BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pranata adat merupakan jiwa masyarakat adat yang masih hidup dan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pranata adat merupakan jiwa masyarakat adat yang masih hidup dan berkembang di Aceh, pranata tersebut mewajibkan pelaksanaan dan singkronisasi penerapan hukum adat dalam hukum nasional, sesuai dengan pasal 18B ayat 2 undang-undang 1945 yang memberikan kewenangan khusus untuk pembangunan pranata adat di daerah masing-masing. Bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Aceh, hukum adat membuka ruang pelaksanaan dan kedudukan yang khusus dan istimewa melalui undang-undang dan qanun-qanun untuk terkait dengan adat peradilan adat masih hidup bahkan berlaku dalam mendukung pemerintahan Aceh. Keberadaannya memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (hukum), dan juga kemudian pemerintahan. Hukum adat terlebih dahulu harus di buat berdasarkan kesepakatan pemukah/perangkat adat setempat. Barulah peradilan adat mampu berperan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa sesama masyarakat yang berada di lingkungan setempat. Penyebanya sengketa/konflik dilatarbelakang dari persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku dengan berbagai bentuk baik pencurian, kekerasaan, tapal batas tanah, rumah tangga, dll. Hasilnya dinamakan hukum adat. Peradilan adat merupakan bentuk kearifan lokal (local wisdon).

1

Universitas Sumatera Utara

2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), keberadaan mukim sebagai unit pemerintahan kembali mendapat pengakuan, pengaturan, dan pengukuhannya dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XV tentang mukim dan gampong. berdasarkan qanun Kabupapten Gayo Lues Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim yang merupakan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim. Dalam penyebutan nama Jabatan Mukim terdapat perbedaan dari beberapa Kabupaten dalam hal nama yang digunakan seperti dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues disebut dengan Kepala Mukim sama dengan artinya Imeum Mukim. Keberadaan Kepala Mukim semakin kuat dengan diundangkannya Qanun (Perda) Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusankeputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat. Dengan telah dinyatakannya mukim sebagai penyelenggara pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan (UU dan Qanun/Perda), maka keberadaan Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif Indonesia.


3

keberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan kuat dari institusi resmi negara dan pemerintahan dan masih tetap dijalankan sampai saat ini. Dengan mendapatkan pengakuan kembali keberadaan Mukim maka peran Kepala Mukim dalam membantu tugas dari Camat untuk dapat mengawasi desa yang menjadi bagian dari Mukim Suluh Jaya dalam perkara-perkara yang terjadi dikampung seperti perkara kecil biasanya diselesaikan dengan cara baik masih mengutamakan adat dan adat istiadat dalam penyelesaiannya, dari perkara yang dihadapi maka keputusan di lakukan Mukim dengan tanpa vonis yaitu tanpa kalah atau menang karena persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan hukum kebaikan. Sengketa atau perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan, pencurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya dapat di atasi dengan hukum kebaikan. Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah mulai lagi dilakukan penyelesaian perkara secara adat di kampung-kampung dan bahkan sampai pada tingkat kemukiman. Adanya sistem Pemerintahan Mukim ini maka aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu


4

secara adat di gampong atau nama lain, tiap masalah yang ada diselesaikan secara hukum qanun dan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan maka permasalahan tersebut baru dibawa kejalur hukum pemerintahan formal, karena perkara yang terjadi di tergolong dalam

dua yaitu pidana dan perdata yang diutamakan dalam

penyelesaian perkara tersebut harus diselesaikan dengan hukum qanun adat terlebih dahulu dan biasanya perkara yang ada dapat di selesaikan oleh Kepala Mukim namun bila perkara tidak dapat ditangani maka baru diserahkan ke hukum Negara. Kini sistem penyelesaian sengketa secara adat telah mendapat pengaturan yang cukup tepat didalam satu bab tersendiri pada qanunAceh Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini termasuk di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan Mukim mempunyai tugas menyelengarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan peningkatan pelaksanaan syari’at Islam. Sesuai dengan qanun yang ditetapkan maka mukim memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan berdasarkan tugasnya. Seperti pelaksanaan pemerintahan Mukim dibeberapa kabupaten di Aceh, penyelengaraan pemerintahan Mukim di Kabupaten Gayo Lues khususnya di Mukim Suluh Jaya Kecamatan Rikit Gaib memberi sedikit ruang permasalahan. Hal ini di dasari dengan bagaimana lembaga pemerintahan Mukim melakukan perannya di tangah masyarakat dalam tiap perihal pengambilan keputusan yang dihadapkan dalam permasalah yang ada di kampung. Maka dengan banyaknya sengketa yanga ada di mukim ini saya tertarik untuk mencari tahu Bagaimana Peranan Imeum Mukim


