BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Seperti kita ketahui, pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi

yang

ditunjukkan oleh kemajuan fisik yang sangat menakjubkan. Namun pertanyaan yang masih sering muncul di benak kita adalah mengapa masih terjadi ketimpangan dan gejolak sosial di masyarakat di tengah-tengah maraknya pembangunan saat ini di segala bidang. Jika dicermati lebih mendalam kita dihadapkan pada kenyataan dimana pembangunan yang dilaksanakan selama tiga dekade terkahir terkesan hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kurang terfokus pada pemertaan hasil pembangunan tersebut.1 Khusus ketimpangan ekonomi faktor utama penyebabnya adalah pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan asset nasional pada sekelompok anggota masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan oligopoli. 1

Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, (Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 2

1 Universitas Sumatera Utara

Ketimpangan penguasaan aset terutama yang produktif pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya

ketimpangan dalam

berbagai aspek

kehidupan

masyarakat. 2 Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah kesenjangan ini adalah melalui kemitraan usaha antara yang besar dan yang kecil, antara yang kuat dan yang lemah. Melalui kemitraan diharapkan dapat secara bersimbiose mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan usaha kecil dapat teratasi. Kemitraan yang ingin diwujudkan dengan misi utamanya adalah membantu memecahkan masalah ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kota dengan desa. Kemitraan yang dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling mengutungkan, dan saling memperkuat dengan fungsi dan taanngung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut.3 Dalam perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar., seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga di banyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan

2 3

Ibid. Ibid., hlm. 7


penduduk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.4 Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara. Demikian halnya dengan Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi.5 Usaha kecil, dalam arti umum di Indonesia, terdiri atas usaha kecil menengah (UKM) maupun industri kecil (IK) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkokoh struktur ekonomi nasional.6 Ada tiga alasan utama kenapa suatu Negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan yang pertama adalah karena pada umumya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian untuk alasan yang kedua seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus meyesuaikan perkembangan jaman. 4

Tulus T. H. Tambunan, UMKM Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 6 Musa Hubeis, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1 5


Untuk alasan yang terkahir, usaha kecil ternyata memilki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Permasalahan, peluang, dan pengembangan usaha kecil dalam ekonomi nasional maupun global menunjukkan hal-hal apa yang perlu diperkuat dalam percaturan bisnis (mampu atau tidak bertahan) dan usaha-usaha bagaimana yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, dalam rangka mencapai prespektif usaha kecil yang potensional dan dinamis. Hal tersebut, permasalahannya terutama dikelompokkan atas 3 kategori berikut : a. Permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran. b. Permasalahan pada umumnya, misalnya peran dan fungsi instansi terkait dalam menyelesaikan masalah dasar yang berhubungan dengan masalah lanjutan, seperti prosedur perizinan, perpajakan, agunan, dan hukum. c. Permasalah lanjutan, misalnya pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalaha hukum yang menyangkut perizinan, hak paten dan prosedur kontrak.7 Di Indonesia, usaha kecil yang ada memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. Perkembangan suatu usaha dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri ada satu permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh para 7

Ibid., hlm. 4


pelaku usaha yaitu permodalan. Kesulitan memperoleh modal untuk investasi maupun untuk operasional usaha merupakan masalah klasik yang masih mengahantui di Indonesia selama ini. Sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan catatan bahwa masing-masing pelaku usaha menerapkan konsep manajemen yang baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan yang ada. Selama ini kenyataan di lapangan ternyata masih banyak para pelaku usaha yang belum menerapkan konsep manajemen seperti ini dalam operasional mereka sehari-hari. Selain itu tingginya bunga kredit dan berbelitnya prosedur pengajuan menyebabkan sebagian besar usaha kecil tidak mengajukan kredit kepada lembaga keuangan bank maupun nonbank seperti pasar modal dan pembiayaan. Dari uraian tersebut maka pemerintah sangat fokus dalam membina dan mengembangkan

