BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Provinsi Jambi
berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah. Dalam melaksanaan tugas tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan pronsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu penyelenggaraan Good Governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosesure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan
fungsi selama tahun 2015 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi
serta sebagai salah satu alat untuk
mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi .
B.
Dasar Hukum Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
C.
Tujuan Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
D.
Gambaran Umum Badan LIngkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas.
Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.
Pada tahun 2000 terjadilah restrukturisasi organisasi, sehingga Bapedalda Provinsi Jambi mengalami perubahan struktur organisasi yang dituangkan di dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 dan dijabarkan uraian tugasnya dalam
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi Pada Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
1.
Kepala. Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi BLHD serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang dan Kelompok jabatan Fungsional.
2.
3.
Sekretariat dengan tiga Sub Bagian. a.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.
Kepala Sub Bagian Program
c.
Kepala Sub Bagian Keuangan
Bidang Peningkatan Penataan dan Konservasi Lingkungan dengan dua sub bidang. a.
Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan
b. Kepala Sub Bidang Konservasi Lingkungan
4.
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan dua sub bidang. a.
Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
5. Bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan dua sub bidang. a.
Kepala Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan
b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
6.
Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dua sub bidang. a.
Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan
b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas
7.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dengan satu sub Bagian a.
8.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
69 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL, PPNS dan PPLHD. Kelompok jabatan fungsional tertentu
merupakan kelompok jabatan dengan keahlian khusus.
Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:
Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.
Keputusan
Bersama
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.47/KEP/MENPAAN/8/2002 tentang jabatan Fungsional Pengendali DampakLingkungan dan Angka Kreditnya.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
Gambar 1. Struktur Organisasi BHLD Provinsi Jambi
KEPALA
SEKRETARIS
JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN KEPEGA WAIAN
SUBBAG KEUANGAN K
SUBBAG PROGRAM
BIDANG PENATAAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
BIDANG PENAATAN HUKUM DAN PENGELOLAAN B3
BID KOMUNIKASI DAN INFORMASI LING.DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUB BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
SUB BIDPENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
SUB BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI LINGKUNGAN
SUB BIDANG KONSERVASI LINGKUNGAN
SUB BID PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGELOLAAN B3
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS
UPTB
E.
Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat pada pasal 78 Perda Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2013,, yaitu; 1.
Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2.
Pengkoordinasian dan Sinkronisasi program kegiatan pada Sekretariat,Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta UPTB;
3.
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
4.
Pengkoordinasian dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
5.
Pemantauan,pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah;
6.
Penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
7.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Lingkungan Hidup;
8.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup;
9.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.
Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tugas unit kerja , sebagai berikut :
1. Sekretariat Tugas Sekretariat yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi pada lingkup BLHD. Sedangkan fungsinya antara lain : a.
Menyusun program perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengurusan barang milik Pemerintah Daerah dan administrasi keuangan ; c.
Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;
2. Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan Tugas Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang penataan dan konservasi lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain : a.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Lingkungan dan Konservasi Lingkungan ;
b. Pengoordinasian dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebijakan Penataan Lingkungan dan Bidang Konservasi Lingkungan ; c.
Pelaksanaan fungsi teknis perencanaan, perlindungan dan pengelolaan di Bidang Penataan Lingkungan meliputi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD), evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan dan audit lingkungan ;
d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan di Bidang Konservasi
Lingkungan
meliputi
pengembangan
perangkat
mitigasi
perubahan iklim, pelaksanaan kebijakan inventarisasi emisi gas rumah kaca arau rencana aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pengendalian bahan perusak ozon ; e.
Penyiapan rekomendasi izin lingkungan ;
f.
Pelaksanaan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penataan Lingkungan dan Konservasi Lingkungan ;
3. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain : a.
Melaksanakan penyusunan kebijakan pelaksanaan dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;
b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan ; c.
Melaksanakan fungsi teknis dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;
d. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran lingkungan ; e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Tugas Bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Penaatan hukum dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, sedangkan fungsinya antara lain : a.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ; c.
Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dibidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
5.
Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan dan
Pemberdayaan
masyarakat yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan fungsinya antara lain : a.
Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ;
b. Melaksanakan
pembinaan
dan
mengkoordinasikan
komunikasi dan
informasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ; c.
Melaksanakan hubungan kerja dibidang pengembangan komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat dan lembaga lainnya ;
d. Pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang komunikasi dan informasi lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat ;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah yaitu melaksanakan sebagian wewenang dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di bidang lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain : a. Pelaksanaan pengujian dan menganalisis secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan; b. Pelaksanaan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistemmutu laboratorium dan standar yang berlaku; c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu lingkungan; d. Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan; e. Pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan; f. Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium lingkungan rujukan; g. Pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris; h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahan teknis laboratorium; i.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
F.
Peran Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup daerah sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi antara lain : 1. Masih kurangnya kapabilitas institusi dan aparatur. 2. Masih rendahnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan upaya meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menginformasikan kegiatan bidang lingkungan hidup.
Untuk mengatasi pemasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain : 1. Perlunya pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur terutama untuk tenaga fungsional PEDAL dan PPLH serta tenaga teknis laboratorium. 2.
Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
3.
Melakukan Koordinasi dengan lembaga lingkungan hidup se provinsi jambi dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Mempersiapkan sarana untuk mensosialisasikan kegiatan bidang lingkungan baik secara online (website) kepada masyarakat umum.
G.
Sumber Daya Pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, saat ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi memiliki
Pegawai sampai dengan
Desember 2015 sebanyak 88 orang dengan rincian sebagai berikut : 1.
Berdasarkan Golongan
Gambar 2. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan s/d Desember 2015 Dari grafik sumber daya pegawai berdasarkan golongan di atas, terlihat bahwa sebagian besar (75 %) pegawai BLHD Provinsi Jambi s/d Desember 2015 adalah golongan III. Sedangkan pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase 9,09 %. Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase 15,91 % dari keseluruhan pegawai. 2.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Gambar 3. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal s/d Desember 2015
Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa 56,82 % pegawai BLHD Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) dan 11,36 % memiliki latar belakang pendidikan hingga Pasca Sarjana (S-2) dan 1,4 % (S-3). Sedangkan yang memiliki latar pendidikan D3 sebanyak 15,91 % Selebihnya sekitar 13 % adalah non sarjana.
3.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal Disamping pendidikan formal, pegawai BLHD Provinsi Jambi juga telah mengikuti pendidikan non formal (struktural), Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 4. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Diklat PIM/ Struktural s/d Desember 2015 Memperhatikan gambar tersebut diatas menunjukan bahwa pegawai BLHD Provinsi Jambi yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 20,45 %, Diklat PIM III sebanyak 7,95 % dan Diklat PIM II sebanyak 1,13 %.
4.
Berdasarkan Usia
Gambar 5. Grafik Pegawai Berdasarkan Usia s/d Desember 2015
Mencermati data yang tertera pada gambar 5. terdapat 11,36 % pegawai dengan usia > 52 tahun, 29,55 % pegawai dengan usia 47 - 51 tahun, 13,64 % pegawai dengan usia 42 - 46 tahun, 25 % pegawai dengan usia 37 – 41 , 13,64 % pegawai dengan usia 32 – 36 tahun, 6, 82 % pegawai dengan usia 27 – 31 , tahun. 5.
Berdasarkan Masa Kerja
Gambar 6. Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja s/d Desember 2015 Dari grafik di atas, terlihat bahwa 46,59 % pegawai BLHD Provinsi Jambi memiliki masa kerja antara 0-10 tahun dan 27 % memiliki masa kerja 21-30 tahun. Ini berarti banyak pegawai dengan pengalaman yang cukup (21-30 tahun) serta banyak pula pegawai yang pengalamannya masih minim (0-10 tahun). Untuk meminimalkan gap pengalaman antar dua golongan tersebut, diupayakan pembinaan pegawai yang maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai baru, diantaranya melalui penyertaan diklat, magang serta bentuk pengembangan pegawai lainnya yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BLHD Provinsi Jambi.
6.
Berdasarkan Jenis Kelamin
Gambar 7. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Desember 2015
Mencermati data yang tertera pada gambar 7. terlihat bahwa 59 % pegawai BLHD Provinsi Jambi adalah wanita dan 41 % terdapat pegawai pria. Namun demikian, pegawai pria dan wanita di BLHD Provinsi Jambi memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon 3 dan 7 pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon 4.
7.
Berdasarkan Tingkat Jabatan
Gambar 8. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan
Keterangan : Eselon II
: Kepala Badan (1,31%)
Eselon III
: Sekretaris/Kabid/Kepala UPTB (6,8%)
Eselon IV
: Kasubag dan Kasi (13,6%)
Pelaksana Umum : Sarjana dan non sarjana (69,9) Fungsional
: Sarjana dan non Sarjana (12,5%)
H. Sistematika Laporan Laporan Kinerja ini, penyajikan pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2014. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : Eksecutive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I
Pendahuluan, Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II
Perencanaan Kinerja Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja A.
Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dengan realisasi inerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka
menengah
yang
terdapat
dalam
dokumen
perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). 5. Analisis
penyebab
keberhasilan/kegagalan
atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhailan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.
B.
Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.
Bab IV Penutup Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran : 1). Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi 2010-2015 3. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015
A. RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2010-2015, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2010 – 2015 tersebut, yaitu : “EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA” J A M B I E M A S 2015 Ekonomi Maju :
Mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Aman
: Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga
dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia yang tinggi. Adil
: mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
Sejahtera
: mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya; 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri; 4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan; 5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan
pembangunan Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pem-bangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2010-2015 sebagai berikut :
1.
Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum, dengan fokus : a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur Listrik b. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus : a. Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas b. Peningkatan Peran Agama dan Budaya Dalam c. Peningkatan
Peran
Pemuda dan
Pembangunan
Pemudi
Olahraga
d. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial e. Peningkatan Kualitas
3.
Layanan Kesehatan
dan
Pendidikan
Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus : a. Meningkatkan Perekonomian Daerah b. Meningkatkan kepariwisataan daerah
4. Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup, dengan fokus : a. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan b. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan. c. Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup
5.
Penataan Tata Pemerintahan yang baik, dengan fokus : a. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung Misi 4 (empat) yaitu “ Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan” . Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Lingkungan Hidup yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan. 3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
B.
Rencana Strategis (Renstra) BLHD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 Renstra Badan Lingkungan hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Tahun 20102015 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Lingkungan hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi Renstra BLHD Provinsi Jambi dapat diilustrasikan sebagai berikut :
1.
Visi Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu
organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan pengertian tersebut, maka visi BLHD Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :
VISI Mewujudkan BLHD Provinsi Jambi Yang Handal dan Proaktif dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menuju JAMBI EMAS Tahun 2015
Handal
:
Mengandung makna keadaan yang menggambarkan kemampuan sanggup
BLHD
dan
Provinsi
dapat
Jambi
dipercaya
yang dalam
melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjaga pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang lebih baik dan lebih berkualitas. Proaktif
:Mengandung makna akan peran BLHD Provinsi Jambi yang lebih nyata dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
Pelestarian fungsi lingkungan hidup
:Mengandung arti rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2.
Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar
tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur BLHD dan pihakpihak yang berkepentingan (costumer dan stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.
Sesuai dengan fungsi dan visi yang ingin diwujudkan, maka misi BLHD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengembangkan
kapasitas
kelembagaan
yang
bertanggungjawab
dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup 2. Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan 3. Terwujudnya pengelolaan SDA yang berlandaskan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar 4. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 5. Mengembangnya
sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan
lingkungan
3.
Tujuan Dengan mengacu kepada Visi, Misi dan Mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, maka kedepan Tujuan yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi periode 2010-2015 yaitu : a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi melalui peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur b. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan koordinasi berkelanjutan lintas sektor lingkungan hidup c. Meningkatkan
pelayanan
dan
pembinaan
terhadap
dunia
usaha/kegiatan/masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup e. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
4.
Sasaran Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran – sasaran strategis yang
hendak dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu lima tahun dan untuk
mewujudkan tujuan tersebut diatas, BLHD Provinsi Jambi menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut : Tujuan I : Meningkatkan Kapabilitas Institusi dan Aparatur Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas SDM BLHD se Provinsi Jambi sesuai dengan Tuntutan Profesi serta Perkembangan Pengetahuan dan Profesi dengan indikator kinerja : 1. Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 2. Terlaksananya Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi 3. Jumlah Aparatur Pemerintah yang mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas penaatan hukum Tujuan 2 : Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan koordinasi berkelanjutan lintas sektor lingkungan hidup Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja : 1. Jumlah Sungai Lintas Kabupaten Kota yang Dipantau dan di Informasikan status mutu air sungainya nya 2. Jumlah Kabupaten Kota yang dipantau dan diinformasikan status mutu udaranya 3. Jumlah Jumlah WC dan Instalasi Air Bersih yang di bangun 4. Terlaksananya pemantauan Kondisi Areal Rencana Usaha /kegiatan baru 5. Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RKL/RPL perusahaan di Provinsi Jambi 6. Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi 7. Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup (Proper) 8. Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor limbah
Tujuan
3
:
Meningkatkan
pelayanan
dan
pembinaan
terhadap
usaha/kegiatan/masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup
dunia
Sasaran
yang
ingin
dicapai
lembaga/masyarakat
Meningkatnya
Jumlah
dunia
usaha
/industry
/
yang taat peraturan dan peduli lingkungan hidup dengan
Indikator Kinerja : 1. Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi 2. Jumlah PAD yang dihasilkan oleh UPTB Lab Lingkungan BLHD Prov Jambi 3. Persentase Penyelesaian pengaduan Kasus LH yang berhasil di tindaklanjuti
Tujuan 4 : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, Sasaran yang ingin di capai adalah Meningkatnya Jumlah Kelompok masyarakat yang peduli dan berwawasan lingkungan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah peserta yang mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi 2. Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota Bersih,kalpataru,Adipura dan Adiwiyata 3. Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari 4. Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebakaran lahan dan hutan 5. Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan
Tujuan 5 :
Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan
lingkungan hidup Sasaran yang ingin dicapai adalah : Terinformasikannya program dan kegiatan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat dengan indikator kinerja : 1. Tersusunnya SLHD Provinsi Jambi (Up dating) 2. Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tk. Provinsi Tabel 1. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015
No 1
2
3
4
5
5.
Misi Tujuan Sasaran Mewujudkan tata kelola Terwujudnya peningkatan Meningkatkan Kapabilitas Institusi pemerintahan yang baik kapasitas SDM BLHD se dan Aparatur (good governance) serta Provinsi Jambi sesuai mengembangkan dengan tuntutan profesi kapasitas kelembagaan serta perkembangan yang bertanggunag pengetahuan dan profesi jawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup Melaksanakan Pengendalian Meningkatkan Upaya pelestarian Meningkatnya upaya Pencemaran dan fungsi lingkungan hidup pelestarian fungsi Perusakan Lingkungan dengan melakukan Lingkungan Hidup Hidup yang bersifat koordinasi berkelanjutan kooperatif dan lintas sector lingkungan berkesinambungan hidup Mewujudkan pengelolaan SDA Meningkatkan pelayanan dan Meningkatnya Jumlah dunia yang berlandaskan pembinaan terhadap dunia usaha /industry / prinsip-prinsip usaha/kegiatan/masyaraka lembaga/masyarakat Konservasi, Rehabilitasi t dalam melakukan yang taat peraturan dan Pemulihan yang pengelolaan lingkungan dan peduli benar hidup lingkungan hidup Meningkatkan peran aktif Meningkatkan kesadaran dan Meningkatnya Jumlah masyarakat dalam kepedulian masyarakat Kelompok pengelolaan lingkungan akan pentingnya masyarakat yang memelihara sumber daya peduli dan alam dan lingkungan hidup berwawasan lingkungan Mengembangkan sistem Meningkatkan kualitas dan akses Terinformasikannya informasi dan teknologi informasi tentang SDA dan program dan sebagai dasar Lingkungan Hidup kegiatan bidang pengelolaan lingkungan lingkungan hidup kepada masyarakat
Strategi Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan
visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakankebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya, yaitu: 1. Dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan peningkatan institusi dan aparatur 2. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui upaya penerapan aturan perundangan yang berlaku baik dalam kajian, pengawasan dan
pemantauauan terhadap semua sumber pencemar yang bersifat buatan maupun alami 3. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral 4. Menumbuhkembangkan kesadaran stakeholder terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan
prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan
pemulihan yang benar 5. Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup
6.
Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Jambi Tahun 2015 Pada tahun 2015 ini melaksanakan 11 Program dan 36 kegiatan, terdiri dari 5
Program rutin dan 7 program Prioritas dengan rincian sebagai berikut : A. Program Rutin : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10.Penyediaan Makanan dan Minuman 11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , terdiri dari 5 kegiatan yaitu : .1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor .2. Pengadaan Komputer .3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
.4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional .5. Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , terdiri dari 5 kegiatan yaitu : .1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
IV.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
V.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 Kegiatan yaitu
.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
B. Program Prioritas I.
Program Pengembangan Kinerja Persampahan
Tujuan dari Program Pengembangan Kinerja Persampahan adalah Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup Kegiatan yang akan dilaksanakan : .1.
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
II.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup.
Tujuan dari Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup adalah dalam rangka menurunkan beban pencemaran dan meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan penaatan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas SDA dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan yang akan dilaksanakan : 1. Pemantauan kualitas lingkungan 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 4. Batanghari Bersih/Super Kasih 5. Koordinasi Penyusunan AMDAL 6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah 8. Penaatan Hukum Lingkungan 9. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
III.
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Tujuan dari Program Perlindungan dan Konservasi adalah
Peningkatan
kinerja pemerintah dalam rangka perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konversi. Kegiatan yang akan dilaksanakan : 1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2. Penyusunan dan Analisa Data /Informasi Pengelolaan RTH 3. Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut
IV.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
Tujuan dari Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui percepatan pemulihan dan perbaikan cadangan SDA. Kegiatan yang akan dilaksanakan : 1.
Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
V.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup.
Tujuan Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup adalah Peningkatan kualitas informasi bidang lingkungan hidup dan mengkoordinasikan lintas daerah/pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan yang akan dilaksanakan : 1. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan VI.
Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
Tujuan Program Pengendalian Kebakaran Hutan Terwujudnya pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Prov. Jambi. Kegiatan yang akan dilaksanakan : 1.
Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan
Tabel 2. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program (Pilihan)
No Tujuan Sasaran 1 Meningkatkan Kapabilitas Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM BLHD se Provinsi Jambi Institusi dan Aparatur sesuai dengan tuntutan profesi serta perkembangan pengetahuan dan profesi 2 Meningkatkan Upaya Meningkatnya upaya pelestarian fungsi pelestarian fungsi lingkungan hidup Lingkungan Hidup dengan melakukan koordinasi berkelanjutan lintas sector lingkungan hidup 3 Meningkatkan pelayanan Meningkatnya Jumlah dunia dan pembinaan usaha /industry / terhadap dunia lembaga/masyarakat usaha/kegiatan/mas yang taat peraturan dan yarakat dalam peduli lingkungan hidup melakukan pengelolaan
Program - Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
-
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
-
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Program
-
-
lingkungan hidup -
4
Meningkatkan kesadaran Meningkatnya Jumlah dan kepedulian Kelompok masyarakat masyarakat akan yang peduli dan pentingnya berwawasan lingkungan memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup -
5
Meningkatkan kualitas dan Terinformasikannya program akses informasi dan kegiatan bidang tentang SDA dan lingkungan hidup Lingkungan Hidup kepada masyarakat
7.
Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Pengendalian Kebakaran hutan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagaimana
yang telah
di selenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2010-2015 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana Tabel 3 dibawah ini : Tabel 3.
Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi
No 1.
Sasaran Mengendalikan
tingkat
cemaran standar
Indikator Kinerja Utama
sesuai Baku
pen-
Mutu
menurunkan kerusakan
Persentase
dengan
sumber
penurunan
lingkungan
beban
dan
Sumber Data pencemaran
persentase
dan
pengendalian
laju
sebagai satu kesatuan dengan penaatan lingkungan,
alam maupun air, udara
kapasitas
SDA
dan
masyarakat maupun dunia usaha
mewujudkan
dengan
dan
(pemantauan lapangan)
lingkungan
hukum
tanah
daya
kerusakan
BLHD
tingkat
peningkatan pemberdayaan
penaatan
hukum dibidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha 2.
Terkelolanya sumber daya alam
Persentase
tingkat
pengelolaan
keragaman
dan fungsi lingkungan dan
hayati melalui percepatan pemulihan
terlestarinya keragamanan
dan perbaikan cadangan SDA.
BLHD
(pemantauan lapangan)
hayati 3.
Meningkatkan sumber
4.
perlindungan daya
alam
Persentase tingkat kinerja Pemerintah Daerah
dari
kerusakan dan mengelola
SDA
kawasan konservasi
kawasan konservasi
Terwujudnya peningkatan kualitas dan
akses
dari
kerusakan
dan
dan
mengkooordinasikan
(pemantauan lapangan)
mengelola
Persentase tingkat kualitas informasi bidang LH
informasi
kepada masyarakat dalam rangka
BLHD
Kabupaten dalam rangka perlindungan
BLHD
lintas
daerah/pusat dalam pengelolaan LH
mendukung
pengelolaan SDA dan LH dengan
meningkatkan
pemberdayaan
dan
partisipasi
masyarakat
akan
pentingnya
memelihara SDA dan LH yang sehat
8.
Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015 Penetapan/Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indiator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja antara lain : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasasan organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4.
Sebagai
dasar
bagi pemberi amanah untuk
melakukan
Monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2015. Sepanjang tahun tersebut Penetapan/Perjanjian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah dibuat sebanyak 2 kali yaitu pada Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Murni Tahun 2015 dan Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Perubahan Tahun 2015.
Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 4. Penetapan/Perjanjian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
No Sasaran Strategis (1) (2) PROGRAM WAJIB SKPD
1
Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolan persampahan
Indikator Kinerja (3)
Target (4)
Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
Outcome : Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dalam rangka memelihara SDA dan lingkungan hidup Output : Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
2
Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
6 Kali
Peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup Outcome :
Terpantaunya kualitas lingkungan
3
Terlaksananya peningkatan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup
4
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/jenis usaha dalam pengendalian pencemaran
Jumlah titik sampel yang dipantau Output: Tersedianya Data Kualitas Air Lintas Kabupaten/kotadalam Wilayah Provinsi Jambi Tersedianya Data Kualitas Udara ambien diwilayah Provinsi Jambi
5
(2) Terlaksananya Pengawasan /Pengawasan/Pengelolaan
44 titik sampel
Peningkatan Koordinasi Berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup
Outcome: Jumlah perusahaan yang diawasi dan dilakukan pembinaan dalam usaha pengendalian pencemaran LH Output Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap Kegiatan/Jenis Usaha dalam Pengendalian Pencemaram
(1)
32 titik sampel
(3)
(4)
Outcome: Jumlah
perusahaan
10 Perusahaan
yang
diawasi
/dipantau limbah B3
dalam pengelolaan
Output : Jumlah perusahaan yang diawasi /dipantau dalam pengelolaan limbah B3 Terlaksananya pengawasan/pemantauan /pengelolaan Limbah B3 terhadap perusahaan Tersusunnya laporan hasil pengawasan /pemantauan /pengelolaan limbah B3 terhadap perusahaan
6
Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan akan lingkungan hidup
50 Perusahaan
10 buku
Meningkatnya kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan akan lingkungan hidup meningkat Outcome: Tersedianya WC dan sambungan Instalasi Air Bersih pada Masyarakat sekitar sungai batanghari Output: Terlaksananya pembuatan WC dan Sambungan Instalasi Air Bersih pada Masyarakat sekitar sungai batanghari
7
Tercapainya kapabilitas aparatur
1 paket
peningkatan institusi dan Outcome:
(1)
Meningkatkan pelaksanaan pengkajian dokumen lingkungan terhadap dunia usaha/ kegiatan
Jumlah perusahaan/ industri yang menyusun dokumen lingkungan
(2)
Output: Tersusunnya Dokumen Lingkungan Hidup Kantor BLHD ProvinsiJambi Terlaksananya Pemantauan Kondidi Rencana Usaha Kegiatan Terlaksananya pembinaan dan Pemantauan Implementasi RKL/RPl Perusahaaan Se-Provinsi Jambi Terlaksananya Binwas Kinerja KPA dan Instansi Lh serta Verifikasi lisensi KPA Terlaksananya Rapat Teknis dan Rapat Evaluas Pemantauan RKL/RPL Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional dan Konsultasi (3)
1 Fokumen 10 perusahaan 30 Perusahaan
11 Kab/Kota 2 Kali 7 Kali (4)
8
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH
Outcome: Jumlah kab/kota yang termasuk di dalam kategori penilaian Output: Terbinanya dan terpilihnya Pemenang kota Bersih, Adipura, kalpataru, dan Adiwiyata Terpilihnya Juara Lomba dalam rangka Hari LH sedunia Tingkat Provinsi Jambi Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jambi Tersosialisasinya kegiatan Batanghari bersi pada Masyarakat sekitar sungai Batanghari Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat peduli sungai Batanghari
9
Meningkatkan Laboratorium daerah
11 kab/ kota
1 kali
1 kali
10 kali
kinerja lingkungan Outcome: Peningkatan jumlah sampel lingkungan Output: Meningkat nya Kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Jambi
10
11 kab/ kota
Meningkatkan sistem penaatan hukum bidang lingkungan
150 sampel/Bulan
Outcome: Jumlah penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan Output: Terlaksananya Penanganan kasus pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kepada kegiatan/Usaha terhadap ketaatan peraturan perundangundangan bidang lingkungan Tersusunnya laporan kegiatan penaatan hukum
15 kasus
20 usaha kab/kota
10 buku
Outcome: Peningkatan wawasan aparatur kabupaten/Kota dalam Pengendalian polusi dan Pencemaran Output Terlaksananya Penyuluhan Pengendalian
11 Kab/Kota
Polusi dan Pencemaran Terlaksananya Monitoring Pengendalian Polusi dan Pencemaran (1)
11
(2) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan SDA yang dikelola/ dimanfaatkan oleh dunia usaha
(3)
11 Kab/Kota (4)
Outcome: Terlaksananya Pengendalian perubahan iklim
dampak
Output: Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk pembentukan kelembagaan /sekretariat RAD GRK Terlaksanannya pemantauan,Evaluasi, dan pelaporan (PEP) RAD-GRK) Terlaksananya pemantauan bahan Perusak Ozon
11 Kab/kota
11 kab/kota 11 kab/kota
Outcome : Peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau Output: Terlaksananya Pengumpulan Data RTH tersusunnya Analisis dta Pengelolaan RTH Provinsi Jambi Terlaksananya Focus Group discussion Terlaksananya Konsultasi Provinsi Jambi
12
Publik
Se-
1 Paket 4 Kali 11 Kab/Kota 1 Kali
Meningkatkan Koordinasi manajemen Pengelolaan Pesisir dan Laut Outcome: Peningkatan Kinerja pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Output: Terlaksananya koordinasi Manajemen Pengelolaan dan Pesisir dan Laut Terlaksananya sosialisasi Program Pengelolaan Pesisir
13
Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi,
Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
1 Kali 1 Kali
rehabilitasi dan pemulihan yang Benar
(1)
14
(2) Tersusunnya Neraca Sumber Daya Alam
(3) Outcome: Tersusunnya Neraca Sumber Daya Alam Output: Terpenuhinya rapat dan Koordinasi Program Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan Terlaksananya Pengumpulan data dasae sektor kehutanan, Pertambangan dan Perusajkan Lingkungan Hidup Terlaksananya Focus Group discussion Tersusunnya Neraca Sumber Daya Alam
Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
15
Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi pengelolaan lingkungan
(4)
4 Kali
3 Paket 4 Kali 1 Paket
Terwujudnya peningkatan kualitas informasi bidang lingkungan hidup dan mengkoordinasikan lintas daerah/pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup Outcome: Frekuensi penyediaan data dan sistem informasi pengelolaan lingkungan untuk penyusunan kebiajakan bidang LH Output: Terinformasinya tentang lingkungan hidup melalui Operasional Website BLHD Tersebarnya leaflet tentang LH ke Masyarakat Terinformasinya tentang lingkungan hidup Melalui Operasional kegiatan Mobil Hijau Tersedianya data Base dan Laporan SLHD Terlaksananya Ekspose/pameran Lingkungan Hidup
1 kali 1 kali 2 kali 4 kab/kota 6 publikasi
Outcome Peningkatan kinerja pengelolaan kebakaran lahan dan hutan Output Terlaksananya sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan
2 Desa
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.
Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 5 dibawah ini :
Tabel 5. Kerangka Pengukuran Kinerja Persentase Pencapaian
Kriteria
Sasaran ≥ 100 % 90-100 % 70 % - 89,99 % 50 % - 69,99 % ≤ 49,99 %
Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 Tentang
Pedoman
Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010- 2015.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah bagai berikut : Tabel 6. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas SDM BLHD Provinsi Jambi sesuai dengan Tuntutan Profesi serta Perkembangan Pengetahuan dan Profesi Indikator Kinerja Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi Terlaksananya Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi Jumlah Aparatur Pemerintah yang mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas penaatan hukum
Target 1
Realisasi 1
Persentase 100
Kriteria Baik
1
1
100
Baik
40
40
100
Baik
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup Indikator Kinerja Jumlah Sungai Lintas Kabupaten Kota yang Dipantau dan di Informasikan status mutu air sungainya nya Jumlah Kabupaten Kota yang dipantau dan diinformasikan status mutu udaranya
Jumlah WC dan Instalasi Air Bersih yang di bangun Jumlah pemantauan Kondisi Areal Usaha /kegiatan baru Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RKL/RPL
Target 7 sungai
RealisasiPersentase 7 sungai 100
(16 titik sampel ) 11 Kab/kota 44 titik sampel 100 Unit
(16 titik sampel ) 11 Kab/kota 44 titik sampel 100
10 perusa haan 30 perusa haan
21 perusa haan 39 perusa haan
Kriteria Baik
100
Baik
100
Baik
210
Sangat Bai k Sangat Bai k
130
perusahaan di Provinsi Jambi Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup (Proper) Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap ketaatan peraturan perundangundangan yang berlaku Ketersediaan data Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah
50 perusa haan
52 perusa haan
104
Sangat bai k
52 perusa haan
52 perusa haan
100
Baik
20 perusa haan
32 perusa haan
160
Sangat bai k
Tersedia data
Sangat bai k
Tersedia data
Tersedia data
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Jumlah dunia usaha /industry / lembaga/Masyarakat yang taat peraturan dan peduli lingkungan hidup Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Kriteria Jumlah sampel yang dilakukan 1800 Sampel 3985 sampel 221,38 Sangat pemeriksaannya di Bai Laboratorium Lingkungan k BLHD Provinsi Jambi Jumlah PAD yang dihasilkan oleh UPTB 1.074.296.000 2.590.827.900 Lab Lingkungan BLHD Prov Jambi Persentase Pengaduan Kasus LH yang berhasil di tindaklanjuti
12 Kasus
12 kasus
241,16
Sangat Bai k
100
Baik
(100 %)
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Jumlah Kelompok masyarakat yang peduli dan berwawasan lingkungan Indikator Kinerja Jumlah peserta yang mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota
Target
Realisasi
Persentase
Kriteria
50 peserta
50
100
Baik
11 kab/kota
11 kab/kota
100
Baik
Bersih,kalpataru,Adipur a dan Adiwiyata Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebakaran lahan dan hutan Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan
10
10
100
Baik
40 orang
40 orang
100
Baik
6 kab/kota
6 kab/kota
100
Baik
Sasaran Strategis 5 Terinformasikannya program dan kegiatan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Kriteria Tersusunnya SLHD Provinsi Jambi (Up dating) Terlaksananya Pameran Lingkungan Hidup
1 Dokumen 1 kali
1 Dokumen 1 kali
100
Baik
100
Baik
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada Tahun Anggaran 2015, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 5 Sasaran Strategis yang akan dicapai. Ke 5 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 22 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2015 menunjukan bahwa sebanyak 4 indikator telah dicapai dengan hasil yang “sangat baik” sedangkan 18 indikator dicapai dengan hasil yang “baik” Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 5 (empat) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang sangat baik ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 115,68 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas SDM BLHD Provinsi Jambi sesuai dengan Tuntutan Profesi serta Perkembangan Pengetahuan dan Profesi
Tabel 7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk 1 1 100 di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi Terlaksananya Rakornis AMDAL se 1 1 100 Provinsi Jambi Jumlah Peserta yang mengikuti 20 30 150 Sosialisasi Peningkatan Kapsitas Penaatan Hukum Jumlah rata –rata capaian Strategis 1
Sasaran
116,6
Kriteria Baik
Baik Sangat Baik
Baik
IK – 1 : Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi
Indikator Kinerja Target Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk 1 di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi
Realisasi 1
Persentase 100
Kriteria Baik
Pada tahun 2015, terdapat 2 (dua) permohonan rekomendasi lisensi yang diajukan oleh kabupaten Batanghari dan Kota Jambi, dari hasil verifikasi terhadap permohonan tersebut, baru KPA Kota Jambi yang telah memenuhi persyaratan lisensi dan dapat diberikan rekomendasi. Bila
dibandingkan
Kabupaten/kota
dengan
terlaksananya
pembentukan
komisi
AMDAL
di
yang tercantum dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015 realisasi Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi pada tahun 2015 sebanyak 1 kabupaten /kota telah sesuai dengan yang direncanakan. Perkembangan jumlah unit usaha dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 untuk pembentukan Komisi AMDAL di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi adalah sebagai berikut
Sampai dengan tahun 2015, jumlah komisi AMDAL Kabupaten/Kota yang terbentuk sebanyak 3 (tiga) Komisi AMDAL mencapai 100 persen (3 komisi AMDAL ) dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015 sebanyak 3 Komisi AMDAL.
