BAB I PENDAHULUAN 1. Latara Belakang
Sesuai dengan UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. Oleh karena itu keberadaan suatu system pembayaran yang aman dan handal dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk memperkuat pengendalian moneter dan meningkatkan stabilitas dan keamanan sector keuangan termasuk perbankan. Dengan demikian, system pembayaran merupakan salah satu komponen yang terintegrasi dari fungsi bank sentral lainnya yaitu moneter dan perbankan. Keberadaan system pembayaran yang menjamin aliran dana yang efisien, aman, handal, dan beresiko rendah dapat mempermudah para pelaku ekonomi untuk melakukan akses terhadap berbagai keperluan pembayaran. Sebaliknya jika system pembayaran mengalami gangguan, maka yang terkena dampaknya adalah system keuangan secara menyeluruh. Salah satu cara yang dilakukan Bank Indonesia agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap system keuangan adalah dengan meningkatkan efisiensi system keuangan melalui peningkatan factor keamanan dan stabilitas transaksi keuangan. Untuk mencapai sasaran telah dilakukan berbagai pengembangan di bidang system pembayaran yang terkoordinasi, dapat dipercaya, efisien dan adil (semua pihak dapat berpartisipasi sepanjang memenuhi criteria yang ditetapkan). Sistem pembayaran merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari system keuangan dan perbankan suatu Negara. Keberhasilan system pembayaran akan menunjang perkembangan system keuangan dan perbankan, sebaliknya resiko ketidaklancaran atau kegagalan system pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan permasalahan tersebut, maka system pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.
2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas dapat kami simpulkan permasalahannya adalah sebagai berikut : 1. Apa pengertian sistem pembayaran 2. Apa sajakah instrument-instumen system pembayaran 3. Bagaimana ruang lingkup komponen, isu srategi dan arah pengembangan sistem
pembayaran. 4. Bagaimana peran sistem pembayaran dalam perekonomian 5. Bagaimana tugas Bank Indonesia
BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Sistem Pembayaran
Sistem
pembayaran
adalah
suatu
sistem
yang
mencakup
pengaturan,
kontrak/perjanjian fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan bank dan lembaga lainnya baik domestic maupun cross border (anatar Negara). Dalam prakteknya transaksi pembayaran dilakukan dengan instrument tunai dan nontunai. Instrument pembayaran yang digunakan oleh suatu masyarakat tergantung kepada banyak factor, antara lain tingkat ekonomi budaya, dan preferensinya. Namun demikian instrument tunai biasanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil ditingkat ritel dan antar individu, sementara instrumen non tunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia
dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.
Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.
Prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.
Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang,
kelancaran sistem pembayaran dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy. Sesuai dengan pengertian system pembayaran sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaan diperlukan adanya komponen system pembayaran yang memadai, antara lain : 1. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran 2. Instrument yang digunakan dalam system pembayaran mengatur hak dan kewajiban
keuangan peserta pembayaran 3. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan dan instrument system pembayaran, hak dan kewajiban peserta, saksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya system pembayaran secara hokum; dan 4. Kerangka kebijakan system pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional, yang mendasari penegmbangan system pembayaran. Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis
sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik. 2. Instrument Pembayaran
Instrument pembayaran dapat berupa cash “tunai” atau noncash “nontunai” yang paper – based “ berbasis warkat” dan nonpaper-based “ bebasis bukan warkat “. Dahulu alat pembayaran yang kita kenal adalah barter, yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa tanpa perantara uang. Jika menengok ke belakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal dengan sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra-moderen. Alat pembayaran dapat dikatakan berkembang sangat pesat dan maju apabila dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kemudian alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar a. Instrument Pembayaran Tunai
Instrument pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu UU No 23 tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal dan uang logam. Dalam kebijakan pengedaran uang, Bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal maupun pecahannya.
b. Instrument Pembayaran Nontunai
Di Indonesia instrument pembayaran nontunai disediakan oleh system perbankan. Instrument yang disediakan terdiri dari instrument yang berbasis wakat, seperti cek, bilyet giro, nota debet, serta instrument yang berbasis bukan warkat, seperti kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit.
