BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Reformasi telah membuka wacana baru disetiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan masyarakat semakin berani dan secara terbuka menuntut adanya transparansi dana dan akuntabilitas di setiap penyelenggaraan bernegara. Transparansi dan akuntabilitas akan tercermin bagaimana pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya. Sejalan dengan itu daerah-daerah menuntut kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap pemerintah daerah dan membuka wacana baru tentang pengelolaan pemerintahan di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangannya. Tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dari ketiga PP tersebut pada pokoknya pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Salah satu dampak langsung dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah perlunya dilakukan reformasi akuntansi keuangan dan manajemen keuangan daerah, pembenahan akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah tersebut mendesak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah
1
2
daerah atas pengelolaan keuangan publik yang selama era sebelumnya tidak mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah tersebut, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Dengan pelaksanaan tersebut maka publik dapat mengetahui kinerja keuangan dari pemerintah daerah serta akuntabilitasnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan daerah yang komprehensif yang terdiri atas Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran (Perhitungan APBD), Laporan Aliran Kas dan Neraca. Laporan Keuangan ini merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal Laporan Keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan. Dari sisi internal, Laporan Keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi eksternal, Laporan Keuangan
pemerintah
daerah
merupakan
salah
satu
bentuk
mekanisme
pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Karena laporan tersebut akan digunakan untuk membuat keputusan , maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,
sosial
dan
politik
serta
sebagai
(accountability) dan pengelolaan (stewardship);
bukti
pertanggungjawaban
3
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Bahwa salah satu tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk mengukur kinerja keuangan manajerial. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi sektor publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Salah satu organisasi sektor publik yang berada di Kabupaten Bandung yaitu PDAM Tirta Raharja. PDAM merupakan salah satu kas pemda atau merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. PDAM merupakan perusahaan daerah yang ditugasi untuk memberikan suplai air yang baik bagi semua masyarakat yang berada di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengambil judul “ Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung)” 1.2 Identifikasi Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bagaimana Analisis Laporan Keuangan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung. 2. Bagaimana Kinerja Keuangan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui Analisis Laporan Keuangan PDAM Tirta Raharaja Kabupaten Bandung. 2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
4
1.4 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 1. Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam pada analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik. 2. Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik. 3. Penulis Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai analisis laporan keuangan sektor publik dan perbandingan antara teori dan praktik.
1.5 Kerangka Pemikiran Secara harfiah, analisis Laporan Keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Ini berarti juga bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “analisis” sendiri didefinisikan sebagai berikut: “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” Menurut pengertian ini, analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Ini berarti para analis laporan keuangan dituntut mempunyai pengertian yang cukup tentang unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Analisis Laporan Keuangan menurut Aliminsyah (2005:71) adalah:
5
“Mencari hubungan yang ada antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan.” Untuk mengenali dengan tepat bagaimana perbandingan kondisi dan kinerja perusahaan, dapat dilakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No 01 komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan Keuangan pokok adalah: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Lapoan Realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berukut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana. Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan. 3. Laporan Arus Kas; Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
6
setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinrja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sekotr publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tanggung jawab utama manajer sektor publik adalah untuk mengelola kinerja organisasi. Pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, manajemen sumber daya organisasi, penyediaan pelayanan publik, penilaian kinerja, serta pelaporan kinerja.
7
Indikator kinerja memiliki peranan kunci didalam mengelola kinerja disemua level organisasi, baik level strategik maupun operasional atau teknis. Indikator kinerja menurut Indra Bastian (2001:337) “Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator yang terdiri atas: indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).” Indikator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer dan pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu. Dengan analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi
kekurangan
dan
kemudahan
melakukan
tindakan
untuk
memperbaiki kinerja perusahaan dan membuat keputusan yang rasional dalam hal perencanaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Bagi investor, analisis laporan keuangan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Analisis ini akan memperkuat keyakinan pada perusahaan/organisasi dimana investor tersebut akan berinvestasi.
1.6 Metodologi Penelitian Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Menurut Moh Nasir (2002:63) yaitu: “Suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dengan berusaha mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan serta menganalisa data dan kemudian menarik kesimpulan dari keadaan yang ada pada perusahaan yang diteliti.”
8
Untuk
melaksanakan
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Penulis langsung mengunjungi perusahaan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mencari data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara: a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung/mengadakan tatap muka dengan pihak perusahaan dan para karyawan. b. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung atas masalah yang diteliti. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis/kepustakaan.
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian yang dilakukan penulis pada kantor PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Jl. Kolonel Masturi Km 3 Cimahi 40511. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2005 sampai dengan Februari 2006.
