BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG I - 1

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitik-beratkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit diseluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis sekitar 2,5 miliar orang di dunia yang masih hidup dengan sanitasi yang buruk, salah satunya dijumpai di negara Indonesia. Dari 10 negara dengan jumlah tertinggi orang yang belum mendapatkan sanitasi yang layak, Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua, 22 negara mencapai lebih dari 80% Buang Air Besar Sembarangan (BABS). PBB menyatakan BABS adalah salah satu penyebab utama diare, yang menyebabkan kematian lebih dari 750.000 anak dibawah usia lima tahun setiap tahunnya. Sanitasi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Di beberapa daerah masih banyak dijumpai masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dengan sanitasi yang sangat buruk. Setiap tahun, air limbah yang tidak diolah menghasilkan 6 juta ton kotoran manusia yang dibuang ke badan air, dan aktivitas buang air di tempat terbuka menjadi salah satu sumber utama pencemaran. Hal ini terjadi selain disebabkan karena berbagai factor, seperti : faktor ekonomi, faktor kebiasaan yang masih sulit diubah dan kualitas pendidikan yang relatif masih rendah sangat berpengaruh signifikan terhadap pola hidup masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di berbagai aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kota di kabupaten/kota, hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota. Penyakit berbasis lingkungan merupakan masalah yang belum teratasi dengan baik di Indonesia, salah satunya adalah penyakit diare yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku hidup tidak sehat di masyarakat. Dampak negatif dari keberadaan

penyakit tersebut di masyarakat jika tidak dapat diatasi maka akan

menyebabkan kerugian yang tak terhitung nilainya baik secara materi ataupun hilangnya nyawa jika penderita tidak mendapat pertolongan dengan baik. World’s Bank’s Water and Sanitation Program for East Asia and Pacific (WSP –EAP)

tahun 2008 mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk di Indonesia

diperhitungkan mencapai Rp 56 triliun per tahun. Kerugian ekonomi ini ditimbulkan antara lain oleh 90 juta/tahun

I-1


kasus diare dan 23.000 kematian/tahun akibat diare (Institut Teknologi Bandung, 2008). Penyakit diare merupakan penyebab utama kematian anak di dunia yang sebagianbesar disebabkan oleh sumber makanan dan air minum yang terkontaminasi disamping oleh sanitasi lingkungan yang kurang. Di seluruh dunia terpadat 780 juta tidak memiliki sanitasi yang baik (WHO, 2013) Diare juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan martalitasnya masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit diare, Departemen Kesehatan RI Tahun 2000 sampai 2006 terlihat kecenderungan naik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, kasus kejadian diare secara di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan tahun 2012. Sebuah kajian Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa tiap tahun Indonesia menderita kerugian hingga 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat sanitasi buruk dan kurangnya akses air bersih. Sementara itu pembangunan sektor sanitasi yang merupakan salah satu pelayanan dasar saat ini belum mendapat perhatian serius dan cenderung tertinggal jika dibandingkan sektor lainnya. Hal ini tercermin dari persentase alokasi penganggaran sektor sanitasi masih rata-rata 1–4% dari APBD Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk mewujudkan kondisi sanitasi permukiman yang layak bagi masyarakat, berfungsi secara berkelanjutan, dan memenuhi standar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan sanitasi. Adapun sektor-sektor yang

perlu

penangan mendesak adalah sektor air limbah, persampahan dan drainase. Target dari Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) antara lain Stop BABS, penerapan praktik Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) secara nasional dan peningkatan sistem tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill sebagaimana diamanat dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta pengaturan sistem drainase untuk mengurangi genangan air di kawasan pemukiman penduduk. Target tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 di bidang sanitasi dan target Millennium Development Goals (MDG’s) terkait dengan butir 7 target ke 10, yakni mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi layak pada Tahun 2015. Pengelolaan sanitasi kabupaten/kota adalah bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan .pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program PPSP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia. Program ini telah melibatkan 330 Kabupaten/Kota di 33 provinsi yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi, dan dilaksanakan secara terintegrasi dari pusat hingga ke daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder. Program PPSP diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan

I-2


implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Pelayanan sanitasi kepada masyarakat ditargetkan terpenuhi 100% pada tahun 2019 dengan estimasi kebutuhan dana sebesar Rp 380 triliun. Pelaksanaan Program PPSP di Kabupaten Dairi dimulai sejak tahun 2014 sebagai implementasi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-1726/Kep/Bangda/2013 tentang Penetapan Kabupaten Atau Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)Tahun 2014. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mengembangkan pembangunan sanitasi yang layak dan sehat. Untuk menentukan konsep dan strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak dan sehat, diperlukan menyusun dokumen perencanaan sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). BPS adalah dokumen yang memuat data dasar (baseline) kondisi sanitasi, termasuk potret daerah rawan sanitasi di kabupaten/kota. SSK berisikan strategi untuk mengatasi permasalahan sanitasi di lokasi-lokasi yang rawan sanitasi sesuai dengan permasalahan dan tingkat prioritas penanganan. Penyusunan dokumen BPS dan SSK merupakan tahapan yang ke-3 dari pelaksanaan program PPSP. Setelah dokumen BPS dan SSK tersusun, tahapan yang ke-4 adalah penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dokumen MPS merupakan rencana tindak atau implementasi dari strategi pembangunan sanitasi yang sudah dituangkan dalam SSK. Selain itu, dokumen MPS juga merupakan bentuk komitmen pendanaan dan pelaksanaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Proses perencanaan strategis tersebut harus dapat menghasilkan dokumen yang mencerminkan 4 (empat) karakteristik, yaitu: 1. Dari, oleh dan untuk kabupaten/kota; 2. Berdasarkan data empiris; 3. Menggunakan pendekatan top down meets bottom up 4. Komprehensif dan berskala kabupaten/kota

