BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Dewasa ini, perkembangan perekonomian di Indonesia berangsur-angsur
mulai membaik setelah mengalami berbagai macam krisis dan bencana alam pada waktu lalu. Walaupun demikian pemerintah masih diharapkan untuk terus berusaha mengatasi segala permasalahan yang ada hingga perekonomian Indonesia benar-benar pulih dan sehat kembali. Dalam masa pemulihan perekonomian negara ini tidak terlepas dari pentingnya peran pemerintah. Berdasarkan kajian Ilmu Ekonomi, peran pemerintah berkaitan erat dengan fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Barang kebutuhan dibagi dalam barang publik (public goods) dan barang swasta (private goods). Pemenuhan kebutuhan private goods dilaksanakan oleh sektor swasta, sedang untuk public goods tidak bisa, sehingga harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan pada hakekatnya dibentuk tidak hanya untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan rakyat yang makmur dan berkeadilan. Berkaitan hal tersebut, dalam memainkan perannya, anggaran sangat menentukan kuat lemahnya pemerintahan suatu negara. Semakin besar anggaran yang dimiliki oleh suatu pemerintah (negara/daerah) semakin kuatlah pemerintah yang bersangkutan. Dengan anggaran yang besar dapat dilakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam memenuhi anggaran perekonomian Indonesia, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self assessment, artinya wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutangnya sendiri menurut undang-undang pada suatu masa pajak,
bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut undang-undang mulai dari saat pendaftaran diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah, semakin menarik untuk dikaji mengingat jenis pajak ini bersifat meluas dengan sebagian besar rakyat/penduduk sebagai subjeknya. Tidak ada sejengkal tanahpun yang luput dari jangkauan pajak ini, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Era otonomi ke depan, Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi salah satu sumber yang cukup potensial bagi pembiayaan pemerintah daerah. Untuk mensukseskan pemungutan pajak sesuai target yang ada, maka aparat perpajakan dituntut semakin mampu dan selalu melakukan pembenahanpembenahan, baik dalam hal perangkat hukum, prosedur dan peralatan teknis pendukung lainnya. Lebih-lebih pada aspek moral dan semangat unsur manusianya yang langsung terkait dalam proses pemungutan pajak. Atau dengan kata lain, bahwa diperlukan upaya-upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemungutannya. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985 dan telah dirubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994. Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bandung Kidul, sesuai dengan wawancara pendahuluan dengan Bapak Drs. Djamiat Dhamas selaku wakil camat Bandung Kidul, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu primadona bagi sektor penerimaan pajak di Kecamatan Bandung Kidul. Terdapat 10.719 wajib pajak yang tercatat di wilayah Kecamatan Bandung Kidul dari jumlah penduduk sebanyak 42.487 orang. Sedangkan kecamatan Bandung Kidul sendiri memiliki 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Batununggal, Kelurahan Wates, Kelurahan Mengger, dan Kelurahan Kujangsari. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang dikutip dari harian Pikiran Rakyat yang terbit tanggal 2 Januari
2007 mengenai pendapatan pajak daerah, penerimaan pajak Kota Bandung selama 2006 melampaui target sebesar Rp 10 miliar dari target Rp 154,7 miliar. Begitu juga target Pajak Bumi dan Bangunan APBD 2006 melampaui Rp 33,7 miliar dari target Rp 61,4 miliar. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan secara maksimal dan hal itu tidak terlepas dari peran pelayanan pemerintah kecamatan itu sendiri. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bandung Kidul sebagai salah satu instansi pemerintah yang melakukan pelayanan penagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kota Bandung. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul : “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kualitas pelayanan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Bandung Kidul. 2. Bagaimana kualitas pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Bandung Kidul. 3. Bagaimana kualitas empati aparat pemerintah kecamatan di kecamatan Bandung Kidul. 4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pemerintah kecamatan terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Bandung Kidul.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh suatu gambaran tentang kualitas pelayanan pemerintah kecamatan (perilaku aparat pemerintahan kecamatan) terhadap pelayanan masyarakat wajib pajak sehingga akan terciptanya efektivitas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Bandung Kidul, sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 1. Mengetahui kualitas pelayanan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Bandung Kidul. 2. Mengetahui kualitas pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Bandung Kidul. 3. Mengetahui kualitas empati pemerintah kecamatan di kecamatan Bandung Kidul. 4. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pemerintah kecamatan terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Bandung Kidul.
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut : 1. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelayanan pajak pemerintah kecamatan, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 2. Bagi pemerintah kecamatan yang diteliti, diharapkan agar dapat membantu pemerintah kecamatan dalam memberikan alternatif-alternatif yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menunjang efektivitas dalam kegiatan pelayanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pelayanan pajak serta sebagai bahan referensi untuk penulis karya ilmiah dengan topik yang sama.
