BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2016
diarahkan
kepada
penyelesaian
pencapaian
tujuan
sebagaimana
diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu tahapan tertentu untuk menjamin adanya konsistensi dan keberlanjutan proses pembangunan
serta
keterkaitan
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan tahun berjalan dengan RKPD, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam program dan
kegiatan
pokok
pembangunan
untuk
mencapai
sasaran-sasaran
pembangunan. Prioritas pembangunan tahunan disusun berdasarkan kriteria : a. Memiliki
dampak
yang
besar
terhadap
pencapaian
sasaran-sasaran
pembangunan sesuai tema pembangunan; b. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; c. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; d. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai
dokumen
perencanaan
pembangunan
RKT
merupakan
pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKT mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: a.
Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
b.
Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah satu tahun; 1
c.
Menciptakan
kepastian
kebijakan,
karena
merupakan
komitmen
Pemerintah Daerah 2 Dasar hukum a. Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2006
tentang
Pelaporan
Keuangan danKinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663); c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Nasiaonal
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); d. PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689); e. Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; g. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan. Bersama-sama dengan perencanaan menjadi komponen dalam siklus pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi adalah merupakan review atas segala hal yang mengarah pada sebuah keberhasilan maupun 2
kegagalan atas upaya yang telah dikerjakan. keberadaannya
seandainya
dapat
menjadi
Menjadi sangat esensial titik
tolak
pelaksanaan
pembangunan periode berikutnya. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purworejo menghasilkan berbagai
pencapaian.
Pokok-pokok
hasil
capaian
pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Purworejo disajikan dalam 2 kelompok besar yaitu
Kondisi
Umum
Daerah
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Pembangunan. 1. Kondisi Umum Daerah 1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1. Letak, luas dan batas wilayah Secara
geografis,
Kabupaten
Purworejo
merupakan
bagian
dari
Propinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090 47’ 28” 1100 8’ 20” Bujur Timur dan 7o 32’ – 7o 54” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km2 yang terdiri dari + 2/5 daerah dataran dan 3/5 daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara
:
Kabupaten Wonosobo dan Magelang
Sebelah timur
:
Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY
Sebelah
:
Samudra Indonesia
:
Kabupaten Kebumen
selatan Sebelah barat 2. Kondisi Topografi Kondisi kemiringan lereng atau lereng Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu: a. Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo, b. Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen, c. Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo, d. Kemiringan
>
40%
meliputi
sebagian
Kecamatan
Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.
3
Bagelen,
Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut : a. Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut. b. Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut. 3. Kondisi Klimatologis Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di Purworejo antara 19–28oC dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (trigger factor) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo. 4. Kondisi Geologi Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat
Kabupaten
Purworejo.
Susunan
batuan/stratigrafi
yang
menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi 4
pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional. 5. Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber
daya
alam
harus
memperhatikan
kesinambungan
pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan. Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo. 6. Kondisi Penggunaan Lahan Pengunanan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72,854.80 Ha atau 70,40 % dan tanah sawah seluas 30,626.97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10,116.50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51,598.14 Ha berupa tegal/kebun /ladang/huma, 6,857.88
Ha
berupa hutan negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak,
5
tanah
lainnya.
Luas
sawah
beririgasi
adalah
27,677.14
Ha,
sedangkan sawah tadah hujan seluas 2949.83 Ha. Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman. 7.
Potensi Pengembangan Wilayah Potensi budidaya
pengembangan yang
wilayah
direncanakan
mengoptimalkan pemanfaatan budidayajuga
diarahkan
sesuai
diarahkan
pada
kemampuan
kawasan
lahan
guna
sumber daya.Pemanfaatan kawasan
dalamrangkamendukung
terciptanya
struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan
dan
integrasiwilayah.Pengembangan
kawasan
budidaya di KabupatenPurworejo dilakukan secara efektif dan efesien serta sinergis, agar pemenfaatan ruang dan sumber daya dapat dilakukan
secara
optimal.
Berkenaan
dengan
itu,
strategi
pengembangan kawasan budidaya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi
pemanfaatan
mempertahankan
kelestarian
sumberdaya lingkungan
dengan guna
tetap
mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. 8. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di Wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang dan kawasan rawan bencana kekeringan. 9. Demografi a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 adalah 694.404 jiwa. Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2013 adalah 705.485 jiwa. Dilihat dari 6
persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 11,92 % dan 8,36% dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo. Adapun Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2013 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.