a. Instumen berbasis warkat
Instrument berbasis warkat telah diatur dalam hokum dan dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia. Instrument barbasis warkat yang saat ini digunakan antara lain : Cek ; surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Bilyat giro ; surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan (tidak berlaku untuk penarikan tunai) sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Nota debet ; warkat yang digunkan untuk menagih dana pada bank lain untuk utang bank atau nasabah bank yang mempunayai warkat tersebut. Nota kredit ; warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk utang bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Wesel bank untuk transfer ; wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Surat bukti penerima transfer ; surat bukti penerima transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima dana transfer melalui kliring local. b. Pemindahan dana Saat ini bank-bank memberikan berbagai jenis layanan pemindahan dana melalui jaringan kantornya, termasuk perintah pembayaran secara regular dan pemindahan dana secara elektronis. Layanan pemindahan dana bagi nasabah bank dapat dilakukan oleh bank melalui : Transfer elektronik antar bank System kliring berbasis warkat untuk transaksi local Jaringan bank koresponden bagi pemindahan dana lintas wilayah System RTGS baik untuk pemindahbukuan dana local maupun lintas wilayah. c. Pendebetan secara langsung Pemakaian fasilitas pendebetan secara langsung masih dibatasi untuk transaksi didalam satu bank. Mengingat belum ada system giro antar bank, perusahaan telekomunikasi dan perusahaan listrik harus memiliki perjanjian dengan bank umum
dalam menangani penerimaan pembayaran tagihan dari nasabahanya untuk pembayaran jasa telekomunikasi dan listrik. d. Instrument berbasis kartu
Masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai jenis kartu pembayaran, antara lain yang bersifat kredit seperti kartu kredit, private-label cards ( misalnya, kartu pasar swalayan dan yang berdebet, seperti debit card dan ATM. Disamping itu dalam perkembangannya terdapt jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik pada kartu tersebut ( dikenal sebagai smart card atau chip card ) seperti kartu telepon prabayar. e. Instrument melalui kantor pos
Instrument system pembayaran yang cukup penting yang disediakan oleh lembaga keuangan bukan bank (PT Pos Indonesia) adalah giro dan pos wesel baik dalam negeri maupun luar negeri. Giro digunakan trutama oleh instansi pemerintah untuk menerima penyetoran berbagai jenis pajak, melaksanakan pembayaran gaji dan pensiunan pegawai negeri, membayar tagihan listrik dan telepon dan berbagai transaksi pembayaran lainnya. Sementara itu, wesel pos umumnya digunakan untuk mengirim uang kepada perorangan yang tidak memiliki rekening bank. Selain itu, instrument lain yang disediakan oleh PT Pos Indonesia adalah Cek Pos dan Postal Traveler’s Cheques. f.
Instrument berbasis internet/Telepon Jasa electronic banking melalui internet dan atau telepon telah disediakan oleh sejumlah bank besar sejak pertengahan 1999. Penggunaan instrument berbasis internet untuk melakukan transaksi, selain memerlukan verifikasi pengaman seperti PIN dan password juga memerlukan computer pribadi (PC). Penggunaan computer tersebut dapat dilakukan tanpa atau dengan proprietary software yang dipasang oleh bank pada PC nasabah. Penggunaan instrument berbasis telepon untuk transaksi dapat dilakukan dengan menghubungkan bank melalui dial-in ‘ telepon’ dengan melalui verifikasi tertentu, seperti identitas, rekening, transaksi terakhir atau password. Produk/jasa yang ditawarkan antara lain informasi saldo, pembukaan rekening, transfer, payment gateway (untuk pembayaran telepon, listrik dan lain-lain), kliring dan penutupan rekening.