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota % No. Tahun dalam Provinsi Jambi (Kab/Kota) Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 0 0 0 2. 2011 0 0 0 3. 2012 0 0 0 4. 2013 1 1 100 5. 2014 1 1 100 6. 2015 1 1 100 Jumlah 3 3 100
Selain kegiatan fasilitasi pembentukan komisi AMDAL kabupaten/kota di Provinsi Jambi, BLHD Provinsi Jambi juga melakukan Pembinaan pemantauan dan pengawasan terhadap komisi penilai AMDAL Kabupaten /kota yang memiliki komisi penilai AMDAL yaitu kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung barat. Hasil evaluasi komisi penilai AMDAL adalah sebagai berikut : 1.
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Sarolangun :
Mendapat rekomendasi lisensi dari Kepala BLHD Provinsi Jambi Nomor S15/BLHD-2.1/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 Mendapat Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Bupati sarolangun Nomor 660/15/BLHD/2014 tanggal 15 Januari 2014 . Sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 telah menilai 23 dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL-RPL sampai penerbitan SKKL) 2.
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tanjung Jabung Timur : Mendapat rekomendasi lisensi dari Kepala BLHD Provinsi Jambi Nomor S668/BLHD-2/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Mendapat Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 660.4/2301/BLHD/2013 tanggal 28 Oktober 2013 . Sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 telah menilai 8 dokumen AMDAL (KA, ANDAL)
Dengan semakin gencarnya kegiatan pengeksplorasian dan pengekspoitasian Sumber Daya Alam (SDA) yang bertujuan untuk mendukung perekonomian sedikit banyak berdampak pada perubahan negative terhadap kualitas lingkungan, berupa kerusakan dan atau pencemaran, untuk itu perlu adanya suatu tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui suatu kajian mengenai dampak lingkungan. Pada tahun 2015 penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian KA pada 14 perusahaan , penilaian dokumen Andal dan RKL –RPL sebanyak 16 perusahaan dan 1 perusahaan penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL dan 3 kali penilaian DELH. Penerbitan surat keputusan terkait penilaian dokumen AMDAL adalah sebagai berikut : Surat Keputusan persetujuan Kerangka Acuan sebanyak 14 SK Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 6 SK Izin Lingkungan sebanyak 6 izin Dalam hal penerbitan surat keputusan terkait AMDAL, BLHD Provinsi Jambi mempunyai kewenangan hanya menerbitkan surat keputusan persetujuan kerangka acuan,sedangkan untuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan
izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur Jambi melalui BPMD dan PPT Provinsi Jambi, dan Bupati /walikota sesuai kewenangannya. Sampai dengan tahun 2015, BLHD Provinsi Jambi telah melakukan penilaian terhadap 106 dokumen KA-ANDAL, 90 dokumen ANDAL dan RKL – RPL, 10 dokumen DELH dan 6 Dokumen UKL – UPL dengan rincian pertahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik Jumlah dokumen yang dibahas 2010 – 2015 IK – 2 : Terlaksananya Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi Indikator Kinerja Target Terlaksananya Rakornis AMDAL se 1 Provinsi Jambi
Realisasi 1
Persentase 100
Kriteria Baik
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) AMDAL se Provinsi Jambi telah dilaksanakan sebanyak 1 kali. Pertemuan teknis ditujukan bagi personil instansi lingkungan hidup yang membidangi AMDAL dan perusahaan yang telah dilakukan pemantauan pada Tahun 2015, tujuan dari kegiatan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia institusi lingkungan hidup dalam melakukan evaluasi aktif dan pasif terhadap pelaksanaan implementasi RKL dan RPL perusahaan, berupa pemberian pengetahuan /pembekalan tentang teknik dan metode pemantauan implementasi RKL-RPL dan peraturan di bidang AMDAL dan perusahaan yang membidangi pengelolaan lingkungan.
Bila dibandingkan dengan terselenggaranya Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi yang tercantum dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015 realisasi Terlaksananya Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi pada tahun 2015 sebanyak 1 kali telah sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan Rakornis AMDAL dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Grafik Penyelenggaraan Rakornis AMDAL Tahun 2010 - 2015
Sampai dengan tahun 2015, penyelenggaraan Rakornis AMDAL se – Provinsi Jambi telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Terlaksananya Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota % No. Tahun dalam Provinsi Jambi (Kab/Kota) Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 0 0 0 2. 2011 0 0 0 3. 2012 0 0 0 4. 2013 1 1 100 5. 2014 1 1 100 6. 2015 1 1 100 Jumlah 3 3 100
IK - 3 : Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kapsitas Penaatan Hukum
Indikator Kinerja Target Jumlah Peserta yang mengikuti 20 Peningkatan Kapasitas Penaatan Hukum
Realisasi 30
Persentase 150
Kriteria Baik
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penaatan Hukum Lingkungan dilaksanakan dalam
bentuk
Forum
Diskusi
Group
(FGD)
penanganan
kasus
lingkungan
kabupaten/kota se provinsi jambi sebanyak 1 kali, diikuti oleh 11 (sebelas) instansi lingkungan lingkup provinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan dilaksanakan di Aula BLHD Provinsi Jambi dengan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, BLHD Provinsi Jambidan BLH Kota Jambi. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penaatan Hukum dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Grafik Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penaatan Hukum Tahun 2010 - 2015
Sampai dengan tahun 2015, peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Penaatan Hukum sebanyak 110 orang atau mencapai 91,66 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015 yaitu sebanyak 120 orang. Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penaatan Hukum Lingkungan dengan Target Renstra 2010-2015
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Penaatan Hukum Target Renstra 2010-2015 Realisasi 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 30 120 110
% Capaian 0 100 100 100 100 75 95
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas, pada tahun 2015 program yang dilaksanakan yakni : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Melalui Program ini dilaksanakan 2 kegiatan antara lain : 1) Koordinasi Penyusunan AMDAL 2) Penaatan Hukum Lingkungan Adapun output dari beberapa kegiatan di atas yaitu 1) Binwas Kinerja KPA dan Instansi LH serta Verifikasi lisensi KPA, Rapat Teknis dan Rapat Evaluasi Pemantauan RKL-RPL dan Rapat Koordinasi Penyelesaian kasus Lingkungan Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
Sasaran Strategis – 2 : Meningkatnya Upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup Indikator Kinerja Jumlah Sungai Lintas Kabupaten Kota yang Dipantau dan di Informasikan status mutu air sungainya nya Jumlah Kabupaten Kota yang dipantau dan diinformasikan status mutu udaranya
Target 7 sungai (32 titik sampel ) 11 Kab/kota 44 titik sampel
Jumlah WC dan Instalasi Air Bersih 100 Unit yang di bangun Jumlah sampel yang dilakukan 1800 Sampel pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi
RealisasiPersentase 7 sungai 100 (32 titik sampel ) 11 Kab/kota 44 titik sampel
Kriteria Baik
100
Baik
100
100
Baik
3985 sampel
221,38
Sangat Baik
Jumlah PAD yang dihasilkan oleh UPTB 1.074.296.000 2.590.827.900 Lab Lingkungan BLHD Prov Jambi Persentase Pengaduan Kasus LH yang 12 Kasus 12 kasus berhasil di tindaklanjuti
241,16
Sangat Baik
100
Baik
100
Baik
137,50
Sangat Baik
(100 %) Ketersediaan data Emisi GRK
Ada
Ada
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2
IK – 4 : Jumlah Sungai Lintas Kabupaten Kota yang Dipantau dan di Informasikan status mutu air sungainya nya
Indikator Kinerja Jumlah Sungai Lintas Kabupaten Kota yang Dipantau dan di Informasikan status mutu air sungainya nya
Target 7 Sungai 16 titik samp el
RealisasiPersentase 7 Sungai 100
Kriteria Baik
16 titik samp el
Pemantauan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan tanpa diikuti oleh aktivitas pemantauan tidak akan banyak berarti. Tidak akan ada yang dapat mengetahui apakah pendugaan dampak benar terjadi dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jambi khususnya kualitas air sungai lintas Kabupaten/Kota dan kualitas udara ambien di Wilayah Provinsi Jambi. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas air dan udara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
dari Tahun 2010 sampai dengan
Grafik Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kab/Kota Tahun 2010 - 2015
Data Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi TA 2015 No
Kabupaten
Nama Sungai
Jumlah Titik Sampling 1
1
Kabupaten Batanghari
Batang Tembesi
2
Kabupaten Tebo
Batang Tebo
1
3
Kabupaten Bungo
Batang Tebo
4
Batang Bungo
Batang Tebo
Batang Bungo
4
Kabupaten Sarolangun
Batang Tembesi Batang Merangin
3
Lokasi
Status Mutu Air Desa Suka Ramai Cemar Ringan Kec. Ma Tembesi Kelurahan Ma Cemar Sedang Tebo, Tebo Tengah Kelurahan Manggis, Cemar Ringan Kec. Bathin III Kelurahan Tanjung Cemar Sedang Gedang Kec. Ps. Muaro Bungo Desa Teluk Pandak, Memenuhi Baku Kec. Tanah Mutu sepenggal Desa Tanjung Cemar Ringan Agung, Kec. Muko-muko Bathin VII Desa Pauh , Kec Memenuhi Baku Pauh Mutu Desa Kasang Memenuhi Baku Melintang, Mutu
Batang Tembesi 5
Kabupaten Merangin
Batang Tabir
3
Batang Tabir Batang Merangin 6
7
Kabupaten Kerinci
Kota Sungai Penuh
Outlet Danau Kerinci ke Batang Merangin Batang Merangin
2
Batang Merao
2
Batang Merao
Kec Pauh Desa Batu Kucing Kec Pauh Kelurahan Mampun, Kec Tabir Desa Kota Baru, Kec Tabir Kel. Pasar Bangko, Kec. Bangko Desa Sanggaran Agung, Kec. Keliling Danau Desa Muara Hemat, Kec. Batang Merangin Desa Simpang Tigo Rawang Desa Baru Debai, Kec.TanahKampung
Memenuhi Baku Mutu Memenuhi Baku Mutu Cemar Ringan Cemar Ringan Cemar Ringan
Cemar Ringan
Memenuhi Baku Mutu Cemar Ringan
Berdasarkan tabel hasil pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten/kota di 16 titik sampling diatas menunjukkan bahwa kualitas air sungai lintas kabupaten kota dalam provinsi Jambi masih memenuhi baku mutu air kelas II. Sampai dengan tahun 2015, pemantauan yang dilakukan pada 7 sungai lintas kabupaten/ kota dalam provinsi Jambi yang dibiayai oleh APBD dan 1 sungai lintas Provinsi yaitu Sungai Batanghari yang dibiayai oleh APBN Jambi sebanyak 32 titik pantau mencapai 100 persen dari
target yang telah
ditetapkan dalam Renstra
Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pemantaun Sungai Lintas Kabupaten Kota yang Dipantau dan di Informasikan status mutu air sungainya nya dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah titik sampel untuk kualitas air sungai % No. Tahun Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 32 32 0 2. 2011 32 32 100 3. 2012 32 32 100 4. 2013 32 32 100 5. 2014 32 32 100 6. 2015 32 32 100 Jumlah 32 (tetap) 32 (tetap) 100
IK -5 Jumlah Kabupaten Kota yang dipantau dan diinformasikan status mutu udaranya
Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten Kota yang dipantau dan diinformasikan status mutu udaranya
Target 11 Kab/kota 44 titik sampel
RealisasiPersentase Kriteria 11 Kab/kota 100 Baik 44 titik sampel
Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi TA 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kabupaten Kota Jambi Muaro Jambi Batang Hari Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Tebo Bungo Merangin Sarolangun Kerinci Sungai Penuh
3 Hasil ( ) 38,13 ( Status Baik ) 47,31 ( Status Baik ) 49,43 ( Status Baik ) 45,19 ( Status Baik ) 37,42 ( Status Baik ) 48,01 ( Status Baik ) 52,25 ( Status Baik ) 53,66 ( Status Baik ) 55,08 ( Status Baik ) 35,30 ( Status Baik ) 30,48 ( Status Baik )
Berdasarkan kualitas udara yang terpantau di sejumlah wilayah tersebut maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jambi masih memiliki kualitas udara yang masih baik dan aktivitas yang
ada belum mencemari udara. Namun demikian upaya preventif
pengadaan Ruang Terbuka Hijau disekitar area tersebut tetap dibutuhkan sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah titik sampel untuk kualitas air sungai % No. Tahun Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 32 32 0 2. 2011 32 32 100 3. 2012 32 32 100 4. 2013 32 32 100 5. 2014 32 32 100 6. 2015 32 32 100 Jumlah 32 (tetap) 32 (tetap) 100 Selain melakukan pemantauan kualitas lingkungan, BLHD Provinsi Jambi juga menyelenggarakan diseminasi hasil pemantauan kualitas air pada tahun 2014 kepada para pemangku kepentingan terkait seperti pejabat/petugas pemantau kualitas air dari badan /kantor LH kabupaten/kota dalam provinsi Jamb, pejabat yang menangani lingkungan hidup dari Bappeda se -Provinsi Jambi. IK – 6 Jumlah WC dan Instalasi Air Bersih yang di bangun
Indikator Kinerja Target Jumlah WC dan Instalasi Air Bersih 100 Unit yang di bangun
RealisasiPersentase 100 100
Kriteria Baik
Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLHD Provinsi Jambi dari tahun 2010 – 2011 ternyata Sungai batanghari yang paling berada dalam kondisi tercemar berat oleh Bakteri E.coli. Tercemarnya sungai Batanghari dimungkinkan karena tingginya aktifitas domestik penduduk dibantaran sungai. Atas Inisiatif Gubernur jambi Hasan basri Agus, dicanangkanlah kegiatan batanghari Bersih yang dimulai sejak tahun 2012 dengan melakukan pengangkatan jamban apung dan menggantinya dengan pembangunan WC dan sarana air bersih di rumah warga secara bertahap. Jumlah WC dan sarana air bersih yang dibangun tahun 2012 sebanyak 313 unit. Kegiatan tersebut dapat mencegah masuknya 86,8 trilyun bakteri E.coli kedalam sungai Batanghari. Pada tahun 2015 kembali dibangun 100 unit WC dan sarana air bersih.