5

Dalam Pengambilan Keputusan sengketa Antar Masyarakat atau penyelesaian permasalahan antar masyarakat, apakah hanya sebagai mediator atau yang lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Peranan Imeum Mukim dalam Pengambilan Keputusan Sengketa Antar Masyarakat di Mukim Suluh Jaya Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues ”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan Imeum Mukim dalam Pengambilan Keputusan Sengketa Antar Masyarakat di Mukim Suluh Jaya Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues”

C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, karena tujuan akan memberikan arah yang jelas, tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun yang tujuannya penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui Peranan Imeum Mukim Suluh Jaya Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

2.

Untuk Mengetahui peranan Imeum Mukim dalam pengambilan Keputusan Sengketa Antar Masyarakat di Mukim Suluh Jaya Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues .


6

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 1.

Secara Subjektif, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan metedologis penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai peranan Mukim dalam pengambilan keputusan.

2.

Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan akan bisa menambah bahan masukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues terutama kepada seluruh Mukim. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan panduan kepada Pemerintah Mukim dalam pengambilan keputusan sengketa antar masyarakat.

3.

Bagi penulis, demikian juga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, cakrawala dan sebagai bekal ilmu pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan melaksanakan tugas dilapangan nantinya serta diharapkan sebagai input bagi Pemerintah serta instansi-instansi lain yang terkait di dalamnya.

4.

Bagi masyarakat, di harapkan penelitan ini bisa memberikan sedikit pencerahan sejauh mana Mukim dapat melakukan pemerintahannya di dalam masyarakat dalam tindakan pengambilan keputusan sengketa antar masyarakat.

E. Kerangka Teori Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu


7

ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). (Sugiyono, 2004: 55) Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 1989:37). Sebagai landasan berpikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah, perlu adanya pedoman yang teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah sebagai berikut: 1.

Peranan Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002;243) adalah: “Peranan

merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Menurut Beck, William dan Rawlin(1986:293) pengertian peranan adalah “cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual”. Menurut Biddle dan Thomas, peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.


8

Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Menurut Beck, William dan Rawlin(1986:293) pengertian peranan adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peranan juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapakan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

2.

Kepala Mukim

a.

Pengertian Kepemimpinan Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus

sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dan mempunyai suatu tujuan serta peralatan-peralatan yang khusus. Pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi khusus. (Kartini Kartono1994:48) Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan


9

tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. George R. Terry (yang dikutip dari Sutarto, 1998 : 17) b. Pengertian Kepala Mukim Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Kepala Mukim atau adalah Kepala Pemerintahan Mukim yang dalam kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim. Dalam pembagian wilayah untuk Kepala Mukim membawahi empat sampai lima desa yang dipimpin oleh kapala mukim. bertugas menyelenggarakan pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan

dan

peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. Pernyataan tersebut di perkuat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengakui adanya otonomi yang di miliki oleh Mukim dan Gampong (Desa) dimana Mukim dan Gampong (Desa) yang bersifat administratif yang di bentuk karena pemekaran atau karena pengembayan ataupun karena alasan yang warganya pluralisme, majemuk atau heterogen maka kepada Mukim dan Gampong (Desa) di berikan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. c.

Mukim sebagai Masyarakat Hukum Adat Secara

juridis

lembaga

pemerintahan

mukim

baru

diakui

kembali

keberadaannya sejak tahun 2001 setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang


10

Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam atau tepatnya pada tahun 2003 setelah diundangkannya Qanun Aceh tentang Pemerintahan Mukim. Namun Secara de facto, keberadaan mukim masih cukup eksis dan diakui di seluruh Aceh, sekalipun antara warga masyarakat Aceh terdapat beragam suku dan kultur yang berbeda. (Djuned, 2003: 38) Suatu masyarakat agar dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat (rechtgemeinschaap), haruslah terpenuhi beberapa syarat sebagaimana sering dikemukakan oleh para ahli dan kemudian ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan. Syarat dimaksud adalah: 1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); 2. Kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3. Wilayah hukum adat yang jelas; 4. Pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan 5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya

untuk

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Semua persyaratan di atas dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di gampong-gampong di Aceh. Sebagian besar warga kampung masih memiliki ikatan geneologis dengan sesamanya. Sehingga kepedulian dan kebersamaan di kampung dan juga di dalam suatu kemukiman – terutama yang bermukim bukan di perkotaan – saling keterikatan bukan hanya dikarenakan solidaritas teritorial, tetapi memang merasa sekaum seketurunan (gemeenschap). Adanya perasaan bersalah atau berdosa jika tidak melayat ke rumah warga kampung yang tertimpa musibah. Begitu juga jika


