1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Perekonomian negara akan sangat ditentukan oleh keberadaan sumber
daya yang dimiliki, baik itu berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya merupakan asset yang harus sedemikian rupa dimanfaatkan keberadaannya dan dikelola secara optimal, melalui suatu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga hal tersebut dapat memiliki nilai guna dan manfaat yang akan berdampak positif terhadap masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak pada nilai jual dan pendapatan yang diperoleh. Sumber daya manusia di usia produktif yang dinamakan angkatan kerja, harus secara baik dipersiapkan untuk dapat berkompetisi di dunia kerja, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, kompetisi di dunia kerja sangatlah ketat. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak cukup menjanjikan, ketersediaan lapangan kerja yang memadai dibandingkan
dengan
pencari
kerja
yang
sangat
dominan
banyaknya.
Pertumbuhan angkatan kerja dari tahun ke tahun menunjukan kenaikan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan alternatif lain, yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan untuk dapat menyerap angkatan kerja yang ada. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia berada pada peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar mencapai 253,60 juta jiwa setelah Negara China, India dan Amerika Serikat. Dengan banyaknya jumlah penduduk, Indonesia
dihadapkan
pada
permasalahan
penyediaan
lapangan
kerja.
Permasalahan tenaga kerja yang dihadapi Indonesia ini cukup sulit. Kepala Subbidang Direktorat Jendral (Kasubbid Ditjen) Bina Penta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hari Sapto di padang, Rabu (22/7) mengatakan, “Persoalan yang dihadapi adalah tidak berimbangnya kebutuhan angatan kerja
dengan kesempatan kerja yang tercipta, sehingga perlu segera diantisipasi”. (www.kompas.com) Tingkat pengangguran pada februari 2014 mencapai 7,2 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT februari 2014 sebesar 5,70 persen turun dari TPT Agustus 2013 sebesar 6,17 persen dan TPT Februari 2013 sebesar 5,82 persen. Pada februari 2014, TPT untuk pendidikan Sekolah Menenagah Atas menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,10 persen disusul oleh TPT Sekolah Menengah Pertama sebesar 7,44 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,69 persen. Jika dibandingkan keadaan Februari 2013, TPT pada semua tingkat pendidikan mengalami penurunan kecuali pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Periode Tahun 2012 s.d 2014 (Persen) (1) 2013 2013 Pendidikan Tertinggi yang (2) (3) (4) (5) Ditamatkan Februari Agustus Februari Agustus SD ke bawah 3,59 3,55 3,51 3,44 Sekolah Menengah Pertama 7,76 7,75 8,17 7,59 Sekolah Menengah Atas 10,41 9,63 9,39 9,72 Sekolah Menengah Kejuruan 9,50 9,92 7,67 11,21 Diploma I/II/III 7,45 6,19 5,67 5,95 Universitas 6,90 5,88 4,96 5,39 Jumlah 6,24 6,07 5,82 6,17 Sumber: Berita Resmi Statistik No. 38/05/Th. XVII, 5 Mei 2014
2014 (6) Februari 3,69 7,44 9,10 7,21 5,87 4,31 5,70
Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan September 2014 sebanyak 4.238.960 orang (9,18 %). Mengalami penurunan sebesar 88.105 orang dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 4.327.065 orang (9,44 %). Dalam kurun waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,47 persen (dari 11,35 % menjadi
2
10,88 %) sedangkan di daerah perkotaan turun 0,15 persen ( dari 8,47 % menjadi 8,32 %). Secara absolut selama periode Maret 2014 – September 2014, penduduk miskin di pedesaan berkurang 63.807 orang (dari 1.748.707 orang menjadi 1.684.900 orang) sementara di perkotaan turun sebanyak 24.298 orang (dari 2.578.358 orang menjadi 2.554.060 orang). Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan September 2014 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 39,75 persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2014 (40,41 %). Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada bulan September 2014 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 60,25 persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2014 (59,59 %). (sumber: BPS provinsi Jawa Barat) Situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkatpengangguran terbuka, kemiskinan dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Lapangan kerja yang cukup tersedia adalah di sektor informal umumnya dicirikan dengan produktivitas dan pendapatanyang rendah.Rendahnya produktivitas dan pendapatan mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satu alternatif penyediaan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di dalam negeri adalah dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri banyak membantu kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki pilihan hidup yang lebih baik untuk bekerja di dalam negeri guna menopang perekonomian keluarga. Seperti diketahui kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi atau mengurangi jumlah pengangguran. Kebijakan ini juga dalam rangka mewujudkan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara baik laki-laki atau perempuan sebagai tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan TKI membawa keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Berapa banyak devisa yang disumbang TKI setiap tahunnya. Bahkan TKI merupakan sumber devisa terbesar kedua setelah migas.