Tujuan dari kegiatan adalah menciptakan kondisi sungai batanghari yang bersih dan bebas dari berbagai limbah, terutama dari limbah yang berasal dari kotoran manusia. Sampai dengan tahun 2015, telah dibangun 413 unit WC dan Sarana air bersih bagi masyarakat di sekitar sungai batanghari yakni kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi, mencapai 100 persen dari
target yang telah
ditetapkan dalam Renstra Badan
LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan WC dan Instalasi Air Bersih yang di bangun dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah WC dan Sarana Air Bersih yang dibangun % No. Tahun Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 0 0 0 2. 2011 0 0 100 3. 2012 313 313 100 4. 2013 0 0 100 5. 2014 0 0 100 6. 2015 100 100 100 Jumlah 413 413 100
IK – 8 Jumlah sampel yang dipemeriksa di Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi
Indikator Kinerja Target RealisasiPersentase Jumlah sampel yang dipemeriksa 1800Sampel 3985sampel 221,38 diLaboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi
Kriteria SangatBaik
Selain menjalankan fungsinya sebagai badan pengendali dampak lngkungan dari kerusakan dan pencemaran, BLHD Provinsi Jambi juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan dan Pos Pengaduan lingkungan Hidup. UPTB Laboratorium Lingkungan daerah BLHD memberikan pelayanan kepada masyarakat lua terhadap pemantauan kualitas lingkungan air, udara dan tanah dengan jumlah tanah yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, UPTB Laboratorium
Lingkungan daerah Telah teregistrasi kompetensi oleh Kementerian Lingkunga Hidup RI nomor 00056/LPJ/LABLING -1/LRK/KLH. Selama periode tahun 2009 – 2013,UPTB Laboratorium Daerah hanya mampu melakukan pengukuran terhadap 16 parameter, namun untuk periode tahun 2013 – 2017 UPTB Laboratorium Daerah telah mampu mengakreditasi 70 parameter yang terdiri dari 32 parameter untuk pengukuran air permukaan dan 3 parameter untuk pengukuran udara ambien. Jumlah sampel yang berhasil dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi pada tahun 2015 sebanyak 3985 untuk sampel air
dan 351
sampel dengan rincian 3634
untuk sampel udara. Dengan jumlah perusahaan yang
dilayani sebanyak 110 perusahaan
Sampai dengan tahun 2015, jumlah sampel air dan udara yang dilakukan pemeriksaannya sebanyak 15229 atau telah mencapai 181,29 yang
telah
ditetapkan
persen dari
target
dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi
Jambi tahun 2010-2015.
Grafik Jumlah Sampel yang Diperiksa Tahun 2010 – 2015
Tabel 15.
Perbandingan Realisasi Kinerja Pemeriksaan Sampel pada UPTB Laboratorium BLHD Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah Sampel yang diperiksa % No. Tahun Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 1000 1000 100,0 2. 2011 1200 1950 162,5 3. 2012 1400 2270 162,1429 4. 2013 1500 2911 194,06 5. 2014 1600 3458 216,12 6. 2015 1700 3840 213,33 Jumlah 8400 15229 174,69
IK – 8 Jumlah PAD yang dihasilkan oleh UPTB Lab Lingkungan BLHD Prov Jambi
Indikator Kinerja Jumlah PAD yang dihasilkan oleh UPTB Lab Lingkungan BLHD Prov Jambi
Target 1.074.296.0 00
RealisasiPersentase 2.590.827.900
241,16
Kriteria Sangat Bai k
Pelaksanaan pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan merupakan salah saru sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dalam rangka pe-nyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.
UPTB Laboratorium Lingkungan
Daerah Provinsi Jambi telah berhasil memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dengan capaian pendapatan yang selalui melampaui target setiap tahunnya. Dasar penarikan retribusi jasa usaha daerah adalah PERDA No 01 Tahun 2012 dan sejak tanggal 16 september 2015 berlaku PERDA Nomor 06 tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, jumlah PAD yang telah di sumbangkan sebesar Rp. 6.141.400.400,- . untuk melihat penerimaan dari pelayanan Jasa Laboratorium BLHD Provinsi Jambi dari tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 16. Penerimaan Asli Daerah (PAD) Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 No
Tahun
Target
Realiasi
1
2009
200.000.000,-
255.189.500,-
2
2010
250.000.000,-
338.355.800,-
3
2011
400.000.000,-
494.439.800,-
4
2012
500.000.000,-
649.148.650,-
5
2013
600.000.000,-
831.591.800,-
6
2014
900.000.000,-
981.846.950,-
7
2015
1.074.296.000,-
2.590.827.900,-
IK – 9 Persentase kasus lingkungan yang masuk dan ditindaklanjuti (100 %)
Indikator Kinerja Target Persentase kasus lingkungan yang 100 % masuk dan ditindaklanjuti (100 12 Kasus %)
RealisasiPersentase 100 % 100 12 kasus
Kriteria Baik
Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan merupakan bagian dari program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Kegiatan ini merupakan manifestasi dari apa yang diamanatkan oleh UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH yang mana dalam pembentukan UU tersebut didasarkan pada pertimbangan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Kegiatan ini diimplementasikan pada penanganan pengaduan kasus-kasus LH akibat dugaan terjadinya pencemaran agar masyarakat mendapat perlindungan akibat kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Masyarakat atau lembaga masyarakat peduli lingkungan bisa melaporkan dugaan terjadinya pencemaran ke BLHD
Provinsi Jambi melalui Pelayanan Pos Pengaduan yang disampaikan
melalui
telepon,SMS atau dengan datang secara langsung. Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus pengaduan lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Negara LH Nomo 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim penanganan pengaduan BLHD provinsi Jambi terhadap pengaduan yang disampaikan melalui POS PENGADUAN Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, pada tahun 2015 telah terselesaikan 100 perses pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 12 kasus lingkungan dengan rincian sebagai berikut :
Sektor Industri Pulp in Paper sebanyak 1 kasus
Sektor Pertambangan Batu Bara sebanyak 4 kasus
Sektor Pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 1 kasus
Sektor MIGAS sebanyak 2 kasus
Sektor kegiatan Lain-lain sebanyak 4 kasus
Progres kegiatan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilaporkan ke POS pengaduan BLHD Provinsi Jambi dalam Periode 2010 – 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Grafik Penangan Kasus yang berhasil di tindaklanjuti Tahun 2010 – 2015
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas, pada tahun 2015 program dan kegiatan yang dilaksanakan yakni : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan berupa : 1.
Pemantauan Kualitas Lingkungan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan bertujuan untuk mengukur kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jambi khususnya kualitas air sungai lintas kabupaten/kota dan kualitas udara ambien di wilayah Provinsi Jambi yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga didapat data time series yang berguna untuk menyusun program pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi serta menentukan prioritas penanganan lingkungan pada tahun berikutnya. Output dari kegiatan adalah Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien dan air sungai lintas kabupaten /kota di provinsi Jambi sebanyak 2 kali dalam setahun, dan terselenggaranya sosialisasi /diseminasi hasil pemantauan kualitas lingkungan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
2.
Kegiatan Batanghari Bersih /Superkasih Kegiatan Batanghari Bersih/Superkasih mempunyai sasaran menurunkan beban pencemaran lingkungan terutama pada sungai batanghari, dengan upaya meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
3. Kegiatan Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah
Kegiatan Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah bertujuan untuk mendukung BLHD Provinsi Jambi dalam penyediaan data lingkungan yang bertanggung jawab secara hukum dan teknis. Dengan beberapa output kegiatan yaitu : Belanja bahan kimia, belanja jasa kerja surveilen dan kalibrasi alat labor dengan maksud meningkatkan kinerja UPTB Laboratorium Daerah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kepada pelangan. 4. Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan penaatan hukum lingkungan selain mendukung sasaran strategis 1 juga mendukung sasaran strategis 2 pada kinerja BLHD, dengan indikator kinerja Persentase kasus lingkungan yang masuk dan ditindaklanjuti (100 %). Dalam rangka melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan tidak cukup dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan tetapi perlu adanya penegakan
hukum lingkungan, jika terjadi adanya dugaan pencemaran lingkungan oleh suatu kegiatan maka masyarakat dapat melakukan pengaduan ke BLHD Provinsi Jambi melalui pos pengaduan yang berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat terhadap adanya dugaan kasus lingkungan yang terjadi.
Mening
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah dunia usaha /industry / lembaga yang taat peraturan dan peduli lingkungan hidup
IK – 10 Jumlah Kondisi Areal Usaha /kegiatan yang di pantau Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Jumlah Kondisi Areal Usaha /kegiatan 10 21 210 yang di pantau perus perus ahaa ahaa n n
Kriteria Sangat Baik
Pemantauan kondisi rencana usaha/kegiatan atau uji tahap proyek dari target 10 rencana usaha/kegiatan
telah dilaksanakan sebanyak 21 rencana usaha/kegiatan.
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam proses penilaian dokumen Amdal (Uji tahap proyek) tujuan dari kegiatan adalah untuk memastikan bahwa suatu rencana atau kegiatan masih dalam tahapan perencanaan dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan seperti konstruksi,operasi dan pasca operasi di lokasi kegiatan. Dari hasil pemantauan pada 21 rencana usaha yang mengajukan pembahasan dokumen KA – ANDAL, 20 rencana usaha /kegiatan masih tahap perencanaan, sesuai dengan tata ruang dan tidak masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Sehingga terhadap 20 rencana usaha tersebut dapat diproses lebih lanjut penilaian dokumen KA – ANDALnya sedangkan 1 (satu) rencana usaha yaitu Pembangunan LIPPO PLAZA oleh PT. Damarindo Perkasa berada pada tahap konstruksi (80 %) sehingga dokumen AMDAL dari rencana usaha /kegiatan tidak dapat dibahas dan proses selanjutnya di serahkan pada BLHD Kota Jambi, sedangkan PT. Damarindo Perkasa selaku Pemrakarsa Pembangunan Lippo Plaza dikenakan sanksi administrasif berupa penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sampai dengan tahun 2015, Jumlah Kondisi Areal Usaha /kegiatan yang di pantau sebanyak 93 perusahaan atau telah mencapai 206 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 20102015 dapat dilihat dari grafik berikut :
Grafik Kondisi Areal /Kegiatan yang di Pantau Tahun 2010 -2015 Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pemantauan Kondisi Areal Usaha /kegiatan yang di pantau dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah Perusahaan yang di pantau Kondisi Areal % No. Tahun /kegiatannya Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 0 0 0 2. 2011 0 12 120 3. 2012 15 20 133,33 4. 2013 10 28 280 5. 2014 10 12 120 6. 2015 10 21 210 Jumlah 45 93 169,09 IK – 11 Jumlah perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan Implementasi RKL/RPL perusahaan di Provinsi Jambi Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Jumlah perusahaan yang dibina 30perusahaan 39perusahaan 130 dalam pelaksanaan
Kriteria SangatBaik
Implementasi RKL/RPL perusahaan di Provinsi Jambi Pemantauan implementasi kelayakan lingkungan hidup dari target 30 perusahaan telah dilakukan sebanyak 39 perusahaan. Hasil evaluasi pembinaan dan pemantauan RKL-RPL Tahun 2105 Hasil Evaluasi Pasif dan Aktif No
1
Komponen yang dipantau
Sesuai Ketentuan
Sistematika pelaporan (Sesuai KepmenLH Nomor 45 Tahun 2005)
Tidak Sesuai Ketentuan
6 Perusahaan (15,38%)
33 Perusahaan (84,61%)
2
1. Penyusunan laporan
16 Perusahaan (41,02%)
23 Perusahaan (58,97%)
3
2. Penyampaian laporan
1 Perusahaan
38 Perusahaan (97,36%)
(2,56%) 4
3. Implementasi RKL-RPL
5
4. Keberadaan dokumen lingkungan di lokasi kegiatan
0
0
24 Perusahaan (61,54%)
15 Perusahaan (38,46%)
Dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan tersebut BLHD Provinsi Jambi telah melakukan pembinaan dengan memberikan informasi mengenai implementasi RKL-RPL, sistematika laporan,arahan,masukan dan saran terkait kepada seluruh perusahaan tersebut dalam rapat koordinasi teknis evaluasi kewajiban izin lingkungan pada tanggal 15 – 16 Desember 2015, dengan harapan, kedepan pihak perusahaan dapat mengimplementasikan dokumen RKL-RPL –nya secara utuh/komplit, bertanggung jawab dan penuh kesadaran untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dampak kegiatan /usahanya demi mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam rangka menurunkan beban pencemaran dan mencegah timbulnya kerusakan pada lingkungan hidup. Sampai dengan tahun 2015, Jumlah perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan Implementasi RKL/RPL perusahaan di Provinsi Jambi sebanyak 214 perusahaan atau telah mencapai 108,6 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Grafik Perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan Implementasi RKL-RPL Tahun 2010 -2015 Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan Implementasi RKL-RPL dengan Target Renstra 2010-2015 Perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan % No. Tah Implementasi RKL-RPL Capaian u Target Renstra 2010-2015 Realisasi n 1. 201 47 47 0 100 2. 201 30 31 1 103,33 3. 201 30 38 2 126,66 4. 201 30 27 3 90 5. 201 30 32 4 106,66 6. 201 30 39 5 130 Jumlah 197 214 108,62
IK- 12 Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Persentase
Kriteria
Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi
50 perus ahaa n
52 perus ahaa n
104
Sangat baik
Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 serta meningkatkan ketaatan dunia usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3 dengan output sebagai berikut : Melaksanakan pengawasan dalam rangka pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap 52 Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
Sektor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebanyak 34 perusahaan
Sektor MIGAS sebanyak 4 perusahaan
Sektor Industri pulp sebanyak 1 perusahaan
Sektor pertambangan batu bara sebanyak 11 perusahaan
Sektor perkebunan HTI sebanyak 7 perusahaan
Sektor crumrubber sebanyak 4 perusahaan
Sektor lain-lain sebanyak 2 perusahaan
Dari 52 perusahaan yang diawasi , hanya 44 atau sekitar 86,2 % perusahaan yang sudah menindaklanjuti /memperbaiki pelanggaran.
Sampai dengan tahun 2015, Jumlah Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi sebanyak 102 mencapai 45,77
persen dari
target yang telah
perusahaan
atau telah
ditetapkan dalam Renstra
Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015 yaitu sebanyak 225, hal ini dikarenakan kegiatan baru dilaksanakan tahun 2014 sedangkan dalam Renstra rencana pelaksanaan dari tahun 2011.