11

ada tetangga yang melakukan hajatan (kerje), sejak malam hari hingga selesainya khanduri tersebut terus membantu dengan segala upaya agar acara dimaksud sukses dengan tiada kekurangan sesuatu apapun. Bahkan, seringkali pula pihak yang melakukan hajatan melimpahkan sepenuhnya penyelenggaraan khanduri tersebut pada gecik, selaku kepala kampung. Dalam kehidupan kemukiman di Aceh, masih ditemukan adanya lembagalembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya. Hingga hari ini masih bisa ditemukan eksistensinya: 1. Lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh Kepala Pemerintahan Mukim, yang membawahi beberapa kampung. 2. Lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh sauderen (terdiri dari masyarakat) Mukim adalah figur yang terdiri dari tokoh-tokoh warga kemukiman anggota musyawarah kemukiman, yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Kepala Mukim dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mukim. 3. Lembaga musyawarah kampung oleh jema tue adalah para orang tua yang dianggap cerdi,pandai, pemuka masyarakat, alim, ulama, dan tokoh-tokoh adat. anggota musyawarah kampung yang bertugas dan berfungsi memberikan nasihat, saran,

pertimbangan,

atau

pendapat

kepada

gecik/pengulu

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung.


12

4. Lembaga keagamaan di kampung dipimpin oleh pegawe, adalah pemimpin dan pembina bidang agama (Islam), yang mengetahui hukum haram, halal, makruh dan mubah yang dianggap paham akan agama. 5. Lembaga pemerintahan kampung dipimpin oleh pengulu/gecik adalah Kepala kampung, yang memimpin dan mengetuai segala urusan tata kelola pemerintahan kampung. 6. Hukum Adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Pada masa Kerajaan Aceh hingga awal kemerdekaan, kemukiman memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa. Pada masa Sultan Iskandar Muda, “perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh Gecik dengan Mukim dari perkara yang dihadapi maka keputusan di lakukan mukim dengan tanpa vonis yaitu tanpa kalah atau menang karena persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan hukum kebaikan. Sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, pencurian kecil, perkelahian, perkaraperkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya dapat di atasi dengan hukum kebaikan. Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah mulai lagi dilakukan penyelesaian perkara secara adat di kampung-kampung dan bahkan sampai pada tingkat kemukiman. Kini malah sistem penyelesaian sengketa secara adat telah mendapat pengaturannya yang cukup tepat di dalam satu bab tersendiri pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat.


13

d. Mukim Sebagai Pemerintahan Resmi Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa hirarkhi peraturan perundangundangan Republik Indonesia, adalah : 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden, dan 5. Peraturan daerah (atau qanun) Keberadaan Pemerintahan Mukim sekarang telah diatur secara cukup jelas dan tegas dalam Undang-Undang dan Qanun. Yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XV dengan judul Mukim dan Gampong. Dan sebagai penjabaran atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut telah pula diundangkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Bahkan di dalam Pasal 3 qanun tersebut dinyatakan bahwa Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam. Dengan telah dinyatakannya mukim sebagai penyelenggara pemerintahan apalagi dengan cara cukup eksplisit – dalam peraturan perundang-undangan (UU dan Qanun), maka keberadaannya telah mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya diakui dalam tataran


14

sosial budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran juridis formal. e.

Wewenang dan Fungsi Kepala Mukim Wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang

dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan hukum dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu. Berdasarkan Qanun nomor 2 tahun 2012 pasal 3 tentang Kewenangan Mukim Mukim: a.

Melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari’at Islam;

b.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kampung;

c.

Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Camat;

d.

Di bidang pertanahan dapat menjadi saksi dalam proses perbuatan hukum pemindahan/peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun yang dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, sepanjang memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

e.

Terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan kampung dalam wilayah kemukiman yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak ke tiga;

f.

Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah.


