BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Reformasi yang bergulir di Indonesia telah membawa dampak perubahan
yang besar di segala bidang kehidupan bangsa ini. Dampak perubahan yang paling terasa adalah di bidang perekonomian,yaitu tuntutan terhadap pembatasan bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir akhir ini,terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan atas instansi pemerintah. Walaupun anggaran operasional dan belanja daerah semakin membengkak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Karena selama ini dirasakan pemerintah pusat seakan-akan membelengu kehidupan perekonomian daerah, yang dapat dengan dirasakan adanya suatu kesenjangan antara pemerinta daerah dan pemerintah pusat dalam bidang pembangunan. Disamping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi. Suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan tidak terlepas peran dalam menghasilkan pendapatan suatu organisasi. Adanya tuntutan ini, memaksa pemerintah pusat mengeluarkan suatu produk undang-undang yang dapat memberikan kebebasan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing masing serta didalam pengaturan terhadap keuangan daerahnya. Maka disahkanlah undang- undang no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah serta undang undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan adanya otonomi, diharapkan akan menciptakan suatu kemandirian daerah yang dapat memicu suatu pertumbuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan pada masyarakat daerah tersebut. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintah yang cakap dan terampil untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan sebagai perencana dan pelaksana pembangunan. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan semakin berat. Diharapkan pelimpahan keuangan diimbangi dengan pengawasan yang dapat memberikan jaminan agar tidak terjadi kecurangan, penyelewengan, dan kebocoran yang tidak sesuai dengan rencana penggunaannya. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4. Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi / potongan ataupun bentuk lain sebagai sebab akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung maupun tidak langsung dan sifat pemungutannya dapat dipaksakan. Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang
lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kedalam kelompok yang berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Dengan mengakibatkan
tidak
adanya
suatu
Badan
Pengawasan
Daerah,
maka
terjadinya penyimpangan dan penyelewengan seperti korupsi,
kolusi, nepotisme, kebocoran, dan pemborosan kekayaan daerah khususnya Dinas Perhubungan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan tidak akan tercapai. Fungsi penting dari Badan Pengawasan Daerah dalam membantu manajemen pemerintahan adalah untuk memeriksa dan mengawasi metode dan menjadi alat peningkatan pendapatan retribusi daerah dapat terkontrol sesuai dengan yang target yang sudah ditetapkan. Adapun penelitian dilakukan pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang kedua-duanya merupakan Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Pengawas Daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Fungsi Badan Pengawasan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta” 1.2
Identifikasi Masalah Atas dasar latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasikan masalah-
masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi , yaitu : 1. Apakah pelaksanaan pengawasan daerah atas pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah
pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Purwakarta telah berfungsi. 2. Apakah pendapatan retribusi daerah selama periode tahun 2005-2007 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah memenuhi target yang sudah ditetapkan.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Berdasarkan
masalah-masalah
yang
telah
penelitian ini adalah mencari data dan meneliti
diiidentifikasi,
maksud
bagaimana pengaruh Badan
Pengawasan Daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Dinas perhubungan kabupaten Purwakarta. Adapun tujuan penelitian adalah untuk : 1. Mengetahui pelaksanaan Badan Pengawasan Daerah atas peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. 2. Mengetahui pendapatan retribusi daerah selama periode tahun 2005 sampai dengan 2007 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah memenuhi target yang telah ditetapkan. 1.4
Kegunaan penelitian Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna untuk : 1. Instansi pemerintah Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan pengawasan daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan, juga memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Bawasda khususnya dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. 2. Penulis Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang pengawasan yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. 3. Masyarakat Khususnya di lingkungan perguruan tinggi, penulis berharap agar penelitian yang serba terbatas ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian berikutnya.
1.5
Kerangka Pemikiran Untuk mencapai hasil pendapatan daerah yang efisien, ekonomis, dan,
pemerintah telah berusaha untuk menciptakan suatu mekanisme pengawasan melalui Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA). Disamping itu dilakukan pula berbagai
usaha
untuk
menegakkan
disiplin
aparatur
pemerintah
dan
menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan keuangan Negara. Melalui jalur pengawasan fungsional, Negara Republik Indonesia memiliki berbagai aparat pengawasan, disamping badan pemeriksa keuangan yang merupakan aparat pengawasan ekstern, juga dibentuk aparat pengawasan intern pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan keputusan presiden No.31 tahun 1983, didalamnya antara lain dikatakan bahwa : 1. Peningkatan
pembangunan
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
memerlukan pula peningkatan pengawasannya. 2. Agar diperoleh hasil pengawasan yang objektif maka disamping pengawasan melekat pada masing-masing unit organisasi pemerintah, diperlukan adanya pengawasan yang terlepas dari unit unit pelaksana. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting di dalam pendayagunaan aparatur pemerintah agar penyelewengan dan pemborosan kekayaan Negara dan sejenisnya dapat dikurangi bahkan dihindarkan. Untuk terwujudnya hal tersebut maka diperlukan aparatur pemerintah yang tangguh, berdisiplin, dan wibawa. Oleh karena itu, maka pimpinan pemerintahan melimpahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada bawahannya. Sedangkan tanggung jawab utama tetap berada pada pimpinan dengan tujuan melindungi harta organisasi pemerintahan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak organisasi pemerintahan. Dengan adanya pelimpahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut maka pimpinan membutuhkan suatu pengawasan yang efektif. Pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kemungkinan terjadinya penyelewengan tetapi diharapkan dengan adanya pengawasan yang efektif, dapat
memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Pentingnya pengawasan dan langkah penindakan perlu lebih ditingkatkan terutama di dalam pengurusan atau pengelolaan keuangan negara yang merupakan sumber utama bagi keseimbangan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan pemerintah No. 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa : “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.” Tugas
pokok
Badan
Pengawasan
Daerah
adalah
melaksanakan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,dan kekayaan daerah. Tujuan Badan Pengawasan Daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pengawasan profesional sehingga membantu dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Fungsi penting dari Badan Pengawasan Daerah dalam membantu manajemen pemerintahan untuk memeriksa dan mengawasi metode dan menjadi alat peningkatan pendapatan retribusi ditargetkan
sebelumnya. Badan
dapat terkontrol sesuai dengan yang
Pengawasan Daerah
dapat memberikan
rekomendasi bagi perbaikan dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan retribusi. Karena fungsi pengawasan sangat penting dalam peningkatan pendapatan suatu instansi pemerintah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan daerah yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah Tujuan pendapatan dapat tercapai bila unsur-unsur pendapatan itu sendiri benar-benar dipatuhi dan agar pendapatan berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis, maka diperlukan suatu bagian tertentu yang mengawasi dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi tingkat pendapatan. Bagian tertentu tersebut adalah pengawasan daerah.