3. Ruang Lingkup Sistem Pembayaran
Ruang lingkup sistem pembayaran:
Nilai besar, diselenggarakan oleh Bank Indonesia: o Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) o Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
Nilai kecil: o Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diselenggarakan oleh Bank Indonesia o Instrumen pembayaran elektronis, diselenggarakan oleh industri (Bank dan nonBank):
Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK):
Kartu kredit
Kartu ATM/Debit
Kartu prabayar (prepaid)
Uang elektronik (e-money)
o Kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU), diselenggarakan oleh industri (Bank dan non-Bank) Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank saat ini terdiri dari Institusi jasa keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia jasa telekomunikasi. Selain hal-hal di atas, masih terdapat instumen pembayaran lain yaitu e-wallet. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet adalah PayPal, Doku, Rakuten, dan RekBer. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia. 4. Perbedaan Kliring dengan RTGS: A. Kliring, adalah layanan transfer antarbank skala nasional dimana jangka waktu
penerimaan dana sesuai dengan ketentuan kliring Bank Indonesia. Sedangkan RTGS, adalah layanan transfer antarbank skala nasional dimana dana efektif diterima di bank tujuan dalam hitungan menit, selama transaksi dilakukan sebelum batas waktu.
B. Proses transaksi yang menggunakan transaksi kliring bisa sampai dalam 1-2 hari
sedangkan untuk transaksi RTGS dapat sampai dalam 1-3 jam. C. Saat ini bank memungut biaya sebesar Ro 10.000-Rp 15.000 per transaksi kliring. Sedangkan, biaya RTGS digetok sebesar Rp 25.000-Rp 50.000 per transaksi, tergantung nilai dan waktu transaksi. Sementara, bank hanya membayar komisi ke BI sebesar Rp 1.000 per transaksi kliring dan Rp 7.000-Rp 15.000 per transaksi RTGS. D. Demi efisiensi transaksi perbankan mulai 15 Desember 2014, BI mewajibkan transfer kredit dengan nominal kurang dari Rp 100 juta per transaksi menggunakan kliring. Sedangkan nominal diatas 100 juta dapat menggunakan transaksi RTGS. 5. BI– RTGS BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta keatas dan bersifat segera (urgent ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);memutuskan “Sistem Bank Indonesia -Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual” A. Mekanisme BI– RTGS Secara umum mekanisme transfer dana antar peserta BI-RTGS sebagai berikut : a. Nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim untuk melakukan
transfer sejumlah dana ke Nasabah penerima di bank penerima. b. Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal (RT), selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer (RCC) yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia. c. Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproses transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut: - Mengecek kecukupan saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia. Jika saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer, dilakukan pembukuan simultan dengan
mendebit rekening giro bank pengirim dan mengkredit rekening giro bank penerima. - Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transfer tersebut ditempatkan dalam antrian (queue) sistem BI-RTGS. d. Informasi transfer yang telah diselesaikan (settled) ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT Bank Penerima. e. Bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC, dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan standar bank penerima (LEVEL NASABAH). RTGS diperlukan terutama bagi transfer dana yang penting atau bernilai besar, yang umumnya dana tersebut akan sesegera mungkin digunakan. Dari mekanisme di atas, tampak bahwa transfer dan RTGS dapat terhambat jika transaksi dalam antrian. Selain itu, hambatan bahkan retur/kegagalan transakasi dapat terjadi sehingga transaksi dikembalikan oleh bank penerima, jika data yang dapat diinput oleh nasabah pada formulir transfer dana RTGS keliru, misalnya: nama dan nomor rekening tujuan transfer tidak cocok/salah. B.
Peserta BI RTGS Peserta sistem BI-RTGS adalah seluruh bank yang dikelompokan dalam peserta langsung dan peserta tidak langsung.Peserta lansung adalah peserta yang dapat secara lansung melakukan transaksi dengan menggunakan sistem milik bank peserta sendiri.Peserta tidak langsung tidak dapat melakukan transaksi melalui sistem RTGS milik peserta melainkan melalui RTGS milik Bank Indonesia. Status peserta BI-RTGS : -
-
Peserta Pasif Yaitu pesrta yang dapat mengirim keluar, menerima masuk dan melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal. Peserta ditangguhkan Yaitu peserta yang dapat menerima transfer masuk, melakukan seluruh fungsi laian dalam RTGS Terminal namun tidak dapat mengirim transfer keluar. Hal biasanya disebabkan karena saldo rekening tidak mencukupi sampai dengan cut off time, adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan peserta. Peserta dibekukan Yaitu peserta yang tidak dapat mengirim transfer keluar dan tidak dapat menerima namun dapat melakukan fasilitas enquiry. Salah satu penyebabnya adalah adanya permintaan dari pihak yang berwenang dalam pengawasan peserta.