15

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki maka Mukim merupakan suatu lembaga pemerintahan di Provinsi Aceh yang mempunyai kekuatan hukum serta mempunyai tugas dalam pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat di dalam suatu Gampong (Desa). Mukim memiliki Fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah diantaranya Fungsi Mukim adalah: a. penyelenggaraan

pemerintahan

baik

berdasarkan

azas

desentralisasi,

dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya; b. pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual; c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari’at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Uraian di atas terlihat jelas bahwa Mukim bertanggung jawab dalam mengatasi kesenjangan-kesenjangan

sosial yang

terjadi dalam masyarakat dan

bagaimana memberikan suatu pelayanan yang menyeluruh kepada masyarakat dalam peranan yang dimiliki sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan yang telah di tetapkan.


16

3.

Pengambilan Keputusan

a.

Pengertian Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap

hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. (S.P Siagian 2002:10) Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakn untuk mmemiliki suatu tindakan sebagi cara pemecahan masalah. (James A.F Stoner 2002) Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternative perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. (George R. Terry 2002:11) Penulis dapat menyimpulkan pengambilan keputusan diatas merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. b. Teori Pengambilan Keputusan Secara umum pengertian pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Teori pengambilan keputusan adalah teori atau teknik dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. c.

Unsur-unsur Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur

atau komponen pengambilan keputusan yaitu :


17

1.

Tujuan dari pengambilan keputusan mengetahui apa terlebih dahulu tujuan dari pengambilan keputusan itu. Misalnya: jika anda membeli mobil baru, maka anda harus mengetahui lebih dahulu tujuannya.

2.

Identifikasi alternatif-altermatif keputusan untuk memecahkakn masalah. Mengadakan idntifikasi alternative yang akan dipilihuntuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu perlu kiranya membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan.

3.

Perhitungan mengenai faktor-faktor yg dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkaua manusia perhitungan mengenai faktor-faktor di luar jangkauan manusia. Peristiwa di luar jangkauan manusia adalah peristiwa yang dapat dibayangkan sebelumnya, namun manusia tidak sanggup atau kurang berdaya untuk mengatasinya. Keputusan untuk membeli mobil baru itu perlu dikaitkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan misalnya : biaya pembelian bensin karena hal ini akan berpengaruh terhadap penghematan bagi pemakaian kendaraan tersebut.

4.

Sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Adanya sarana dan alat untuk mengevaluasi atau mengukur keberhasilan dari pengambilan keputusan itu. Selanjutnya alternatifalternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu perlu dirinci dengan menggunakan saran atau alat untuk mengukur pengeluaran yang perlu dilakukan dari setiap alternatif kombinasi keputusan diluar jangkauan manusia tersebut.


18

4. Peranan Kepala Mukim dalam Pengambilan Keputusan Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002;243) adalah: “Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Dengan adanya peranan maka kepala mukim memiliki wewenang dalam hal pengambilan keputusan dari cara yang di tetapkan dan berjalannya Pemerintahan Mukim menggambarkan bahwa Mukim memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sebagai penyelesai sengketa di tingkat Gampong (Desa) dengan bantuan lembaga perwakilan Mukim. Secara umum pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang dilakukan kepala mukim berdasarkan fungsi yang ada diantaranya : a. Penyelenggaraan

pemerintahan

baik

berdasarkan

azas

desentralisasi,

dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya; b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual; c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari’at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;


19

e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Dengan demikian persoalan yang terjadi di Gampong (Desa) dengan mangetahui fungsi yang dimiliki maka kepala mukim dapat menjalankan peranannya untuk bekerja dan mengambil tindakan terhadap segala kendala yang terjadi tanpa meragukan apa yang dapat dilakukan dengan adanya kejelasan maka Kepala Mukim sangat membantu camat dalam bertugas.

5.

Peradilan Adat Model Aceh Dalam aturan daerah (qanun) yang berlaku di Aceh, telah mengatur tentang

mekanisme penyelesaian yang dianggap dapat membawa keadilan bagi masyarakat melalui peran serta masyarakat, seperti Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun No.3 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, serta Qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dimana memposisikan Geuchik, Tuha Peut, Imuem Meunasah, dan Mukim sebagai penyelenggara Peradilan Adat. Lebih detail lagi bentuk aturan (qanun) di Aceh juga mengatur secara eksplisit tentang mekanisme Peradilan Adat di Provinsi Aceh. Di dalam Qanun. 09 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dilimpahkan penyelesaiannya melalui Peradilan Adat di Aceh, meliputi : a) Perselisihan dalam rumah tangga