3
Bank Indonesia mencatat, jumlah kiriman uang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (remitansi) TKI mencapai US$ 8,2 miliar atau sekitar Rp 8,2 triliun pada tahun 2009 (Media Indonesia, 5 Maret 2010). Remitansi memang menjadi indikator penting keberhasilan seorang TKI, karena sejak awal motif ekonomi merupakan alasan utama.Karena alasan itulah, pemerintah mempunyai andil yang besar dalam peningkatan TKI ke luar negeri. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah penempatan tenaga kerja luar negeri Indonesia berdasarkan Provinsi pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tabel 1.2 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2011 s.d 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur NTB Lampung Bali DKI Jakarta Sumatera Utara Banten Sulawesi Selatan Kalimantan Barat NTT DI Yogyakarta Sumatera Selatan Sumatera Barat Sulawesi Utara Kepulauan Riau Sulawesi Tengah Jambi Aceh Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
2011 145.603 123.154 109.233 72.835 17.085 15.066 18.718 12.447 27.576 13.948 1.689 10.725 4.395 2.233 960 1.196 1.179 1.273 578 1.490 1.250 495 665 496 1.082
2012 119.620 115.456 100.368 46.245 16.259 14.082 15.021 13.728 10.853 13.875 2.067 8.753 4.620 1.874 1.176 1.742 1.427 820 747 762 797 459 959 641 625 4
2013 129.885 105.971 93.843 63.843 17.975 14.617 14.248 13.299 13.244 10.358 10.091 5.308 4.967 2.662 1.639 1.543 1.540 1.066 934 910 888 717 716 689 542
2014 88.816 76.700 66.016 50.656 14.435 7.019 6.361 11.865 8.207 6.774 4.661 4.792 3.254 1.676 1.061 934 993 763 721 785 758 732 454 399 399
26 27 28 29 30 31 32 33
Bengkulu 373 317 334 233 Maluku 462 353 325 262 Bangka Belitung 225 144 110 38 Papua 85 47 110 39 Kalimantan Tengah 107 67 60 74 Maluku Utara 54 44 56 109 Papua Barat 73 75 54 42 Gorontalo 52 46 29 35 Total 586.802 494.609 512.168 360.063 Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI) Pada tabel tersebut terlihat bahwa Jawa Barat mendominasi asal TKI Indonesia yaitu sebanyak 145.603 pada tahun 2011, 119.620 pada tahun 2012, 129.885 pada tahun 2013 dan 88.816 orang pada tahun 2014. Dimana 21 persennya TKI berasal dari daerah Indramayu, disusul Cirebon, Cianjur dan Sukabumi. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan jenis kelamin pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 sampai 2013. Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Provinsi Jawa Barat dan Jenis Kelamin Periode 2011 s.d 2014 Jenis Tahun Kelamin 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Laki-Laki 28.390 19 32.825 27 34.375 26 23.543 26 Perempuan 117.213 81 86.795 73 95.510 74 65.273 74 Total 145.603 100 119.620 100 129.885 100 88.816 100 Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLIFO BNP2TKI) Dapat dilihat bahwa jumlah tenaga Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2011 jumlahnya tinggi sebesar 117.213 orang dan menurun pada tahun 2012 sebanyak 86.765 orang, tetapi naik kembali jumlahnya di tahun 2013 yaitu sebesar 95.510 orang dan turun kembali jumlahnya pada tahun 2014 yaitu sebesar 65.273. 5
Dibawah ini terdapat tabel penempatan tenaga kerja luar negeri Indonesia berdasarkan sektor pekerjaan dan berdasarkan Provinsi pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Tabel 1.4 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Provinsi Jawa Barat dan Sektor Pekerjaan Periode 2011 s.d 2014 TAHUN 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Formal 40.083 28 36.678 31 38.460 30 27,657 31 Informal 105.520 72 82.942 69 91.425 70 61,159 69 Total 145.603 100 119.620 100 129.885 100 88,816 100 Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLIFO BNP2TKI) SEKTOR
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri hampir lebih dari 70 persen bekerja di sektor informal seperti penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi dan balita, serta perawat orang lanjut usia (jompo). TKI yang bekerja di sektor formal seperti di perkebunan kelapa sawit, industri dan jasa perdagangan hanya sekitar 30 persen, TKI yang bekerja di sektor formal relatif rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan TKI. Para TKI yang bekerja di luar negeri tentu saja tidak hanya membutuhkan keterampilan yang memungkinkanya memiliki kepiawaian dalam bekerja saja, akan tetapi lebih jauh diperlukan suatu komitmen dari pemerintah bagaimana para TKI di berdayakan, selepas mereka bekerja di luar negeri. Maka dari itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperhatikan kesejahteraan para mantan TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan sudah pulang ke tanah air (TKI Purna) agar kehidupan dan kesejahteraan mereka terus membaik. Khusunya di Jawa Barat karena memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan dengan jumlah TKI yang juga tinggi.
