BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemandirian lokal dalam rangka membangun daya saing daerah. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan optimal. Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. UU nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan UUD 1945, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan yang dimaksud adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi serta sumber daya alamnya dengan sedikit
1
intervensi dari pemerintah pusat. Ini akan mempengaruhi kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya mendukung terciptanya peningkatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah mempunyai fungsi mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah tersebut. Alokasi tersebut pasti tidak lepas dari analisis tentang sektor-sektor dan subsektor mana yang kurang berkembang, berkecukupan, dan berlebih atau merupakan unggulan. Keberhasilan perencanaan pembangunan di suatu daerah sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh daerah tersebut. Perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Perencanaan regional tidak lagi harus ditentukan dan diturunkan semata dari perencanaan pembangunan nasional. Perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antardaerah, serta perbedaan akses mengharuskan perencanaan regional tersendiri pula bagi daerah tersebut. Perencanaan nasional hanya diperlukan sebagai media kontrol terhadap terjadinya ketimpangan
pembangunan
antardaerah
dan
tercapainya
kesinambungan
pembangunan antarwilayah. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, secara geografis terletak antara 110º,50´ sampai 111º,15´ Bujur Timur (BT) dan 6º,25´ sampai 7º,00´ Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah 150.368 hektar terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah dan 91.036 Ha lahan bukan sawah. Kabupaten Pati yang berjarak 75 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah 2
(Semarang), mempunyai panjang garis pantai 60 km dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. Sebelah timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Sebelah barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pati 2005-2030) Posisi Kabupaten Pati dalam Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Kambangan (diolah) Gambar 1.1. Posisi Kabupaten Pati dalam Provinsi Jawa Tengah Secara administratif Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan. Dua puluh satu wilayah kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Pati,
3
Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Tayu, Cluwak, Dukuhseti, Gunungwungkal, Margoyoso,
Juwana,
Trangkil,
Wedarijaksa,
Batangan,
Jakenan,
Jaken,
Pucakwangi, Winong, Kayen, Sukolilo, Tambakromo dan Gabus (BPS Kabupaten Pati, 2013). Dalam menata perekonomian ke depan, Pemerintah Kabupaten Pati telah menyusun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Pati 2005-2025 maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pati tahun 2006-2011. Kedua dokumen perencanaan pembangunan tersebut masing-masing telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 8 tahun 2011 dan nomor 25 tahun 2006. Penyusunan RPJPD maupun RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pati untuk masa 20 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD tersebut menjadi pedoman dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati yang memuat program pembangunan daerah. Tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk merumuskan cita-cita, visi, misi, arah dan tujuan pembangunan daerah jangka panjang
yang
terintegrasi
dengan
tujuan
nasional
secara
terpadu,
berkesinambungan, representatif dan akuntabel serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat. 4
RPJPD Kabupaten Pati merupakan satu sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
Dalam
rangka
pengintegrasian perencanaan pembangunan, penyusunan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pati tahun 2005-2025 telah dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, yaitu: “Pati Bumi Mina Tani Sejahtera” Visi pembangunan daerah tahun 2005 -2025 mengarah pada pencapaian citacita dan harapan masyarakat Kabupaten Pati yang harus dapat diukur guna mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan pengertian makna visi secara utuh sebagai berikut. Pati Pati, adalah daerah otonom dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah
yang
berwenang
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa pendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi Bumi,
merupakan
satu
kesatuan
wilayah
dengan
potensi
alam
dan
keanekaragaman hayati serta budaya sebagai modal dasar pembangunan daerah. 5
Mina Mina, mempunyai arti filosofi yang menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang memilki potensi wilayah perikanan laut dan perikanan darat yang potensial untuk diolah dan dikembangkan. Tani Tani, merupakan gambaran masyarakat dalam mengolah potensi sumber daya alam di bidang pertanian, perkebunan maupun kehutanan dengan tetap menjaga kelestarian alam. Sejahtera Merupakan kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial maupun spirituil, dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan
perkapita
yang
tinggi,
menurunnya
tingkat
pengangguran,
menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda danolahraga,
terwujudnya
kesetaraan
dan
keadilan
gender,
tersedianya
infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur yang mampu mendukung pembangunan daerah. Untuk mencapai visi pembangunan daerah sebagaimana tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah: 1. mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya, 2. mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan iptek dengan menjaga kelestarian lingkungan 6
hidup yang berkelanjutan, 3. mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 4. mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan, 5. mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah, 6. mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal (RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025). RPJPD Kabupaten Pati tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten jangka waktu 5 tahunan yang memuat visi, misi, dan program bupati terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan komprehensif kurun waktu lima tahunan. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan kurun waktu 20 tahun. Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah rumusan visi, misi, agenda pembangunan dan prioritas program pembangunan bupati/wakil bupati terpilih. Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJM Nasional, maupun RPJMD Provinsi Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merujuk semua dokumen
7
perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. RPJMD Kabupaten Pati disusun dengan memperhatikan beberapa kondisi daerah. Beberapa kondisi daerah yang diperhatikan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pati tahun 2006 - 2011, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Produk Domestik Regional Bruto, yang menggambarkan kondisi dan prospek ekonomi daerah. 2. Kondisi di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru dan kandungan potensi sumberdaya daerah. 3. Kondisi di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah. 4. Kondisi di bidang prasarana, seperti pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah. 5. Kondisi di bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. 6. Kondisi di bidang keuangan, seperti kemampuan kapasitas fiskal dan kemampuan daerah dalam menyediakan Belanja Pelayanan Publik. 8
Dengan memperhatikan beberapa kondisi daerah tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pati periode tahun 2006-2011 adalah: ”Terwujudnya Pati Bumi Mina Tani, Berbasis Keunggulan Pertanian dan Industri yang Berkelanjutan.” Visi tersebut merupakan harapan, cita-cita, tujuan dan gambaran kondisi Kabupaten Pati yang Berdaya Upaya Menuju Identitas Pati yang Makmur, Ideal, Normatif, Adil, Tertib, Aman, Nyaman dan Indah. Secara parsial kondisi tersebut menggambarkan masyarakat dan wilayah Kabupaten Pati yang: 1.
makmur diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Pati, yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah;
2.
ideal dimaksudkan sebagai terwujudnya tatanan kondisi masyarakat terbaik dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
3.
normatif berarti bahwa segala aktivitas yang dilaksanakan senantiasa berpedoman pada nilai dan norma agama, hukum dan norma sosial;
4.
adil artinya bahwa pelaksanaan pembangunan dapat menjamin dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam tatanan kehidupan politik, sosial dan ekonomi;
5.
tertib berarti setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga terwujud kondisi yang baik;
9
6.
aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas daerah yang dinamis dan kondusif;
7.
nyaman dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, dan dikelola secara berkelanjutan;
8.
indah mengandung makna sebagai kota tertata yang menjunjung tinggi nilainilai estetika.
Secara keseluruhan visi tersebut menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pati yang sejahtera lahir batin dalam lingkungan yang aman, tenteram, nyaman dan indah dengan memprioritaskan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dan industri sebagai basis unggulan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (RPJMD Pati 2006-2011). Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati, baik yang tercantum dalam RPJPD maupun RPJMD, memprioritaskan sektor pertanian dan subsektor perikanan serta sektor industri dalam aktivitas ekonominya dibandingkan sektor-sektor lainnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana visi misi Pemerintah Kabupaten Pati terimplementasikan dalam periode observasi. Pertanyaan penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Apa saja sub-sektor unggulan (basis) yang ada di Kabupaten Pati selama periode 2003-2010? 2. Bagaimana dinamika spesialisasi dan despesialisasi sektor ekonomi di 10
Kabupaten Pati selama periode 2003-2010? 3. Bagaimana pergeseran pola keunggulan komparatif subsektor ekonomi di Kabupaten Pati selama periode 2003-2010?
1.2 Keaslian Penelitian Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai sektor unggulan dan dinamika spesialisasi antara lain adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1. Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu Terkait dengan Keunggulan Komparatif No
Peneliti
Alat Analisis
Kesimpulan
1.