Gambar 2.1. Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2013
Sumber Data : Purworejo Dalam Angka Tahun 2014
b. Usia Sebagian besar Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2013 adalah 54,24. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 54,24 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas). Kepadatan
penduduk
Kabupaten
Purworejo
rata-rata
684,65
orang/km2. Dari sisi kewilayahan, terdapat tiga kecamatan yang kepadatan penduduknya di atas 1.000 orang/km2 yaitu Kecamatan Purworejo
dengan
kepadatan
penduduk
sebesar
1.589,05
orang/km2, Kecamatan Kutoarjo dengan kepadatan penduduk 7
sebesar
1.563,56
kepadatan
orang/km2
penduduk
sebesar
danKecamatan 1.067,24
Bayan
orang/km2.
dengan Hal
ini
disebabkan karena tiga kecamatan tersebut memang merupakan kawasan Aglomerasi yaitu kawasan strategis tumbuh cepat Kota Purworejo-Kota Kutoarjo. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar 393,56 orang/km2 dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 403,27 orang/km2. Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas. Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun 2010 2013 adalah 1,595%. Rata-rata pertumbuhan penduduk Purworejo pertahun sebesar 0,531%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Butuh, dan Bruno. Salah
satu
ukuran
kualitas
yang
dapat
digunakan
untuk
mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI)
atau
Indek
Pembangunan mengukur
tiga
Pembangunan
Manusia dimensi
Manusia
(IPM).
(IPM)
merupakan
pokok
pembangunan
Indeks
indikator manusia
untuk yang
mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran rill per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun
2008-2013
menunjukkan
peningkatan.
Capaian
IPM
Kabupaten Purworejo pada tahun 2013 sebesar 74,18 meningkat dari tahun 2012 sebesar 73,53. Jika dibandingkan target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo 20112015.
8
Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup ratarata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah 25 < x > 85 (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Pada tahun 2011 angka harapan hidup di Kabupaten Purworejo adalah 70,78 tahun meningkat menjadi 71,04 tahun di tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 71,44. Kondisi ini masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 71,97 di tahun 2013. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada tahun 2011 angka melek huruf di Kabupaten Purworejo mencapai 91,74% meningkat menjadi 92,79% di tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 93,53. Kondisi ini lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 91,71% di tahun 2013. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo adalah 7,75 tahun meningkat menjadi 7,84 tahun di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 7,93 tahun di tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 8,02. Kondisi ini lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 7,43 tahun di tahun 2013. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan merupakan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal
Rp. 737.720,- yang
merupakan proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018 dengan asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% per tahun selama periode 1993-2018. Pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Purworejo meningkat dari Rp. 634,970,- di 9
tahun 2010 menjadi Rp. 636.340,- di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi Rp. 638.510,- di tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 641.040,-. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo masih relatif sedikit lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp. 646.440. IPM Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahunnya dan di atas angka provinsi maupun nasional. Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Purworejo yang perlu perhatian adalah Usia Harapan Hidup dan yang perlu kerja keras adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. 1.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. PDRB dan Perkembangannya a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun).
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. b. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam periode tahun sampai dengan tahun 2011 ini menggunakan tahun dasar tahun 2000. c. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga
konstan
digunakan
untuk
mengetahui
pertumbuhan
ekonomi dari tahun ke tahun. d. Dalam
kurun
waktu
tahun
2010-2011
PDRB
Kabupaten
Purworejo atas harga berlaku adalah 6.466.490,69 juta rupiah dan
meningkat
menjadi
7.143.081,12
juta
rupiah,
atau
meningkat tiap tahun sebesar 10,46%. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 3.016.597,82 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 3.168.113,50 juta rupiah di tahun 2011, 10
atau meningkat 5,02%. Artinya bahwa jika dibandingkan dengan tahun dasar tahun 2000, maka perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 3,78 kali dan untuk harga konstan mencapai 1,67 kali di tahun 2011. 2. Laju Inflasi a. Kondisi perekonomian daerah tidak bisa lepas dari pengaruh inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, terutama pengaruh kebijakan makro oleh pemerintah secara nasional. Inflasi
menunjukan
kestabilan
tingkat
perekonomian
perkembangan
di
suatu
harga
wilayah.
serta
Dengan
mencermati tingkat inflasi yang terjadi di suatu wilayah tertentu
dari
waktu
ke
waktu
akan
diketahui
tingkat
perkembangan harga dan kestabilan perekonomian di wilayah tersebut. b. Dilihat dari persebaran inflasi menurut kelompok barang dan jasa pada tiga tahun terakhir, maka kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menjadi pemicu inflasi pada akhir tahun 2012 yang mencapai 8,09%. Secara regional Jawa Tengah laju inflasi Kabupaten Purworejo relatif cukup baik.