usaha

kecil

dengan

memberikan

kredit

lunak

untuk

meningkatkan permodalan bahkan dapat merangsang tumbuhnya usaha kecil lainnya. Selain dari segi finansial pemerintah juga membantu pelaku usaha kecil dalam hal bimbingan cara mengelola atau memanajemen perusahaan yang baik karena dapat dikatakan para pelaku usaha kecil berangkat dari bakat dan kemauan untuk maju yang tidak memilik dasar pengetahuan manajemen perusahaan. Sangat penting bagi pemerintah untuk dapat memberikan pengetahuan tersebut agar usaha kecil dapat lebih tertata rapi dan berkembang maju serta meningkatkan perekonomian nasional pada umumya. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara


melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.8 Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi, tentunya BUMN akan berperilaku pula sebagai layaknya perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi pada pencapaian keuntungan atau laba. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance).

Sebagai

korporasi,

BUMN

memiliki

tuntutan peran sedemikian. Namun pada sisi lain BUMN pun dituntut memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitarnya. Pasal 88 UU RI No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peran dan tanggung jawab dari BUMN sebagai korporasi dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah disahkan pada tanggal 20 Juli 2007. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

8

Pasal 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.


sebagai biaya perseroan yang biaya pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, sebagai lembaga pemerintah

yang

menaungi

dan

mengayomi

institusi

BUMN,

turut

menindaklanjuti Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tersebut dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri

Negara

Badan

Usaha

Milik

Negara

No.

Per-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat ‘PKBL’). Dengan peraturan tersebut, Kementerian Negara BUMN menjabarkan peran dan partisipasi BUMN kedalam 2 program, yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN tersebut menegaskan bahwa Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Permen BUMN tersebut, yang dimaksud dengan Program Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksana daripada program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang direksi (Angka 16 Pasal 1 jo. Pasal 5 huruf a). Sumber dana yang dapat dipergunakan oleh BUMN guna melaksanakan kedua program tersebut diatas berasal dari : penyisihan laba setelah pajak (maksimal sebesar 2%), jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga


deposito dan/atau jasa giro dari dana (sisa) program tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, atau pelimpahan dana program dari BUMN lain (vide Pasal 9). Program Kemitraan yang dilakukan oleh BUMN, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Permen.BUMN tersebut, diberikan dalam bentuk : pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, dan pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.9 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk atau yang akrab dikenal dengan PT. TELKOM Tbk sebagai salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang Informasi dan Komunikasi yang menyediakan jasa jaringan komunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom juga merupakan salah satu BUMN yang kegiatan usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya perusahaan ini bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyrakat umum. Selain berorientasi pada keuntungan, seperti layaknya perusahaan BUMN lainnya, Telkom Tbk juga menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dalam prakteknya Telkom aktif terlibat dalam berbagai program pengembangan terutama di bidang pendidikan, sosial maupun pengembangan 9

PKBL

BUMN,

CSR-kah?

Tinjauan

Dalam

Prespektif

Hukum

Positif,

http://pkblbumncsrkah.blogspot.com/, diakses tanggal 02 Nopember 2012.


dunia usaha. Berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, Telkom memiliki organisasi yang menaungi masalah pengembangan usaha sebagai bentuk CSR perusahannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL) yang telah mulai diberlakukan untuk tahun buku 2007 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2007. Organ pelaksana program-program sosial Telkom adalah CDC (Community Development Centre), yaitu sebuah unit khusus yang dibentuk oleh Telkom yang berfungsi sebagai unit PKBL sebagaimana BUMN lain merespon Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Dengan begitu, keberadaan Telkom CDC, disamping

sebagai implementasi kebijakan sosial

Telkom juga sekaligus merupakan wujud kepatuhan Telkom terhadap pemilik (pemegang saham mayoritas) yaitu pemerintah.10 Untuk wilayah Sumatera Utara khususnya Medan, unit PKBL ditangani oleh CDSA (Community Development Sub Area) Medan. CDSA merupakan sub dari CD Area Sumatera Utara, yang cakupan wilayahnya meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan sebagian wilayah Serdang Bedagai. Telkom CDSA Medan yang berada di Kandatel Medan (Kantor Daerah Telkom Medan) sebagai unit pelaksana PKBL Telkom memiliki cakupan wilayah kerja yang mencakup Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan sebagian Kabupaten Serdang Bedagai. Telkom CDSA Medan merupakan sub dari pada CD Area Sumatera Utara. Sebenarnya tidak ada bagian dari CDSA