Peserta ditutup Peserta yang tidak dapat melakukan transaksi, seluruh transaksi ditolak oleh RCC.Karena permintaan dari pihak berwenang dan keputusan merger, akuisisi, konsolidasi atau pencabutan izin usaha Bank. C. Jadwal RTGS -
Bank Indonesia melaksanakan transaksi RTGS dengan penetapan jam pelayanan transfer RTGS antar peserta dalam periode waktu yang seragam untuk 3 zona waktu di Indonesia (untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai pukul 06.30-16.30). Adapun jam pelayanan pada masing-masing bank bergantung kondisi dan standar bank masing-masing. Apabila nasabah memberi instruksi kepada bank untuk melakukan transfer dana melalui sistem BI-RTGS dalam jam pelayanan bank, maka ketentuan Bank Indonesia menjamin bahwa dana tersebut akan diterima oleh Nasabah penerima paling lambat pada hari itu juga. Sedangkan jika anda memberi instruksi untuk melakukan transfer dana melalui sistem BI-RTGS setelah jam pelayanan bank, maka paling lambat dana akan diterima oleh nasabah penerima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
D. Biaya RTGS
Bank Indonesia menetapkan biaya transaksi Sistem BI-RTGS yang seragam kepada seluruh peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana tabel di bawah ini:
Biaya Transaksi Single Credit adalah biaya yang dikenakan untuk pengiriman satu kali transaksi. Biaya Transaksi Multiple Credit adalah biaya yang dikenakan untuk pengiriman transaksi yang bersifat bundel untuk dua transaksi atau lebih sampai dengan sepuluh transaksi 6.
Kliring Sistem kliring yang dilaksanakan BI saat ini sudah dapat berlangsung secara nasional melalui Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Maksudnya, proses kliring baik kliring debet maupun kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Ada tiga sistem kliring lain yang lazim dikenal, yakni: -
-
Sistem manual, Kliring manual adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Perhitungan kliring didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring Sistem Semi Otomasi adalah kliring lokal yang perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer. Namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta kliring.
Sistem Otomasi merupakan sistem kliring lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan secara otomatis dengan bantuan komputer. a. Penyelenggara Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu Unit Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu. b. Peserta Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) Setiap Bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, kecuali BPR (Bank Perkreditan Rakyat), Kantor Bank yang akan menjadi peserta wajib menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat Terminal Pusat Kliring dan jaringan komunikasi data baik main maupun back up untuk menjamin kelancaran kepada nasabah dalam bertransaksi. c. Mekanisme Kliring -
Proses penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu : Kliring Debet Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain).Penyelenggaan kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL). PKL akan melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan Data Keuangan Elektronik (DKE) debet yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan kliring debet secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN). - Kliring Kredit Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless). Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional atas dasar Data Keuangan Elektronik kredit yang dikirim peserta. d. Batasan Nominal -
Nilai nominal warkat debet tidak dibatasi kecuali untuk warkat debet yang berupa nota debet, yaitu setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per nota
debet. Pembatasan nilai nominal pada nota debet tidak berlaku apabila nota debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS). e. Jadwal Kliring
Pengiriman transfer/data keuangan elektronik kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 WIB s.d. 11.30 WIB sedangkan pengiriman transfer/data keuangan elektronik kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 WIB s.d. 15.30 WIB. Untuk kliring debet pengiriman warkat/data keuangan elektronik debet ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke PKN pada pukul 15.30 WIB. Jadwal kliring di atas adalah pada level bank, sedangkan pada level nasabah dilakukan lebih awal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing bank. f. Biaya Kliring
Bank wajib mencantumkan biaya kliring, baik biaya yang dikenakan BI kepada bank maupun biaya yang dikenakan bank kepada nasabah pada lokasi yang dapat dibaca dengan jelas oleh nasabah/masyarakat. Besarnya biaya kliring yang dikenakan Bank kepada nasabah/masyarakat sesuai dengan ketentuan intern masing-masing bank.
7. Komponen Sistem Pembayaran
Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna.
Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
Infrastrukur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.
Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi.
Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan Sistem pembayaran.