Di Provinsi Jawa Tengah terdapat empat
daerah yang dijadikan Kota Survey Biaya Hidup (SBH) yaitu Kabupaten Banyumas khususnya Purwokerto, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal. Empat daerah ini yang menjadi barometer
tingkat
perekonomian
perkembangan
wilayah
regional
harga
di
Jawa
serta
kestabilan
Tengah.
Jika
dibandingkan dengan empat kota SBH tersebut, laju inflasi Kabupaten Purworejo masih lebih rendah dari Purwokerto dan relatif lebih mendekati Tegal. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, laju inflasi Kabupaten Purworejo tahun 2012 masih sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Magelang. Namun demikian tetap
dapat
kita
simpulkan
bahwa
Kabupaten
Purworejo
memiliki perkembangan harga dan stabilitas perekonomian yang relatif cukup baik.
11
3. PDRB per kapita PDRB per kapita berbeda dengan pendapatan per kapita. PDRB per
kapita
menunjukan
kemampuan
masyarakat
dalam
menghasilkan nilai tambah, sedangkan pendapatan perkapita menunjukan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kabupaten Purworejo mencapai
Rp.
9.299.166,25
dan
meningkat
menjadi
10.257.226,13 pada tahun 2011. Namun kondisi di tahun 2011 tersebut masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp. 15.376.170,75 maupun skala nasional yang mencapai Rp. 30.812.926,11. 4. Indikator ketimpangan Regional Kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah perlu dilihat dari sisi pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah pendukung. Hal tersebut diperuntukan untuk dapat menekan timbulnya kesejangan pembangunan kewilayahan khususnya yang disebut dengan ketimpangan wilayah.
Ketimpangan itu
sendiri terjadi salah satunya karena akibat dari kegiatan ekonomi yang belum merata. tersebut
dapat
dianalisis
Ketimpangan pembangunan
dengan
menggunakan
indeks
ketimpangan regional yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.
Indeks
ini
dihitung
dengan
menggunakan
komponen utama yaitu PDRB per Kapita serta jumlah penduduk masing-masing
kecamatan.
Angka
indeks
ketimpangan
Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, dan apabila semakin besar atau semakin jauh dari nol menunjukan ketimpangan yang semakin melebar. Indek
ketimpangan
Williamson
dapat
dilihat
dari
dua
pendekatan, yaitu melalui indek ketimpangan menurut lapangan usaha dan indek ketimpangan menurut kewilayahan atau antar kecamatan.
Indek ketimpangan menurut lapangan usaha 12
menunjukan tingkat ketimpangan yang terjadi antar sembilan kelompok
lapangan
kabupaten.
usaha
yang
ada
di
seluruh
wilayah
Sedangkan indek ketimpangan kewilayahan atau
antar kecamatan menunjukan tingkat ketimpangan yang terjadi antar wilayah kecamatan.
Jika dilihat menurut lapangan usaha, Indeks ketimpangan menurut lapangan usaha di Kabupaten Purworejo dari data empiris tahun 2010-2011 menunjukan grafik sedikit meningkat yaitu dari 0,6912 menjadi 0,74613.
Artinya bahwa terjadi
kesenjangan menurut lapangan usaha di Kabupaten Purworejo dimana beberapa sektor terjadi penguatan dan menjadi sangat dominan
dalam
mendukung
pertumbuhan
ekonomi
antar
wilayah sektoral kecamatan sementara sektor yang lain berada di bawah rata-rata umum kabupaten.
Jika dicermati maka
sektor pertanian, industri, dan perdagangan dan jasa masih merupakan sektor dominan di Kabupaten Purworejo. Kondisi ini dapat dikatakan masih sejalan dengan visi misi daerah dimana menkankan pada pembangunan menuju daerah agribisnis.
Jika
dilihat
menurut
kewilayahan,
ketimpangan
antar
kecamatan di Kabupaten Purworejo secara makro terdapat kesenjangan kewilayahan khususnya antara beberapa wilayah kecamatan yang secara geografis berada di dataran tinggi dengan beberapa wilayah kecamatan yang berada di daerah dataran
rendah
dan
datar
yang
sebagian
merupakan kota pusat pertumbuhan.
diantaranya
Indeks ketimpangan
wilayah kecamatan Kabupaten Purworejo dari data empiris tahun 2010-2011 justru menunjukan grafik menurun yaitu 0,3800 menjadi 0,37141 menurut PDRB atas dasar harga berlaku.
