BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Penelitian Upaya
pemerintah
untuk
mendorong
laju
perdagangan
internasional dengan berbagai bentuk insentif dan kemudahan telah banyak
dilakukan,
antara
lain
seperti
terlihat
pada
rangkaian
kebijaksanaan.1Dibidang moneter pemerintah telah pula mengeluarkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah yang bertujuan mendorong ekspor dikaitkan dengan pengembangan industri dalam negeri.2 Sumber daya alam yang dipunyai pemerintah Indonesia harus dikelola secara profesional dan efisien sehingga membawa manfaat besar bagi masyarakat, negara, ataupun pelaku bisnisnya. Industri kreatif disertai kerja keras dan disiplin sehingga suatu negara dapat menaklukan pasar global. Peningkatan ekspor produk Indonesia yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam maupun industri kreatif sehingga dapat memproduksi barang jadi dan bernilai produk-produk andalan yang mampu bersaing dipasaran internasional.3 Perdagangan internasional memiliki peranan sangat penting bagi perekonomian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis untuk mempertahankan kelangsungan proses pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan dambaan 1
Saaduddin Ibrahim, Pranoto Kartoatmodjo, 1984, Ekspor, Jaya Persada, Jakarta, hlm 57. Ibid. 3 Sugianto, 2008 , Pengantar Kepabeanan dan Cukai, PT Grasindo, Jakarta,hlm 57. 2
1
2
berbagai negara. Komponen penting pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan
transaksi
ekonomi
internasional,
khususnya
volume
perdagangan internasional. Potensi pengembangan produksi nasional melalui perdagangan internasional telah disadari benar oleh pengambil kebijakan di berbagai negara sehingga terjadi kompetisi untuk mencari pangsa pasar bagi produk-produk unggulan masing-masing.4 Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitator perdagangan harus dapat membuat
suatu
hukum
kepabeanan
yang
dapat
mengantisipasi
perkembangan dalam negara yang memberikan pelayanan
dan
pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Dalam kaitannya perdagangan internasional pengaturan kepabeanan idealnya. Kawasan berikat (bonded zone) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor (diekspor kembali).
4
Ibid, hlm.21.
3
Fungsi kawasan berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor).
Seluruh industri dari kawasan berikat harus ditujukan untuk kegiatan ekspor, kecuali industri tekstil dapat dipasarkan di dalam negeri sampai dengan 15% dari seluruh hasil produksi. Dalam rangka meningkatkan
investasi
dan
terutama
untuk
peningkatan
ekspor,pemerintah memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di Tempat Penimbunan Berikat kepada investor, salah satunya adalah Kawasan Berikat. Berdasarkan PP No. 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor dengan mendapatkan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI. Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jdi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak
4
mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.5 Semua negara diseluruh dunia ini, pabean yang merupakan instansi, bertugas untuk mengawasi perbatasan negara, yang diharapkan untuk berubah dari pola yang lama oleh masyarakat, seperti: a) Para pengusaha dan pelaku dalam perdagangan minta agar bea dan cukai secara minimal mencampuri bidang ekspor dan impor, dengan mengurangi peraturan-peraturan yang tidak perlu. b) Pemerintah ingin menekankan atas pentingnya standart, kinerja, dimana pegawai bea dan cukai harus menyesuaikan tugasnya dengan kepentingan masyarakat dan pelaku bisnis. c) Pelayanan diharapkan dapat diberikan pada saat diperlukan pelaku bisnis, importir dan eksportir, sehingga tidak ada waktu atau biaya yang terbuang sia-sia.6 Contoh kasus kawasan berikat yang dikelola oleh PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi adalah sebagai berikut:
Proses pembuatan kapal cepat rudal (KCR) Trimaran milik TNI AL telah selesai. Kapal canggih yang diproduksi PT. Lundin Industry Invest, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, itu akan diluncurkan Jumat besok. Dalam peluncuran armada baru TNI AL yang diberi nama KRI Klewang itu akan hadir sejumlah perwira tinggi dari Mabes TNI AL. 5
http://kawasanberikat.com/ diakses tanggal 24 April 2014 pukul 15.30 WIB. Ali Purwito,2007,Reformasi Kepabeanan,Graha Ilmu,Yogyakarta,hlm 3.
6
5
Kapal KCR Trimaran merupakan pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI untuk memperkuat armada TNI AL. President Director PT. Lundin Industry Invest, Mr. John Lundin menjelaskan, KRI Klewang memiliki desain termutakhir yang dibuat berdasar model Trimaran atau kapal berlunastiga. Bahan dasar yang digunakan adalah composite materialdan memiliki panjang 63 meter.KRI Klewang, jelas Lundin, tergolong salah satu dari kapal terbesar berlunas banyak yang dibuat di kawasan Asia Tenggara. 7Setelah semuanya sudah siap dan akan di uji coba ternyata dalam pembuatan kapal masih 60 % selesai dengan barang yang dipasang tetapi kedapatan kekurangan yang dipasang sehingga PT Lundin Industry Invest mengeluarkan barang tersebut tanpa izin dari petugas bea dan cukai atas keperluan kapal KCR Trimaran untuk selanjutnya digunakan uji coba TNI AL. Karena belum di berikan izin maka masih dalam penangguhan kawasan berikat. Maka Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi mengeluarkan, Surat Bukti Penindakan nomor: SBP02/WBC.11/KPP.0702/2012 yang menyebutkan mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat tanpa memberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai.
