BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan
negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 dan 2 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh komite standar yang independen dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewajiban menyelenggarakan akuntansi (UU No. 1 Tahun 2004 pasal 51 ayat 1) mewajibkan Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendaharan
Umum
Negara/Daerah
dan
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana, transaksi pembiayaan dan perhitungannya serta transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan kedua undang-undang tersebut diwujudkan dengan lahirnya PP No. 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ditambah dengan adanya UU No. 15 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mensyaratkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Disamping UU dan PP tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Peraturan Mendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Sejalan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah sebagai aparat pelaksana pembangunan membuat peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan perkembangan keadaan yang mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien yang dapat menggerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga politik tersebut. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti SAP sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK (Tantriani, 2011). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Salah satu tujuan informasi pengelolaan keuangan adalah mengolah pada pertanggungjawaban vertikal menjadi pada pertanggungjawaban horizontal. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabanan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik (Halim, 2001). Salah satu unsur utama di dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah transparansi. Menurut Mardiasmo (2009) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Pengertian transparansi menurut Nordiawan (2006) adalah sebagai berikut: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan”.
Sehingga transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa transparansi di suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Bandung, (02/06/2012) SuaraJabar.Com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jabar masih menemukan banyak masalah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 di delapan kota/kabupaten di Jabar. Temuan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD tahun 2011 yang disampaikan kepada 8 DPRD kota/kabupaten di Jabar, pekan ini. Delapan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemkot Depok, Pemkab Cirebon, Pemkab Majalengka, Pemkab Subang, Pemkab Indramayu, Pemkab Karawang, Pemkab Bogor, dan Pemkot Bogor. Salah
satu
masalah
yang
ditemukan
adalah
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum sesuai
ketentuan.
“Belanja
yang
bersumber
dari
dana
BOS,
belum
dipertanggungjawabkan oleh sekolah-sekolah. Juga seluruh aset tetap dari realisasi belanja BOS belum semuanya dicatat dan dilaporkan dalam LKPD 2011,” ungkap Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan. Berdasarkan data di atas, memperlihatkan masih adanya kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pertanggungjawaban pemerintah yang berlaku masih terlalu kompleks dibandingkan daya dukung dan upaya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pada bidang manajemen anggaran dan akuntansi yang masih rendah. Dengan demikian kualitas pelaporan keuangan masih belum terealisasi dengan baik. Seharusnya, sesuai dengan Peraturan Mendikbud No. 51 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus ikut
mengendalikan dan mengawasi sekolah mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Hardi (2011) bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Dan bersinergi dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmannurrasjid (2008) bahwa untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik di daerah diperlukan sinergi antara komponen dalam good governance yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Agar implementasi akuntabilitas dan transparansi terlaksana dengan baik. Berdasarkan
fenomena
yang
diuraikan
di
atas,
maka
menjadi
pertimbangan penulis untuk meneliti masalah Akuntabilitas dan Transparansi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang melalui skripsi yang berjudul “Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan Operasional” 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis
merumuskan berbagai permasalah sebagai berikut : 1. Seberapa
Besar
Peran
Akuntabilitas
dalam
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Dana Batuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang? 2. Seberapa
Besar
Peran
Transparansi
dalam
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Dana Batuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang? 3. Seberapa
Besar
Peran
Akuntabilitas
dan
Transparansi
dalam
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Batuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai
berikut: 1. Untuk mengetahui seberapa besar Akuntabilitas dapat berperan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dan bantuan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. 2. Untuk mengetahui seberapa besar Transparansi dapat berperan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dan bantuan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. 3. Untuk mengetahui seberapa besar Akuntabilitas dan Transparansi dapat berperan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dan bantuan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
1.4
Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan
memiliki manfaat antara lain: 1. Bagi Penulis Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi. 2. Bagi Penulis Lain Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 3. Bagi Bidang Ilmu Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengayaan lebih mendalam tentang Akuntansi
Sektor Publik,
terutama mengenai
akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pegelolaan dana bantuan pemerintah sesuai dengan ruang lingkup dan kajian penelitian ini.
4. Bagi Pemerintah Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan dalam
menentukan
kebijakan
khususnya
yang
berkaitan
dengan
Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung Jawaban Dana BOS. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Subang melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten Subang yang berlokasi di Jl. Aipda KS Tubun No. 2, Subang (41211), Propinsi Jawa Barat, waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2013 sampai dengan selesai.