20

b) Sengketa antara keluarga terkait dengan Faraidh c) Perselisihan antar warga d) Khawat Meuseum e) Perselisihan tentang Hak Milik f) Pencurian dalam keluarga g) Perselisihan harta sehareukat h) Pencurian ringan i) Pencurian ternak peliharaan j) Pelanggaran Adat tentang ternak, pertanian, dan hutan k) Persengketaan di laut l) Persengketaan di pasar m) Penganiayaan ringan n) Pembakaran hutan dalam skala kecil o) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik p) Pencemaran likungan q) Ancam mengancam r) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istidat. Tahapan dalam mekanisme penyelesaian terbagi menjadi; pertama melalui tingkat gampong di pimpin Geuchik Gampong, Kedua; melalui tingkatan mukim dimana putusan di tingkat mukim merupakan putusan bersifat akhir dan mengikat. Dalam hal penyelesaian ini institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan


21

Pengadilan) harus serius serta tidak mengintervensi selama proses penyelesaian melalui hukum adat dan pengadilan adat berlangsung. Praktek menerapkan Peradilan Adat berlandaskan kekuatan hukum. Dalam beberapa Undang-Undang resmi ditegaskan, bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari gampong dan mukim. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 : No 1.

2.

Regulasi/Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) dan (2)

Isi/Subtansi (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesai yang diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 44 Tahun Pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskan: 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan merupakan pengakuan Keistimewaan Aceh dan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang diperlihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: Penyelenggaraan kehidupan beragama; Penyelenggaraan kehidupan adat;


22

Penyelenggaraan pendidikan; dan Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh , Bab XIII tentang lembaga adat Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Pasal 6 menegaskan: Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayah yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat (Pasal 98, Ayat(2)) Memberikan wewenang kepada mukim untuk: 1. Memutuskan dan atau menetapkan hukum 2. Memelihara dan mengembangkan adat 3. Menyelenggarakan perdamaian adat 4. Menyelesaikan dan memberikan keputusankeputusan adat terhadap perselisihanperselisihan dan pelanggaran adat 5. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat 6. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat Dalam Qanun ini diatur beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peradilan Adat, antara lain: 1. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lainnya.


23

6.

2. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lainnya, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian adat di laut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Dalam qanun ini disebutkan bahwa tentang Lembaga Adat. lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalahmasalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka lembaga adat berwenang: 1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukuanan dan ketertiban masyarakat. 2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; 3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; 4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam; 5. Menerapkan ketentuan adat; 6. Menyelesaikan masalah sosial masyarakat; 7. Mendamaikan sengketan yang timbul dalam masyarakat; dan 8. Menegakkan hukum adat. Kesepakatan bersama Kesepakatan bersama tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam Tuha Peuet Gampong/Sarak Opat/Majelis Duduk Setikar Kampong atau nama lain, yaitu antara Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Gubernur Aceh,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ketua Mejelis


24

7.

Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Peneyelenggaraan Peradilan Adat dan Mukim atau nama lain di Aceh tertanggal 20 Desember 2011

Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ketua Mejelis Adat Aceh (MAA), Rektor IAIN Ar-Raniri, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua KomiteNasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, tertanggal 2 Maret 2010. Butir Satu : Sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Butir Dua : Aparat Kepolisian memberi kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Butir Ketiga : Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Butir Keempat : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan keputusan dilarang


25

menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentukbentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami

Tanggung jawab/Akuntabilitas Non Diskriminasi Terpercaya/Amanah Kesetaraan di Depan Hukum Mufakat dan Terbukaan Untuk Umum Jujur dan Kompetensi Ikhlas dan Sukarela Praduga Tidak Bersalah Asas – Asas Dalam Peradilan Adat Keberagaman dan Keadilan Penyelesaian Damai dan Kerukunan Cepat dan Terjangkau Tabel 1.1 Sumber pedoman peradilan adat Aceh

a.

Badan Penyelenggara Peradilan Adat Di Aceh Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Adat dilakukan oleh Lembaga

Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, dibeberapa daerah tertentu mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat. Kita dapat melihat bagaimana struktur peran penyelenggaraan peradilan adat tersebut pada Tingkat Mukim dapat digambarkan sebagai berikut pada Gambar 1.1 :


26

SEKRETARIS MUKIM Sebagai Panitera

MAJELIS ADAT MUKIM SEBAGAI ANGGOTA

IMEUM CHIEK SEBAGAI ANGGOTA

IMEUM MUKIM SEBAGAI KETUA SIDANG

TUHA PEUET MUKIM SEBAGAI ANGGOTA

ULAMA, CENDIKIAWAN TOKOH ADAT LAINNYA SEBAGAI ANGGOTA

Gambar 1.1 Struktur Peradilan Adat Tingkat Mukim

Badan perlengkapan peradilan adat ditingkat Mukim dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat gampong. Kasus yang diselesaikan pada peradilan adat tingkat Mukim : 1.