Grafik Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi tahun 2010 - 2015
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi dengan Target Renstra 20102015 Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 % No. Tahun yang di lakukan pembinaan dan diawasi Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 0 0 0 2. 2011 35 0 0 3. 2012 40 0 0 4. 2013 45 0 0 5. 2014 50 50 100 6. 2015 55 50 90,90 Jumlah 225 100 44,44
Melaksanakan Inventarisasi perizinan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten /kota di Provinsi Jambi . Hasil dari kegiatan inventarisasi adalah tersedianya data perizinan pengelolaan limbah B3 di kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut :
No
Kabupaten/Kota
Jumlah Izin TPS LB3
1
Kota Jambi
42
2
Kabupaten Muaro Jambi
38
3
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
25
4
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3
5
Kabupaten Batanghari
13
6
Kabupaten Merangin
5
7
Kabupaten Sarolangun
17
8
Kabupaten Kerinci
1
9
Kabupaten Tebo
11
10
Kabupaten Bungo
15
Jumlah
170
IK – 13 Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup (Proper)
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Jumlah Perusahaan yang dilakukan 52 52 100 Penilaian terhadap pengelolaan perus perus lingkungan hidup (Proper) ahaa ahaa n n
Kriteria Baik
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.557/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014 -2015, maka hasil dari pelaksanaan kegiatan PROPER 2014-2015 dapat diketahui. Untuk peserta dari Provinsi Jambi berjumlah 64 usaha dan/atau kegiatan. Peserta terdiri dari 3 (tiga) kategori pengawasan, dimana 52 perusahaan pengawasan oleh BLHD Provinsi Jambi, 1 perusahaan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia serta 11 perusahaan melalui mekanisme penilaian mandiri (self assessment/SA).
Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.557/Menlhk-Setjen/2015 ini terdapat kekeliruan penulisan. Kekeliruan dimaksud adalah ditemukannya penulisan 2 (dua) nama perusahaan yang berbeda. Masingmasing nama perusahaan tersebut adalah: 1. PTPN IV (Persero) PKS Tanjung Lebar, seharusnya PTPN VI (Persero) PKS Tanjung Lebar di Kabupaten Muaro Jambi. 2. PT. Dasa Anugrah Sejahtera, seharusnya PT. Dasa Anugrah Sejati di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Selanjutnya secara rinci peringkat peserta dari Provinsi Jambi dapat dilihat sebagai berikut: 1.
Peringkat PROPER periode tahun 2014-2015 yang pengawasannya oleh BLHD Provinsi Jambi dan disupervisi serta dilanjutkan penilaiannya oleh KLHK-RI adalah:
Peringkat Emas berjumlah
= 0 perusahaan
Peringkat Hijau berjumlah
= 2 perusahaan
Peringkat Biru berjumlah
= 32 perusahaan
Peringkat Merah berjumlah
= 13 perusahaan
Peringkat Hitam berjumlah
= 0 perusahaan
Tidak diumumkan
= 5 perusahaan
2. Peringkat PROPER periode tahun 2014-2015 secara keseluruhan yang pengawasan lapangannya dilakukan oleh BLHD Provinsi Jambi, KLHK-RI maupun mekanisme penilaian mandiri (self assesment) adalah:
Peringkat Emas berjumlah
= 0 perusahaan
Peringkat Hijau berjumlah
= 3 perusahaan
Peringkat Biru berjumlah
= 43 perusahaan
Peringkat Merah berjumlah = 13 perusahaan
Peringkat Hitam berjumlah
= 0 perusahaan
Tidak diumumkan
= 5 perusahaan
Penilaian Mandiri Hasil PROPER 2013-2014 dan 2014-2015 yang pengawasannya melalui mekanisme penilaian mandiri (self assessment/SA) adalah sebagai berikut:
No 1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11
12
13 14 15
16
Tabel 20. Hasil PROPER 2013-2014 dan 2014-2015 mekanisme penilaian mandiri (self assessment/SA) Hasil PROPER Nama Perusahaan Sektor Kab/Kota 2014 2015 PTPN VI (Persero) PKS Pinang Agroindustri Kab. Muaro BIRU BIRU Tinggi Jambi PT. Hok Tong – Jambi Agroindustri Kota Jambi BIRU BIRU PT. Agro Mitra Madani Agroindustri Kab. MERAH BIRU * Tanjabb ar PT. Sari Aditya Loka 1 Agroindustri Kab. Merangin HIJAU BIRU * PT. Sari Aditya Loka 2 Agroindustri Kab. Bungo HIJAU BIRU * PT. Djambi Waras – Jambi Agroindustri Kota Jambi BIRU BIRU* PT. Inti Indosawit Subur I - Agroindustri Kab. BIRU BIRU * Muara Bulian Batangh ari PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper MPJ Kab. BIRU BIRU * Industry, Ltd. Tanjabb ar PT. Pertamina (Persero) S&D PEM Kota Jambi BIRU BIRU Reg II - TBBM Jambi PT. Pertamina EP Asset 1 - Field PEM Kab. Muaro HIJAU HIJAU* Jambi Jambi, Kota Jambi TAC Pertamina - Binawahana PEM Kab. BIRU HIJAU* Petrindo Meruap Pte.Ltd Sarolang un TAC Pertamina EP - PT. EMP PEM Kab. Muaro HIJAU HIJAU Gelam (d/h TAC Pertamina Jambi - Insani Mitrasani Gelam (EMP Gelam)) PT. Remco – Jambi Agroindustri Kota Jambi BIRU * BIRU PT. Indofood CBP Sukses MPJ Kota Jambi BIRU * BIRU Makmur, Tbk. – Jambi Agroindustri Kab. BIRU * BIRU PT. Inti Indosawit Subur II Tanjabb Tungkal Ulu ar PT. Perkebunan Nusantara VI Agroindustri Kab. Ma. BIRU * BIRU (Persero) PKS Bunut Jambi
17 PT. Pertamina (Persero) - DPPU PEM Sultan Thaha 18 Mont'D or Oil Tungkal, Ltd. PEM 19 PEM Petrochina International Jabung Ltd - (Gas)
Kota Jambi
BIRU *
BIRU
Kab. Tebo BIRU * BIRU Kab. BIRU * BIRU Tanjabti m 20 PEM Kab. BIRU * BIRU Petrochina International Jabung Tanjabti Ltd - (Minyak) m Keterangan: BIRU * pengawasan oleh BLHD Provinsi Jambi………….………( 8 perusahaan) Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 peserta yang masuk mekanisme penilaian mandiri sebanyak 11 (sebelas) perusahan sesuai dengan tabel 2.1. tidak ada yang mendapat kriteria PROPER Merah. Pada tahun sebelumnya (2014), peserta yang masuk penilaian mekanisme mandiri ada yang memperoleh Kriteria PROPER Merah, sehingga pada tahun 2015, penilaiannya dimasukan pada penilaian langsung yang dilaksanakan oleh BLHD Provinsi Jambi. Penetapan perusahaan yang masuk mekanisme pengawasan secara self assesment ini berdasarkan Surat Deputi MenLHK
Bidang
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Nomor
B-
1650/Dep.II/LH/PDAL/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang usulan daftar industri PROPER 2014-2015. Dalam surat ini disebutkan bahwa industri yang sudah telah memperoleh BIRU 3 kali dan sudah 2
kali melaksanakan penilaian mandiri,
diprioritaskan untuk diinspeksi secara langsung, sedangkan industri yang memperoleh BIRU 3 x, namun belum 2
kali melaksanakan penilaian mandiri akan mengikuti
mekanisme penilaian mandiri.
Penilain KLHK-RI Pada tahun 2014, peserta dari Provinsi Jambi yang penilaiannya dilakukan oleh KLHK-RI terdiri dari 3 perusahaan. Peserta ini merupakan usulan BLHD Provinsi Jambi melalui Sekretariat PROPER. Dasar pertimbangannya adalah dimana peserta ini pada tahun 2012-2013 merupakan perusahaan yang mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sekitar perusahaan berada maupun Pemerintah Daerah setempat. Sorotan yang terjadi berkaitan dengan izin lokasi dan konflik lahan. Pada tahun 2015, KLHK-RI hanya melakukan pengawasan pada 1 (satu) perusahaan, dimana
perusahaan tersebut sebelumnya merupakan pengawasan mandiri/self
assesment (SA), yaitu TAC Pertamina EP - PT. EMP Gelam (d/h TAC Pertamina - Insani Mitrasani Gelam (EMP Gelam)) dengan hasil atau memeperoleh peringkat PROPER HIJAU sebagaimana tertera dalam table 3.1 Hasil PROPER 2013-2014 yang pengawasannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah sebagai berikut:
Tabel 21 Hasil PROPER 2013-2014 oleh KLHK-RI
No
Nama Perusahaan
Sektor
Kab/Kota
Hasil PROPER Rev 2 2014 0 2015 1 4 MERAH MERAH *-
1. PT. Asiatic Persada PKS Kab. Sei Kandang Agroindustri Batang hari 2. PT. Bahana Karya BIRU Kab. Semesta ex PT. Agroindustri Sarolan Eramitra Agro gun Lestari 3. Petrochina International Kab. MERAH Jabung Ltd - PEM Tanjab (Minyak) bar 4. TAC Pertamina EP - PT. PEM Kab. Muaro HIJAU EMP Gelam (d/h Jambi TAC Pertamina Insani Mitrasani Gelam (EMP Gelam)) Keterangan untuk 2015:
BIRU
BIRU*
BIRU
BIRU
HIJAU
HIJAU
1. *- tidak ikut menjadi peserta PROPER 2014-2015 karena terjadi konflik dengan masyarakat. 2. BIRU * pengawasan oleh BLHD Provinsi Jambi..………( 8 + 1 = 9 perusahaan) Periode penilaian 2014-2015, Sekretariat PROPER BLHD Provinsi Jambi tidak mengikutsertakan 2 (dua) perusahaan sebagai peserta PROPER karena terjadinya konflik dengan masyarakat dan pencabutan izin operasi oleh pemerintah. Selanjutnya untuk 2 (dua) perusahaan tersebut dilakukan pengawasan melalui dana APBD.
Perusahaan tersebut adalah PT. Nusantara Termal Coal di Kabupaten Bungo dan PT. Asiatic Persada di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Informasi kondisi operasional 2 (dua) perusahaan tersebut yang menjadi pertimbangan tidak diikutsertakan dalam penilaian PROPER periode 2014-2015 adalah: 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0201K/30/MEM/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Nusantara Termal Coal di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 2. Berita media massa Tribun Jambi hari Selasa tanggal 7 April 2015 ”Deadline Akhir Mei-Penyelesaian Konflik Lahan SAD-PT. Asiatic”.
Pengawasan Tim Pelaksana PROPER BLHD Provinsi Jambi Pada tahun 2014, Sekretariat PROPER BLHD Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap 35 usaha dan/atau kegiatan. Jumlah perusahaan ini sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014. Pada tahun 2015, sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015, Sekretariat PROPER BLHD Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap 52 usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Tabel 2.3 sebelumnya. Jumlah peserta tersebut berasal dari peserta lama, peserta baru dan peserta lama yang dkembalikan dari proses penegakan hukum. Peserta yang dikembalikan dari proses penegakan hukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang terdiri atas: 1. PT. Kurnia Tunggal Nugraha yang berada di Kabupaten Muaro. Jambi, 2. PT. Erasakti Wira Forestama yang berada di Kabupaten Muaro. Jambi, dan 3. PT. Tri Mitra Lestari di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selengkapnya hasil PROPER 2013-2014 dan 2014-2015 yang pengawasannya oleh BLHD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tabel 22 Hasil PROPER 2014 dan 2015 Pengawasan oleh BLHD Provinsi Jambi Hasil PROPER 2013Nama Perusahaan Sektor Kab/Kota Pengawas 2015 20 2014-2015 14 PT. Megasawindo Perkasa POM Agroindustri Kab. Bungo BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Megasawindo Perkasa CRF Agroindustri Kab. Bungo BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Kresna Duta Agroindo - Unit Langling Kab. Merangin BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU Agroindustri Mill PT. Kresna Duta Agroindo - Unit Jelatang Kab. Merangin BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU Agroindustri Mill PTPN VI (Persero) PKS Bunut Agroindustri Kab. Ma. Jambi Self Assesment BIRU * BIRU * PT. REMCO – JAMBI Agroindustri Kota Jambi Self Assesment BIRU * BIRU * PT. Batanghari Tembesi Agroindustri Kota Jambi BLHD Prov. Jambi MERAH MERAH PT. Inti Indosawit Subur II - Tungkal Ulu Agroindustri Kab. Tanjabbar Self Assesment BIRU * BIRU * PT. Angkasa Raya Agroindustri Kota Jambi BLHD Prov. Jambi MERAH MERAH PT. Dasa Anugrah Sejati Agroindustri Kab. Tanjabbar BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Indofood Sukses Makmur – Jambi MPJ Kota Jambi Self Assesment BIRU * BIRU * PT. Aneka Bumi Pratama – Jambi Agroindustri Kab. Batanghari BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Brahma Bina Bhakti Agroindustri Kab. Ma. Jambi BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Jamika Raya PKS Agroindustri Kab. Bungo BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Kresna Duta Agro Indo - PKS Pelakar Agroindustri Kab. Sarolangun BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Putra Sumber Utama Timber (PSUT) MPJ Kab. Ma.Jambi BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PTPN VI (Persero) Kayu Aro MPJ Kab. Kerinci BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU PT. Djambi Waras II – Jujuhan Agroindustri Kab. Bungo BLHD Prov. Jambi BIRU BIRU RSUD Raden Mattaher MPJ Kota Jambi HITAM GAKUM Mont'D Or Oil Tungkal, Ltd. PEM Kab. Tebo Self Assesment BIRU * BIRU * PT. Pertamina (Persero) - DPPU Sultan Self Assesment BIRU * BIRU * PEM Kota Jambi Thaha Petrochina International Jabung Ltd - PEM Kab. Tanjabbar Self Assesment BIRU * BIRU *
Keterangan Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama
(Gas) 23 PT. Jambi Prima Coal
24 25 26 27
PT. Kuansing Inti Makmur PT. Minimex Indonesia PT. Nusantara Thermal Coal PT. Ricky Kurniawan Persada
PEM
Kab. Sarolangun
PEM PEM PEM Agroindustri
Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Bungo
BLHD Prov. Jambi
BIRU
Tdk diumum kan BIRU BIRU *Tdk diumum kan BIRU BIRU MERAH Tdk diumum kan BIRU MERAH BIRU BIRU
Lama
BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi
BIRU BIRU BIRU BIRU
BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi
MERAH BIRU MERAH MERAH
BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi
MERAH MERAH MERAH MERAH
BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi
-
BIRU MERAH MERAH
Baru Baru Baru
BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi BLHD Prov. Jambi
-
MERAH BIRU MERAH MERAH MERAH MERAH
Baru Baru Baru Baru Baru Baru
Ma Jambi 28 29 30 31
PT. Bahari Gembira Ria PT. Agroindo Indah Persada PT. Graha Cipta Bangko Jaya PT. Satya Kisma Usaha
Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri
32 33 34 35
PT Citra Koprasindo Tani Agroindustri PT. Deli Muda Perkasa Agroindustri PTPN VI (Persero) Rimbo Dua Agroindustri PT. PLN (Persero) Pembangkit Kasang- PEM Jambi 36 PT. Anugrah Bungo Lestari Agroindustri 37 PT. Angso Duo Sawit Agroindustri 38 PT. Bukit Barisan Indah Prima
Agroindustri
39 40 41 42 43 44
Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri
PT. Mitra Sawit Jambi PT. Rigunas Agri Utama PMKS Tebo PT. Bukit Bintang Sawit PT. Kedaton Mulia Primas PT. Produk Sawitindo Jambi PT. Rudi Agung Agra Laksana
Ma Jambi Merangin Merangin
Tebo Tanjabbar Batang Hari Tebo Kota Jambi Kab. Bungo Kab. Ma. Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjabbar Kab. Tebo Kab. Ma. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjabbar Kab. Tanjabbar
Lama Lama Lama Lama
Lama Lama Lama Lama
Lama Lama Lama Lama
BLHD Prov. Jambi
Tdk Baru diumum kan PT. Tebo Plasma Inti Lestari Agroindustri Kab. Tebo BLHD Prov. Jambi MERAH Baru PTPN VI (Persero) Unit Aur Gading Agroindustri Kab. Batanghari BLHD Prov. Jambi BIRU Baru PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa PEM Kab. Sarolangun BLHD Prov. Jambi BIRU Baru PTPN VI (Persero) Unit Tj. Lebar Agroindustri Kab. Ma. Jambi BLHD Prov. Jambi BIRU Baru BLHD Prov. Jambi Tdk Lama PT. Kurnia tunggal Nugraha Agroindustri Kab. Ma. Jambi diumum kan PT. Erasakti Wira Forestama Agroindustri Kab. Ma. Jambi BLHD Prov. Jambi MERAH Lama PT. Tri Mitra Lestari Agroindustri Kab. Tanjabbar BLHD Prov. Jambi BIRU Lama 1. Keterangan: *- tidak ikut menjadi peserta PROPER 2014-2015 karena terjadi konflik dengan masyarakat atau tidak beroperasi. 2. BIRU * pengawasan oleh BLHD Provinsi Jambi. ………………………………………………………………………….………( 8 + 1 + 43 = 52 perusahaan
45 PT. Sumbertama Nusa Pertiwi 46 47 48 49 50 51 52
Agroindustri
Kab. Ma. Jambi
-
Dari hasil pencapaian peringkat PROPER di Provinsi Jambi dengan pengawasan oleh BLHD Provinsi Jambi, KLHK-RI maupun mekanisme penilaian mandiri (self assesment/SA), terdapat peningkatan dan penurunan hasil penilaian peserta jika dibandingkan dari tahun sebelumnya (2013-2014) dengan rincian seperti pada tabel berikut:
No.