7
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1541296&page=3 tanggal 16 Juni 2014 pukul 22.17 WIB.
6
Berdasarkan latar belakang fenomena diatas yang terjadi mengenai Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan dari awal perizinan sampai berakhir masa ijin berlakunya kawasan berikat PT Lundin. Industri Invest, serta kelemahan dalam mempertahankan eksistensinya saat terjadi kesalahan teknis tersebut, maka sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Maka dari itu, penulis menguraikan permasalahan ini sebagai pokok bahasan penulisan tugas akhir dengan judul: “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Hukum Kepabeanan Terhadap Kawasan Berikat PT Lundin Industry Invest Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hukum kepabeanan terhadap kawasan berikat PT Lundin Industry Invest? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap kawasan berikat PT Lundin Industri Invest dan bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut?
7
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan manfaat dan penyelesaian serta penilaian yang dilakukan adalah: 1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hukum kepabeanan terhadap kawasan berikat dilakukan PT Lundin Industry Invest. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala apa saja yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hukum kepabeanan terhadap kawasan berikat PT Lundin Industri Invest dan
upaya-upaya dalam
mengatasi kendala tersebut.
C. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah: 1. Manfaat Teoritis Penulisan tesis ini memiliki manfaat teoritis, yakni dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum kepabeanan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan konsep dan Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Hukum Kepabeanan terhadap Kawasan Berikat PT Lundin Industry Invest.
8
2. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum bisnis, penegak hukum dan masyarakat luas baik yang bersentuhan langsung dengan perkara kepabeanan kawasan berikat perusahaan maupun sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai peranan bea dan cukai kepastian hukum terhadap kawasan berikat PT Lundin Industry Invest.
D. Keaslian Penelitian Sepengetahuan penulis,
dengan melakukan
penelusuran di
perpustakaan Fakultas Hukum UGM, “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Hukum Kepabeanan terhadap kawasan berikat PT Lundin Industry Invest ” belum pernah dilakukan, namun berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini yang antara lain sebagai berikut : 1. Penegakan Hukum Kepabeanan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Impor Ilegal di Kalimantan Barat dan Kaitannya Dengan Politik Hukum Pidana Kepabeanan. Penelitian dilakukan oleh Alfa Aprias.
9
Rumusan Masalah : a. Bagaimana
penegakan
hukum
kepabeanan
terhadap
peredaran produk makanan dan minuman impor illegal di Kalimantan Barat? b. Apakah politik hukum pidana kepabeanan terkait dengan kewenangan dan peran Lembaga Kepabeanan dalam Penanganan peredaran produk makanan dan minuman impor illegal di Kalimantan Barat sudah tepat? 2. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan pembajakan hak cipta khususnya media cakram optic. Penelitian dilakukan oleh Heru Sigit Jatmiko. Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan terjadinya pembajakan hak cipta khususnya optik cakram? b. Upaya-upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah terjadinya pembajakan hak cipta khususnya media cakram optic? c. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah terjadinya pembajakan hak cipta khususnya media cakram optik dan bagaimana penanggulangan cara mengatasinya?
10
3. Judul :Mekanisme Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama Tanjung Pengajuan
Priok terhadap Arus Barang Banding
terhadap
Impor dan Ekspor dan
penetapan
Dirjen
Bea
Dan
Cukai(Analisis yuridis dan Solusi Aspek Bisnis UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Penelitian dilakukan oleh Sudarsono.
Rumusan Masalah :
a. Apakah
Mekanisme
KPU
(Kantor
Pelayanan
Utama)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok terhadap Arus Barang barang impor/ekspor khususnya dalam implementasinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan? b. Apakah sudah ada SOP (Standar Operasi Prosedur)dan Apakah Aparat petugas/Pejabat Bea dan Cukai dalam bertugas sesuai SOP
serta solusi apa saja untuk
memperbaiki kinerjanya? c. Permasalahan
dalam
pengajuan
banding
terhadap
Penetapan /pejabat Dirjen Bea dan Cukai oleh importer dan Eksportir perlu dilakukan apabila dianggap merugikan?
Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah bahwa penulisan yang penulis susun mengkaji mengenai Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Hukum Kepabeanan Terhadap Kawasan Berikat PT Lundin Industry Invest
11
ditinjau
dari
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2006
Tentang
Kepabeanan. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hukum kepabeanan terhadap kawasan berikat dilakukan PT Lundin Industry Invest dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hukum kepabeanan terhadap kawasan berikat PT Lundin Industri Invest dan bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut.
