BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Akhir tahun adalah saat dimana perusahaan membuat laporan keuangan untuk memenuhi
kepentingan berbagai pihak yang menggunakannya. Pengguna informasi dalam laporan keuangan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok internal (manajemen dan karyawan) dan kelompok eksternal (investor/calon investor, kreditor/calon kreditor, pelanggan, pemerintah, masyarakat). Pihak internal khususnya manjemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuatnya karena informasi tersebut akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Pihak ekstern (pemerintah) laporan keuangan khususnya dipakai untuk kepentingan fiskal (perpajakan). Terutama laporan laba rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Lebih lanjut informasi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan atau orang pribadi yang wajib melakukan pembukuan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai wajib pajak maka pada suatu tanggal tertentu yang telah ditetapkan (selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak biasanya pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya) harus menyampaikan informasi tentang penghasilan yang dikenakan pajak melalui penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) dalam hal ini SPT PPh tahunan. Salah satu fungsi SPT ini adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang atau harus dibayar. Oleh karena sistem pemungutan pajak yang dianut di negara kita adalah Self Assestment System dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (mengisi sendiri SPT), maka dalam penyampaian SPT nantinya harus melaporkan bukti-bukti yang mendukung penghitungan pajak terutang. Bagi wajib pajak yang mengadakan pembukuan, bukti tersebut berupa laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, seperti daftar penghitungan penyusutan, daftar piutang yang dihapuskan, penghitungan alokasi biaya kantor pusat, dll. Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip yang lazim sebagai pedoman umumnya, yang selanjutnya diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Meskipun demikian ada pengguna lain terhadap informasi keuangan suatu perusahaan (pemerintah dalam kaitan dengan perpajakan) yang mempunyai ketentuan tersendiri untuk menentukan jumlah laba kena pajak yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan lain tentang Perpajakan tersebut khususnya Pajak Penghasilan. Oleh karena pedoman dalam SAK
maupun Peraturan Perpajakan dalam menentukan penghasilan (income) tidak semuanya sama maka timbulah beberapa perbedaan. Akibatnya terdapat perbedaan penghitungan laba sebelum pajak (pre tax financial income) yang tampak dalam laporan keuangan komersial menurut versi akuntansi dengan laba kena pajak (taxable income) / penghasilan kena pajak yang tampak dalam laporan keuangan fiskal menurut versi perpajakan. Perbedaan pedoman dalam akuntansi dengan perpajakan juga secara tidak langsung akan membuat laporan keuangan komersial (dibuat berdasar Standar Akuntansi Keuangan), yang biasanya untuk memenuhi kepentingan pemakai secara umum berbeda dengan laporan keuangan fiskal (dibuat berdasarkan peraturan perpajakan), yang biasanya dibuat untuk memenuhi kepentingan perpajakan (fiskus). Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: perbedaan permanen, perbedaan waktu dan perbedaan lainlain. Perbedaan permanen merupakan perbedaan yang mebuat laba sebelum pajak berbeda dengan laba kena pajak dan bersifat tetap, tidak terkompensir di tahun-tahun berikutnya. Perbedaan waktu sifatnya hanya sementara, disebabkan oleh perbedaan dalam alokasi pendapatan atau biaya dan akan terkompensir pada periode-periode yang lain. Tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang, perbedaan waktu tidak membuat laba sebelum pajak dan laba kena pajak berbeda secara akumulatif (setelah beberapa periode berlalu). Perbedaan lain-lain merupakan perbedaan yang bisa bersifat sementara ataupun tetap tetapi masih bersifat kondisional, yang tidak tergolong dalam dua perbedaan sebelumnya. Tujuan dari perusahaan, apapun jenis perusahaan tersebut, pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba yang semaksimal mungkin atas investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Salah satu bentuk usaha dalam mendapatkan laba itu yaitu dengan melakukan penjualan produk berupa barang atau jasa dengan sebanyak-banyaknya. Penjualan barang atau jasa itu dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit. Sekarang ini banyak perusahaan yang menjual secara kredit dengan harapan dapat menjual lebih banyak produknya. Dan sebagai akibat dari penjualan kredit tersebut maka akan muncul piutang. Penjualan atas dasar selain penjualan tunai berisiko menimbulkan kegagalan untuk menagih piutang (piutang tak tertagih). Masalah terberat dalam mencatat piutang tak tertagih adalah menentukan waktu pencatatan kerugian piutang tak tertagih. Dalam akuntansi, terdapat dua metode penghapusan piutang tak tertagih yang dapat dipergunakan yaitu: metode penghapusan langsung (direct write-off method) dan metode penyisihan (allowance method). Sedangkan dalam perpajakan, metode yang digunakan yaitu metode penghapusan langsung. Dengan adanya perbedaan metode dalam penghapusan piutang tak tertagih ini maka akan berpengaruh pada laba kena pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud melihat sejauh mana pengaruh dari penggunaan metode penghapusan piutang terhadap laba kena pajak, dengan mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul:
“PENGARUH
PERBEDAAN
ANTARA
METODE
PENGHAPUSAN
PIUTANG
MENURUT AKUNTANSI DENGAN FISKAL TERHADAP LABA KENA PAJAK”
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik
mengadakan penelitian untuk mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana pengaruh perbedaan antara metode penghapusan piutang menurut akuntansi dengan fiskal terhadap laba kena pajak?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan antara
metode penghapusan piutang menurut akuntansi dengan fiskal terhadap laba kena pajak.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi berbagai
pihak, diantaranya adalah: 1.
Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perpajakan, khususnya tentang metode penghapusan piutang yang diterapkan perusahaan serta metode penghapusan piutang yang diperkenankan oleh Undang-undang Perpajakan serta pengaruhnya terhadap Laba Kena Pajak.
2.
Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan masukan perusahaan yang bermanfaat dalam menilai kekurangan yang mungkin dapat ditemukan penulis selama penelitian.
3.
Pihak Ketiga Sebagai bahan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai perbedaan antara metode penghapusan piutang menurut fiskal dan akuntansi serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak perusahaan.
1.5
Kerangka Pemikiran Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam
Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal penghitungan pajak yang terutang pedoman yang digunakan adalah Peraturan Perpajakan (UU No 10 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 dan peraturan perpajakan lainnya). Biaya pajak penghasilan selama ini dianggap sama dengan utang pajak penghasilan (kas) yang penghitungannya didasarkan pada laba (penghasilan) menurut perpajakan. Di sisi lain, laporan keuangan yang dibuat perusahaan lebih banyak ditujukan
untuk kepentingan eksternal (individual investor) sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomik dan pihak internal untuk kepentingan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Laporan laba rugi yang disusun secara komersial tersebut menghasilkan laba sebelum pajak, sedangkan laporan laba rugi fiskal menghasilkan laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Ketidaksamaan antara pedoman dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan dalam Peraturan Perpajakan membuat penghitungan laba sebelum pajak berbeda dengan laba kena pajak yang salah satunya adalah digunakannya dasar akrual dalam akuntansi sementara dalam peraturan perpajakan tidak secara murni digunakan dasar akrual tersebut ataupun murni dasar tunai. Laba sebelum pajak (pre tax financial income) adalah laba untuk tujuan pelaporan keuangan, merupakan hasil pembandingan pendapatan dengan beban berdasarkan ketentuan SAK. Laba kena pajak (taxable income) adalah laba untuk tujuan pajak (“Penghasilan Kena Pajak”), merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah tertentu sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Pada saat menghitung pajak penghasilan yang akan dibayar (terutang) yang berdasar pada laba kena pajak tersebut, perusahaan mungkin hanya melakukan penyesuaian laba rugi komersial atau bahkan membuat dua laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan yang berbeda tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan laba sebelum pajak menurut akuntansi dengan laba kena pajak menurut perpajakan secara lebih rinci dikategorikan dalam: •
Perbedaan waktu (Timing/Temporary differences) Perbedaan waktu terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban
oleh administrasi pajak dan masyarakat profesi akuntan (Gunadi, 2003:202). Perbedaan waktu ini hanya menyebabkan perbedaan laba sebelum pajak dengan laba kena pajak antar periode saja sedangkan secara akumulasi (totalnya) tidak menyebabkan adanya perbedaan. Atau perbedaan di satu atau beberapa periode akan tertutup oleh periode yang lainnya. Perbedaan ini akan terkoreksi secara otomatis di kemudian hari. Empat tipe transaksi yang akan menimbulkan timing differences diuraikan sebagai berikut: a)
Pendapatan atau keuntungan dimasukkan ke dalam laba kena pajak pada periode sesudah pospos tersebut dimasukkan dalam laba akuntansi sebelum pajak
b) Beban/biaya atau kerugian dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak pada periode sesudah pos-pos tersebut dikurangkan dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak c)
Pendapatan atau keuntungan dimasukkan ke dalam laba kena pajak pada periode sebelum pospos tersebut dimasukkan ke dalam laba akuntansi sebelum pajak
d) Beban/biaya atau kerugian dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak pada periode sebelum pos-pos tersebut dikurangkan dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak.
Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan antara metode penyusutan dan amortisasi komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan metode penilaian persediaan komersial dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penghapusan piutang tidak tertagih yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukan taksiran piutang tidak tertagih berdasarkan persentase tertentu atau cara-cara lain. •
Perbedaan permanen (Permanent differences) Perbedaan permanen (Permanent differences) terjadi karena administrasi pajak menghitung
laba fiskal berbeda dengan laba pembukuan (menurut standar akuntansi) tanpa koreksi di kemudian hari (Gunadi, 2003:202). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan laba total selama masa eksistensi perusahaan yang dihitung menurut ketentuan perpajakan dan prinsip akuntansi. Perbedaan permanen tidak memungkinkan adanya restorasi hubungan kausal antara laba fiskal dan laba pembukuan karena selama keberadaan perusahaan kedua laba itu tidak akan terjadi kesamaan jumlah laba. •
Perbedaan lain-lain (Other differences) Perbedaan lain-lain merupakan perbedaan yang bisa bersifat sementara ataupun tetap tetapi
masih bersifat kondisional, yang tidak tergolong dalam dua perbedaan sebelumnya.
Dalam akuntansi ada dua metode penghapusan piutang, yaitu: metode penghapusan langsung dan metode penyisihan Kieso (2001:390): 1. Metode Penghapusan Piutang Langsung (Direct Write-Off Method). Tidak ada ayat jurnal yang dibuat sampai suatu akun khusus telah ditetapkan secara pasti sebagai tidak tertagih. Kemudian kerugian tersebut dicatat dengan mengkredit Piutang Usaha dan mendebet Beban Piutang Tak Tertagih. 2.
Metode Penyisihan (Allowance Method). Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit
atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurang tidak langsung terhadap piutang usaha (melalui kenaikan akun penyisihan) dalam periode dimana penjualan tersebut dicatat.
Dalam metode langsung, kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sesuai dengan kebijakan perusahaan atau pernyataan debitur. Dengan demikian pengakuan kerugian piutang sebagai pengurang pendapatan baru dilakukan pada tahun terjadinya penghapusan piutang tersebut. Dalam metode cadangan, pada setiap akhir suatu periode dibentuklah cadangan kerugian piutang untuk menaksir jumlah piutang yang sekiranya tidak dapat ditagih pada periode berikutnya. Pada saat pembentukan cadangan ini perusahaan mengakui adanya kerugian piutang
sedangkan pada saat benar-benar terjadi piutang yang tidak tertagih (piutang harus dihapus) maka tidak lagi mengakui adanya kerugian piutang tetapi hanya menghapus piutang dan membebankannya ke rekening cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk sebelumnya. SAK menyatakan bahwa “piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih”. Pernyataan SAK di atas mengandung makna agar akuntansi di Indonesia menganut metode cadangan dalam penghapusan piutang. Dalam perpajakan, salah satu komponen tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha tertentu seperti usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, usaha pertambangan sebagai cadangan biaya reklamasi. Piutang akan dihapus dan diakui sebagai kerugian piutang pada saat atau periode dimana piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih. Hal ini berarti metode yang dianut adalah penghapusan piutang langsung. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 yang secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: h.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 2) telah diserahkan perkara pengaihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 3)
telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat jenderal Pajak.
Perbedaan pengurangan kerugian piutang dari pendapatan dalam laporan
laba rugi hanya dalam waktu pengakuan kerugian piutang saja dan akan saling menutup pada periode yang lain. Dan dengan adanya perbedaan metode dalam penghapusan piutang tak tertagih ini dapat berpengaruh pada laba kena pajak perusahaan. 1.6
Metodologi Penelitian Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat studi kasus, sedangkan metode penelitian
yang dipakai adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu simpulan. Mohammad Nazir (2003:63), mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut: “Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perusahaan khususnya mengenai aspek-aspek yang sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti.” Definisi mengenai studi kasus menurut Consuelo (1988) yang dikutip oleh Husein Umar (1997:56) sebagai berikut: “Studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dalam membahas dan menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
2.
Penelitian Lapangan (Field Research) Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi langsung ke Pojok Bursa di Universitas Widyatama, untuk mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan dan berbagai data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian diolah dan dianalisis.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari
Bursa Efek jakarta (BEJ) di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan, melalui
website BEJ di www.jsx.co.id, melalui Pojok Bursa di Universitas Widyatama dan website TELKOM di www.telkom-indonesia.com sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2007 sampai dengan Juli 2007.