10

Fajar Nursahid, Tanggung Jawab Sosial BUMN, (Jakarta : Piramedia, 2006), hlm. 46


Medan di dalam stuktur keorganisasian organisasi CDC. Pembentukan CDSA Medan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh CD Area Sumatera Utara yang dikarenakan luasnya cakupan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara. Maka dibentuklah sub-sub dari CD Area Sumatera Utara dan terbentuklah CDSA Medan in. Dapat dikatakan bahwa PKBL ini adalah unit yang menjalankan CSR perusahaan. Dalam PKBL terdapat dua program yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Dalam Program Kemitraan, Telkom sebagai BUMN memberikan pinjaman lunak khususnya kepada Usaha Kecil guna menopang dan menunjang kemajuan Usaha Kecil tersebut. Selanjutnya Usaha Kecil yang telah terikat dengan Telkom dalam Program Kemitraan disebut sebagai Mitra Binaan. Selain memberikan bantuan berupan pinjaman lunak, Telkom juga memberikan pembinaan kepada mitra-mitra binaanya guna memberikan pengetahuan manajeman usaha yang baik kepada Usaha Kecil. Disini Usaha Kecil yang menjadi Mitra Binaan Telkom adalah Ita Mode. Ita Mode sebagai salah satu Mitra Binaan Telkom CDSA Medan adalah Usaha Kecil yang bergerak di bidang penjahitan dan modifkasi kebaya. Ita Mode adalah salah satu Mitra Binaan Telkom CDSA Medan yang mampu bangkit dan mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan Usaha Kecil ini dapat berkembang lebih luas dan lebih maju. Dalam hal permodalan Ita Mode telah menjadi Mitra Binaan Telkom CDSA Medan selama 4 periode yang mana pinjaman lunak yang diberikan pada Program Kemitraan Telkom ini lah yang membantu dan menunjang kemajuan usaha kecil Ita Mode ini.


Melihat besarnya peranan Kemitraan dalam membangun perekonomian nasional khususnya dalam penyaluran pinjaman lunak dalam Program Kemitraan BUMN kepada masyarakat khususnya kalangan pengusaha kecil, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Peran Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Terhadap Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Studi Kemitraan PT. TELKOM CDSA Medan Dengan Ita Mode”, sebagai penulisan skripsi.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi perumusan masalah di dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan Kemitraan Badan Usaha Milik Negara terhadap Usaha Kecil. 2. Bagaimana peranan PT. Telkom CDSA Medan sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam pengembangan Usaha Kecil menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Apa hambatan dalam pelaksanaan Kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara PT. Telkom CDSA Medan dengan Ita Mode sebagai mitra binaan.


C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Tujuan dari penulisan skripsi ini selain dari pada untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana, tujuan lainnya adalah : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan BUMN terhadap usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Untuk mengetahui peran PT. Telkom CDSA Medan sebagai BUMN dalam pengimplementasian kemitraan terhadap usaha kecil. 3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan kemitraan PT. Telkom CDSA Medan sebagai BUMN dengan Ita Mode sebagai mitra binaan Skripisi ini juga diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 1. Secara Teoritis Menambah wawasan dalam kegiatan pelaksanaan kemitraan, khususnya peran kemitraan BUMN terhadap usaha kecil, dimana hal ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. 2. Secara Praktis Memberi masukan kepada masyarakat, usaha kecil, pemerintah, aparat penegak hukum tentang eksistensi undang-undang serta pasal-pasal tentang peran kemitraan BUMN terhadap usaha kecil yang terdapat dalam berbagai undang-undang.