Worz (2005)
Revealed Comparative Advantage (RCA), Dynamics RCA dan model regresi
Dinamika RCA antarkelompok dan antarwaktu menunjukkan tendensi global melalui despesialisasi yang bersamaan dengan konvergensi regional.
2.
Goetz, Deller dan Harris (2007)
Location Quotient (LQ), Shift Share dan Input Output
Alat analisis Location Quotient (LQ), Shift Share dan Input Output cukup optimal dalam menentukan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat regional.
3.
Chiang (2008)
Location Quotient (LQ) dan Revised LQ
Penggunaan Revised LQ layak untuk dipertimbangkan dalam menghasilkan perhitungan yang lebih optimal daripada penggunaan metoda LQ tradisional.
11
lanjutan Tabel 1.1 No
Peneliti
Alat Analisis
Kesimpulan
4.
Widodo (2009) Metoda statistik dan ekonometrika pada indeks RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage)
Keunggulan komparatif harus dikaji dan dipertimbangkan dalam arti dinamis bukan statis. Kenaikan secara keseluruhan indeks rata-rata RSCA bersama-sama dengan penurunan standar deviasi menyiratkan bahwa peningkatan keunggulan komparatif secara keseluruhan didorong oleh peningkatan yang lebih tinggi dalam keunggulan komparatif produk. Selain itu teridentifikasi adanya perubahan dalam peringkat (order rank) dari keunggulan komparatif pada wilayah studi.
5.
Taufiqurahman Dynamic dan Widodo Specializatio (2011) n Symmetric LQ (DSLQ) dengan model ekonometrika
Mengusulkan penggunaan metoda perhitungan Symmetric LQ dan model ekonometrika dalam menganalisis spesialisasi dinamis sektor unggulan dan keunggulan komparatif antarwilayah.
Beberapa penelitian terdahulu menggunakan perhitungan indeks Location Quotient (LQ) dan menghasilkan indeks yang tidak simetris. Nilai indeks yang tidak simetris tersebut cenderung tidak memenuhi uji normalitas ketika dilakukan analisis lebih lanjut dalam model ekonometrika. Metoda regresi dalam model ekonometrika digunakan untuk memperoleh hasil perhitungan dan interpretasi yang lebih dinamis, sehingga beberapa penelitian telah mencoba untuk memodifikasi teknik perhitungan LQ, agar memenuhi uji normalitas. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya pada beberapa penelitian terdahulu yang juga telah memodifikasi teknik perhitungan LQ adalah pada konsep, teori dan alat analisis berupa Symmetric Location Quotient (SLQ) yang digunakan dalam
12
mengkaji sektor unggulan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah tahun dilakukannya penelitian dengan rentang waktu tahun 2003-2010, lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pati, dan unit analisis
subsektor
dalam
menganalisis
dinamika
spesialisasi
maupun
despesialisasi keunggulan komparatif.
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 1. mengidentifikasi subsektor basis di Kabupaten Pati 2003-2010; 2. menganalisis dinamika spesialisasi dan despesialisasi Kabupaten Pati 20032010; 3. menganalisis pergeseran pola keunggulan komparatif sub-subsektor ekonomi di Kabupaten Pati 2003-2010.
1.4 Manfaat Penelitian Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak sebagai berikut. 1. Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan analisis sektor unggulan daerah berdasarkan modifikasi Location Quotient dan dinamika spesialisasi keunggulan komparatif. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber referensi dan tambahan informasi untuk penelitian-penelitian
selanjutnya
tentang
ekonomika
pembangunan 13
(development economics) dan ekonomika regional (regional economics). 2. Pengambil Kebijakan Sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam membuat kebijakan untuk menyusun perencanaan dalam pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi daerah dan juga rangka melakukan evaluasi atas RPJMD 2006-2011. 3. Penulis Bagi penulis, peneltian ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu ekonomika pembangunan dan ekonomika regional dalam penelitian empiris.
1.5 Sistematika Penulisan Tesis ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I Pengantar, berisi latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis, berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan alat analisis yang digunakan. Bab III Analisis Data dan Pembahasan, yang memaparkan metode penelitian, analisis data dan pembahasannya. Bab IV Kesimpulan dan Saran, yang berisi kesimpulan dan saran.
14