1.2. LANDASAN GERAK 1.2.1 Lingkup Materi Definisi dan ruang lingkup sanitasi dalam BPSi mengacu pada buku referensi opsi sistem dan teknologi sanitasi (TTPS, 2010). Sanitasi didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sektor sanitasi yang akan dikaji yaitu : 1.

Air Limbah Domestik

I-3


Air Limbah Domestik yaitu limbah cair rumah tangga yang mencakup limbah black water dan grey water. Limbah black water adalah limbah cair yang dihasilkan dari WC rumah tangga, yakni berupa urin, tinja, air pembersih anus, air guyur, dan materi pembersih dan materi lainnya. Limbah grey water adalah limbah cair dari berbagai aktivitas yang berlangsung di dapur dan kamar mandi rumah tangga, yakni mandi, mencuci pakaian atau peralatan makan. Penanganan air limbah domestik harus mempertimbangkan kaitan antara pengelolaan air limbah domestik yang aman dan pengelolaan air minum khususnya dalam pengamanan sumber daya air. 2.

Sampah Rumah Tangga, yaitu limbah padat (sampah) basah dan kering yang dihasilkan dari rumah tangga.

3.

Drainase Lingkungan, yaitu drainase tersier/mikro dengan cakupan layanan kurang dari 4 (empat) hektar, dengan lebar dasar saluran kurang dari 0,80 meter. Drainase lingkungan pada umumnya direncanakan, dibangun, dan dikelola oleh masyarakat, swasta dan/pemeritah kabupaten/kota.

4.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) PHBS merupakan aspek non teknis dari sanitasi meliputi promosi kesehatan,perubahan perilaku dan sanitasi di rumah tangga.

1.2.2 Lingkup Wilayah Wilayah kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Dairi yang meliputi 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Berampu, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Silima Punggapungga, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Gunung Sitember, Kecamatan Pegagan Hilir dan Kecamatan Tanah Pinem.

1.2.3

Visi dan Misi Kabupaten Dairi Visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2015 – 2019, yaitu:: "Masyarakat Kabupaten Dairi yang

Lebih Maju dan Sejahtera Melalui Agribisnis yang Berdaya Saing.” Adapun Misi Kabupaten Dairi Tahun 2015 – 2019, yaitu : 1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkualitas berbasis tata kelola kepemerintahan yang baik (good governace) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang berkualitas dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), bermakna bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepemerintahan, maka arah kebijakan ke depan diarahkan kepada pembinaan aparatur pemerintah yang profesional dan berkompetisi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menjunjung empat pilar kebangsaan.

I-4


2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, penegakan hukum dan kebebasan berdemokrasi, bermakna untuk mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Dairi yang berkualitas yang diwujudkan melalui arah kebijakan peningkatan derajat kesehatan, pendidikan serta peningkatan standard hidup layak, penurunan penduduk miskin, peningkatan pengelolaan budaya, menciptakan kondisi saling menghormati dan mencegah konflik antar masyarakat yang berbeda agama, adat dan budaya, mendorong penegakkan hukum yang konsisten penghormatan terhadap hak azasi manusia, persamaan gender dan menjamin kebebasan dalam berdemokrasi. 3. Meningkatkan Pengelolaan potensi daerah, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan 4 sub sistem agribisnis dengan prinisp pembangunan berkelanjutan 4. Peningkatan infrastruktur daerah dan penataan ruang wilayah, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejhateraan rakyat yang berkualitas maka arah kebijakan ke depan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, ketenagalistrikan), pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, rehabilitasi rumah layak huni, penataan ruang permukiman perdesaan dan perkotaan serta pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

1.2.4

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Dairi Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi, yaitu:

”Mewujudkan Wilayah Kabupaten Dairi Yang Aman, Nyaman, Produktif, Berwawasan Lingkungan dan Berorientasi Agribisnis”. Adapun jabaran dari tujuan tersebut yaitu : 1. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah 2. Mengembangkan wilayah pusat–pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, 3.

Meningkatkan fungsi kota Sidikalang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)

4.

Memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung dan lain – lainnya

5.

Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan

I-5


6.

Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan. Sebagaimana tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi, subtansi Buku Putih Sanitasi (BPS),

Strategi Santiasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) diharapkan mampu menjawab peningkatan kualitas lingkungan fisik secara berkelanjutan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Dairi, yaitu tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi sebagai pedoman bagi stakeholder sanitasi dalam perencanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Dairi. 1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Dairi, yaitu: 1.

