BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Sejak diketemukannya komputer pada tahun 1955, peradaban dunia telah memasuki era informasi. Teknologi informasi dengan komputer
sebagai
motor
penggeraknya
telah
mengubah
segalanya.
Pemrosesan informasi berbasis computer mulai dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak software yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi. Dibidang akuntansi, sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis computer banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji.(Maharsi, 2000:2). Sistem Akuntansi adalah organisasi, catatan dan laporan-laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan
oleh
manajemen
guna
untuk
memudahkan
pengelolaan
perusahaan. (Mulyadi, 2008:3). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Rumah Sakit : Rumah sakit adalah
sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan
kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan tenaga kesehatan dan penelitian. Selain dari pengertian di atas, rumah sakit dapat diartikan sebagai sarana kesehatan secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai
1
2
tempat pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama dalam bidang perawatan kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit : Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan : a) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, b) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, c) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, d) memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia, dan Rumah Sakit. 1. Fungsi Rumah Sakit Rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. b. Pemeliharaan
dan
peningkatan
kesehatan
perorangan
melalui
pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatatn. d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Setiap rumah sakit harus memiliki pelayanan jasa yang baik pada setiap pasien agar tetap bertahan dan mengalami kemajuan, selain itu akuntabilitas
3
keuangan juga sangat penting untuk rumah sakit. Karena kas juga harus diperhatikan perkembangannya dengan keadaan kas yang sehat maka akan sangat berpengaruh dengan tercapainya target yang diinginkan. Dengan begitu laporan realisasi anggaran juga perlu ditingkatkan karna perpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan terbitnya undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, maka RSUD kabupaten sampang mengusulkan kepada bupati untuk dapat menjadi rumah sakit pemerintah pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) sehingga dapat lebih maksimal untuk melayani masyarakat. Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan Nomor 5 tahun 2011 pasal 4 : (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Pelayanan kesehatan tertentu di Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas dan jaringannya) serta Pelayanan Rujukan Tingkat Pertama (RSUD) yang digratiskan bagi masyarakat tertentu penduduk Sampang dijamin dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat
4
yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. (5) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan atau dalambentuk paket paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. (6) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD atau di Puskesmas, masing-masing dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama. (7) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan denganperjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya. (8) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD atau Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kerjasama operasional tersebut harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tariff retribusi ditetapkan saling
5
menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. (9) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD untuk kelas II, kelas I dan kelas utama diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang jasa adalah RSUD. Dalam hal ini RSUD Sampang merupakan instansi yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan, yang berada di jalan Rajawali No. 10, Karang dalam Sampang, Jawa Timur 69214. Letak RSUD Sampang sangat strategis karena berada di tengah kota yang dapat dijangkau dengan transportasi serta memiliki fasilitas sesuai standar rumah sakit. Dari sistem peneriamaan dan pengeluaran kas yang ada di Rumah Rakit Sampang perlu di analisis dengan tujuan agar dapat mengetahui apakah dari prosedur yang ada sudah efektif atau belum. Serta dari Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas ditentukan dengan prosedur yang sesuai dengan manajemen Rumah Sakit Daerah Sampang yang sudah ditetapkan, maka jika sistem tidak sesuai akan timbul adanya penyalahgunaan wewenang seperti halnya penyelewengan dan pnggelapan kas. Oleh sebab itu dengan adanya permasalaah yang mungkin timbul dari ringaksan diatas maka skripsi ini mengambil judul : “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sampang.
6
B. Rumusan Masalah Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Rumah Sakit Daerah Sampang ? C. Batasan Masalah Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan, dalam penulisan skripsi membatasinya pada ruang lingkup sistem informasi akuntansi meliputi prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dari pelayanan jasa rumah sakit. D. Tujuan Penelitian Mengkaji sistem informasi akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rumah Sakit Daerah Sampang. E. Manfaat Penelitian Bagi orang lain 1. Sebagai
referensi
kemungkinan
sama
seseorang di
masa
dalam
melakukan
mendatang
penelitian
sehingga
dapat
yang lebih
mempermudah analisis yang akan dilakukan. Kegunaan bagi instansi yang di analisis 2. Memberikan kemudahan pada pihak rumah sakit dalam mengevaluasi sistem informasi akuntansi yang digunakan sudah sesuai prosedur apakah belum serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Daerah Sampang.