Kasus yang terjadi antar gampong yang berada dalam juridiksi mukim

2.

Kasus yang tidak bisa diselesaikan ditingkat gampong kewenangan

mukim

untuk

penyelenggarakan

peradilan

adat

juga

diperintahkan oleh Qanun No.4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Aceh, yang menegaskan bahwa :


27

1.

Lembaga mukim berwenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat (pasal 4, E) ;

2.

Majelis adat mukim berfungsi sebagai

badan

yang memelihara dan

mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat [pasal 12, ayat (2)]. Khususnya yang menyangkut dengan kasus yang diteruskan ketingkat mukim, Qanun 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh menegaskan bahwa : Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagai mana dimaksud pada pasal 12, ayat (2) dapat meneruskannya kepada Imeum mukim dalam keputusan Imeum mukim bersifat akhir dan meningkat (pasal 12 ayat 3) Peradilan Adat Tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam jurisdiksi adat. Perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat mukim, akan diselesaikan oleh lembaga peradilan Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku seperti gambar skema di bawah ini Gambar 1.2: Peradilan Adat Mukim

Tiada penyelesaian dan/atau perkara pidana berat

Lembaga Peradilan Negara

Gambar 1.2 Tingkatan Penyelesaian Perkara


28

Maka dari gambar skema di atas itu terlihatlah bagaimana tingkatan yang dilakukan untuk proses penyelesaian sengketa yang terjadi setelah perkara di serahkan dari gampong ke tingkat mukim dan di bawa ke tingkat selanjutnya apabila tidak dapat diselesaikan dimukim. Maka tata letak sidang peradilan adat gampong penetapan tempat duduknya dapat terlihat dari gambar yang dibuat seperti di bawah ini Gambar 1.3 :

Gambar 1.3 Posisi Perangkat dalam Persidangan Gampong


29

Keterangan Bagan: Bagan 1 warna Merah alur Penyelesaian Perkara Pertama Bagan II Warna Biru alur Penyelesaian Perkara Kedua (tidak Selesai ) Bagan II Warna Orenge alur Penyelesaian Perkara Ketiga (banding) Keterangan : Diolah dari data LSM People Crisis Center

6.

Pengertian Persengketaan Persengketaan adalah sebagai suatu proses sosial antar dua pihak atau lebih

ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang lainnya dengan cara menghancurkan dengan membuat lawannya tidak berdaya. Latar belakang adanya konflik adalah adanya perbedaan yang sulit ditemukan kesamaanya atau didamaikan. Pengertian konflik menurut para ahli Soerjono Soekanto adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menantang pihak lawan dengan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Menurut Gillin dan Gillin konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan dan perilaku. Menurut Minneri pengertian konflik adalah interaksi antar dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan namun terpisahkan oleh perbedaan dan tujuan.

F. Defenisi Konsep Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan


30

secara abstrak kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memudahakan pemahaman dan menghindari terjadinya interpensi ganda dari variabel yg diteliti

(Singarimbun,

1995:37) Oleh karena itu untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep dari yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep dari penelitian yaitu : 1. Peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari sesorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisitersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat sesorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan akuntabilitas diri dan peranan juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial. 2. Imeum Mukim berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Kepala Mukim atau adalah Pemerintah mukim dalam kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim. 3. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah atau pengambilan keputusan adalah teknik


31

pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai pemecahan masalah. 4. Sengketa Antar Masyarakat sebagai suatu proses antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Latar belakang adanya sengketa adalah adanya perbedaan yang sulit ditemukan kesamaannya atau didamaikan baik itu perbedaan : Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa antara keluarga terkait dengan Faraidh, Perselisihan antar warga, Khawat/Mesum, Perselisihan tentang Hak Milik, Pencurian dalam keluarga, Perselisihan harta sehareukat, Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelanggaran Adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, Persengketaan di laut.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pranata adat merupakan jiwa masyarakat adat yang masih hidup dan

Recommend Documents