Kondisi
ini
menunjukan
bahwa
pemerataan
pembangunan antar kecamatan yang dihitung berdasar kondisi empiris
di
tahun
2011
relatif
lebih
merata
dari
tahun
sebelumnya. Jika dilihat dari pertumbuhan indek ketimpangan wilayah berdasar PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, 13
perkembangan kesenjangan antar wilayah di tahun 2010-2011 juga mengalami penurunan yaitu 0,3500 menjadi 0,34209. Artinya bahwa walaupun beberapa kecamatan relatif berada di bawah kondisi secara umum rata-rata wilayah yang lainnya namun proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah tidak menjadi pemicu kesenjangan dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu
wilayah
dapat
disimpulkan
terjadi
proses
saling
mendukung (backward and forward linkage) antar wilayah sehingga
menyebabkan
tidak
terjadinya
kecenderungan
konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial yang memunculkan kondisi ketimpangan sektoral antar daerah di Kabupaten Purworejo. 2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 2.1 Evaluasi pencapaian prioritas pelaksanaan
pembangunan sampai
dengan tahun berjalan Evaluasi pembangunan adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi
pembanguan
dilaksanakan
secara
sistematis
dengan
mengumpulkan, menganalisis data informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
2.2 Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Dalam Dimensi Kewilayahan. Perkembangan pembangunan suatu daerah pada dasarnya adalah
merupakan
wilayah-wilayah pembangunan
akumulasi
yang
menjadi
Kabupaten
dari
perkembangan
cakupannya.
Purworejo
merupakan
pembangunan Perkembangan
akumulasi
dari
perkembangan pembangunan 16 Kecamatan dan 494 desa yang ada di Purworejo. Dengan demikian perkembangan pembangunan sebuah Kabupaten
salah
satu
faktor 14
penentunya
adalah
sejauhmana
perkembangan
wilayah-wilayah
cakupannya,
seberapa
besar
sumber-sumber,
berupa
kesenjangan antar wilayah yang ada. Proses
akumulasi
dan
mobilisasi
akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan
ekonomi
wilayah
yang
bersangkutan.
Adanya
heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial dan seringkali memunculkan kondisi ketimpangan antar daerah. 2.2.1
Ketimpangan Antar Wilayah Ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dapat ditinjau dengan menggunakan indeks
ketimpangan
regional
yang
dinamakan
indeks
ketimpangan Williamson. Yang dihitung dengan menggunakan komponen
utama
yaitu
PDRB
per
kapita
serta
jumlah
penduduk, masing-masing untuk tiap kecamatan. Angka indeks ketimpangan williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Indeks Williamson Kabupaten Purworejo meningkat terus sejak tahun 2006 sampai 2011. Fenomena tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam hal ketimpangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah Kecamatan yang tampak dalam Indeks Williamson tersebut mengungkap adanya beberapa wilayah yang secara relatif berada di bawah kondisi secara umum rata-rata wilayah yang lainnya. Apabila dipetakan dengan menggunakan tipologi Klasen maka akan tampak tipologi suatu wilayah apakah berada dibawah atau diatas rata-rata wilayah lainnya. Berikut tabel yang menunjukkan pengklasifikasian wilayah dalam 4 kuadran mengikuti pola tipologi klasen 15
Tabel. Empat Kuadran Tipologi Klasen Yc ap
Tinggi
Rendah
Maju dgn pertumbuhan cepat Purworejo Kutoarjo Banyuurip Maju tapi tertekan Purwodadi Butuh
Berkembang cepat
R Tinggi
Rendah
Bayan
Kurang berkembang Grabag Bagelen Ngombol Kaligesing Pituruh Kemiri Bruno Gebang Loano Bener
Sumber: Analisis, 2013
Berdasarkan tipologi klasen tersebut diatas dua wilayah dalam kategori maju dengan pertumbuhan cepat, 3 wilayah dalam kategori berkembang cepat, 2 wilayah dalam kategori maju tapi tertekan dan 9 wilayah dalam kategori kurang berkembang. Perkembangan kondisi masing-masing wilayah selama 3 tahun terakhir
menunjukkan
bahwa
2
wilayah
menunjukkan
perkembangan yang meningkat yaitu Ngombol Banyuurip dan Butuh, 1 wilayah mengalami penurunan Ngombol, dan 13 wilayah kondisinya tetap (yaitu Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano,Grabag dan Bener). Perkembangan tersebut tampak dalam tabel berikut ini :
16
Tabel. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klasen Tahun 2011 Tabel Perkembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klasen Tahun 2011 No
Kecamatan
1.