6
Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan yang mendorong semua potensi dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi ekonomi yang dimiliki para TKI selama mereka bekerja di luar negari adalah potensi peningkatan ekonomi keluarga. Akan tetapi, pemanfaatan yang kurang tepat, ternyata hanya mendorong pola hidup konsumtif, sehingga posisi demikian tidak melepaskan mereka dari lingkaran kemiskinan. Tetapi tidak sedikit juga TKI Purna yang berhasil mengelola usaha dengan baik dan dapat berkembang sehingga dapat membantu mempekerjakan tenaga kerja sekitarnya. Para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berkesempatan untuk mengumpulkan uang dan menabung. Para TKI tersebut harus mempunyai rencana ke depan untuk membuka usaha di kemudian hari setelah kembali dari bekerja di luar negeri dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarganya. Bagi TKI yang telah kembali ke tanah air (TKI Purna), tabungan dari penghasilan selama bekerja dapat digunakan sebagai modal untuk membuat lapangan kerja baru di lingkungan keluarga. Pada kenyataannya masih banyak TKI yang bekerja di luar negeri yang tidak bisa hidup hemat dan mengatur keuangannya. Salah satu perilaku boros para TKI, yaitu selalu membeli dan mengganti barang-barang elektronik seperti handphone dan gadget lainnya, kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gatot Abdullah Mansyur ketika berdialog dengan 132 orang TKI di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik PT Gunaawan Sukses Abadi di Surabaya, Jawa Timurr, Jumat (18/7). (www.infopublik.kominfo.go.id). Mereka cenderung konsumtif karena belum berfikir memanfaatkan uang untuk modal usaha dan memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Perilaku boros mencerminkan hidup yang tidak baik.Dengan demikian perekonomian keluarga para TKI secara konsisten tidak beranjak menjadi lebih baik. Dengan adanya fenomena diatas, Pemerintah menetapkan program pelatihan pemberdayaan TKI Purna, dimana akan mendorong atau memotivasi
7
para TKI purna ini menjadi wirausaha ekonomi yang mandiri di lingkungannya. Dalam hal ini, Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para TKI purna yakni pelatihan edukasi keuangan serta pelatihan kewirausahaan. Pada tingkat pusat dilakukan kerja sama antara Kemenakertrans, BNP2TKI serta Bank Indonesia untuk financial education. Sedangkan untuk pelatihan kewirausahaan dilakukan kerja sama antara Kemenakertrans dan Dinas Tenaga Kerja Daerah, agar bisa berjalan lancar dan sukses, Program ini juga melibatkan pihak perbankan atau lembaga keuangan mikro, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam program ini BNP2TKI bertugas mengadakan pelatihan bagi mantan TKI atau TKI Purna untuk berkembang sebagai wirausaha. Tidak hanya memberikan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan TKI purna, pihak BNP2TKI juga memberikan bantuan permodalan secara langsung kepada beberapa mantan TKI untuk menjalankan kegiatan usaha. Selain bersifat sebagai pembangkit motivasi BNP2TKI juga mendampingi para TKI purna dalam merencanakan bentuk usaha yang akan dijalankan. Jenis-jenis pelatihan wirausaha yang dilakukan meliputi budidaya ayam, sapi, dan kambing, usaha konveksi, menjahit dan bordir, pelatihan tata rias pengantin, tataboga, bengkel motor, sablon dan percetakan, pengelasan, kontruksi skala kecil, dan lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat mengajarkan kepada para TKI purna peserta pelatihan tentang cara mendapatkan bantuan atau pinjaman lunak. Dana pinjaman atau kredit itu nantinya bisa dijadikan sebagai modal usaha dan melanjutkan serta menjaga kesejahteraan hidup keluarga para TKI purna. Dengan adanya program pelatihan pemberdayaan TKI Purna ini, diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan motivasi para mantan tenaga kerja Indonesia atau para TKI Purna untuk dapat berwirausaha dan produktif demi meningkatkan kesejahteraan daerah asal mereka dan meningkatkan perekonomian keluarganya. Selain itu diharapkan merekadapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mempekerjakan tenaga kerja sekitar. Dengan demikian, dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesisa, khususnya di ProvinsiJawa Barat.