1.5 Kerangka Pemikiran Pada awal perkembangan suatu negara pajak merupakan suatu pungutan yang dapat dipaksakan. Selanjutnya di dalam negara modern, negara demokrasi, negara tidak lagi mutlak secara sepihak dapat menetapkan pajak kepada rakyat/penduduk, melainkan harus dapat persetujuan rakyat melalui wakilnya di Badan Perwakilan. Sehingga pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Dengan penetapan berdasarkan undang-undang, maka pajak menjadi hak dan kewajiban antara negara dan rakyat. Terdapat bermacam-macam definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah : Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengartikan pajak, yang kemudian dikutip oleh Santoso Brotodihardjo (2003 : 2) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan (1974 : 8) : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” Sejalan dengan perkembangan negara, pungutan negara/pajak juga mengalami perkembangan, baik jenis, cara pemungutan maupun dalam hal pemanfaatannya. Salah satu jenis pajak yang dianggap tertua dikenal adalah pajak atas kekayaan berupa tanah dan hasil tanaman yang ada diatasnya. Dalam perkembangan sejarah perpajakan di Indonesia dengan Perpu nomor 11 tahun 1959, pajak tanah dikenal dengan Pajak Hasil Bumi yang merupakan pajak daerah yang dipungut dengan nama Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Kemudian pada tahun 1985 dengan Undang-Undang nomor 12 tahun
1985, pajak atas tanah yang disebut dengan IPEDA tersebut dirubah dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan. Dilihat pada website kanwil pajak : “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UndangUndang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.” Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pemungutan berupa pajak ini mencakup seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kecamatan merupakan salah satu sarana untuk melakukan pelayanan penagihan maupun pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat wajib pajak. Definisi atas pelayanan yang dikemukakan oleh Paimin Napitupulu (2007 : 164) sebagai berikut : “Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.” Sedangkan Ndraha (2000 : 98) menyatakan public service atau pelayanan masyarakat didasari oleh public policy yaitu hal yang menyangkut kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan, sedangkan layanan yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak atau masyarakat lapisan bawah proses produksinya disebut pelayanan publik (public service). Paimin Napitupulu (2007 : 166) menjelaskan bahwa tugas pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh sistem nilai budaya pemerintah dan budaya masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya pemerintah diidentifikasi dalam tiga sistem yakni : (1) Sistem nilai layanan
pemerintah kepada masyarakat yang berkembang menjadi Civil Services dan layanan kepedulian. Melalui layanan ini hak rakyat, penduduk, konsumen, lingkungan dan setiap warga negara dipenuhi secara adil tanpa pandang bulu, diminta dan dituntut ataupun tidak sama sekali; (2) sistem nilai perlindungan dan pemeliharaan; dan (3) sistem nilai pengusahaan dan pengembangan. Prinsip utama dalam pelayanan jasa publik ialah Service Quality atau Servqual yang dirasakan baik oleh pemerintah maupun rakyat seluruhnya. Yang dimaksud dengan servqual adalah kualitas pelayanan yang memadai baik dalam proses maupun kualitas produknya. Rahayu (1997 : 11) berpendapat bahwa : “Penilaian kualitas pelayanan atau servqual harus ditinjau dari dua dimensi customer, atau masyarakat konsumen, rakyat penerima layanan, dan juga dari dimensi provider, atau pemberi pelayanan yang dalam hal pelayanan publik menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Khusus dari dimensi provider, ditekankan pada kemampuan kualitas pelayanan yang disajikan oleh orang-orang yang melayani dari tingkat manajerial hingga ke tingkat front line service” Pengukuran kualitas pelayanan (measuring service quality) menurut Rahayu dan dijelaskan lebih lanjut oleh Paimin (2007 : 172) sebagai berikut : “Ukuran kualitas kepuasan konsumen pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut yang dikatakan konsumen yakni (1) Tangibles yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi; (2) Reliability yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya; (3) Responsiveness yaitu kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen; (4) Assurance yakni kemampuan dan keramahan serta sopan santun aparat dalam meyakinkan kepercayaan konsumen; (5) Emphaty yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat terhadap konsumen”
Berkaitan dengan pelayanan pemerintah kecamatan yang dikhususkan pada pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka sesuai dengan Pedoman Kerja Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2004 kualitas pelayanan tersebut diukur melalui : 1. Pelayanan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 3. Empati pemerintah kecamatan
1.6 Metodologi Penelitian Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Penelitian Lapangan (Field Research), Untuk memperoleh data primer, artinya secara langsung melibatkan unsurunsur di dalam perusahaan sebagai objek penelitian, melalui : a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara
langsung
dengan
pihak-pihak
yang
berwenang
dan
bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan. b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang mana penelitian dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pihakpihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. c. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang diteliti dan mempelajari dokumen pemerintah kecamatan. Objek yang diteliti adalah aktivitas pemerintah kecamatan dalam melakukan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Studi Kepustakaan (Library Research) Untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan masalah yaitu dengan mempelajari teori, literatur, Undangundang, Peraturan pemerintah.
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian adalah kantor kecamatan Bandung Kidul Jalan Batununggal No. 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2007 sampai dengan Februari 2008.