8. Isu Strategis
Evaluasi ketentuan kartu kredit o Peningkatan aspek keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit o Peningkatan aspek prudential dalam kartu kredit o Aspek perlindungan bagi pemegang kartu kredit (penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit)
Migrasi chip pada kartu ATM/Debet o Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan telah disetujui Bank Indonesia o Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan menjadi PIN minimal 6 digit
Peningkatan status penyelenggara KUPU sebagai dampak diberlakukannya UndangUndang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana harus berbadan hukum.
Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan adanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara menjadi tidak ada artinya.
Memfasilitasi pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.
9. Arah Pengembangan
Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II o Peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai besar o Penyesuaian terhadap standard industri keuangan internasional o Peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG) o Peningkatan efisiensi investasi infrastruktur secara nasional dalam industri o Penurunan biaya penyelenggaraan transaksi baik dari sisi industri maupun pengguna
Interoperability e-money o Peningkatan efisiensi penyelenggaraan kegiatan e-money o Perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan e-money
10. Peran Sistem Pembayaran Dalam Prekonomian
Peran system pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya transaksi tersebut maka resiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan terganggunya system pembayaran dapat membahayakan stabilitas system dan pasar keuangan secara keseluruhan. Menurut Sheppard (1996) peran penting system pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut :
1. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk
mendukung stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan system keuangan dan perbankan berkaitan erat dengan system pembayaran. Gangguan di system pembayaran akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas dan stabilitas system keuangan dan perbankan. Demikian pula sebaliknya. Krisis keuangan dan perbankan yang mempengaruhi satu atau lebih bank peserta system pembayaran akan mempengaruhi setelmen antar Bank dan dapat menyebabkan gridlock ‘kemacetan’ di dalam keseluruhan system pembayaran. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas system pembayaran, untuk memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan seawall mungkin. 2. Sebagai channel ‘ saluran’ penting dalam mengendalikan ekonomi yang efektif khususnya melalui kebijakan moneter. Dengan lancarnya system pembayaran, kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari system perbankan ke sector riil dapat menjadi lancer; dan 3. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidak lancaran pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan usaha dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas perekonomian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan system pembayaran penting dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu Negara. Untuk itu, system pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar system pembayaran berjalan dengan aman dan lancer.
11. Tugas Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia (BI) adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting
secara
sistem
(systemically important),
bank
sentral
memandang
perlu
menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement(BI-RTGS). Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah.Bank Indonesia juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembagalembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.
BAB III KESIMPULAN Berdasarkan dari pembahasan diatas maka kami dapat menyimpulkan apa sistem pembayaran itu, isu strategi dan arah pengembangan serta bagaimana perannya dalam perekonomian. 1. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian
fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nillai” antar perorangan bank dan lembaga lainnya baik domestic maupun cross border (anatar Negara). 2. Instrument pembayaran dapat berupa cash “tunai” atau noncash “nontunai” yang paper – based “ berbasis warkat” dan nonpaper-based “ bebasis bukan warkat “. 3. Ruang lingkup sistem pembayaran:
Nilai besar, diselenggarakan oleh Bank Indonesia: o Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) o Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
Nilai kecil: o Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diselenggarakan oleh Bank Indonesia o Instrumen pembayaran elektronis, diselenggarakan oleh industri (Bank dan nonBank): o Kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU), diselenggarakan oleh industri (Bank dan non-Bank)
4. Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank saat ini terdiri dari Institusi jasa keuangan,
Koperasi dan Institusi penyedia jasa telekomunikasi. 5. Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna. 6. Isu Strategis
Evaluasi ketentuan kartu kredit
Migrasi chip pada kartu ATM/Debet
Peningkatan status penyelenggara KUPU sebagai dampak diberlakukannya UndangUndang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana harus berbadan hukum.
Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan adanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara menjadi tidak ada artinya.
Memfasilitasi pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.
7. Arah Pengembangan
Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II
Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG)
Interoperability e-money
8. Peranan sistem pembayaran dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas
keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu Negara. 9. Diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa tujuan atau tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/indikator/uang-kartal/Contents/Default.aspx Sri Mulyati Tri Subari, Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta 2003 http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/sistem-pembayaran-di-indonesia.html http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/
