1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi informasi dan komuniksai telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas ( borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan
kontribusi
bagi
peningkatan
kesejahteraan,
kemajuan,
dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan 1
melawan hukum. Pada era modernis saat ini dicirikan dengan semakin meningkatnya fenomena kemajuan teknologi komunikasi informasi moderen yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan modernitas bukan lagi merupakan sebuah fenomena baru, tetapi merupakan suatu kebut uhan masyarakat yang berdampak pada tatanan kehidupan suatu bangsa. M anusia memang sudah banyak mendapatkan manfaat dengan globalisasi informasi, karena manusia diberi banyak kemudahan untuk mengakses informasi sebanyak banyaknya, sehingga dapat menyediakan dan menciptakan fasilitas teknologi informasi dan elektronik yang mutakhir. Dilain pihak kemajuan teknologi
1
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2
membawa dampak (impact) buruk yang benar-benar telah hadir secara riil di dalam dinamika kehidupan manusia. Kehidupan manusia semakin akrab denga n berbagai bentuk kejahatan dunia maya (cyber crime), yang tidak bisa dipungkiri sebagai akibat dari arus globalisasi informasi. Beraneka ragam produk teknologi seperti kom puter telah dijadikan sebagai media untuk kepentingan informasi global, dan produk teknolgi inilah yang sekaligus memperlancar maraknya kejahatan di dunia maya (cyber crime). Komputer adalah teknologi canggih, yang disatu sisi bisa dipakai dan manfaatkan untuk membangun, mengefektifkan dan mengefisienkan aktifitas-aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat maupun negara. Akan tetapi komputer juga bisa disalahgunakan dengan metode menyebarkan virus -virus ataupun bentuk kejahatan lain yang berbahaya pada tiap sendi-sendi kehidupan yang sifatnya strategis. Kejahatan dunia maya (cyber crime) telah menjadi bahaya nyata yang merugikan masyarakat dan negara. Setiap pengguna komputer saat memasuki dunia maya melalui jaringan internet sama artinya dengan memposisikan dirinya berada dalam kerawanan, karena bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi korban berbagai bentuk informasi global yang bersifat menjerat, menyesatkan, 2
menipu dan mengorbankannya. Sejak diciptakan pada kisaran tahun 1970-an,
2
Abdul W ahid dan M ohammad Labib,2005, Kejahatan M ayantara (cyber crime), PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 132.
3
internet terus memikat untuk dieksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi.
3
Pada perkembangan pesatnya internet, banyak lembaga negeri, swasta dan pembisnis bergabung dengan jaringan internet.Akibatnya, dalam waktu singkat jutaan komputer dan pengguna yang tersebar di seluruh dunia telah bergabung dengan internet mengakibatkan sebagian usaha milik pemerintah seperti pos layanan telegram menjadi tidak berfungsi. Para pemakai internet dapat berhemat karena komunikasi interlokal dan internasional dihitung dengan biaya lokal. Para penyedia maupun pemakai internet dapat menyediakan d an memperoleh sejumlah informasi secara gratis, antara lain berita politik, hukum, ekonomi, teknologi, kesehatan, lingkungan, pemerintahan, humor, cuaca, hobi, lapangan kerja, konsultasi, pendidikan, promosi dan tema lainnya. Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang perkembangan teknologi informasi yang demikian
pesatnya
harus
diantisipasi
dengan
hukum
yang
mengaturnya.Kecepatan pengembangan internet telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi penyedia maupun pemakainya. Beraneka ragam persoalan yang tidak di prediksi sebelumnya ternyata bermunculan. Hal itu tak lain karena akselerasi teknologi informatika
3
Budi Sutedjo Dharma Oetomo, et all, 2007, Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi, C.V Andi Offset ( Penerbit Andi), Yogyakarta, hlm 1.
