BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertindak sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan dengan menyediakan mekanisme transaksi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sebagai institusi sangat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit serta jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, bank dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan di Indonesia dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk mensejahterakan rakyat. Sebagai suatu badan usaha, bank bertujuan mencari keuntungan yang memuaskan melalui pungutan bunga dan berusaha untuk melangsungkan usahanya dengan segala kemampuan dan fasilitas yang dimilikinya. Mengingat bahwa usaha pokok bank adalah dibidang perbankan, maka bagian terbesar dari pendapatannya adalah bidang perkreditan itu sendiri. Semakin besar pemberian kredit diberikan kepada nasabah, maka semakin besar pula kemungkinan perolehan labanya. Namun pimpinan bank tidaklah mungkin mengambil keputusan sekehendak hati untuk memperoleh volume perkreditannya, karena bank harus menjaga agar setiap saat mampu memenuhi kewajibannya (likuiditas). Secara terus menerus bank harus berusaha untuk menjaga agar terdapat keseimbangan antara keinginan- keinginan untuk memperoleh laba yang sebesar- besarnya dan keharusan menjamin adanya likuiditas bank itu sendiri. Dalam rangka penjagaan likuiditas maka sudah tentu perlu diusahakan agar dana yang telah dikeluarkan bank dalam bentuk pinjaman akan kembali semuanya sesuai dengan rencana pengembaliannya yang telah dicantumkan pada masing- masing perjanjian kredit. Jika jadwal pengembalian kredit tidak ditaati nasabah, maka sudah tentu akan terjadi gangguan dalam rencana pemasukan uang
yang berarti mengganggu likuiditas bank. Gangguan yang demikian itu dapat mengakibatkan
hilangnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
bank
yang
bersangkutan. Dalam usaha meningkatkan pengamanan atas pengelolaan kredit tersebut, diperlukan adanya suatu alat yang diharapkan akan membantu pimpinan. Alat tersebut dikenal sebagai suatu sistem pengendalian intern, dimana dengan adanya sistem pengendalian ini, diharapkan apa yang akan dicapai perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengamanan terhadap pemberian kredit yaitu pihak bank harus melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan kredit oleh debitur, agar penggunaan kredit tidak menyimpang dari tujuannya. Dengan melaksanakan pengawasan kredit bank dapat memonitor jalannya usaha debitur, sehingga debitur diharapkan dapat mengembalikan pembayaran pokok dan bunganya tepat pada waktunya. Agar resiko kredit dapat ditekan dan tingkat kelancaran kredit berjalan dengan baik, maka perlunya tindakan pengamanan yaitu melaksanakan aktivitas penilaian permohonan kredit dan pengawasan terhadap jalannya kredit telah disalurkan. BTPN dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap bank lain, khususnya dalam rangka peningkatan pangsa pasar kredit, memberikan kredit yang salah satunya ditujukan kepada pensiunan. Resiko kredit pensiunan yang disebabkan oleh business risk hampir tidak ada karena angsuran atau pemberian kreditnya dilakukan lansung oleh Seksi Tabungan Uang Pensiun / juru bayar dengan cara memotong uang pensiunan yang bersangkutan. Dan apabila karena sesuatu hal, misalnya nasabah meninggal dunia maka sisa kredit dianggap lunas karena kredit tersebut telah diasuransikan. Sehingga pemberian kredit dapat diberikan dengan efektif kepada pensiunan. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan pemberian kredit pensiunan, khususnya pada bank BTPN mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menelusuri permasalahan pengendalian intern terhadap perkreditan pada salah satu PT Bank BTPN KCP Burangrang Bandung, maka penulis melakukan suatu penelitian dalam
penyusunan skripsi dengan judul: PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP
EFEKTIVITAS
PEMBERIAN
KREDIT
PENSIUNAN
1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasikan masalah- masalah sebagai berikut: 1. Apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pada PT Bank BTPN KCP Burangrang Bandung telah memadai ? 2. Apakah pelaksanaan pemberian kredit pensiunan pada PT Bank BTPN KCP Burangrang Bandung telah efektif ? 3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap efektivitas pemberian kredit pensiunan pada PT Bank BTPN KCP Burangrang Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pensiunan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pada PT Bank BTPN KCP Burangrang Bandung telah memadai. 2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian kredit pensiunan pada PT Bank BTPN KCP Burangrang Bandung telah efektif. 3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap efektivitas pemberian kredit pensiunan.
1.4 Kegunaan Penelitian Penulis berharap informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah : 1. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta mengetahui dengan lebih jelas teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang ada didalam perusahaan. 2. Bagi Perusahaan Semua informasi yang akan dikumpulkan dari penelitian laporan dan literatur ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pemikiran dan informasi bagi manajemen dalam mempelajari dan menilai kelebihan dan kekurangan dalam melayani pemberian kredit kepada para pensiunan. 3. Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan untuk peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam ruang ligkup yang sama.