8
BP3TKI yang bersebar di daerah-daerah yang ada di Jawa Barat memiliki peranan yang sangat penting bagi menyelenggarakan program pelatihan dan pembinaan pemberdayaan TKI Purna, demi menciptakan calon wirausaha TKI Purna yang mandiri dan terampil. Tujuan diselenggarakan Bimtek Kewirausahaan adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, sehingga TKI Purna dapat memberdayakan hasil yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri untuk dimanfaatkan pada usaha-usaha produktif. Kepala BP3TKI yang tersebar di Jawa Barat tersebut sangat mendukung kegiatan Bimtek Kewirausahaann TKI Purna karena merupakan wujud pemberdayaan TKI agar bisa maju bersama harapan beliau agar para TKI purna dapat bergerak bersamasama dalam suatu wadah yang berkesinambungan. Motivasi yang dipengaruhi oleh pelatihan menarik peneliti untuk mengkaji tema tersebut sebagai variabel dalam penelitian ini. Peneliti juga ingin melihat sejauh mana hubungan variabel tersebut dan mengangkat judul skripsi “Pengaruh Program Pelatihan Pemberdayaan TKI Purna Terhadap Motivasi untuk Berwirausaha di Jawa Barat (Wilayah Garut)”. 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan Program Pelatihan Pemberdayaan TKI Purna di Provinsi Jawa Barat (Wilayah Garut)? 2. Bagaimana tingkat Motivasi TKI Purna untuk Berwirausaha di Provinsi Jawa Barat (Wilayah Garut)? 3. Bagaimana Pengaruh Program Pelatihan Pemberdayaan TKI Purna Terhadap Motivasi TKI untuk Berwirausaha di Provinsi Jawa Barat (Wilayah Garut)?
9
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui program pelatihan pemberdayaan TKI purna di Provinsi Jawa Barat (Wilayah Garut). 2. Untuk mengetahui motivasi untuk berwirausaha TKI purna di Provinsi Jawa Barat (Wilayah Garut). 3. Untuk mengetahui pengaruh program pelatihan pemberdayaan TKI purna terhadap motivasi untuk berwirausaha di Provinsi Jawa Barat (Wilayah Garut). 1.4
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1. Untuk Kepentingan Akademis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya tentang program pelatihan yang berorientasi pada motivasi TKI purna. 2. Untuk Kepentingan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melakukan analisis mengenai program pelatihan dan motivasi TKI purna.
1.5
Metode Penelitian Metode penelitian dalam proses penyusunan skripsi
ini
adalah
menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Nazir (2011), tujuan metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau pelukisan secara sistematis, aktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti. Melalui metode deskriptif ini akan
10
mendeskripsikan mengenai pelaksanaan program pelatihan terhadap motivasi TKI Purna yang dilaksanakan di BP3TKI Kota Bandung. Sedangkan metode verifikatif menurut Marzuki (2002:7), metode verifikatif adalah “menguji suatu pengetahuan”. Metode verifikatif bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selain itu juga peneliti menggunakan metode survey, yang mengambil sampel data suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu : 1. Studi Lapangan (Field Search) a. Observasi Menurut (Malhotra, 2010), metode observasi dijalankan dengan mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadiankejadian melalui cara yang sistematis. b. Wawancara Menurut Sugiyono (2011:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstuksikan makna dalam suatu topik tertentu. c. Kuesioner Menurut Sugiyono (2011:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 2. Studi Pustaka (Library Research) Menurut Sykadi (2008:33), studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam peneliti, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat
11
praktis.Teknik ini dilakukan dengan mempelajari literature, catatan-catatan, buku-buku yang berhubungan dengan objek yang penulis teliti untuk memperoleh data sekunder. 1.6
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka Pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, penulis
melakukan penelitian di BP3TKI Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 587 Kiara condong Kota Bandung dan waktu pelaksanaan pengumpulan data ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 sampai dengan waktu yang telah ditargetkan.
12