Terinformasikannya prasarana dan sarana sanitasi .

2.

Tersusunnya rencana pengembangan sanitasi

3.

Terinformasikannya pembangunan sanitasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk pembangunan sanitasi

4.

Tersusunnya kebijakan daerah terkait dengan sanitasi

5.

Tersusunnya pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan berkelanjutan

1.4.

Metodologi Untuk lebih memahami proses penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) secara menyeluruh, akan

disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Jenis Data Data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini secara umum meliputi data primer dan data sekunder. 1)

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (survei lapangan). Pada kegiatan ini data primer pada dasarnya dikumpulkan untuk mendukung data sekunder dengan melakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA)/Kajian Penilaian Resiko Lingkungan; Kajian Peran Serta Swasta dalam Penyedia Layanan Sanitasi; Kajian Kelembagaan dan Kebijakan; Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah; Kajian Komunikasi dan Media; Kajian Peran Serta Masyarakat; dan Kajian Sanitasi Sekolah.

I-6


Pengumpulan data primer dilakukan melalui:  Teknik wawancara dengan narasumber: Masyarakat, SKPD – SKPD yang ada di kabupaten, LSM dan Pihak Swasta;  Teknik angket dengan alat kuesioner;  Observasi, dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap obyek yang diteliti;  Diskusi yang bersifat teknis dan mendalam (focus group discussion), dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 2)

Data Sekunder, adalah data -data yang diperoleh dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumenter yaitu mempelajari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing SKPD terkait, baik langsung maupun tidak langsung, seperti data-data statistik, laporan-laporan, foto dan peta. Data–data sekunder yang digunakan dalam penyusunan BPS ini meliputi: RTRW Kabupaten Dairi, Dairi Dalam Angka, Laporan Pertanggung-jawaban Bupati Dairi, RPJMD Kabupaten Dairi, RPIJM Bidang Cipta Karya, dan lain – lain sebagainya.

1.4.2. Metode Analisa 1)

Analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threatness (SWOT) Analisa SWOT merupakan suatu proses penarikan kesimpulan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal dari sebuah kajian. Pada tahap awal dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari berbagai faktor kajian untuk menciptakan strategi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Setiap strategi yang disusun diharapkan supaya dapat memaksimalkan peluang yang ada, meminimalkan tantangan yang akan dihadapi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

2)

Analisa Triangulasi Metode analisa ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai hasil kajian yang setara. Prinsip utamanya adalah tiga magnet kesimpulan untuk setiap tingkatan aspek permasalahan yang setara dianalisa secara kualitatif atau kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan terhadap sebuah permasalahan.

3)

Tahapan Penyusunan Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

I-7


Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Dairi

1.5. DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN PERENCANAAN LAIN 1.5.1. Dasar Hukum Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Dairi Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Dairi berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara;

2.

Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4.

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

I-8


5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

9.

Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

10.

Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

14.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

15.

Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

16.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

17.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah;

18.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL;

19.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

20.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;

21.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Per/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

I-9


22.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);

23.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1428/Menkes/SK/X/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;

24.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/Menkes/SK//2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di lingkungan sekolah

25.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

27.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);

28.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Sumber Daya Air;

29.

Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan

30.

Permendagri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;

31.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 2269 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

32.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

33.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangaan Sistem Penyediaan Air Minum;

34.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

35.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air;

36.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

37.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

38.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 19);

I - 10


39.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Dairi;

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi;

41.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Lembaran Daerah Kab. Dairi Tahun 2008 No. 2 Tambahan Lembaran Daerah Kab. Dairi No. 125);

42.

Peraturan Bupati Dairi No 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap – Tiap Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi.

43.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005 – 2025;

44.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009 – 2014

45.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014

46.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

47.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

48.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

49.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi .No.7 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014 - 2034

1.5.2. Hubungan Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi yang saat ini menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009 – 2013, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014. Buku Putih Sanitasi (BPS) akan menjadi salah satu dasar dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam perumusan RKPD ke depan selain didasarkan atas RPJPD dan RPJMD Kabupaten Dairi, isu-isu strategis dan BPS Kabupaten Dairi akan menjadi landasan dalam perumusan rencana kerja tahunan. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Dairi Tahun 2014, diarahkan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang strategis pada bidang sanitasi. a.

Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan RPJPD Dokumen RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan.

I - 11


b. Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan RPJMD Buku Putih Sanitasi (BPS) menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009-2013 sebagai referensi untuk memperoleh rencana, kegiatan dan skala prioritas terkait program sanitasi dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan. c.

Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi RTRW Kabupaten Dairi sebagai acuan dalam rencana pola ruang dan struktur ruang wilayah Kabupaten Dairi dijadikan arahan dalam pengendaliaan pemanfaatan ruang dalam bentuk pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keserasian dan keterpaduan program – program sektoral, dalam hal ini program sanitasi termasuk di dalamnya.

d.

Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Dairi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang terkait dengan sektor sanitasi.

I - 12

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG I - 1

Recommend Documents