1.5 Kerangka Pemikiran Dewasa ini keberadaan bank tidak hanya terbatas di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten & kotamadya. Pendirian Kantor Cabang maupun Kantor Kas sudah meluas jauh sampai tingkat desa. Bank sekarang sudah melayani lapisan masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia (UURI) NO 10 Tahun1998 tentang pokok- pokok perbankan pasal 1 ayat 2 bahwa : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan & menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Dalam kehidupan masyarakat, kredit bukanlah merupakan suatu yang asing. Pemberian kredit merupakan salah satu produk bank yang mengandung
risiko kegagalan yang cukup tinggi dan juga merupakan sumber utama pendapatan bank. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia (UURI) No 10 tahun 1998 tentang pokok- pokok perbankan pasal 1 ayat 11 bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing- masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengendalian intern dalam bank yang dapat menghindari hal tersebut. Penilaian dari sisi debitur saja tidak cukup, tetapi harus ditunjang oleh pengawasan kredit yang dilakukan setelah kredit diberikan kepada debitur. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar kredit benar- benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula dan pihak bank dapat menilai kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Pengertian efektivitas menurut Komaruddin ( 1994:249) Efektivitas
adalah
suatu
keadaan
yang
menunjukkan
tingkat
keberhasilan ( kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mengatasi berbagai kerumitan dalam kegiatan perkreditan maka diperlukan suatu rangkaian peraturan- peraturan yang diterapkan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun tidak tetulis. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijaksanaan kredit ( credit policy) Bank dalam memberikan kreditnya harus mengacu pada pedoman salah satunya disebut dengan prinsip 5C dalam manajemen perkreditan yaitu calon debitur mempunyai moral, watak yang positif, kooperatif dan juga rasa tanggung jawab ( character), calon debitur mempunyai dana yang dimiliki sendiri ( capital), calon debitur mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajibannya ( capacity),
calon debitur mampu mengantisipasi terhadap perubahan- perubahan bisnis yang mungkin terjadi ( conditions or circumstances), dan calon debitur menyerahkan jaminan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( collateral ). Sistem pengendalian intern yang baik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan juga dipakai sebagai alat yang membantu pimpinan dalam mengendalikan segala kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Adapun definisi yang dikemukakan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia ) mengenai sistem pengendalian intern adalah : Sistem pengendalian intern harus dipelajari dan dinilai secukupnya untuk menentukan dapat atau tidaknya sistem tersebut diandalkan sebagai dasar untuk menetapkan luasnya pengujian yang harus dilakukan serta prosedur pemeriksaan yang akan digunakan . ( IAI, 1999: 313 ) Tujuan dari sistem pengendalian intern khususnya dalam pemberian kredit pensiun adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit pensiunan sehingga dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan untuk mengurangi terjadinya kredit macet, semakin baik sistem pengendalian intern maka akan menekan resiko terjadinya kredit macet sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pensiunan. Pengendalian internal yang memadai yaitu didalamnya terdapat unsurunsur pengendalian yang diharapakan dapat menjamin kelancaran proses pemberian kredit ditetapkan dapat melindungi hak milik perusahaan, menyediakan data yang dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong kebijakan kredit yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalkan risiko dalam pemberian kredit pensiun. Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari hasil penelitian Meldalina lulusan tahun 2004 dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pensiunan ( PT BTPN KCP A.Yani Bandung) Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pensiunan. Pada
penulisan skripsi ini penulis mengambil judul yang sama, objek penelitian yang berbeda. Berpatok dari pemikiran tersebut, penulis dapat mengemukakan hipotesis berikut ini Bila sistem pengendalian intern yang diterapkan telah memadai maka akan berpengaruh terhadap efektifivitas pemberian kredit pensiunan .
Gambar 1.1 Konsep Kerangka Pemikiran
Sistem Pengendalian
Efektivitas Pemberian Kredit
Intern ( Variabel X )
Pensiunan ( Variabel Y )
Unsur- unsur Struktur
organisasi
yang
memisahkan tanggung jawab
Prinsip pemberian kredit : 5C , 7P, dan 3R
fungsional secara tegas. Sistem
wewenang
dan
Prosedur pemberian kredit
prosedur pencatatan yang
1. Permohonan kredit.
memberikan
2. Keputusan atas permohonan
yang
perlindungan
cukup
terhadap
kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
melaksanakan
tugas
dan
fungsi setiap unit organisasi.
sesuai
yang
dengan
jawabnya.
3. Penolakan permohonan kredit.
Praktek yang sehat dalam
Karyawan
kredit.
mutunya tanggung
4. Persetujuan permohonan kredit. 5. Pengawasan penggunaan kredit.
1.6 Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis akan meneliti secara langsung penerapan masalah yang diteliti dalam suatu perusahaan. Informasi yang diperoleh selama penelitian akan diolah dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari. Teknik pengumpulan datanya antara lain: 1. Penelitian Lapangan ( Field Research ) Yaitu peninjauan langsung ke perusahaan yang akan diteliti. Data yang diperoleh adalah data primer, yang didapatkan dengan cara : a. Observasi Yaitu pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. b.Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian . c. Kuesioner Kuesioner merupakan metode pengumpulan data survey pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis lewat kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. 2. Penelitian Kepustakaan ( Library research ) Yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari bukubuku literature, majalah- majalah ilmiah atau referensi lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori, ilmu dan pengetahuan tentang masalah yang akan menjadi objek penelitian.
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Penulis melakukan penelitian di PT Bank BTPN KCP Burangrang yang berlokasi di Jl. Burangrang No. 26 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2010 sampai dengan selesai.
