BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Suatu negara didirikan dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan
dan mencukupi kepentingan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membentuk suatu organisasi yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuantujuan tersebut dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara agar terlaksana dengan baik. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh negara tersebut adalah pemerintah. Pemerintah
yang tujuan utamanya memberi jasa dan pelayanan kepada
masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan lembaga yang bertujuan mencari laba. Lembaga Pemerintah memang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi, akan tetapi sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, maka pada satu sisi lembaga pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya tersebut. Berdasarkan aktivitas ekonominya itu, maka tidak dapat dielakkan bila lembaga pemerintah juga membutuhkan jasa akuntansi dalam pengelolaan negara, baik untuk meningkatkan mutu pengawasannya, maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, karena itu pemerintah menerapkan salah satu bidang Akuntansi yaitu Akuntansi Pemerintahan di semua tingkatan dan unit pemerintahan yang ada. Akuntansi Pemerintahan pada dasarnya adalah akuntansi mikro yang berfungsi mencatat dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara.
1
2
Kecakapan Pemerintah dalan menyelenggarakan negara diiringi dengan kecakapan dalam mengelola keuangan negara, diharapkan akan memperlancar pencapaian tujuan. Sebaliknya tanpa pengelolaan keuangan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan utama Pemerintah yaitu memberikan jasa dan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan rakyat dituntut mempunyai rencana yang matang. Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara dan dalam pengelolaan keuangan negara, yang dituangkan dalam bentuk anggaran negara. Pengurusan/pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari pelaksanaan anggaran. Keterkaitan keuangan negara dan anggaran negara memang sangat erat karena bertambah atau berkurangnya keuangan negara berdasarkan pelaksanaan anggaran negara, sehingga pengurusan/pengelolaan keuangan negara juga dilaksanakan pada pelaksanaan anggaran negara. Kegiatan mengurus/mengelola keuangan negara atau mengelola perbendaharaan negara, yang tampak setiap tahun adalah kegiatan
penyusunan (perencanaan), pembahasan (pengesahan),
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan dari segi mikro, pengelolaan keuangan merupakan tugas seorang Bendaharawan, dalam bentuk penerimaan, penyimpanan maupun pengeluaran atau penyaluran uang/barang, serta melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan instansi, dimana laporan keuangan pokok yang dihasilkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagai unsur pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum di Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air juga berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan instansi dengan sebaik-baiknya, tugas pengelolaan keuangan ini dilakukan oleh Bendaharawan Pengguna Anggaran. Bendaharawan Pengguna Anggaran pada dasarnya tidak semata-mata mengelola keuangan daerah, namun secara langsung juga mengelola keuangan negara, karena itu untuk tidak memperluas masalah yang akan diteliti maka penulis hanya menitikberatkan pada pengelolaan keuangan instansi bagian pembangunan/proyek 2
3
yang dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan penerapan akuntansi pemerintahan dalam hubungannya dengan efektivitas pengelolaan keuangan instansi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air karena Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memperoleh anggarannya dari APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air mengelola keuangannya/ anggarannya dengan baik dalam rangka penerapan akuntansi pemerintahan. Sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi antara akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan Akuntansi Pemerintahan ini dan hasilnya akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul: "Penerapan
Akuntansi
Pemerintahan
dalam
Hubungannya
dengan
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum".
1.2
Identifikasi Masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok penelitian
ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan akuntansi pemerintahan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah. 2. Bagaimana pengelolaan keuangan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. 3. Bagaimana
hubungan
penerapan
Akuntansi
Pemerintahan
dengan
efektivitas pengelolaan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
3
4
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud diadakannya penelitian ini, adalah untuk menganalisa penerapan
Akuntansi Pemerintahan dalam keuangan Instansi.
hubungannya dengan efektivitas pengelolaan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
yaitu: 1.
Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pemerintahan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintahan.
2.
Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
3.
Untuk mengetahui hubungan penerapan Akuntansi Pemerintahan dengan efektivitas pengelolaan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air .