D. Keaslian Penulisan Penulisan skripisi ini adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini didasarkan atas ide, gagasan, pemikiran dan yang utama adalah pada ketertarikan penulis terhadap fenomena kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil. Adapun skripsi ini berjudul “Peran Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Terhadap Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Studi Kemitraan PT. Telkom CDSA Medan Dengan Ita Mode”, belum pernah diangkat sebelumnya oleh oang lain dan skripsi ini bukanlah hasil ciptaan atau penggandaan dari hasil karya orang lain. Apabila ternyata ada yang sudah menulis tentang ini, penulis yakin substansi pembahasannya berbeda. Oleh karena itu, keaslian penulisan ini terjamin adanya. Dan apabila ternyata ada skripsi yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya. E. Tinjauan Kepustakaan Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap perusahaan dibebankan tanggung jawab dalam bentuk komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.11

11

Amin Widjaja, Business Ethics dan Corporate Social Responsibilty (CSR), (Jakarta : Harvarindo, 2008), hlm. 328


Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.12 Khusus bagi BUMN, terdapat suatu program yang merupakan pelaksanaan dari CSR perusahaan, dan program inilah yang disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.13 Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh BUMN dengan maksud agar BUMN disamping menjalankan operasional bisnisnya, juga melaksanakan tugas sosial (CSR=Corporate Social Responsibility) sebagai

Pembina

usaha

kecil-koperasi

berupa

akses

permodalan

dan

pendampingan, sehingga pada akhirnya, usaha kecil-koperasi bisa mandiri dan mendapat akses pembiayaan komersial/perbankan. Sumber dana berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 s/d 3 persen.14 Di dalam Program Kemitraan inilah BUMN mengadakan suatu hubungan kemitraan khususnya dengan Usaha Kecil dalam memberikan pinjaman lunak dan juga memberikan pembinaan kepada Usaha Kecil yang menjadi mitra binaannya.

12

Pasal 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. 14 M. Kwartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah, (Jakarta : Andi, 2007), hlm. 121 13


Kemitraan usaha antara pelaku ekonomi yaitu antara besar dan menengah dengan usaha kecil akan mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Karena usaha kecil dan koperasi merupakan bagian terbesar dari pelaku perekonomian nasional maka seyogiannya usaha kecil diberikan peluang dan peran yang lebih besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional.15 Dengan adanya program kemitraan ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah ketimpangan yang dihadapi oleh sebagian lapisan masyarakat. Kemitraan dijadikan solusi karena baik keberadaan maupun fungsi dan perannya diperlukan untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang keberadaannya sebagai pelaku ekonomi terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM tidak saja berbeda dengan usaha besar, tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam sejumlah aspek yang dapat dilihat sehari-hari di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, profil dan pemilik usaha, sifat dan kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang ditetapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha. 16

15 16

Mohammad Jafar Hafsah, Op.Cit., hlm. 15 Tulus T. H. Tambunan, Op.Cit., hlm. 4


Selain itu, menurut suatu laporan dari BPS (2006), ada perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha. Perbedaan motivasi pengusaha sebenarnya harus dilihat sebagai karakteristik paling penting untuk membedakan antara UMKM dan usaha besar, maupun antara subkategori di dalam kelompok UMKM itu sendiri. Menurut laporan tersebut, sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi, yakni alasan utama untuk melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Disamping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarga. Terlihat banyak faktor keluarga masih dominan di masa jika orang tuanya seorang nelayan maka anaknya juga menjadi nelayan dan seterusnya. Sedangkan alasan ideal pengusaha mikro adalah karena tidak ada kesempatan untuk berkarier di bidang lain. 17 Latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari usaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi merupakan alasan yang utama. Tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha ke depan dengan kendala modal yang terbatas. Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa pasar yang aman dan besar. Ada juga sejumlah pengusaha kecil berusaha dengan alasan utamanya karena faktor keturunan/warisan, dibekali keahlian dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Walaupun masih ada