Grabag
2.
Ngombol
Tipologi 2009
2010
Berkembang
Kurang
Kurang
cepat
berkembang
berkembang
Kurang
Berkembang cepat
Berkembang 3.
Purwodadi
2011
Maju Tapi
Kurang
Ket. Tetap Turun
berkembang Maju tapi tertekan
Maju tapi tertekan
Tetap Tetap
Tertekan 4. 5.
Bagelen Kaligesing
Kurang
Kurang
Kurang
Berkembang
berkembang
berkembang
Berkembang
Berkembang cepat
cepat 6.
7.
Purworejo
Banyuurip
Kurang
Maju Dgn
Maju dengan
Maju dengan
Pertumbuhan
pertumbuhan
pertumbuhan
Cepat
cepat
cepat
Maju Dgn
Maju tapi tertekan
Pertumbuhan Bayan
Berkembang
9.
Kutoarjo
Maju dengan
Tetap
Naik
pertumbuhan
Cepat 8.
Tetap
berkembang
cepat Berkembang cepat
Berkembang cepat
Tetap
Maju Dgn
Maju dengan
Maju dengan
Tetap
Pertumbuhan
pertumbuhan
pertumbuhan
Cepat
cepat
cepat
Maju Tapi
Kurang
Maju tapi tertekan
Naik
Tertekan
berkembang Tetap
cepat
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Butuh Pituruh Kemiri Bruno Gebang Loano Bener
Kurang
Kurang
Kurang
Berkembang
berkembang
berkembang
Kurang
Kurang
Kurang
Berkembang
berkembang
berkembang
Kurang
Kurang
Kurang
Berkembang
berkembang
berkembang
Kurang
Kurang
Kurang
Berkembang
berkembang
berkembang
Kurang
Kurang
Kurang
Berkembang
berkembang
berkembang
Berkembang
Kurang
Kurang
cepat
berkembang
berkembang
Sumber: Analisis, 2013
2.2.2.
Karakteristik Ekonomi Wilayah 17
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap
Karakteristik suatu wilayah yang dapat pula menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan yang diantaranya tampak dalam kekuatan masing-masing sektor produksinya. Demikian juga mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo yang
secara
Kecamatan.
administratif Tampak
bahwa
tersebar
ke
sebagian
dalam
besar
16
wilayah
wilayah
secara
struktural didominasi oleh agrikultural, namun beberapa wilayah sudah mulai bergerak pada sektor manufaktur dan jasa. Berdasar struktur produksi tiap-tiap wilayah tersebut, maka hampir semua kecamatan telah mengalami pergeseran struktur ekonomi. Sektor primer (agraris) perlahan bergeser ke sector sekunder (manufacture) dan sector tersier (jasa). Kondisi pada tahun 2011, tipe kecamatan, yaitu :
a.
Bertipe agraris ada 12 kecamatan yaitu kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano dan Bener.
b.
Bertipe industri ada 2 kecamatan yaitu kecamatan Banyuurip dan kecamatan Bayan
c.
Bertipe jasa-jasa ada 2 kecamatan yaitu kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo. Meskipun demikian selama periode ini kecamatan yang masih bertipe agraris secara perlahan-lahan bergeser kearah industri dan jasa-jasa
2.2.3.
Upaya Pengembangan Wilayah Pembangunan wilayah telah dilakukan pemerintah daerah melalui program kegiatan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah maupun melalui bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah dari pemerintah daerah langsung kepada masyarakat. Secara umum alokasi pada beberapa wilayah tampak relatif lebih besar dari wilayah lain. Pada beberapa skema bantuan memang tidak dapat didistribusikan merata untuk semua wilayah namun disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran yang ada di masingmasing
wilayah.
Misal
untuk 18
Dana
Alokasi
Untuk
Desa
didistribusikan sesuai dengan jumlah desa yang ada dalam suatu wilayah. Distribusi bantuan kemasyarakatan, hibah serta bantuan sosial pada tahun 2012 sudah relatif terdistribusi ke 16 wilayah, namun demikian tetap ada wilayah yang alokasinya relatif sangat kecil dibanding wilayah lainnya. Yang relatif lebih besar pada satu wilayah perlu untuk dioptimalkan lagi dari sisi pemerataannya pada periode yang akan datang. Tidak hanya mempertimbangkan proposal yang masuk namun secara proaktif perlu disusun pola alokasi yang lebih merata ke semua wilayah. Kinerja pelaksanaan kegiatan di kecamatan selama tahun 2012 secara umum dari sisi kuantitas (% realisasi output) cukup baik, namun dari sisi kualitas terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya lain dalam hal peningkatan kapasitas wilayah, terdapat dalam program dan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah. sarana
prasarana
jalan,
pendidikan,
Meliputi peningkatan kesehatan,
pertanian,
perikanan dan kelautan maupun perindustrian dan perdagangan.
RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN
: PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN : 2016 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1 1.
2
3
4
BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal 1. APK PAUD 4-6 tahun 2. APK PAUD 0-6 tahun 19
71.93% 32.00%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 3. Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan) 4. Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B 5. % Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD, dan Pendidikan Non Formal 6. % Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD, dan Pendidikan Non Formal 1.% ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUDNI
Target Kinerja 4 0.21% 47.06% 100% 100% 45%
Pendidikan Dasar 1. APK SD/ SDLB/MI/ Paket A 2. APM SD/ SDLB/MI/ Paket A 3. APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 4. APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 5. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 6. Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. 7. Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; 8. Di setiap SMP tersedia 1 (satu) 20
100.0% 86.27% 98.9% 81.5% 100%
50.3%
96.00%
94.00%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 9. Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; 10. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%; 11. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; 12. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 13. Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 14. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 15. % Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan 16. % Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan 21
Target Kinerja 4
89.00%
54.00%
41.00%
65.00%
86.00%
100.00%
74.9%
89.0%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan 17. % SD yang memiliki perpustakaan 18. % SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang 19. % SD yang memiliki sanitasi layak 20. % SMP yang memiliki sanitasi layak 21. % ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP
Target Kinerja 4 80.01% 83.15% 100.0% 100.0% 76.80%
Pendidikan Menengah 1. APK SMA/SMK/MA/Paket C 2. APM SMA/SMK/MA/Paket C 3. % Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan 4. % SMA/SMK yang memiliki sanitasi layak 5. % ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SMA/SMK 1. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendidik PAUDNI 2. Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI 3. Ketersediaan Tenaga Kependidikan Non Guru PAUDNI 4. Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; 5. Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah 22
85.4% 75.7% 90.0%
2,650 1,250
96.00%
94.00%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 6. Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; 7. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%; 8. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; 9. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 10. Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 11. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 12. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah 13. Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik pendidikan menengah 14. Ketersediaan Tenaga Kependidikan Non Guru 23
Target Kinerja 4
89.00%
54.00%
41.00%
65.00%
86.00%
100.00%
100.00%
No.
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja 3 Pendidikan menengah 1. Angka putus sekolah a. Jenjang SD/SDLB/MI b. Jenjang SMP/SMPLB/MT's c.Jenjang SMA/SMK/MA 2. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI 3. Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB 4. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 5. Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 6. Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 7.% Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 8. % Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 9.Prosentase sekolah yang menetapkan RAPBS tepat waktu 10. Nilai rata rata Ujian Nasional a. SD/MI b. SMP/MTs c. Pendidikan Menengah 11. % Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar 12. Jumlah event kompetisi Bidang Pendidikan 13. Angka melanjutkan jenjang SMP/MTs 14. Angka melanjutkan jenjang SMA/MA/SMK
Meningkatnya 1). Cakupan Kajian Seni 50% perlindungan dan pemanfaatan asset budaya 2). Cakupan Fasilitasi Seni 30% 3).Cakupan Gelar Seni 75% 4). Misi Kesenian 100% 5). Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% 6). Cakupan Tempat 100% 7). Cakupan Organisasi 34% 24
Target Kinerja 4
0.04% 0.07% 0,10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.90 5.50 6.25 65.2%
100% 100% 60.00%
85.71% 100.00% 100.00% 85.71% 50.00% 100.00%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
3
4
1). Jumlah cagar budaya yang diregistrasi 2). Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi 3). Tersedianya museum yang representative 4). Cakupan Pembinaan Nilai Sejarah, Adat, dan Tradisi Meningkatnya 1. Jumlah pemuda pelopor prestasi pemuda dan kabupaten olahraga 2. Jumlah organisasi kepemudaan aktif 3. Jumlah Kewirausahaan Pemuda 4. Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif 5. Jumlah prestasi olahraga 6. Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten 7. Jumlah event olahraga untuk masyarakat 8. Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif
2.