IAI (2003 23: 2 ) Mendefinisikan pendapatan sebagai berikut : ”Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.” Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan timbul dari aktifitas normal perusahaan atau operasi perusahaan berupa penjualan barang dan jasa. Dalam hubungannya dengan efektifitas tingkat pendapatan, Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas untuk memeriksa terhadap catatan yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4. Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi dan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan /pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah, di beberapa daerah, pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar daripada pendapatan dari pajak daerah. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.Tidak semua jasa diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut
retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokan ke dalam tiga golongan, yaitu : 1. Jasa umum 2. Jasa usaha 3. perijinan tertentu Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan
penggolongan
retribusi
daerah.
Penggolongan
jenis
retribusi
dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan : 1. Retribusi jasa umum 2. Retribusi jasa usaha 3. Retribusi perijinan tertentu Retribusi hanya akan berpengaruh pada ketersediaan menggunakan atau permitaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, retribusi tidak seperti pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pemungutan retribusi daerah saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dikarenakan penduduk kabupaten Purwakarta yang semakin bertambah, maka pemenuhan kebutuhan hidup akan semakin meningkat, dan pemerintah daerah juga harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa tehadap masyarakat. Pelayanan jasa tersebut harus dapat memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi yang dilakukan
oleh
Dinas perhubungan.
Efektifitas
pendapatan dari Dinas
Perhubungan yang bersumber dari retribusi daerah dapat diartikan sebagai kemampuan dari instansi pemerintah tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari tingkat pendapatan retribusi daerah. Dengan adanya laporan rekomendasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Daerah mengenai hasil pemeriksaannya,
dapat
membantu
Dinas
Perhubungan
tersebut
untuk
memperbaiki
kelemahan-kelemahan
yang
mungkin terjadi
pada
tingkat
pendapatan retribusi seperti adanya penyelewengan pendapatan retribusi yang dilakukan oleh aparat Dinas perhubungan sehingga tingkat pendapatan retribusi tersebut dapat semakin efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan daerah, maka peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Dinas perhubungan dapat semakin tercapai. Menurut peneliti terdahulu Imam Perbawa Mudjizat (2006) selaku mahasiswa Universitas Widyatama menyimpulkan, bahwa “berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang dia buat dapat dapat diketahui bahwa pelaksanaan Badan Pengawasan Daerah sangat berperan, dalam menunjang peningkatan izin mendirikan bangunan pada Dinas Permukiman Dan Bangunan Kabupaten Sukabumi. Objek peneliti terdahulu adalah pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Permukiman dan Bangunan. Penulis melakukan penelitian ini pada dasarnya sama saja yaitu ingin mengetahui peranan Badan Pengawasan Daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan. Penulis melakukan suatu pengujian hipotesis, yaitu membandingkan antara data primer dengan data kriteria yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : “Pelaksanaan Badan Pengawasan Daerah sangat berperan dalam menunjang peningkatan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta”. . Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu adalah objek penelitiannya yaitu pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Purwakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta serta tahun penelitian yang dilakukan dan penulis lebih menekankan kepada bagaimana fungsi Badan Pengawasan Daerah dalam menunjang pendapatan retribusi daerah, sehingga dapat diketahui bagaimana fungsi Badan Pengawasan Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
1.6
Metodologi Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan studi kasus.Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian yang meniliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki Nazir (1999: 63). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut: A. Penelitian lapangan (field reseach) yang terdiri dari: 1) Wawancara (interview), penulis mengadakan wawancara atau tanya
jawab
secara
langsung
dengan
pihak-pihak
yang
berkepentingan sesuai dengan data dan informasi yang penulis perlukan. 2) Kuesioner, dilakukan dengan cara mengisi daftar pertanyaan terstruktur dari setiap bagian yang berhubungan dari setiap bagian yang berhubungan. 3) Pengamatan (observation), penulis mengamati atau meninjau secara langsung kegiatan-kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan topik pembahasan skipsi ini B. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca buku-buku (literature), majalah-majalah dan sumber-sumber data yang lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini. 1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka mendapatkan data yang digunakan untuk menyusun skripsi
ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Purwakarta yang berlokasi di jalan Gandanegara No.25 Purwakarta dan Dinas Perhubungan yang berlokasi di jalan Veteran No.1 Purwakarta. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang penulis gunakan adalah bulan November 2008 sampai dengan selesai.
