tabungan Hari Tua PNS yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) tahun 2007-2008. Sedangkan hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 1.
Bagi penulis bisa menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pencatatan dan pengakuan piutang unfunded liability program Tabungan Hari Tua PNS PT Taspen (Persero) tahun 2007-2008.
2.
Bagi PT Taspen (Persero) dan Pemerintah diharapkan bisa memberikan masukan berupa alternatif penyelesaian pengakuan piutang unfunded liability program Tabungan Hari Tua PNS pada PT Taspen (Persero).
3.
Bagi para pembaca pada umumnya diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai unfunded liability program Tabungan Hari Tua PNS yang dikelola oleh PT Taspen (Persero).