279 83 1 15 6 20 12 100% 30 13 2 87%
BIDANG KESEHATAN Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat
1. Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani 2. Jumlah Puskesmas dengan sarpras sesuai standar 3. Jumlah Puskesmas dengan SDM yang sesuai standar 4. Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani 5. Jumlah Puskesmas rawat inap dengan sarpras sesuai standar 6. Jumlah Puskesmas rawat inap dengan SDM yang sesuai standar 25
100% 2 2 100% 1 1
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 6. Cakupan pelayanan gawat darurat level I (RS ) di kabupaten Pelayanan Gawat Darurat (RS) level I di Kabupaten Pelayanan Gawat Darurat (RS) di Kabupaten 7. Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan&Tenaga Kesehatan yg teregristrasi 1. Cakupan ketersedian obat dan perbekes sesuai kebutuhan 2. % pengawasan obat dan makanan 3. % penggunaan obat rasional 4. Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan 1. Persentase anak mendapat imunasi dasar lengkap ( >= 85% sasaran) 2. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 3. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Acude Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b. Pneumonia Balita ditangani c. Pasien baru TB BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penderita diare ditangani f. Kasus baru HIV/AIDS ditangani g. Kasus Baru Kusta ditangani h. Penderita malaria ditangani i. Angka kesakitan malaria j. Juml Desa HCI(khusus malariatinggi) DESA MCI (Midle Case Incidence) Desa HCI (High Case Incidence) k. Kasus ISPA Balita ditangani l. Kasus penyakit tidak menular ditangani 26
Target Kinerja 4 75% 6 8 100%
100% 32% 95% 100% 92.30% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,9‰ 100% 16 14 100% 100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 4. Terkendalinya populasi lalat di TPS dan TPA 5. Cakupan rumah sehat 6. Terpantaunya kesehatan TTU/TPM 7. Jumlah sample air yang diperiksa 8. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 9. Cakupan pelayanan kesehatan jemaah haji 1. Angka Kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 2. Angka kematian balita (AKABA) 3. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) sesuai MDGs 4. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 5. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 6. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 7. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 8. Cakupan kunjungan bayi 9. Cakupan pelayanan anak balita 10. Cakupan pelayanan ibu nifas 11. Cakupan puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) 12. Cakupan Pelayanan Kesehatan LANSIA 13. Prevalensi gizi buruk 14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan 15. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin 16. Jumlah kasus kretin baru 17. Prosentase konsumsi garam 27
Target Kinerja 4 20% 75% 100% 460 100%
100% 12/1000 KH 13,5/1000 KH 102/100.0 00 KH 95% 100% 95%
80% 90% 80% 95% 6 60% 0.09% 100% 100% 0 kasus >90%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 beryodium masyarakat 18. Cakupan anemia ibu hamil (target Nasional) 19. Cakupan anemia ratri (target Nasional) 20. Cakupan ibu hamil KEK 21. Cakupan KEK Ratri 22. Cakupan Balita Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif 23. Cakupan desa siaga aktif mandiri 24. Proporsi Posyandu Mandiri 25. Prosentase PKD aktif 26. Prosentase upaya promosi kesehatan 27. Jenis media informasi kesehatan yang dipergunakan (elektronik, visual) 28. Juml Sasaran (orang) yg mendptkan pelayanan inf. kes yg dilakukan 29. Jumlah Sistem informasi yang dipergunakan Pelayanan kesehatan 30. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 31. Persentase cakupan pelayanan kesehatan Rumah sakit 32. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota
Target Kinerja 4 <15 % <15 % <20% <20% 86% 6.48% 23,72% 32% 100% 4 jenis 39,520 4 39,520
39,520
4
33. Cakupan rumah tangga sehat yang melaksanakan PHBS
75%
1. Cakupan Masy. Miskin yg mendpt Jaminan Kesehatan miskin (JKN Kesehatan) 2. Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mendapat Jaminan Kesehatan (PBI) 3. Cakupan pelayanan kesehatan
100%
28
258,689 20%
No.
Sasaran Strategis
1
2
3.
