BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam
kehidupan manusia di segala bidang khususnya bidang ekonomi dan perdagangan merupakan tanda-tanda bahwa semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat memberikan subsidi untuk pembangunan pemerintah daerah. Subsidi ini diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sumber utamanya didapatkan dari pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. Pada tahun 1997 Pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kalau dilihat dari segi waktu undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah ini memang agak terlambat kalau dibandingkan dengan pajak pusat yang sudah dikeluarkan pada tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Namun dengan
1
2
dikeluarkan undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah beredasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan kontibusi daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-Undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan kontribusi daerah berhubungan dengan berlaku Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah. Pelaksanaan undang-undang no.32 tahun 2004 sebagai pengganti dari undang-undang no.22 tahun 1999 dan undang-undang no.33 tahun 2004 sebagai pengganti dari undang-undang no.25 tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam undang-undang no.32 tahun 2004 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas,nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah sebagai proposional. Dengan demikian pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya alam dan lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainya. Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sesuai
dengan pasal
3
3Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan pajak daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah salah satunya adalah dari pajak parkir. Pajak parkir diharapkan memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Menurut Kasubdin Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Prijo Soebiandono, menyebutkan sedikitnya ada 32 penyebab kemacetan di kota ini. Tidak seimbangnya pelebaran jalan dengan jumlah kendaraan yang muncul menjadi faktor penting penyebab kemacetan. “Dalam setahun, jumlah kendaraan rata-rata mengalami peningkatan sekitar 12 persen, sementara jalan hanya bertambah satu persen,” Pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi di lokasi-lokasi tersebut dilakukan oleh pemerintah kota melalui Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung. Namun, jumlah lokasi dalam SK Wali Kota tersebut sudah tidak cocok dengan jumlah di lapangan, mengingat ada beberapa tempat yang telah dilarang untuk operasi perparkiran. Akibatnya, jumlah 235 lokasi tersebut kemungkinan besar akan berkurang mengingat sedang dilakukannya revisi terhadap surat keputusan wali kota yang berlaku. Selama tahun 2007, berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung, pajak parkir menyumbangkan 1% untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara dari retribusi, mampu menyumbang
4
lebih banyak lagi hingga 1,2%. Total Rp 8,7 miliar yang masuk ke kas daerah, dari retribusi maupun pajak parkir. Menurut Kasubdin Retribusi Dispenda Kota Bandung (demisioner), Roussa Setiawan, potensi pajak dan retribusi parkir sebenarnya lebih besar dari target yang ditetapkan. “Pajak parkir berpotensi hingga kira-kira Rp 6 miliar, tetapi hanya ditargetkan Rp 4 miliar karena ada nilai yang hilang, seperti lahan parkir swasta yang memang tidak terjadi pungutan sehingga tidak termasuk wajib pajak.”(sumber:Pikiran Rakyat, 14 Januari 2009) Maka dari itu keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat dilihat melalui kemampuan keuangan daerah. Artinya, suatu daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali potensi yang ada untuk mendapatkan sumber keuangan sendiri yang cukup memadai sehingga dapat menyelenggarakan
pemerintahan
daerahnya.
Hal
ini
diimbangi
dengan
ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada
daerahnya
untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Untuk itu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial harus digali secara maksimal dan lebih kreatif lagi agar tercapai akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia bukan hanya semata diukur dari jumlah Pendapatan Asli
5
Daerah (PAD) yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan diantaranya dengan menetapkan undang-undang no.34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: a.
Hasil Pajak Daerah
b.
Hasil Retribusi Daerah
c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d.
Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah
2.
Dana Perimbangan
3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut Pajak
Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial
guna
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah
dan yang
luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai dengan penetapan Undang-undang No.34 tahun 2000 pasal 2 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak Daerah dapat dibedakan dari hak pemungutannya, yaitu: 1.
Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
6
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2.