4
elektronik yang dikembangkan. Perkembangan didunia maya tida k mungkin dicegah.Bukan saja lintas wilayah, tetapi batas negara pun ditembus. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku ma syarakat dan peradaban manusia secara global. M araknya pengguna internet saat ini tidak terlepas dari menjamurnya pe ndirian penyedia layanan internet (internet service provider) dan membawa problematika tersendiri dalam proses penegakan hukum. Dampak negatif tersebut harus diantis ipasi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi internet yang merupakan “dunia baru” yang penuh pesona. H al ini menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan nasional dan transnasional. Sering menjadi persoalan manakala ada salah satu kejahatan terjadi di dunia maya ( cyber crime) yang melibatkan salah satu pelanggan penyedia layanan internet (internet service provider). Perbuatan pelanggannya yang tidak bertanggungjawab itu, apakah dalam hal ini secara hukum penyedia layanan internet (internet service provider) dapat dianggap sebagai orang yang memberikan sarana untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Secara internasional hukum yang terkait pelanggaran teknologi informasi digunakan istilah cyber law. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of inform ation technology), hukum dunia maya (virtual world law ), dan hukum mayantara. Dewasa ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum di dunia maya (cyber law). Secara internasional digunakan untuk istilah hukum hukum dunia maya (cyber law)
yang terkait dengan pemanfaatan teknologi
5
informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Hukum mayantara (cyber law) adalah aspek hukum yang artinya berasal dari cyber space Law yang ruang lingkupnya meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki duniamaya (cyber). Pemberlakuan cyber law dikarenakan saat ini mulai muncul kejahatan – kejahatan yang ada di dunia maya yang sering di sebut sebagai cyber crime. Kejahatan dunia maya (cyber crime) internet yang menghadirkan ruang maya (cyber space) dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cyber crime, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer i tu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, b aik dengan bersaranakan penal maupun non penal sebagaimana tujuan pemida naan dimana pidana hanya sebagai alat/sarana untuk mencapai tujuan pemidaan yaitu perlindungan atau pembinaan individu (social welfare) dan perlindungan
6
4
masyarakat atau kepentingan umum (social defence). Aspek-aspek perlindungan masyarakat atau kepentingan umum (social defence) sebagi penanggulangan kejahatan, perbaikan si pelaku (mengubah tingkah laku), mengatur/membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat dan memelihara/memulihkan keseimbangan masyarakat.
5
M enjawab tuntutan dan tantangan kom unikasi global lewat internet, politik hukum yang diharapkan ( ius constituendum) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyedia layanan internet yang terlibat dalam kejahatan dunia maya (cyber crime), penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian pihak lain seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia sudah memiliki undang-undang informasi
dan transaksi elektronik yang mengatur mengenai informasi dan
transaksi elektronik yang didalam juga terdapat ketentuan -ketentuan perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana yang dikenakan bagi yan g melakukan kejahatan didunia maya, tetapi belum memadai dan masih terdapat celah hukum yang belum dapat mengakomodir perkembangan arus informasi teknologi dan elektronik yang bergerak sangat canggih dan berakselerasi tinggi. T erdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cyber crime terutama untuk yang menggunakan komputer sebagai sarana 4
M arcus Priyo Gunarto, bahan kuliah Sistem Peradilan Umum Pidana pada program M agister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah M ada, tanggal 24 November 2012 5 Ibid, tanggal 24 November 2012.
7
atau objek, baik pengguna (user), sebagai penyedia (provider) atau bahkan melibatkan keduanya. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang cybersudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuhakan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Aktifitas cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. M estinya subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Kebijakan sebagai upaya untuk melindungi informasi membutuhkan suatu pengkajian yang sangat mendalam, menyangkut aspek sosiologis, filosofis, yuridis, dan sebagainya. Teknologi informasi sekarang ini sangat strategis dan berdampak luas terhadap aktifitas kehidupan manusia. O leh karena itu, dibutuhkan pengaturan secara khusus dengan dibentuknya suatu undang-undang yang dapat menanggulangi
kejahatan terhadap informasi
teknologi
dan
komunikasi yang melibatkan penyedia layananan internet (internet service provider). Peraturan terhadap teknologi informasi dan komunikasi agar diterima masyarakat harus mempertimbangkan semua aspirasi suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan aspirasi internasional dan berbagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan.