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi pihak-pihak sebagai berikut: 1. Penulis sendiri Diharapkan untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Akuntansi
Pemerintahan
dalam
hubungannya
dengan
efektivitas
pengelolaan keuangan di dalam suatu instansi pemerintahan. 2. Bagi Instansi yang terkait Sebagai objek penelitian, dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi dalam rangka peningkatan mutu kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dari segi pengelolaan keuangan. 3. Bagi Peneliti selanjutnya Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan
mengenai
penerapan
Akuntansi
Pemerintahan
hubungannya dengan efektivitas pengelolaan keuangan
4
dalam
5
1.5
Kerangka Pemikiran Sebagaimana lembaga komersial, lembaga Pemerintahan juga memerlukan
jasa akuntansi, baik untuk menghasilkan laporan keuangan manapun untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga yang bersangkutan, dan akuntansi yang digunakan adalah Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan menurut Sugijanto (1995) adalah: “Akuntansi Pemerintahan meliputi aktivitas pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan Pemerintah sebagai suatu kesatuan dan dari unit-unitnya, serta penafsiran hasil aktivitas ini." Fungsi Akuntansi Pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Karena fungsinya yang demikian itu, maka Akuntansi Pemerintahan kadang-kadang disebut juga sebagai Akuntansi
Anggaran.
Sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
Akuntansi
Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berfungsi untuk mencatat serta melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Pengertian keuangan negara menurut Revrisond Baswir (2000;13) adalah: "Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik (kekayaan) negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Hak negara meliputi pemungutan pajak, bea dan cukai, mencetak uang, pinjaman negara dan lain-lain. Kewajiban negara meliputi pemeliharaan keamanan, menyelenggarakan pendidikan, menyediakan sarana kesehatan masyarakat dan sebagainya. Untuk membiayai semua kegiatan negara ini, dana yang diperlukan diambil dari dana yang telah ditetapkan dalam anggaran negara. Pengertian anggaran negara secara terinci dijelaskan oleh Revrisond Baswir (2000;26) sebagai berikut: "Anggaran Negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan, pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu."
5
6
Anggaran negara dituangkan dalam bentuk sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN dalam arti sempit adalah suatu rencana kerja pemerintah dalam periode tertentu (1 tahun) yang mencakup: 1.Perkiraan jumlah tertinggi Belanja Negara yang diperlukan oleh Pemerintah. 2.Perkiraan jumlah Pendapatan Negara yang diperlukan untuk membiayai Belanja Negara tersebut.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagai salah satu instansi Pemerintah, memiliki tugas sebagai unsur pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum di bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Selain mengelola
keuangan daerah juga
mengelola langsung keuangan negara melalui pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai langsung oleh APBN. Intinya bahwa keuangan instansi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air yang dalam hal ini merupakan bagian dari Keuangan Negara, merupakan objek Akuntansi Pemerintahan dimana dalam Akuntansi Pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasiorganisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (non profit oriented). Hasil akhir dari pengelolaan keuangan adalah berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 259/ KMK.12/ 2001, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada departemen atau lembaga, yang dimaksud Laporan Realisasi Anggaran adalah: "Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan pelaksanaan anggaran selama satu periode tertentu. Laporan ini memperlihatkan perbandingan realisasi belanja yang dirinci menurut tujuan dan klasifikasi belanja atau perbandingan realisasi pendapatan dengan estimasi pendapatan." Dengan mengetahui penerapan Akuntansi Pemerintahan, dan kegiatan pengeloaan keuangan di sebuah instansi serta sejauh mana transaksi-transaksi
6
7
ekonomi dan keuangan tersebut mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya maka efektivitas pengelolaan keuangan instansi tersebut dapat dinilai. Efektivitas menurut Komarrudin (1996:269) adalah: “Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan kegiatan manajemen internal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” Jadi, Akuntansi Pemerintahan disini dapat dijadikan alat bagi pemerintah untuk dapat mengelola keuangannya dengan efektif.
1.6
Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
Analisis Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan syarat mengumpulkan data relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari serta dianalisis lebih lanjut. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian Lapangan (field research). Penelitian Lapangan adalah Penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data primer yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Pengumpulan data diperoleh melalui: 1). Observasi yaitu penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat serta mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2). Kuesioner Yaitu sejumlah pertanyaan yang terstruktur yang diberikan kepada pihakpihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yaitu
7
8
Bendaharawan
di
Sub
Bagian
Keuangan
Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan Sumber Daya Air. 3). Wawancara Yaitu suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Kepustakaan (library research) Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi sebagai landasan teoritis yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur, referensi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dipilih.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk tujuan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 193 Bandung. Penelitian ini dilakukan dari Bulan Februari sampai dengan Selesai.
8