1 2 3 4 5 6
Kriteria
Emas Hijau Biru Merah Hitam Tidak Diumumkan Jumlah
Tabel 22 Perubahan peningkatan Hasil PROPER Hasil PROPER 20122 20132014Perubahan 0 201 20 1 4 15 3 0 0 0 tidak berubah 3 4 3 Turun 1 perusahaan 23 32 43 Naik 11 perusahaan 22 13 13 Tidak berubah 0 1 0 Naik 1 perusahaan 1 0 5 Turun 5 perusahaan 49 50 64
Analisis Tren Berdasarkan data kegiatan PROPER di Provinsi Jambi dari tahun 2011 sampai 2015, dapat dilihat tren perubahan peserta. Tren perubahan peserta dianalisis berdasarkan jumlah peserta dan pencapaian kriteria pada setiap tahun pelaksanaan. Analisis tren dibuat berdasarkan data hasil PROPER sebagaimana tabel berikut:
No. 1 2 3 4 5 6
Tabel 23. Data Hasil PROPER 2011-2015 di Provinsi Jambi. Hasil PROPER Kriteria 2011 2012 2013 2014 Emas 0 0 0 0 Hijau 4 13 3 4 Biru 11 22 23 32 Merah 6 6 22 13 Hitam 0 0 0 1 Tidak Diumumkan 0 0 1 0 Jumlah 21 41 49 50 Tingakt Ketaatan 80.95% 68.29% 57.44% 72.00%
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
2015 0 3 43 13 0 5 64 71.88%
116
Dari analisis tren dapat dilihat Tingkat Ketaatan peserta setiap periode penilaian. Tingkat Ketaatan diperhitungkan berdasarkan jumlah kriteria Emas, Hijau dan Biru yang diperoleh peserta dibandingkan jumlah total peserta PROPER pada tahun yang sama. Rumus untuk menghitung Tingkat Ketaatan adalah: Tingkat = ketaatan
(EMAS) + (HIJAU) + (BIRU) TOTAL PESERTA PROPER
X
100%
Selanjutnya untuk Analisis Tren, Tingkat Ketaatan yang diperoleh dibandingkan untuk setiap tahun pelaksanaan kegiatan. Secara grafik dapat dilihat Tren Tingkat Ketaatan peserta PROPER di Provinsi Jambi dari tahun 2011-2014.
Gambar 2. Grafik Tren Analisis Hasil PROPER 2011-2014
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
117
Penurunan Beban Pencemaran Pada tahun 2012 Penilaian pengawasan PROPER diserahkan pelaksanaan pengawasan lapangannya kepada BLHD Provinsi. Pada tahun awal pelaksanaan (2012) PROPER oleh BLHD Provinsi Jambi, belum dilakukan penghitungan beban pencemaran dari perusahaan peserta. Penghitungan Beban Pencemaran dimulai pada tahun atau periode penilaian 2012-2013. Untuk tahun 2012 dilakukan penilaian terhadap 39 perusahaan, pada tahun 2013 sebanyak 40 perusahaan, pada tahun 2014 sebanyak 35 perusahaan dan pada tahun 2015 sebanyak 52 perusahaan. Dari daftar perusahaan yang dilakukan penilaian terdapat beberapa perusahaan yang bisa dihitung Beban Pencemarannya. pada penilaian periode 2012-2013, 2013-2014.
Gambar 3. Grafik Penurunan Beban Pencemaran PROPER 2013-2015
Seluruh perusahaan yang dilakukan penghitungan beban ini berada pada aliran sungai Batanghari khususnya pada industry karet. Sedangkan pada industry sawit, limbah cair yang dihasilkan rata-rata digunakan kembali sebagai pupuk pada land aplikasi sehingga tidak dihitung beban pencemarannya. Perusahaan tersebut adalah:
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
118
Tabel 24 Daftar perusahaan sumber Beban Pencemaran. No
Nama Perusahaan
1. PT. Jambi Waras Jambi 2. 3. 4. 5. 6.
PT. Jambi Waras II Jujuhan PT. Remco Jambi PT. Angkasa Raya PT. Hok Tong PT. Batanghari Tembesi
Sektor
Kab/Kota
Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri
Kota Jambi Kab. Bungo Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi
Badan Sungai Penerima Sungai Batanghari Sungai Jujuhan Sungai Batanghari Sungai Batanghari Sungai Batanghari Sungai Batanghari
Berdasarkan perhitungan yang didapatkan diketahui bahwa terjadi penurunan beban pencemaran dari 2 (dua) periode penilaian sebelumnya (2014 ke 2015) secara umum yaitu untuk parameter BOD sebanyak 28,36 Ton/Tahun, COD sebanyak 59,127 Ton/Tahun, TSS sebanyak 59,816 Ton/Tahun dan Amoniak (NH3) sebanyak 2,938 Ton/Tahun. Terjadinya penurunan beban pencemaran di Sungai Batanghari disebabkan oleh: 1.
System dan Kinerja IPAL yang membaik dari tahun ke tahun.
2.
Status Penataan terhadap pengelolaan lingkungan pengendalian limbah cair yang semakin membaik.
IK – 15 Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Indikator Kinerja Target Jumlah Perusahaan yang dilakukan 20 perusahaan pembinaan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Realisasi persentase 32perusahaan 160
Kriteria Sangat baik
Pembinaan dan pengawasan ketaatan dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pada 32 perusahaan dengan rincian :
Sektor Pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 24 perusahaan Sektor MIGAS sebanyak 2 perusahaan
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
119
Sektor Pertambangan Batu Bara sebanyak 2 perusahaan Sektor kegiatan Lain-lain sebanyak 4 perusahaan Hasil dari kegiatan pengawasan dan pembinaan ketaatan dunia usaha dalam
melakukan pengelolaan lingkungan sebanyak 37 perusahaan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 20 perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 1.
Sektor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebanyak 28 perusahaan
2.
Sektor Migas sebanyak 3 perusahaan
3.
Sektor Industri Pulp sebanyak 1 perusahaan
4.
Sektor Pertambangan Batu Bara sebanyak 4 perusahaan
5.
Sektor Perkebunan HTI sebanyak 1 perusahaan
6. IK – 17 Tersedianya data GRK di Sektor Limbah Indikator Kinerja tersedianya data GRK di Sektor Limbah
Target 1 Laporan
Realisasi
Persentase
1 Laporan
Kriteria
100
Baik
Langkah pertama yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi dalam penyediaan data GRK di sektor Limbah adalah dengan : a. Mengkoordinasikan Pembentukkan Kelembagaan/ Sekretariat RAD GRK. Koordinasi
pembentukkan kelembagaan/sekretariat RAD GRK dilakukan di 11
kabupate/kota. Kegiatan ini dimulai dengan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jambi. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan Pokja RAD GRK Provinsi Jambi, yakni Pokja Limbah yang dikoordinir oleh BLHD, Pokja Berbasis Lahan yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan dan terdiri dari anggota Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian, serta Pokja Energi yang terdiri dari Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan. Setiap pokja membuat perhitungan sendiri dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait dengan kabupaten/kota. Melalui peningkatan koordinasi sekretariat ini dapat dilakukan perbaikan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD GRK Provinsi Jambi.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
120
Pada tahun 2015 ini, telah terbentuk kelembagaan/sekretariat RAD GRK sebagai berikut : No
Kabupaten /Kota
Status Pembentukkan Sekretariat RAD GRK SK.Bupati/walikota
Pokja RAD GRK
Dok.RAD GRK
1.
Kerinci
Proses
-
-
2.
Sungai penuh
Proses
Ada
Proses
3.
Bungo
4.
Tebo
Ada Ada
ada ada
Ada Ada
5.
Merangin
6.
Sarolangun
-
-
-
7.
Batanghari
-
-
-
8.
Muaro Jambi
Ada
Ada
Ada
9.
Tanjabtim
-
-
-
10. Tanjabbar
-
-
-
11. Kota Jambi
-
-
-
SK 08/Bappeda/201 5 tentang Tim Koordinasi dan Pokja Penyusunan RAD GRK
SK no 151/Bappeda/ 2015 tentang pembentukkan tim pelaksanan penyusunan RAD GRK
b. Sosialisasi / Aksi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Sosialisasi / Aksi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dilakukan pada Sekolah Dasar di 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Materi sosialisasi adalah emisi gas rumah kaca dan bahan perusak ozon serta dampak terhadap lingkungan. Sosialisasi kepada dunia usaha terutama industri Crude Palm Oil (CPO) yang menimbulkan emisi GRK dilaksanakan di PT.Dasa Anugrah Sejahtera (DAS). Alasan memilih industri CPO karena limbah cair CPO merupakan sumber emisi gas methan yang cukup besar di Provinsi Jambi dibanding industri lainnya. Besaran emisi gas methan dari industri CPO adalah 182 juta tonmethan M3 atau 4,3 milyar CO2. Antisipasi yang dapat
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
121
dilakukan oleh dunia usaha adalah melakukan penangkapan gas methan (methan capture) dan mengubahnya menjadi energi listrik sebesar 547.459 MW. Untuk menunjang pembiayaan penangkapan gas methan maka Millenium Compact Account for Indonesai (MCAI) diundang sebagai narasumber untuk mendanai pembangunan pembangkit tenaga listrik dari gas methan. MCAI adalah sumber pembiayaan dari pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan hijau (Green Prosperity) bagi negara –negara berkembang.
c. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD GRK Sektor Limbah Emisi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi Jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah emisi gas rumah kaca disuatu wilayah. Provinsi Jambi termasuk provinsi yang sedang tumbuh dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan jumlah limbah yang pada akhirnya menambah jumlah emisi gas CO2 dan Methan (CH4).Pengukuran dilakukan dengan metode Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap penurunan emisi GRK di Provinsi Jambi melalui identifikasi kegiatan-kegiatan yang menurunkan emisi disetiap SKPD terkait di seluruh kabupaten /kota. Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dibedakan 2 kegiatan yang dapat menurunkan emisi secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan emisi secara langsung dilakukan melalui kegiatan inti, berupa pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) untuk limbah kota/kabupaten. Tipe pengelolaan langsung ini dengan meningkatkan TPA open dumping menjadi TPA sanitari landfill. Untuk mengetahui tingkat penurunan emisi pertahun dari tahun 2013 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
122
Bidang
Pengelolaan Limbah
Bidang
Pengelolaan Limbah
Bidang
Pengelolaan Limba h
Tabel 25. Penurunan Emisi GRK Tahun 2013 2013 Jumlah Kegiatan Aks Mitigas i Emisi BAU i Mit (Tco2e) igas i Kegiatan Inti
9
3.901,66
Penurunan Emisi (ton CO2e)
1.505,30
Tabel 26. Penurunan Emisi GRK Tahun 2014 2011 Kegiatan Mitigas Jumlah Aksi Emisi BAU i Mitigasi (Tco2e) Kegiatan Inti
16
919,3
Tabel 27. Penurunan Emisi GRK Tahun 2015 2015 Kegiatan Mitigas Jumlah Aksi Emisi BAU i Mitigasi (Tco2e)
Kegiatan Inti
7
Penurunan Emisi (ton CO2e)
21.5
(-2.758,1)
Penurunan Emisi (ton CO2e) (- 322,16)
Berdasarkan ketiga tabel tersebut dapat dilihat bahwa penurunan emisi bernilai minus (-), hal itu dikarenakan aksi mitigasi belum dilakukan penangkapan atau pengelolaan gas metan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012. Seluruh kegiatan tersebut dapat menurunkan emisi dari baseline Business As Ussual (BAU). Penurunan emisi dapat pada baseline data berikut : Tabel 3.4. Business As Ussual dan Mitigasi GRK Provinsi Jambi Tahun 2010-2012 Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
123
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penurunan emisi sampai tahun 2012 adalah 0,3 % atau sebesar 1.466 ton CO2 eq. penurunan emisi juga disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini :
Gambar 5. Grafik Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi
Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Inventarisasi GRK dengan Aplikasi SIGNSMART di Provinsi Jambi Total Emisi GRK Provinsi Jambi dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi SIGNSmart Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel dan diagram dibawah ini : Tahun
Sektor
Total Emisi ( Ton CO2)
2013
Limbah
470.719
Pertanian
623.993
Lahan
52.475.802
Jumlah 2015
Jumlah
584.414 Limbah
461.406
Pertanian
227.011 688.417
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
124
Kabupaten/ Kota yang telah memasukan data pada aplikasi SIGN Smart adalah sebagai berikut : 1. Kota Jambi 2. Batang Hari 3. Kerinci 4. Kerinci 5. Tebo 6. Tanjab Barat 7. Sungai Penuh
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas, pada tahun 2015 program dan kegiatan yang dilaksanakan yakni : a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
b) Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam dengan kegiatan berupa :
1. Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau kerusakan yang bersumber dari limbah B3 serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
125
dan meningkatkaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota (instansi lingkungan hidup) dan pemerintah pusat. 2. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL dan setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal wajib pula memilki Izin Lingkungan. Dokumen Amdal yang telah disyahkan wajib diimplementasikan oleh pihak pemrakarsa /perusahaan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup dan instansi terkait lainny, sedangkan pelaksanaan implementasi RKL-RPL harus dipantau oleh instansi lingkungan hidup baik secara pasif maupun aktif. Maka output dari kegiatan adalah : a) Pemantauan kondisi rencana usaha, b) Pembinaan dan pemantuan implementasi RKL-RPL perusahaan se provinsi Jambi 3.
Kegiatan Penilaian Kinerja Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup (Proper)
4.
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
5.
Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
6.
Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH
7.
Kegiatan Pengembangan Sistem Managemen Pengelolaan Pesisir Laut
8.
Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Jumlah Kelompok masyarakat yang peduli dan berwawasan lingkungan
IK – 14 Jumlah peserta yang mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
126
Indikator Kinerja Jumlah peserta mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi
Target 50 peserta
Realisasi
Persentase
50
100
Kriteria Baik
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 dilaksanakan Rabu (17/6) di halaman Kantor Gubernur. Upacara peringatan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Jambi Dr. H. Fachrori Umar, M. Hum sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan upacara hari ini juga sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-20 dan Peningkatan rasa nasionalisme PNS. Hadir pada kesempatan ini pegawai dan pejabat Kepala SKPD lingkup Provinsi Jambi, lingkup kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, serta para penerima penghargaan dan pemenang lomba.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup tersebut sekaligus pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada kabupaten/kota, masyarakat dan sekolah yang telah berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dalam rangka hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Dr. H. Fachrori Umar, M. Hum didampingi oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Dra. Hj. Rosmeli, M.Si. Kabupaten Sarolangun, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo mendapat penghargaan SLHD kabupaten/kota terbaik tingkat Provinsi Jambi yang diterima oleh Bupati/Walikota masing-masing kabupaten/kota. Penghargaan kalpataru untuk kategori Perintis Lingkungan diperoleh oleh Reko Delifiyanto dan Edi Yuperza dari Kota Sungai Penuh, Zainal Aripin dari Kabupaten Merangin. Kategori Pengabdi Lingkungan diperoleh oleh Ahmad Baihaqi Kota Sungai Penuh dan Santoso dari Kota Jambi. Kategori Penyelamat Lingkungan diperoleh oleh Kelompok Pengelola Hutan Hak Adat Tigo Luhah Kemantan dan Kelompok Pecinta Alam Gunung Raya (PENCAGURA) dari Kabupaten Kerinci.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
127
Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan tingkat Provinsi Jambi. Penghargaan ini diberikan kepada: A. Tingkat Sekolah Dasar (SD) 1.
SDN 106/IX Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi
2.
SDN 134/II Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo
3.
SDN 060/IV Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
4.
SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun
5.
SDN 004/V Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6.
SDN 001/VII Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
7.
SDN 063/XI Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh
B. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1.
SMPN 1 Muaro Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo
2.
SMPN 1 Pelepat Ilir, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo
3.
SMPN 7 Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
4.
SMPN 21 Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Timur
5.
SMPN 26 Muaro Jambi, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi
6.
SMPN 4 Kuala Tungkal, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7.
SMPN 14 Jambi, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi
C. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 1. MA YPMM Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tiggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. SMAN 4 Muara Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo 3. SMAN 7 Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
Pemenang Lomba Produk 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan Lomba poster diberikan kepada siswa-siswa sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA yang berpartisipasi dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
128
Perlombaan dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian kegiatn Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi. Tujuan dari kegiatan adalah menumbuhkan minat dan rasa keingintahuan
masyarakat yang menjadi kelompok
sasaran yaitu anak- anak usia sekolah terhadap lingkungan, manfaat dari lingkungan hidup yang sehat serta cara menjaga agar lingkungan tetap baik untuk masa kini dan masa yang akan datang, dengan menanamkan prilaku yang baik mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Sampai dengan tahun 2015, Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan hari lingkungan hidup sebanyak 370 orang atau telah mencapai persen dari
target yang telah
123,3
ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup
Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Grafik peserta yang mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
129
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah peserta yang mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2010-2015
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun
Jumlah peserta yang mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Target Renstra 2010-2015 50 50 50 50 50 50 300
% Capaian
Realisasi 50 70 60 65 60 65 370
100 140 120 130 120 130 123,3
IK – 15 Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota Bersih,kalpataru,Adipura dan Adiwiyata
Indikator Kinerja Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota Bersih,kalpataru,Adipur a dan Adiwiyata
Target 11 kab/kota
Realisasi
Persentase
11 kab/kota
Kriteria
100
Baik
Sampai dengan tahun 2015, Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota Bersih,kalpataru,Adipura dan Adiwiyata sebanyak 11 kab/kota atau telah mencapai 100 persen dari
target yang telah
ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup
Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
130
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Jumlah Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota Bersih,kalpataru,Adipura dan Adiwiyata dengan Target Renstra 2010-2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota Bersih,kalpataru,Adipura dan Adiwiyata Target Renstra 2010-2015 Realisasi 11 50 11 70 11 60 11 65 11 60 11 65 11 370
% Capaian 100 140 120 130 120 130 123,3
IK – 16 Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari
Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari
Target 10
Realisasi
Persentase
10
100
Kriteria
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
Baik
131
Kelompok masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari / Pokduri di bentuk dengan tujuan membantu Pemerintah Provinsi Jambi membersihkan sampah yang terdapat di bantaran dan badan sungai Batang Hari serta sebagai tenaga penyuluh yang mengajak anggota masyarakat disekitar tempat tinggalnya untuk bersama-sama menjaga kebersihan Sungai Batang Hari. Pembentukan Pokduri di dasarkan atas Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Jambi yang anggotanya berdasarkan usulan dari RT dan lurah /kades yang ditetapkan dengan surat Keputusan Camat setempat. Sampai dengan tahun 2015, Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari sebanyak 56 kelompok / 280 orang atau telah mencapai 112 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Grafik Jumlah Pokduri tahun 2010 – 2015 Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari dengan Target Renstra 2010-2015 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari
Target Renstra 2010-2015 0 0 50 50 50 50 50
% Capaian
Realisasi 0 0 56 56 56 56 56
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
0 0 112 112 112 112 112 132
IK – 17 Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebakaran lahan dan hutan
Indikator Kinerja Jumlah peserta yang mengkuti sosialisasi kebakaran lahan dan hutan
Target 40 orang
Realisasi 40 orang
Persentase 100
Kriteria Baik
Lahan dan hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat di wilayah Provinsi Jambi baik langsung ataupun tidak langsung. Kebakaran lahan dan hutan merupakan bentuk pengelolaan lahan dan hutan yang tidak lestari, yang berdampak negative dan merugikan serta dipandang sebagai salah satu bentuk gangguan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dampak negative yang timbul dari kebakaran lahan dan hutan meliputi kerusakan ekologis, menurunnya estetika,merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah,perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya keaneka ragaman hayati dan ekosistem yang merupakan sumber plasma nuftah, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dini serta peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
Salah satu kegiatan BLHD Provinsi Jambi yaitu Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Penyuluhan Kebakaran Lahan dan Hutan bertujuan menumbuhkan kesadaran,peran serta dan kepedulian masyarakat yang tinggi dalam upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan dengan memberikan pembekalan pengetahuan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan pada wilayahnya masing-masing. Lokasi yang dipilih untuk kegiatan ini diarahkan pada wilayah kabupaten yang diindikasikan rawan kebakaran lahan dan hutan berdasarkan hasil rekapitulasi titik panas (hotspot) yang memiliki jumlah relative banyak.
Peserta yang mengikuti kegiatan terdiri atau berasal dari BLH/KLH kabupaten/kota, Camat,Lurah/Kepala Desa,Penyuluh Pertanian , Mantri Statistik ,BPD,Masyarakat Peduli API(MPA) dan Masyarakat petani. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain menjelaskan dampak kebakaran lahan dan hutan terhadap lingkungan hidup.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
133
Sampai dengan tahun 2015, Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan hari lingkungan hidup sebanyak 370 orang atau telah mencapai persen dari
target yang telah
123,3
ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup
Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Grafik Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Kebakaran Lahan dan Hutan tahun 2010 – 2015
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebakaran lahan dan hutan dengan Target Renstra 2010-2015 Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebakaran % No. Tahun lahan dan hutan Capaian Target Renstra 2010-2015 Realisasi 1. 2010 40 40 100 2. 2011 40 40 100 3. 2012 40 40 100 4. 2013 40 40 100 5. 2014 40 40 100 6. 2015 40 40 100 Jumlah 240 240 240 Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) kabupaten/kota. Tujuan lain dari kegiatan Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan adalah tersedianya data hotspot provinsi Jambi. Dari kegiatan ini juga dilakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota menuju Indonesia Hijau.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
134
Grafik Sebaran Hotspot di Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015
IK – 18 Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan
Indikator Kinerja
Target
Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan
6 kab/kota
Realisasi 7 kab/kota
Persentase
Kriteria
116
Baik
Masalah persampahan adalah salah satu masalah pelik, utamanya di kawasan perkotaan.
Pesatnya
pertumbuhan
penduduk,kurangnya
kepedulian,
terbatasnya
lahan,pengetahuan, teknologi dan pendanaan adalah sederet faktor yang secara perlahan namun pasti menyeret kawasan perkotaan menuju kondisi darurat sampah. Hal ini lah menjadikan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan masuk menjadi agenda Program Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mulai tahun 2014.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan kepedulian masyarakat kepada lingkungan hidup, konsep pengelolaan sampah 3 R, mekanisme pemilahan sampah dan tata kelola serta operasional Bank sampah termasuk memfasilitasi dan mendorong pembentukan bank sampah baru.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
135
Guna mencapai tujuan itu maka kegiatan yang ditempuh adalah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan dengan materi penyampaian fakta dan informasi mengenai global warming dan bagaimana kita dapat menyelamatkan bumi dan generasi mendatang dari hal tersebut melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi adalah penjelasan tentang bumi yang semakin panas,konstribusi sampah terhadap pemanasan global,pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan,konsep pengelolaan sampah 3R, pengelolaan sampah organic dan anorganik, pengelolaan Bank Sampah, Mekanisme pemilahan sampah,proses composting dan kerajinan dari plastic. Sedangkan peserta sosialisasi terdiri dari BLH/KLH Kabupaten/kota,Camat,Lurah/Kepala Desa,Kepala Sekolah,Guru dan Pengelola Bank Sampah.
Sampai dengan tahun 2015, Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan hari lingkungan hidup sebanyak 300 orang pada 7 kabupaten/kota atau telah mencapai 116
persen dari
target yang telah
ditetapkan dalam Renstra Badan
LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Grafik Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan tahun 2010-2015
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
136
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan dengan Target Renstra 2010-2015 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan Tahun 2010-2015 Target Renstra 2010-2015 0 0 0 0 6 6 6
% Capaian
Realisasi 0 0 0 0 7 7 7
0 0 0 0 116 116 116
Lokasi Kabupaten/kota tempat pelaksanaan sosialisasi adalah Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedepan diharapkan mereka yang mendapatkan sosialisasi ini dapat menularkan pengetahun mereka dan menjadi agen perubahan karena masalah persampahan berkaiatan erat dengan prilaku masyarakat itu sendiri, karena program ini akan terus dilaksanakan dimasa mendatang mengigat perubahan prilaku tidak akan berlangsung secara instan terus menerus dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan sasaran strategis 4 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi menuangkannya dalam 3 kegiatan yaitu : 1.
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Sasaran kegiatan ini adalah untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. meliputi out put kegiatan yaitu : a) Terbinanya dan terpilihnya pemenang kota bersih, adipura,kalpataru dan adiwiyata, b) Terpilihnya juara lomba dalam rangka hari LH sedunia tk.provinsi Jambi, c) Terlaksananya peringatan hari LH sedunia Tk. Provinsi Jambi, d) Tersosialisasinya kegiatan Batanghari bersih pada masyarakat sekitar sungai Batanghari, e) Terbinanya kelompok masyakarat peduli sungai Batanghari.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
137
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pemilihan pemenang kota bersih,Adipura,Kalpataru,dan Adiwiyata pada 11 kab/kota di wilayah Provinsi Jambi. 2. Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan pada Program Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Maksud diadakan kegiatan adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat agar lebih peduli dan pro aktif dalam upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Lahan dan hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat di Wilayah Provinsi Jambi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebakaran lahan dan hutan merupakan pengelolaan lahan dan hutan yang tidak lestari, yang berdampak negatif dan merugikan sehingga dipandang perlu upaya pencegahan sejak dini dengan memberikan informasi kepada masyarakat akan dampak dan bahaya dari kegiatan kebakaran lahan dan hutan melalui sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas asap.
3. Kegiatan
Sosialisasi
Kebijakan
Pengelolaan
Persampahan
melalui
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Maksud diadakan kegiatan adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengelola sampah secara baik dan berwawasab lingkungan. Sasaran Strategis 5 Terinformasikannya program dan kegiatan bidang lingkungan hidup kepada
Sasaran
dari program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH masyarakat diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah : 1). Pembuatan leaflet dengan lokasi penyebaran pada masyarakat dalam provinsi Jambi, 2) kegiatan penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kesehatan terhadap para ibu dan anak melalui pengoperasian mobil hijau bantuan SIKIB lokasi kegiatan pada kota-kota ibukota kabupaten/kota di Provinsi
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
138
Jambi, 3) kegiatan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah lokasi kegiatan di kota Jambi, 4)Sedangkan untuk kegiatan pameran yang bertema lingkungan hidp lokasi kegiatan di Kota Jambi dan kota-kota lain di luar Wilayah Provinsi Jambi IK – 16 Tersusunnya SLHD Provinsi Jambi (Up dating)
Indikator Kinerja Tersusunnya SLHD Jambi (Up dating)
Target Provinsi
Realisasi
Persentase
Kriteria
100
Baik
1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Status Lingkungan Hidup daerah Provinsi Jambi (SLHD) merupakan sarana yang mengakomodir semua informasi kualitas lingkungan yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Data dan informasi dalam dokumen SLHD dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan.selain itu juga dapat mengkomunikasikan kondisi lingkungan pada publik sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Laporan SLHD Provinsi Jambi yang disusun setiap tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jambi untuk menginformasikan kondisi lingkungan hidup kepada seluruh kepentingan (stakeholders) lingkungan. Sampai dengan tahun 2015, BLHD Provinsi Jambi telah menyusun Laporan SLHD setiap tahunnya dengan data-data terbaru., atau telah mencapai 100 yang telah
persen dari
target
ditetapkan dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi
tahun 2010-2015.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
139
Grafik Penyusunan SLHD Provinsi Jambi (Up dating)
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tersusunnya SLHD Provinsi Jambi (Up dating)dengan Target Renstra 2010-2015 No.
Tahun
Penyusunan SLHD Provinsi Jambi (Up dating) Tahun 2010-2015
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Target Renstra 2010-2015 1 1 1 1 1 1 6
% Capaian
Realisasi 1 1 1 1 1 1 6
100 100 100 100 100 100 100
IK – 16 Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Indikator Kinerja Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Target 1 kali
Realisasi 1 kali
Persentase Kriteria 100
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
Baik
140
BLHD Provinsi Jambi setiap tahunnya selalu mengikuti even pameran dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun serta dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jambi. Materi yang dipamerkan adalah kegiatan –kegiatan yang telah dilakukan oleh BLHD Provinsi Jambi serta capaian kinerja dari BLHD Provinsi Jambi, peraturan-peraturan perundang-undangan,produk ramah lingkungan,produk daur ulang dan hasil produksi rumah tangga berupa makanan dan kuliner khas Jambi.
Sampai dengan tahun 2015, BLHD Provinsi Jambi telah mengikuti pameran setiap tahunnya dengan data-data dan informasi terbaru tentang kinerja yang telah berhasil dicapai , atau telah mencapai
100
persen dari
target
yang
telah
ditetapkan
dalam Renstra Badan LIngkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2015.