8
Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia cyber pun, berpangkal pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dengan memperhatikan
perubahan-perubahan
yang
terjadi
dimasyarakat
yang
berlangsung supercepat. Sebagian norma hukum (cyber law) akan bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu-individu maupun korporasi untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya. Sejumlah persoalan yang uraikan diatas lantaran sampai saat ini belum diatur sampai sejauh mana pertanggungjawaban penyedia layanan internet (internet service provider) secara pidana terhadap berbagai indikasi kejahatan yang dilakukan oleh pelanggannya. M engingat posisinya internet service provider yang sangat penting sebagai ujung tombak mengurangi kesenjangan digital dan menjadi jembatan menuju jaringan informasi global. Padahal realitanya banyak teridentifikasi kejahatan di dunia maya ( cyber crime) yang semuanya tidak bisa terjadi jika tidak ada layanan yang menyediakan fasilitas tersebut. Dalam
teori conditio sine quanon (teori syarat mutlak) yang
dikemukakan oleh V on Buri yang mengatakan bahwa, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
6
Bertolak dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat
6
W irjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 62.
9
penelitian dengan judul “ Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Internet Service Provider Dalam Cyber Crime“
B. Rumusan Permasalah an Dari
uraian
latar
belakang
masalah
diatas,
maka
dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah kerangka teoritis yang mendasari internet service provider dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?
2.
Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana internet service provider jika terlibat dalam cyber crime ?
3.
Bagaimanakah politik hukum pertanggungjawaban pidana internet service provider dalam cyber crime di masa mendatang ( ius constituendum) ?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran dari penulisan Tesis, D isertasi maupun Karya Ilmiah lainnya yang ada pada perpustakaan Pascasarjana Univers itas Gadjah M ada, perpustakaan fakultas h ukum Universitas Gadjah M ada serta mencari berbagai referensi, baik cetak maupun elektronik maupun media online (internet), bahwa penulis tidak
menemukan
karya ilmiah yang spesifik
membahas tentang Politik H ukum Pertanggungjawaban Pidana Terhada internet service
provider
dalam
cyber
crime.
Jadi
penelitian
ini
dapat
dipertanggungjawabkan serta dijamin keasliannya, apabila telah ada penelitian
10
sebelumnya terkait dengan objek penelitian yang sama, maka penelitian ini hanya bersifat pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Penelitian ini akan mengkaji kerangka teoritis yang mendasari internet service provider bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, bagaimana bentuk pertanggungjawaban internet service provider jika terlibat dalam cyber crime, dan bagaimana politik hukum pertanggungjawaban pidana pada Internet Service Provider dalam ius constituendum yang ideal kedepan. Penelitian ini mengambil lokasi di
Polisi
Daerah D.I.Yogyakarta.
D.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari sisi akademis dan sisi praktis sebagai berikut : 1.
Dari aspek akademis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan masukan bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan ilm u kejahatan di dunia maya (cyber crime).
11
2.
Dari aspek praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikir an bagi kalangan praktisi hukum (hakim, polisi, jaksa, advokat dan penyidik pegawai negeri sipil) maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan khususnya politik hukum pidana yang terkait dengan cyber crime.
E. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
M endeskripsikan kerangka teoritis yang mendasari internet service provider dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
2.
M engeksplisitkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dike nakan kepada internet service provider jika terlibat dalam cyber crime;
3.
M enemukan
parameter
dan
menyarankan
politik
hukum
pertanggungjawaban pidana yang ideal kedepannya sebagai hukum yang di cita-citakan (ius constituendum) dalam dunia cyber.