Jenis Pajak Kota/Kabupaten, yaitu: a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir Dari jumlah jenis pajak tersebut secara sepintas cukup memadai, akan tetapi
dalam kenyataannya banyak jenis pajak yang diserahkan kepada daerah tidak mencerminkan besarnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan sumber pajak yang ada. Banyak sumber-sumber pajak tidak dapat dipungut secara efektif karena pemerintah daerah tidak bisa mengantisipasi. Fenomena yang mendasari penulis melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah adanya kenyataan bahwa pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan di wilayah kerja DISPENDA Kota Bandung dianggap kurang memadai. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak dari sektor parkir nilai realisasinya yang tercapai tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak yang lainnya, walaupun dari total pemerimaan target pajak rata-rata tercapai tiap tahunnya. Dan dari perkembangan penerimaannya, walaupun setiap tahun objek pajak parkir selalu mengalami penambahan, seperti bertambahnya tempat rekreasi, dan penyediaan jalur transportasi antar kota yang semakin meningkat, terlebih lagi jalur transportasi menuju kota Bandung menjadikan kota Bandung banyak disinggahi para pendatang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak lahan parkir yang dibutuhkan untuk memarkirkan kendaraan bermotor mereka baik di tempat
7
khusus parkir
maupun tempat parkir tepi jalan umum yang disediakan bagi
masyarakat Bandung dapat dipastikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setiap tahun anggaran target penerimaan pajak Parkir selalu mengalami kenaikan keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Parkir, ini bukan berarti peranan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak mengalami kenaikan. Kenaikan target, kenaikan Pajak Parkir dan keberhasilan merealisasikan target penerimaan Pajak Parkir juga diiringi dengan peningkatan Target penerimaan dari sektor lain diluar Pajak Parkir. Hal ini juga berdampak pada kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan pungutan pajak parkir, Dinas Pendapatan Daerah dihadapkan pada berbagai jenis pelanggaran dan hambatan. Oleh karena itu peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam memenuhi kewajiban pembayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Hal ini sangat diharapkan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pengaruh Pengelolaan Pemungutan Pajak Parkir terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasikan masalah
yaitu : 1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Daerah oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya pada sektor Pajak Parkir. 2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak parkir Kota Bandung. 3. Bagaimana pengaruh pengelolaan pemungutan Pajak Parkir terhadap tingkat realisasi penerimaan pajak parkir Kota Bandung.
8
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Bandung khususnya pada sektor Pajak Parkir. 2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak parkir Kota Bandung. 3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan pemungutan Pajak Parkir terhadap tingkat realisasi penerimaan pajak parkir Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna
bagi : 1.
Penulis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai masalah yang diteliti dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara konsep dan teori yang diperoleh dari perkuliahan dan praktek di lapangan.
2.
Pemerintah Daerah, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi sebagai bahan dan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah pajak daerah.
3. Peneliti Selanjutnya, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sebagai dasar informasi untuk penelitian lebih lanjut.
9
1.5
Kerangka Pemikiran Pajak daerah merupakan iuran wajib yang bersifat dipaksakan berdasarkan
undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Menyimak pengertian pajak daerah dan retribusi daerah dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari: a.
Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1. Hasil pajak daerah; 2. Hasil retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain PAD yang sah
b.
Dana perimbangan; dan
c.
lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Berkaitan dengan pajak daerah, salah satu pendapatan asli daerah adalah berasal dari pajak parkir, dimana saat ini konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya karena semakin mudahnya persyaratan dan fasilitas untuk mendapatkan kendaraan bermotor, dan parkir sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Sehingga permintaan lahan parkir di Kota Bandung meningkat.
10
Menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh oleh Mardiasmo (2006;1) pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dalam peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 tahun 2004 tentang pajak parkir dikemukakan bahwa: “Pajak Parkir adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan yang disediakan sebagai suatu usaha atau merupakan sarana penunjang suatu usaha”. Tempat Parkir merupakan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2004, bab 2 pasal 2 mengenai pajak parkir, yaitu: “1. Objek pajak adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut pajak. 2. Klasifikasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, yaitu: a. Gedung Parkir b. Peralatan Parkir c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran d. Tempat penitipan kendaraan bermotor 3. Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah : a.
Penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
11
b. Penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. c. Penyelenggaraan tempat
parkir
oleh kedutaan,
konsulat,
dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah setempat. Menurut pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2004 Kota Bandung mengenai Subjek dan Wajib Pajak, yaitu: “1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. 2.Wajib
Pajak
adalah
orang
pribadi
atau
badan
yang
menyelenggarakan tempat parkir”. Dasar pengenaan dari pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dan dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa parkir. Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi 30%. Besarnya pajak terutang adalah mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pengelolaan pemungutan pajak parkir harus dapat dilakukan dengan baik agar jumlah penerimaan pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi realisasi penerimaan pajak parkir. Pengelolaan merupakan salah satu aspek penelitian terhadap prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu pengelolaan mendapatkan perhatian khusus dari manajemen. Pengelolaan itu sendiri berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Kata Pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia (2001:249) berarti: “Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.
12
Jadi, pengelolaan dalam garis besar dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai apa yang telah menjadi tujuannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pemungutan khususnya pajak parkir merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikoordinasikan sedemikan rupa karena besarnya realisasi penerimaan pajak dareah khusunya pajak parkir tergantung pada pelaksanaan pemungutan pajak parkir itu sendiri.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia(2001:484) berarti : re·a·li·sa·si /réalisasi/ n 1 proses menjadikan nyata; perwujudan; 2 cak wujud; kenyataan; pelaksanaan yg nyata; Menurut Kamus Bahasa Indonesia(2001:631) berarti : pe·ne·ri·ma·an n 1 proses, cara, perbuatan menerima; penyambutan: ~ tamu; ~ murid baru; 2 sambutan: ~ rakyat Jawa Timur atas kedatangan Presiden sangat memuaskan; 3 perlakuan; sikap thd (kpd): ~ rakyat kpd camat yg baru kurang menggembirakan; 4 anggapan; pendapat: terjadinya percekcokan yg dahsyat itu krn adanya ~ yg salah saja; 5 besarnya uang yg diterima dr hasil penjualan barang atau jasa Penelitian mengenai pajak daerah ini pernah dilakukan oleh Mirna Sri Utami (2007), mahasiswa Universitas Widyatama, dengan mengambil judul skripsi “Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak.” Dengan objek penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung. Dari hasil penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
13
Bagan 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran Variabel X
Variabel Y
Pengelolaan Pemungutan
Realisasi Penerimaan
Pajak Parkir
Pajak Parkir Kota Bandung
Indikator Variabel X
Prosedur
pendaftaran
Indikator variabel Y dan
pembebanan. Prosedur penetapan.
Prosedur penyetoran.
Prosedur
angsuran
dan
penundaan pembayaran. Prosedur
pembukuan
dan
keberatan
dan
pelaporan.
Prosedur banding.
Prosedur kegiatan pembetulan, pembatalan,
pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi
administrasi.
Prosedur pembayaran.
Data
laporan
realisasi
penerimaan pajak daerah.
pengembalian
14
1.6
Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan meneliti berbagai aspek yang ada hubungannya dengan hal Pengaruh pengelolaan pemungutan pajak parkir terhadap realisasi penerimaan pajak parkir Kota bandung. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah : 1. Studi Lapangan Yaitu teknik cara memperoleh data untu memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara : a. Observasi Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek yang diteliti. b. Wawancara Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengn pejabat yang berwenang atau bagian yang berhubungan langsuns dengan masalah yang diteliti. 2. Studi Pustaka Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mencari data sekunder yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis atau kepustakaan.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bandung yang berlokasi di jalan Wastukencana No.2, penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2010 sampai selesai.