Grafik Terlaksananya Pameran Lingkungan Hidup tahun 2010 - 2015
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
141
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun dengan Target Renstra 2010-2015 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Pelaksanaan Pameran Lingkungan Hidup Tahun 2010-2015
Target Renstra 2010-2015 1 1 1 1 1 1 6
% Capaian
Realisasi 1 1 2 2 2 1 9
100 100 200 200 200 100 150
Prestasi yang diraih oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi dari Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : TAHUN 2010 Pemerintah Provinsi Jambi menerima 2 Penghargaan yaitu: 1. Kota Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sebagai penerima Tropi Adipura Untuk Kategori Kota sedang/kecil 2. Kota Bangko kabupaten Merangin sebagai penerima Tropi Adipura untuk kota sedang/kecil
TAHUN 2011 Pemerinta Provinsi Jambi menerima 2 penghargaan yaitu : 1. Kota Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sebagai penerima Tropi Adipura Untuk Kategori Kota sedang/kecil 2. Kota Bangko kabupaten Merangin sebagai penerima Tropi Adipura untuk kota sedang/kecil
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
142
TAHUN 2012 Pemerintah Provinsi Jambi menerima 7 penghargaan yaitu : 1. Penerima Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2012 untuk Kabupaten Kerinci penerima Sertifikat harapan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2012 2. Penerima penghargaan Adipura Tahun 2012 a. Kota Sarolangun Kabupaten sarolangun sebagai penerima tropi Adipura untuk kategori Kota sedang/kecil. b. Kota Bangko Kabupaten Merangin Tropi Adipura untukkategori kota sedang/kecil c. Kota Jambi sebagai penerima sertifikat Adipura untuk kategori Kota sedang d. Kota Muaro Bungo Kabupaten Bungo sebagai penerima plakat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
3. Penerima Penghargaan Kalpataru Rahmad Arifin untuk kategori pengabdi Lingkungan. 4. Penerima Penghargaan sekolah Adiwiyata sebanyak 1 sekolah
TAHUN 2013 Pemerintah Provinsi Jambi menerima 9 penghargaab yaitu : 1. Penerima penghargaan Penyusunan Stasus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2013 sebagai Provinsi Terbaik penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status Lingkungan hidup Dearah Tahun 2012 2. Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2013 a. Kota Jambi sebagai penerima Tropi Adipura untuk kategori kota sedang b. Kota Sarolangun Kabupaten sarolangun sebagai penerima Tropi Adipura untuk kategori kota sedang/kecil 3. Penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional sebanyak 4 Sekolah 4. Penerima sertifikat kampung Iklim untuk Kelurahan Mudung Laut dan Kelurahan Eka jaya Kota Jambi.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
143
Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mendapatkan 17 (tujuhbelas) penghargaan pengelolaan lingkungan tingkat nasional yang terdiri dari : 1. Penerima Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2013 a. Provinsi Jambi sebagai Provinsi terbaik Penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah Tahun 2013 b. Kota sungai Penuh sebagai Kabupaten/kota Terbaik penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2013 c. Kabupaten
Sarolangun
sebagai
Kabupaten/kota
Terbaik
Penerima
Plakat
Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2013 2. Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2014 a. H. Hasan Basri Agus untuk Nominasi kategori Pembina lingkungan b. Rahmat Hidayat untuk kategori Perintis Lingkungan c. Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Dessa Guguk Kecamatan renah Pembarap Kabupaten Merangin untuk Kategori Penyelamat Lingkungan 3. Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2014 a. Kota Jambi sebagai penerima Tropi Adipura untuk Kategori Kota Sedang b. Kota Muaro Bungo Kabupaten Muaro Bungo sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil c. Taman Remaja Kota Jambi sebagai Penerima Plakat untuk Kategori Taman Kota Terbaik 4. Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional sebanyak 7 sekolah : a. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri 49/IV Jambi Timur, Kota Jambi b. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SMP Negeri 41, Kabupaten Muaro Jambi c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri 02/VII Pasar Sarolangun, Kabupaten Sarolangun d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SMP Negeri 1 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
144
e. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri No. 131/II SKB, Bathun III, Kabupaten Bungo f. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SMA Negeri 1 Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo 5. Penerima Penghargaan Kampung Iklim. a. Penghargaan Sertifikat Kampung Iklim Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk Gabungan Kelompok Tani SEJAHTERA Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci b. Penghargaan Sertifikat Kampung Iklim Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) NDENDANG HULU SAKO BATANG BUAT Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo.
Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mendapatkan 11 (sebelas) penghargaan pengelolaan lingkungan tingkat nasional yang terdiri dari : 1. Penerima Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2014 a. Provinsi Jambi sebagai Provinsi terbaik Penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah Tahun 2014 b. Kota sungai Penuh sebagai Kabupaten/kota Terbaik Harapan Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2014 c. Kabupaten Sarolangun sebagai Kabupaten/kota Terbaik Harapan
Penghargaan
Penyusunan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2014 d. Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten/kota Terbaik Harapan
Penghargaan
Penyusunan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2014 2. Penerima Penghargaan Pembina Lingkungan Tahun 2015 Ketua LA Lekuk 50 Tumbi De Lempur Kabupaten Kerinci memperoleh penghargaan kategori Pembina Lingkungan 3. Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2015 a. Kota Jambi sebagai penerima Piala Adipura untuk Kategori Kota Sedang b. Kota Bangko Kabupaten Merangin sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
145
c. Kota Sungai Penuh sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil d. Kota Muaro Bulian Kabupaten Batanghari sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil 4. Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri
Tingkat Nasional sebanyak 1
sekolah : Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri 64 Kabupaten Sarolangun 5. Penghargaan Setya Lencana (Kegiatan 5 Tahun) SAD Air Hitam Bukit Dua Belas Kategori Penyelamat Lingkungan
3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 Keberhasilan suatu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan dana. Program pembangunan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 didanai melalui sumber dana APBD Provinsi Jambi pada DPA- SKPD Murni sebesar Rp. 7.514.026.000,- (tujuh milyar lima ratus empat belas juta dua puluh enam ribu rupiah) dan mengalami perubahan pada DPPA-SKPD menjadi Rp. 7.704.026.000,(tujuh milyar tujuh ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah. Distribusi sumber dana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 36. Distribusi dan Sumber Dana Pendukung Kegiatan Pembangunan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 No
Jenis Anggaran/Belanja
1.
Belanja langsung
JUMLAH
Sumber Dana APBD Provinsi Jambi
Jumah (Rp)
7.704.026.000,-
7.704.026.000,-
Pengendalian terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan juga terhadap ketertiban administrasi dilakukan sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya inefisiensi. Hal ini mengingat begitu banyaknya kegiatan-kegiatan prioritas untuk dilaksanakan. Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
146
Realisasi penggunaan dana kegiatan di BLHD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 35 Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2015 Yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi
No
Program
1
2
3
01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
2. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Komputer 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Alokasi (Rp) 4 3.000.000
Realisasi (Rp) 5
Capaian Keuangan (%) 6
3.000.000
100
222.000.000
190.134.668
85.65
212.333.000
212.333.000
100
45.406.800
45.406.800
100
55.000.000
100
99.999.000
100
55.000.000 99.999.000 32.661.200
32.661.200
6.465.000
93,93
4.000.000
4.000.000
98,40
30.000.000
97.62
100
6.465.000
30.000.000
Rata-rata Capaian (%) 7
100
573.814.504
99,83
788.012.200
97,06
574.173.868 811.912.732 65.085.400
65.085.400
100
76.800.000
76.800.000
100
248.400.000
242.191.150
97,50
104.000.000
93,9
53.48 55.620.000
03
Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perengkapannya
40.000.000
39.600.000
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
99
100
147
04
05
06
07
08
Peningkatan 1. Pendidikan dan pelatihan Kapasitas formal Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembang 1. Penyusunan laporan an Sistem capaian kinerja dan Pelaporan ikhtisar realisasi kinerja Capaian SKPD Kinerja dan Keuangan 2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program 1. Sosialisasi kebijakan Pengembang pengelolaan an Kinerja persampahan Pengelolaan Persampahan Program 1. Pemantauan Kualitas PengendaliLingkungan. an Pencemaran 2. Pengawasan pelaksanaan dan kebijakan bidang Perusakan lingkungan hidup Lingkungan 3. Pengelolaan B3 dan Hidup. Limbah B3
Perlindungan dan Konservasi SDA
120.000.000
69.810.300
192.000.000
80.000.000
69.810.300
179.517.850
66,67
100
66,67
100
93,5
93,5
120.000.000 120.367.100
85,43
85,43
397.488.000 354.550.800
89.20
86,07
84.000.000
76,67 64.405.000
235.500.000
99.67 234.726.300
4. Batang Hari Bersih
856.686.700
787.201.000
91,89
5. Koordinasi Penyusunan AMDAL. 6. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 7. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah 8. Penaatan Hukum Lingkungan 9. Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1. Pengendalian dampak perubahan iklim
413.669.400
412.229.400
99.65
898.736.100
542.394.775
60.35
583.822.200
561.055.000
96,10
309.154.900
295.752.370
95,66
256.182.000
255.958.644
99,91
2. Penyusunan dan Analisis Data /Informasi Pengelolaan RTH 3. Pengembangan Sistem Managemen Pengelolaan Pesisir Laut
88.415.000
83.848.400
94,95
59.200.000
49.040.400
82,84
68.700.000
86,53 59.440.900
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
96,32
148
09
10
11
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.
Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan LH
30.100.000
Peningkatan Kualitas dan 1. Pengembangan data dan Akses informasi lingkungan. Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. Program 1. Sosialisasi Pengendalian Pengendalian Lahan dan Hutan Kebakaran Lahan dan Hutan TOTAL …
29.750.000
98.84
100
252.500.000
162.638.500
64.44
64.44
36.824.400
35.924.400
97.56
97.56
7.704.026.000
6.880.834.070
89.31
89.31
Mencermati tabel diatas terlihat bahwa dari pagu anggaran BLHD Provinsi Jambi Tahun 2015, realisasi penyerapan dana APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 6.880.834.070,- dari target sebesar Rp. 7.704.026.000,atau mencapai sekitar 89.31% dengan sisa dana sebesar Rp.
823.191.930 ,-.
Penyerapan anggaran kegiatan tersebut bervariasi satu sama lainnya karena permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan juga berbeda-beda. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukan bahwa dari 36 kegiatan yang telah ditetapkan, yang mencapai diatas 90 % (berhasil) tingkat capaian penyerapan anggaran sebanyak 26 kegiatan dan antara 70% -89,99% (cukup berhasil) sebanyak 10 kegiatan Klasifikasi tingkat penyerapan anggaran dari setiap kegiatan dapat diilustrasikan mulai dari table 8 – 12 antara lain : Tabel 36. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran ≥ 90 % No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Pengadaan Komputer
% Capaian Kriteria Keuangan 100 Baik 100 Baik 100 Baik 100 Baik 100 Baik 100 Baik 100 Baik 100 Baik
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
149
9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26.
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sosialisasi Pengendalian Lahan dan Hutan Koordinasi penyusunan AMDAL Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan LH Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pendayagunaan laboratorium lingkungan daerah Penaatan Hukum Lingkungan Penyusunan dan analisis data / informasi pengelolaan RTH Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyusunan Rencana Kerja SKPD Batang Hari Bersih Rata-rata capaian keuangan ….
100 100
Baik Baik
99,91 99,94
Baik Baik
99,67 99,67 99,65 99 98,84
Baik Baik Baik Baik Baik
98,40
Baik
97,06 97,50
Baik Baik
96,10 95,66 94,95
Baik Baik Baik
93,93
Baik
93,50 91,89
Baik Baik Baik Baik
98,29
Tabel 37. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 70 % - 89,99 % No. 27. 28. 29 30. 31. 32.
% Capaian Kriteria Keuangan Pemantauan kualitas lingkungan 89,20 Cukup Baik Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan 86,53 Cukup pencemaran Baik Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan 85,65 Cukup listrik Baik Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 85,51 Cukup Baik Pengembangan Sistem Managemen Pengelolaan 82,84 Cukup Pesisir Laut Baik Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang 76,67 Cukup lingkungan hidup Baik Cukup Rata-rata capaian Keuangan … 84,40 Baik Nama Kegiatan
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
150
Tabel 38. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 50 % - 69,99 % No.
Nama Kegiatan
33 34. 35.
Pendidikan dan pelatihan formal Pengembangan data dan informasi lingkungan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rata-rata capaian Keuangan …
36.
% Capaian Keuangan 66,67 64,44 60,49
Kriteria Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
53.48 61,27
Kurang Baik Kurang Baik
Tabel 39 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya No
% Capaian Tahun Nama Program
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PROGRAM RUTIN 1 2
3 4
5
1
Peningkatan sarana 100 administrasi perkantoran Peningkatan Sarana 100 dan Prasarana yang memadai bagi aparatur Peningkatan disiplin kerja 100 aparatur Peningkatan kualitas 100 dan kapasitas Sumber daya aparatur
100
94,96
100
100
100
100
95,80
100
100
100
100
99,20
100
100
100
100
96,85
100
100
66,67
Peningkatan sistem 100 pelaporan kinerja keuangan PROGRAM WAJIB
100
97,83
100
100
100
Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas SDM BLHD Provinsi Jambi sesuai dengan tuntutan Profesi serta perkembangan Pengetahuan dan Profesi
2
Kegiatan : Koordinasi 100 147 116,6 Penyusunan AMDAL 6 Kegiatan : Penaatan 100 90,67 105 Hukum Lingkungan Meningkatnya Upaya Pelesarian Lingkungan Hidup Kegiatan : Pemantauan 100 kualitas Lingkungan
100
100
100
156,2 5 162,1 2 100
104.1 135 6 116.5 120
100
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
151
3
4
5
Kegiatan : Pelaksanaan 170 380 100 Kebijakan Bidang LH Kegiatan : Pengelolaan -B3 124 104 dan Limbah B3 Kegiatan ; Batanghari 0 0 141 100 100 100 Bersih Kegiatan : Pengendalian 100 100 Dampak Perubahan Iklim Kegiatan : Peningkatan 100 100 Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Meningkatnya Jumlah duniausaha/industry/lembaga/masyarakat yang taat peraturan dan peduli lingkungan hidup Kegiatan : Pendayagunaan 100 100 100 73,39 77,93 221,38 Laboratorium Meningkatnya Jumlah Kelompok masyarakat yang peduli dan berwawasan lingkungan Kegiatan : Peningkatan 100 100 100 100 100 60,49 peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Kegiatan : Sosialisasi - 100 100 Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi 100 81,25 95,91 140 100 100 pengelolaan Konservasi SDA dan Penyuluhan lahan dan Hutan Terinformasikannya program dan kegiatan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat Kegiatan : Pengembangan 100 100 98,182 100 100 100 Datan dan Informasi lingkungan
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
152
BAB IV PENUTUP Dari hasil evaluasi kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 dengan menggunakan metoda sebagaimana ditetapkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan : 1. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2015 memiliki 36 kegiatan yang terukur dan terangkum dalam 11 program yang terdiri atas 5 program rutin 6 program prioritas yang terdapat pada Renstra BLHD Provinsi Jambi tahun 2010 - 2015 guna mencapai sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jamb, berdasarkan tingkat penyerapan anggaran dari 36 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015, terdapat 26 kegiatan dengan hasil Baik rata –rata capaian 98,29% , 6 kegiatan dengan hasil cukup baik rata –rata capaian 84,40 % dan 4 kegiatan kurang baik rata –rata capaian 61,27 % , berdasarkan pagu anggaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2015 sebesar Rp 7.704.026.000,-. terealisasi sebesar Rp 6.880.834,070,- atau 89,31 %. Sedangkan persentase capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 127,16 %. 3. Pada tahun 2015 BLHD Provinsi Jambi memberikan pemasukan kepada daerah melalui UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD sebesar Rp. 2.590.827.900,- melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.074.296.000,4. Prestasi yang berhasil diraih oleh BLHD tahun 2015 adalah sebagai Provinsi terbaik Penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah Tahun 2014 5. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 sehingga pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi : Nasih kurangnya tenaga fungsional bidang lingkungan hidup yaitu PPLHD , PEDAL dan PPNS.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
153
Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Belum tersedianya alat untuk pemantau kualitas udara ( AQMS) di BLHD Provinsi Jambi yang berakibat pada musim kemarau lalu, untuk informasi ISPU masih tergantung pada data dari BMKG 6. Mencermati hasil akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang cukup baik pada Tahun 2015, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi akan terus berupaya mengembangkan acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sehingga diharapkan laporan akuntabilitas pada tahun yang akan datang dapat disusun lebih akuntabel serta terus berusaha meningkatkan kinerja untuk memperoleh hasil yang optimal untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
SARAN 1.
Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme managemen internal organisasi di lingkungan BLHD Provinsi Jambi akan ditingkatkan.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indicator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha. 3.
Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas
antara
laporan
kinerja
dan
laporan
keuangan
sebagai
satu
kesatuan,sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas
tersebut,
kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana
APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 4.
Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
154
Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
155
