BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Hakikat mendasar dari prinsip kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah diberi kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Sumber pembiayaan daerah diantaranya diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang digali dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnnya serta lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah dapat dibedakan dari hak pemungutannya, yaitu : a. Pajak propinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. b. Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir. Ketentuan baru ini mengandung makna bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 lebih menganut strategi diversifikasi daripada sumber. Dengan strategi ini diharapkan terjadi pemerataan terhadap objek atau aktifitas ekonomi kemasyarakatan
yang potensial dikenakan pajak dan pada saat yang bersamaan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Dari jumlah jenis pajak tersebut secara sepintas cukup memadai, akan tetapi dalam kenyataannya banyak jenis pajak yang diserahkan kepada daerah tidak mencerminkan besarnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan tidak semua jenis pajak yang diserahkan kepada daerah dapat dipungut. Selain itu Pemerintah Daerah sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan sumber pajak yang ada, banyak sumber-sumber pajak tidak dapat dipungut secara efektif, karena Pemerintah Daerah tidak bisa mengantisipasi perkembangan objek pajak di daerahnya. Setiap tahun anggaran, target penerimaan pajak daerah selalu mengalami kenaikan, keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah ini bukan berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menjadi mengalami kenaikan. Kenaikan target penerimaan pajak daerah dan keberhasilan merealisasikan target penerimaan pajak daerah juga diiringi dengan peningkatan target penerimaan dari sektor lain diluar pajak daerah. Hal ini tentu berdampak pada kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Dinas Pendapatan (DISPENDA) Propinsi Jawa Barat untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Serta meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan efektif dan efisien. Dari uraian diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang hubungan kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor terhadap PAD di DISPENDA Propinsi Jawa Barat, karena PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber dana yang menyumbang pendapatan asli daerah, dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “ HUBUNGAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat).
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah
sebagai berikut : 1. Berapa besar Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat 2. Berapa besar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat 3. Berapa besar Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat 4. Seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 5. Seberapa besar kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan penjelasan
mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui berapa besar Pajak Kendaraan Bermotor pada
Dinas
Pendapatan Propinsi Jawa Barat 2. Untuk mengetahui berapa besar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui berapa besar
Pendapatan Asli Daerah pada Dinas
Pendapatan Propinsi Jawa Barat 4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli daerah 5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah
1.4
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 1. Bagi Penulis Untuk menambah wawasan mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. 2. Bagi Pemerintah Sebagai bahan masukan dalam menilai pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan yang dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 3. Bagi Akademis dan Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
1.5
Kerangka Pemikiran Salah satu tugas pokok pemerintah daerah sebagai perwujudan dari kegiatan
menuju kearah otonomi yang dinamis, perlu adanya keselarasan usaha penumpukan dana guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menunjang tujuan tersebut, maka pemerintah daerah memerlukan banyak
biaya untuk
penyelenggaraannya,
dan
memerlukan
sumber-sumber
pendapatan. Salah satu sumber pendapatan yang terbanyak adalah dari penerimaan
pajak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Dalam konsep ini, bahwa segala pajak atau sumber pendapatan yang berasal dari pajak, seluruhnya dapat dipergunakan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian satu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Menurut Rochmat Soemitro, yang kemudian dikutip oleh Mardiasmo (2003;1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Hamdan Aini (1993;201) Kendaraan Bermotor adalah: a. Semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang yang digerakkan oleh motor yang menggunakan generator gas atau memakai bahan bakar bensin, solar, atau minyak lain. b. Segala kendaraan bermotor lainnya yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar. c. Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya yang mempunyai berat total yang diizinkan yaitu 3500 kg. d. Kendaraan bermotor yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3500 kg. e. Kereta tambahan (kereta gandengan) dari kendaraan bermotor. Dalam pengenaan pajak ini dibedakan antara mobil perorangan dengan mobil perusahaan.
Sedangkan menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.7 Tahun 2001, bahwa: Untuk kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Menurut Suparmoko (2002;63) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah : “Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha”.
Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : ”Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran aparatur daerah atau publik dalam menunjang pembangunan daerah. Pembangunan daerah tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhannya, yang mempunyai kaitan dan dapat diukur dengan nilai uang. Pendapatan asli daerah tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh biaya yang cukup. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajibankewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan dan melaksanakan keadilan sosial diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah.
Dalam penulisan skripsi ini, akan dibahas tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang keduanya merupakan faktor yang sangat vital dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, terutama dalam menggali pajak daerah, sehingga daerah dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara lebih bebas. Jadi untuk dapat mengefektifkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pajak daerah, yaitu dengan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan besarnya pendapatan asli daerah. Dari kerangka pemikiran di atas, penulis menarik hipotesis bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor dengan pendapatan asli daerah , dan terdapat hubungan yang signifikan antara bea balik nama kendaraan bermotor dengan pendapatan asli daerah.
1.6
Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut Moch. Nazir (2003;54) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari pemikiran deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode ini data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung dan mengamati secara seksama aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Penulis mengambil metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus secara insentif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit yang dipandang sebagai kasus.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat. Data yang penulis kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat disimpulkan mengenai masalah yang diteliti. Untuk
melaksanakan
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan meninjau secara langsung pada objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh melalui: a. Wawancara (Interview) Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang dengan memberikan keterangan data yang diperlukan dan yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. b. Pengamatan (Observation) Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mengetahui pelaksanaan yang sebenarnya, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dilaksanakan dengan membaca, mempelajari dan mengumpulkan berbagai literatur dan bahan perkuliahan khususnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh landasan teori atau kepustakaan.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, yang
berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan November sampai dengan bulan Desember.
