BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di
Indonesia adalah lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengganti undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan Otonomi Daerah pada daerah Kota dan Kabupaten diselenggarakan dengan memperhatikan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pada saat ini daerah telah diberi kewenangan yang utuh untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk dapat lebih menggali sumbersumber atau potensi daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan operasional daerah. Dengan demikian kegiatan operasional daerah yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas yang berhubungan secara langsung dalam aktivitas pelayanan publik dan bersifat periodik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara
dimaksudkan
untuk meningkatkan
daya
guna
dan hasil
guna
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti
Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Pemberian kewenangan Otonomi Daerah Kota dan Kabupaten berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab akan dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh adanya sumber dana yang pasti. Dalam melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan asas desentralisasi, yang merupakan sumber utama bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Bumi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Pendapatan lainnya yang sah. Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk ke dalam Propinsi Jawa Barat tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Terlebih Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil karena kurangnya sektor swasta yang menanamkan modalnya. Kabupaten Sukabumi dalam perolehan pendapatan asli daerah sumber utamanya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, Pajak Daerah terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Retribusi Daerah terdiri atas tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum antara lain: pelayanan kesehatan/ dinas kesehatan, pelayanan kesehatan/ Rumah Sakit Umum, pelayanan kesampahan/ kebersihan, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ penggantian biaya cetak akta catatan sipil, penggantian tempat parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar umum, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, balai pengobatan/ puskesmas, retribusi pemeriksaan calon mempelai pengantin, PT. Astek, PT. Askes, retribusi laboratorium, pemeriksaan kesehatan calon haji, pelayanan parkir di tempat wisata, pelayanan pasar hewan, dan retribusi pasar ikan. Untuk Retribusi Jasa Usaha antara lain : retribusi terminal, pemakaian kekayaan daerah, penyediaan dan penyedotan
kakus, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, pengolahan limbah cair, penjualan produk usaha daerah, dan pemeriksaan daging. Retribusi Perijinan Tertentu antara lain : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin gangguan, ijin trayek, ijin usaha perikanan, ijin pembuatan jalan masuk, angkutan barang, bongkar muat, ijin lokasi, pemeriksaan produk pertanian, ijin pelayanan kesehatan swasata, ijin pengusahaan angkutan kendaraan bermotor, dan sebagainya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari atas: PDAM, PD. BPR dan Bank Jabar. Sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah terdiri atas: hasil penjualan milik daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, angsuran/ cicilan penjualan kendaraan, dan pendapatan lainnya. Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan daerah pada kebanyakan daerah kabupaten. Dikarenakan besarnya tingkat PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya penyesuaian alokasi yang menyangkut target dan realisasi untuk tahun anggaran berikutnya hal ini dapat berkonsekuensi terhadap komponen-komponen PAD yang terdiri atas: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga perubahan terhadap alokasi penggunaan PAD yang terdiri atas Belanja Aparatur dan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Sukabumi,
hal
ini
dikarenakan
penulis
melihat
tingginya
ketergantungan daerah pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi terutama dalam memenuhi belanja daerahnya. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai PAD, dan menuangkannya ke dalam judul skripsi berikut: “Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi Belanja Aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan tersebut, penulis
mengidentifikasikan masalah bagaimana analisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi belanja aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan
penjelasan mengenai pendapatan asli daerah atas besarnya belanja aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan pendapatan asli daerah dalam memenuhi belanja aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. 1.4
Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna dan
memiliki manfaat antara lain : 1. Bagi Penulis Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang pengawasan yang
sesuai
dengan
teori
yang
diperoleh
dalam
perkuliahan
dan
mewujudkannya dalam bentuk skripsi. 2. Bagi Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD yang sah. 3. Bagi Pihak Lain Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
1.5
Kerangka Pemikiran Tujuan dari pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya
guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, melalui aparat yang baik dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan ekonomi daerah tersebut adalah dari pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan pentingnya pendapatan asli daerah tersebut, menurut Mardiasmo (2002:65) menjelaskan bahwa : “Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Menurut penjelasan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 3 menyatakan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber
dalam
wilayahnya
sendiri
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan asli daerah jelas sangat penting mengingat masih besarnya tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pusat di satu pihak. Sehubungan dengan pentingnya pendapatan asli daerah dalam sumber pendapatan daerah, yang mana komponen dari pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, maka Mardiasmo (2003:98) menyatakan bahwa : “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
Sedangkan Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2003:100), adalah : “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga”. Menurut penjelasan pasal 57 huruf a Angka (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah adalah : “Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”. Guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah, terutama untuk pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan adanya pengaturan tata cara pemungutan, pemeriksaan dan sistem serta prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan akan dapat membantu terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah, melalui aparat pengelola yang ramah, profesional dan inovatif. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi, dengan adanya pendapatan asli daerah ini akan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam melayani publik secara lebih optimal. Pendapatan asli daerah ini merupakan faktor yang cukup vital dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama menyangkut masalah Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik.
Belanja menurut Indra Bastian (2001:196) adalah : “Belanja adalah penurunan (pengeluaran) kas pemerintah pusat, pembayaran barang dan jasa yang dibeli pemerintah, subsidi kepada masyarakat, pembayaran transfer, pembayaran utang, belanja modal, dan belanja lainnya yang telah mendapat otorisasi dalam RAPBN”. Dengan demikian daerah akan menjadi lebih berkembang, karena dalam kegiatan operasionalnya, daerah telah menyumbang sebagian dari alokasi dananya. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya diharapkan tidak terdapat
adanya
hambatan
yang
dapat
menghalangi
jalannya
kegiatan
pemerintahan itu sendiri. Belanja Daerah sebelum pelaksanaan Undang-undang Otonomi daerah yang baru terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Saat ini Pemerintah Daerah setelah melaksanakan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru Belanja Daerah terdiri dari empat jenis yaitu; Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka. 1.6
Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2003:55) adalah: “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa mendatang”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh selanjutnya diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut agar kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (field Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui:
a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bagian Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis atau kepustakaan dan diperoleh dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini penulis lakukan pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukabumi khususnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Jalan Jajaway, Pelabuhan Ratu – Sukabumi. Adapun Waktu penelitian ini dimulai dan akan dilaksanakan pada bulan Juli - September 2007.
