BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia, dan pembangunan daerah merupakan salah satu dari indikator otonomi daerah. Oleh karena itu otonomi daerah menunjukan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Daerah diberikewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena yang ada melalui Koran Menado Post (2015), menunjukan bahwa sumber penerimaan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tumpuan belanja modal untuk pembangunan di Sulawesi Utara, hal tersebut dikarenakan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Sumatra Utara. Yang mengakibatkan belanja modal untuk pembiayaan pembangunan dan penambahan aset di Provinsi tersebut belum bisa terpenuhi.
1
2
Minimnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor utama dalam kasus tersebut. Serta dalam koran Kompas (2015), menyatakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil diserahkan dalam bentuk block grant, yaitu bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tidak di sertai dengan syarat-syarat tertentu, yang mengakibatakan dana tersebut mengalami pemborosan, pada dasarnya
dana-dana
tersebut
dipergunakan
untuk
belanja
modal
guna
pembanguan, tetapi kenyataannya sebagian besar dana tersebut dipakai oleh pemerintah daerah guna belanja pegawai. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk belanja modal yang bisa menggerakan perekonomian. Dengan terjadinya fenomena seperti itu, maka pembangunan yang ada di daerah-daerah yang menggunakan sumber pendanaan baik itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberi oleh pemerintah pusat akan terhambat, dikarenakan banyaknya dana yang mengalir untuk belanja pegawai, tetapi alokasi untuk pembangunan daerahnya mengalami keterbatasan dana. Dengan demikian masyarakat tidak akan merasakan secara langsung atas pembangunan yang bersumber dari dana tersebut dan untuk kesejahteraanya pun akan terhambat. Aset tetap merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambahkan asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alokasi belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk fasilitas publik (Setyowati dan suparwati, 2012:118) Salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana hibah (grants) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada pemerintah daerah, Dengan dana perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah
3
dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. (Arwati dan Hadiati, 2013:498) Rata-rata pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencapai realisasi 62,39 persen, Sementara kontribusi terbesar kedua diperoleh dari dana perimbangan yang rata-rata pertahunnya 24,8 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan, baik itu dari pajak daerah ataupun dari Badan Usaha Milik Daerah. Dengan ada hal tersebut pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengoptimalkan belanja modal untuk pembiayaan pembangunan dan penambahan aset di Provinsi Jawa Barat. (Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat, 2014) Table 1.1 Realisasi Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli daerah dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 20122014
Tahun
Dana Alokasi
Pendapatan Asli
Belanja Gedung
Umum
Daerah
dan Bangunan
2012
1.269.960.760.000,00
9.982.917.414.759,00
252.687.494.515,00
2013
1.472.453.011.000,00 12.360.109.870.372,00
290.906.641.353,00
2014
1.687.686.386.000,00 15.038.153.309.919,00
260.695.679.691,00
Sumber : www.jabarprov.go.id Tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Barat naik dari tahun ke tahun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan agar pemerintah
4
Provinsi Jawa Barat dapat membiayai dan memenuhi kebutuhan daerah tersebut, serta diharapkan sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memaksimalkan pembangunan daerah tersebut, khususnya pada belanja modal gedung dan bangunan, pada tiap tahunnya untuk belanja modal tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah perlu mamaksimalkan belanja yang diperuntukan untuk belanja gedung dan bangunan, sehingga kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Secara umum realisasi belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh belanja pegawai, yang mengakibatkan pendanaan guna pembangunan dan belanja modal lainnya akan terhambat (Pikiran Rakyat, 2013) kemajuan jawa barat, nyatanya tidak berimbang dengan kondisi sekolah di daerah tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya sekolah-sekolah yang kurang layak, jumlah Sekolah Dasar (SD) yang mengalami kerusakan sekitar 20% dari 20.000 SD yang ada di provinsi jawa barat, sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami kerusakan sebesar 15% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 5%. Kebanyakan sekolah yang rusak tidak memiliki atap atau atapnya bocor, rawan roboh dan tidak layak di gunakan sebagai kegiatan belajar dan mengajar (Sindonews.com, 2015). Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota bekasi sebagai sarana kesehatan masyarakat masih dinyatakan kurang layak, kurangnya ruat rawat inap dan peralatan yang minim menjadi kendala bagi RSUD tersebut, perluasan bangunan RSUD tersebut harus segera dilaksanakan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat (Pikiran Rakyat, 2009). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002:68).
5
Dari hasil uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2014)”. 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang
diteliti dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 20122014. 2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2014. 3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2014. 1.3
Tujuan Penelitian Penulis melakukan penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2014. 2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2014. 3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2014.
6
1.4
Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 1. Bagi Penulis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengaruhnya terhadap belanja modal. 2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah Penelitian ini diharapkan jadi referensi dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Bandung. 3. Bagi Peneliti Lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan
dalam menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di jalan Mohamad Toha No 164 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