17

Ibid., hlm. 6


sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada kesempatan di bidang lain dengan berbagai macam alasan, misalnya pendidikan formal yang rendah atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai alasan yang lebih baik daripada usaha mikro. 18 Sedangkan latar belakang pengusaha menengah di Indonesia sebagian besar sama, seperti motivasi dari pengusaha kecil, yakni melihat prospek usaha ke depan, adanya peluang dan pangsa pasar yang aman dan besar. Ada sebagian pengusaha

dari

kelompok

ini

yang

melakukan

usaha

karena

faktor

keturunan/warisan, mempunyai keahlian, atau lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa motivasi dari pengusaha UKM lebih berorientasi bisnis dibandingakn pengusaha Usaha Mikro.19 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.20 Usaha Kecil memiliki peranan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Menteri UKM sangat mendukung Usaha Kecil karena melalui perusahaan kecil pemerintah dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional secara umumnya. Usaha Kecil dapat dikatakan urat nadi perekonomian nasional sebab Usaha Kecil biasanya menyerap tenaga kerja lokal 18

Ibid. Ibid. 20 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 19


sekitar perusahaan dan secara otomatis masyarakat disekitar akan memiliki pendapatan yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai sasaran utama pembangunan harus dilandasi dengan komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pebisnis dan lembaga non bisnis serta masyarakat setempat dengan menerapkan strategi agresif yang berbasis pada ekonomi jaringan (kemitraan). Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah secara keseluruhan dilakukan dengan cara memberi dukungan posistif dan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia (pelatihan kewirausahaan), teknologi, informasi, akses pendanaan serta pemasaran. Perluasan pasar ekspor merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan. 21

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian dengan mengolah sumber data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut juga dilakukan dengan mengadakan survey ke lapangan untuk mendaapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada.

21

Abdullah Abidin, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah”, http://langgudubima.blogspot.com/2009/06/pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan.html, diakses tanggal 07 November 2012.


2. Sumber Data a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari PT. Telkom CDSA Medan dan pelaku usaha kecil Ita Mode. b. Data Sekunder Data-data sekunder tersebut meliputi : 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mencakup ketentuan yang menyangkut dan berhubungan dengan pearaturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada dan terkait. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk

meningkatkan

pemahaman

akan

paraturan-peraturan

dan

ketentuan-ketentuan yang ditemukan dalam bahan hukum primer. 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 3. Metode Pengumpulan Data Penulisan skripsi ini mengunakan metode sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, pendapat sarjana, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.


b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan di PT. Telkom CDSA (Community Development Sub Area) Medan dan usaha kecil Ita Mode. 4. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan. Sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik di dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. G. Sistematika Penulisan Setelah data-data diperoleh, untuk dapat menjelaskan lebih rinci maka penulisan ini dibuat ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah BAB I :

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan kemitraan Telkom CDSA Mesan sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap Usaha Kecil sebagai mitra binaannya.


BAB III :

Bab ini akan membahas tentang peranan kemitraan Telkom CDSA Mesan terhadap usaha kecil “Ita Mode” sebagai mitra binaan, yang memuat tentang visi misi Program Kemitraan PT. Telkom, tujuan pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan peran kemitraan Telkom CDSA Medan terhadap usaha kecil Ita Mode.

BAB IV :

Bab ini akan membahas hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Kemitraan

Telkom CDSA Medan

dengan mitra binaannya yang memuat tentang hambatan pemberian pinjaman oleh Telkom CDSA kepada Ita Mode sebagai usaha kecil yang menjadi mitra binaannya dan tata cara penyelesaian pembayaran pada mitra yang bermasalah. BAB V :

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan serta saran dari peran kemitraan. Bagian kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan. Pemecahan masalah dinyatakan dalam bentuk saran.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian

Recommend Documents