BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan
Undang-undang
Dasar
1945.
Tujuan
bangsa
Indonesia,
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa selalu memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
1 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No. 28 Tahun 2009 , definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam penerimaannya tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor. Kabupaten Langkat terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor, akan tetapi potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai sarana dan prasarana umum yang diperlukan. Kompleksnya permasalahan pajak kendaraan bermotor (PKB) baik dalam proses pembayaran, terlebih dalam hubungannya dengan banyaknya kendaraan bermotor yang berada di Kota Stabat, maka akan berakibat pula pada semakin kompleksnya permasalahan dalam proses pelayanan di pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Di satu sisi disebabkan oleh semakin meningkatnya permintaan pelayanan dari wajib pajak kendaraan bermotor sehingga aparat kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Stabat
dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan secara cepat, tepat waktu, memuaskan dan menjamin kepastian hukum.
2 Universitas Sumatera Utara
Pembayaran pajak khususnya kendaraan bermotor diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat agar pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tepat waktu untuk alat pembuktian yang kuat sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan yang sah selain mempunyai surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) itu diwajibkan bagi pemilik kendaraan bermotor yang sah. Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar mendekati harapan yang diinginkan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Parasuraman (1990) menyatakan bahwa “Pelayanan yang optimal dapat diukur melalui beberapa aspek/dimensi yaitu tangible (bagianbagian pelayanan yang bersifat nyata), reliability (ketrampilan dan kecakapan dalam melayani konsumen), responsiveness (kesediaan petugas dalam membantu pelanggan serta memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap), assurance (tingkat pengetahuan dan keramah-tamahan yang harus dimiliki petugas selain kemampuan mereka dalam menanamkan kepercayaan kepada pelanggan),dan empathy (kepedulian dan perhatian khusus)” . Meskipun dituntut untuk senantiasa ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam melaksanakan target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun
3 Universitas Sumatera Utara
sebelumnya, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat. Antara lain ditempuh melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terciptanya efektifitas dan effisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat juga tidak luput dari berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) antara lain: Tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan kendaraan baik yang bersifat fisik maupun administrasi yang mudah dan cepat dikarenakan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dalam berlalu lintas. Wahyudi dalam Dwiyanto (2008:96) menjelaskan bahwa masih sering ditemui antrean panjang saat melakukan pembayaran pajak di kantor-kantor pelayanan pajak, pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) di Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) dan juga organisasi pemerintah lain seperti perusahaan listrik negara (PLN), rumah sakit umum dan kantor pemerindah daerah. Selain itu permasalahan waktu pelayanan kerja Sistem administrasi manunggal satu atap yang bersamaan dengan waktu kerja masyarakat, seringkali masyarakat harus meninggalkan aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat melakukan pembayaran pajak
4 Universitas Sumatera Utara
kendaraan bermotor. Bila pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu maka masyarakat harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya. Dinas pendapatan daerah
Sumatera Utara sesuai dengan berjalannya
waktu untuk terus meningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan cara mempermudah wajib pajak membayar. Semakin mudah caranya maka semakin besar keinginan pemilik kendaraan membayar kewajibannya. Efeknya, tentu menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara. Langkah yang diambil oleh dinas pendapatan daerah (DISPENDA) Sumatera Utara dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan penerapan SAMSAT Keliling. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan
judul
“Implementasi
Strategi
Sistem
Administrasi
Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Keliling Dalam Peningkatan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Di Kantor Bersama Samsat Stabat)”.
B. Rumusan Masalah Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Masalah merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian dimana peneliti mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal-hal yang akan dicari untuk memcahkan suatu masalah dlam kegiatan penelitian.
5 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dalam melakukan penelitian merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Implementasi Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Keliling Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Stabat ? 2.
Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Stabat Dalam Implementasi Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Keliling ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penlitian selesai. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang diperoleh setelah selesai melakukan penelitian, (Iqbal Hasan,2002:444). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui implementasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Keliling yang dilakukan oleh Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Stabat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Stabat dalam Pelaksanaan Layanan Samsat Keliling.
6 Universitas Sumatera Utara
D. Manfaat Penelitian Dengan adanya penulisan ini diharapkan memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak, adapun manfaat dari penulisan ini dijabarkan sebagai berikut : 1. Manfaat Subjektif Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, wawasan serta kemampuan menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan disiplin Ilmu Administrasi Negara. 2. Manfaat Praktis Hasil penulisan ini diharapkan memeberikan manfaat untuk : a) Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Stabat Menjadikan gambaran dalam peningkatan pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat. b) Masyarakat Menjadikan arahan untuk dapat mengetahui dan menikmati bentuk pelayanan yang ada di dalam Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Stabat. 3. Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kemampuan berfikir secara ilmiah dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun
tidak
langsung
bagi
kepustakaan
Departemen
Ilmu
Administrasi Negara.
7 Universitas Sumatera Utara
E. Kerangka Konseptual Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep peneliti dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka untuk itu peneliti menguraikan definisi konsep sebagai berikut: 1. Implementasi Strategi Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program tersebut mungkin meliputi perubahan budaya menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan 2. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. 3. Pelayanan Publik Pelayanan
Publik
adalah
pemberian
pelayanan
(melayani)
yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.
8 Universitas Sumatera Utara
4. Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
9 Universitas Sumatera Utara
