BAB I PENDAHULUAN
1.1 Pengantar Makna “Pembangunan” secara umum adalah merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dengan tujuan untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dibandingkan pada masa lalu dan menuju keadaan yang semakin paripurna dimasa datang. Pemerintah mengarahkan perubahan dimaksud dalam upaya mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Mukadimah UUD Negara RI. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan arah dan tujuan pembangunan jangka panjang. Pemerintah menetapkan arah dan tujuan pembangunan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Sebagai kristalisasi dari arah dan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (atau disingkat RPJPN) serta arah dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (atau disingkat RPJPD) tersebut, Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu mewujudkan arah dan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. Sejalan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun), dan rencana jangka pendek (tahunan). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025) yang diarahkan untuk mencapai tujuan Nasional dan Daerah dalam bentuk Visi, Misi, dan Arah Pembangunan jangka panjang daerah. Dengan tersusun dan ditetapkannya dokumen RPJPD tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD). Disamping itu tentunya RPJP Pemerintah Kabupaten Sukabumi kiranya akan menjadi salah satu acuan bagi SKPD pada lingkup Sukabumi sendiri (Dinas, Badan dan Lembaga) dalam menyusun RPJP pada masing masing bidang tugasnya.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025
I-1
1.2 Pengertian Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sukabumi adalah : 1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang disepakati bersama, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dalam kurun waktu 2005–2025. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
1.4 Landasan Hukum 1.
2.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025
I-2
3. 4.
5.
6.
7. 8. 9. 10.
11.
12.
13. 14. 15.
16.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025
I-3
1.5 Tata Urut Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi disusun dengan urutan sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum dan tata urut.
Bab II
Kondisi umum yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai dengan titik awal penyusunan RPJP Daerah dalam setiap aspek/ sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan, dan modal dasar.
Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005-2025, yang memuat visi pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Bab IV
Bab V
Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2005-2025 yang memuat upayaupaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Penutup
1.6 Kerangka Pemikiran RPJP Kabupaten Sukabumi 2005 – 2025 Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan RPJPD ini, berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025
I-4
RPJP VISI-MISI DAERAH
2005
2025
5 TAHUN
2010
2015
2020
RPJM VISI-MISI KDH
• ARAH KEBIJAKAN • STRATEGI DAN PRIORITAS • MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN
RENSTRA SKPD
RKT TAHUN 1
RENJA SKPD
MUSREN BERJENJANG
RKPD
RKT TAHUN 2 KUA + PAGU ANGGARAN
RKT TAHUN 3 RKT TAHUN 4
RKA SKPD
RKT TAHUN 5
PERDA APBD
DIPA
Gambar 1.a Hubungan Antara Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek HUBUNGAN ANTARA RENCANA JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH, DAN JANGKA PENDEK Renstra KL
Renja KL
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RKP
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Renstra SKPD
Jangka Panjang
Jangka Menengah
Kementrian/Lembaga
Pemerintah Pusat
RKPD
Pemerintah Daerah
Renja SKPD
SKPD
Jangka Pendek
Gambar 1.b Hubungan Antara Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025
I-5
RPJPD Kabupaten Sukabumi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sukabumi (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelengggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi.
1.7
Proses Penyusunan
Proses penyusunan RPJP Kabupaten Sukabumi berpedoman Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam SPPN terdapat lima pendekatan dalam proses perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Adapun tahapan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Sukabumi dapat digambarkan sebagai berikut :
Proses Penyusunan RPJPD Kab Sukabumi 2005-2025 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Proyeksi Pembangunan
FGD/ Pokja Tahap 2 Penyusunan Rancangan RPJPD ”Pemantapan Visi – Misi – Arah Kebijakan” 1. Infrastruktur 2. Perindagkop UK 3. Pertanian 4. SDA & Kelautan 5. Pendidikan-Naker 6. Kesehatan, KB PP 7. Pemerintahan 8. RTRW (TR&LH)
Penyusunan Konsep Rancangan Awal
FGD/ Pokja Tahap 1 Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD ”Perumusan Visi – Misi – Arah Kebijakan” 1. Infrastruktur 2. Perindagkop UK 3. Pertanian 4. SDA & Kelautan 5. Pendidikan-Naker 6. Kesehatan, KB PP 7. Pemerintahan 8. RTRW (TR&LH)
2007
2008
Musrenbang Rancangan Awal RPJPD Finalisasi Rancangan RPJPD oleh Tim Perumus + Koord. Pokja
BAPPEDA sbg Sekretariat KomunikasiInformasi RPJPD
Sosialisasi & Konsultasi Publik melalui Spanduk, Media Cetak, Radio, Website dan open house
Finalisasi Rancangan Akhir RPJPD oleh Tim Perumus Penyusunan Raperda RPJPD
Musrenbang RPJPD 2009
Pembahasan Raperda RPJPD
Gambar 2 Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005–2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025
I-6
