BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Setiap manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia hidup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri namun pula tetap tidak bisa hidup sendiri melainkan harus bergantung kepada orang lain atau berdampingan. Oleh sebab itu manusia haruslah bekerja agar tepenuhi kebutuhannya, serta berkomunikasi agar terpenuhi hasrat sosialnya. maka tidak jarang dalam menjalankan roda kehidupan, tercipta elaborasi antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam menjalani kehidupan, tentunya mengalami kemungkinan yang berujung pada dua titik, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan adalah suatu momentum yang diharapkan oleh seseorang sedangkan kerugian ialah bagian yang paling tidak diharapkan. Akan tetapi tidak jarang seseorang menghindari kerugian dalam hidupnya dengan berbagai cara, baik cara yang positif maupun dengan cara yang negatif. Menghindari kerugian dengan cara yang negatif tersebut dapat mengakibatkan kerugian besar bagi orang lain. Dalam realita kehidupan saat ini, setiap orang berlomba-lomba untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Hal ini banyak terdapat pada permasalahan retribusi parkir, dimana tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan.
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yaitu belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.1 Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan baik hak maupun kewajiban kepada kepala pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan dan masyarakat yang berada di wilayah pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Diharapkan dengan pemberlakuan system ekonomi daerah, kepala daerah mampu memaksimalkan semua potensi yang ada di daerahnya, baik dari Sumber Daya Alam (SDA), hingga Sumber Daya Manusia (SDM) untuik mewujudkan kesejahteraan masayarakat seperti apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam mengali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.
1
http://padjakdaerah.blogspot.com/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.html di akses Sabtu,16 November 2013 ,pukul 09.34 wib
Sumber-Sumber penerimaan daerah adalah :2 a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumberkan dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangkan pelaksanaan desentralisasi. c. Sumber penerimaan yang ketiga adalah pinjaman daerah d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Apabila potensi yang ada dapat memaksimalkan maka akan membantu meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD sendiri dapat diperoleh dari berbagai sumber yang diantaranya pajak dan retribusi daerah, yang salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dapat disebut sebagai Pungutan Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah Retribusi Parkir.
2
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saati ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut: 3 a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukaknnya. d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika
tidak
membayar
retribusi
tidak
akan
memperoleh
jasa
yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 2001 telah dilakukan perubahan terhadap tata pemerintahan di Indonesia yang sangat berarti dan bersifat fundamental yaitu telah terjadi perubahan di dalam pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola yang semula sentralistik diubah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah guna membentuk kemandirian daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, sebagaimana daerah lain, Pemerintah Magelang perlu berusaha secara aktif untuk meningkatkan
3
Marihot Pahal Siahaan, S.E., M.T., hlm 6-7
serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri atau yang sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan
dapat
menjadi
penyangga
utama
dalam
membiayai
kegiatan
pembangunan daerah. Retribusi Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumbersumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumbersumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini. Permasalahan di bidang perparkiran sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir di luar dari tarif yang sudah ditentukan, juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang telah ditentukan, sehungga hanya terkesan mencari keuntungan semata tanpa
memperhatikan keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir. Dilihat dari pihak pengguna jasa parkir, sering mereka hanya sekedar membayar retribusi parkir sesuai dengan kebiasaan saja tanpa pernah memperhatikan tarif yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah. Para pengguna jasa parkir terkadang juga tidak memperhatikan atribut dari juru parkir sehingga memberikan uang retribusi begitu saja karena dianggap yang membantu kendaraan mereka keluar dari tempat parkir adalah juru parkir yang resmi. Padahal apabila dilihat secara cermat dan teliti, para pengguna jasa parkir tersebut dapat menegur juru parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Dengan maraknya pembukaan lahan parkir yang dianggap sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk menertibkan parkir-parkir liar yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas di Kabupaten Magelang, seharusnya Juru Parkir (Jukir) selaku penyedia layanan berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan secara optimal terhadap pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan merassa puas atas pelayanan parkir yang diberikan. Pelayanan yang dapat diberikan oleh juru parkir salah satunya adalah tarif harga parkir yang sesuai dengan peraturang daerah dan menggunakan atribut yang telah ditentukan. Namun hal tersebut sangatlah jauh dari apa yang terjadi di lapangan. Tarif harga parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir sangat berbeda dengan tarif harga parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012. Tarif yang dikenakan di lapangan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp 1.000 dan roda 4 (empat) Rp 2.000, sedangakan pada Perda
Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 lampiran III diatur bahwa tariff parkir yang dikenakan untuk kendaranaan bermotor roda 2 sebesar Rp 500 dan roda 4 sebesar Rp 1.000 Berdasarkan masalah-masalah diatas, sangatlah jelas adanya suatu penyimpangan yang terjadi pada implementasi pemungutan retribusi parikir di tepi jalan umum terkait dengan tarif harga parkir di lapangan dengan tarif parkir pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemugutan retribusi tersebut adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magelang. Juru parkir harus dilakukan pengawasan agar pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Peraturan Daerah. Dengan adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah (Perda) tersebut dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang terjadi di lapangan, maka penulis ingin melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji permasalahan ini lebih lanjut. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam memudahkan identifikasi penelitian, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam penyusunan penulisan hukum yaitu sebagai berikut:
1.
Empiris : Bagaimanakah pelaksanan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di luar kawasan Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang?
2.
Normatif : Apakah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah sesuai dengan asas kepastian hukum?
C. Tujuan Penelitian Penelitian dalam penulisan ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu : 1. Tujuan Objektif : Untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Magelang. Tujuan yang lainnya adalah untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 dengan asas Kepastian Hukum. 2. Tujuan Subjektif : Untuk melengkapi data guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelitian di lingkungan Perpustakaan Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Penulis menemukan penelitian yang membahas mengenai retribusi seperti penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang membahas mengenai retribusi tersebut antara lain :
1. NOR FARIS ARDIANSYAH dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM ASAS KEPASTIAN HUKUM” dengan rumusan masalah : a. Empiris
: Bagaimana pelaksanaan Perda kota Surakarta tentang retribusi
parkir di tepi jalan umum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009? b. Normatif : Apakah Perda Nomor 9 Tahun 2011 telah sesuai dengan AUPB? 2. ALIYANA
FELAYANI
PUTRI
dengan
judul
“PENGAWASAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM AUPB DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN TAHUN 2011/2012)” dengan rumusan masalah : a. Empiris
: Bagaimanankan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota
Yogyakarta pada kegiatan tertentu khususnya perayaan Sekaten? b. Normatif : Apakah pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2009 telah memenuhi asas kecermatan dan AUPB? 3. DIMAS DARMAWAN NUR ATMOJO dengan judul “PENGAWASAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH” dengan rumusan masalah : a. Empiris
: Bagaimana pelaksanaan yuridis yang tepat terhadap pemungutan
retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Karanganyar ? b. Normatif : Apakah jenis pengawasan yuridis yang tepat terhadp pemngutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Karang Anyar ?
Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI LUAR KAWASAN CANDI BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”. Adapun untuk lebih jelasnya rumusan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut : a. Empiris
: Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi
jalan umum di luar kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang ? b. Normatif : Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah sesuai dengan Asas kepastian hukum ? Berdasarkan rumusan masalah di atas dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini memenuhi kaidah keaslian penelitian.
E. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat yang baik, antara lain : 1. Menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti khususnya pada bidang hukum pajak dam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Sebagai sumber informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