Indikator Kinerja
3 rujukan pasien masy miskin peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) 4. Cakupan Kepesertaan JKN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN SUMBER DAYA AIR
Target Kinerja 4
70%
Meningkatnya 1. Cakupan akses air bersih cakupan air bersih bagi masyarakat
86.52%
2. Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan 3. Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan Meningkatnya akses 4. Prosentase sampah yang layanan infrastruktur tertangani dasar masyarakat 5. Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak 6. Prosentase cakupan layanan persampahan 7. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 8. Cakupan akses sanitasi layak 9. Prosentase cakupan layanan air limbah perkotaan 10. Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik
83.88%
11. Prosentase Bangunan gedung Negara dalam Kondisi baik 12. Prosentase bangunan gedung yang tertangani kelaikan fungsinya 13. Prosentase penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaaan 14. Prosentase kesesuaian bangunan dengan RTBL 15. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 15. Peningkatan kapasitas jalan kabupaten 16. Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik 17. Peningkatan kapasitas jembatan 29
82.20% 42.02% 100% 100% 87.35% 86.73% 0.09% 27.83% 85% 0% 30.00% 100% 74.27% 5.00% 96.77% 46.67%
Target Kinerja
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 18. Prosentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP 19. Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi 1. Tersedianya informasi rencana tata ruang
4 100%
2. Terselenggaranya pemanfaatan ruang kabupaten sesuai rencana 3. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten 4. Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan Meningkatnya akses 1. Tertanganinya pembangunan layanan infrastruktur infrastruktur di kawasan dasar masyarakat strategis (Minapolitan, Agropolitan, Perbatasan (KSCT), Purwokulon, KutoarjoPurworejo, Kemiri, Purwodadi, kawasan pariwisata, kawasan industri) 2. Prosentase Trotoar dalam kondisi baik 3. Prosentase PJU dalam kondisi baik
99.9%
Meningkatnya kualitas penataan ruang
Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi
1. Cakupan layanan irigasi pada DI kewenangan kabupaten 2.Prosentase Saluran irigasi dalam Kondisi Berfungsi 3.Prosentase Bendung/Bangunan Air dalam Kondisi Berfungsi 4. Prosentase drainase irigasi dalam kondisi berfungsi 5. Prosentase tingkat penanganan kerusakan sungai 6. Prosentase tingkat penanganan bangunan pengendali daya rusak air 7. Prosentase pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber daya air 8.Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 30
100% 4%
100% 17.89% 55.6%
73.00% 79.19% 100.00% 33.45% 30.47% 22.39% 20.79% 24.29% 16.28%
5%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 masyarakat dalam pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber daya air 1). Prosentase Rumah layak Huni
Menurunnya dan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran
4.
Target Kinerja 4
84.03%
2). Prosentase Kebutuhan rumah (backlog rumah) 3). Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 4). Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani 5).Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/social 6). Prosentase Rumah layak Huni 7). Prosentase Kebutuhan rumah (backlog rumah) 8). Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 9). Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani 10.Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/social
60.84%
1. Prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan
46,14%
63.77% 40.00% 20.00% 84.03% 60.84% 63.77% 40.00% 20.00%
BIDANG SOSIAL Menurunnya prosentase keluarga miskin
2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 3. rosentase (%) Pembinaan Panti sosial skala kabupaten 4.Cakupan Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang 31
0,7%
100% 9,72%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang dibina 5. Prosentase daerah rawan bencana yang masyarakatnya disiapsiagakan 6. Prosentase (%)keluarga korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 7. Prosentase penanganan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten 8. Prosentase penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana 9. Penghargaan kepada keluarga pahlawan perintis dan veteran 10. Pemeliharaan taman makam pahlawan
5.
Target Kinerja 4
300 desa 100%
100% 100% 3 event 1 lokasi
BIDANG TENAGA KERJA Menurunnya jumlah pengangguran
1. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 2. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Perluasan Kerja 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 5. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi 6. Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun tertangani 8. Prosentase Perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan terbentuknya sarana hubungan industrial 9. Prosentase Perusahaan yang menfasilitasi tenaga kerja mengikuti jamsostek 32
2350 orang 920 orang 32 240 10 orang 100% 100.00% 38.26%
30,26%
No.
Sasaran Strategis
1
2
6.
Indikator Kinerja 3 10. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek 11. Rasio rata-rata upah minimum kabupaten dibanding angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak) 12. Prosentase perusahaan yang sudah menerapkan UMK 13. Prosentase penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 14. Prosentase penanganan pekerja anak 15. Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan
Target Kinerja 4 70,48% 100%
33,60% 100% 100.00% 37.33%
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya kesetaraan gender
1. Prosentase Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD Kabupaten 2. Prosentase Anggaran Responsif Gender di SKPD Kabupaten 3. Prosentase Desa yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender 4. Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindaklanjuti pengaduan 5. Cakupan ketersedian bantuan hukum untuk mendampingi perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA 6. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 7. Prosentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak 8. Prosentase pemenuhan perlindungan anak, kesejahteraan anak, dan hakhak anak 9. Prosentase penanganan tindak 33
72% 32% 10% 100%
100%
100% 70% 75%
100%
No.
Sasaran Strategis
1
2
7.
Indikator Kinerja
3 kekerasan pada perempuan dan anak 10. Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak BIDANG KETAHANAN PANGAN Meningkatnya 1. Ketersediaan bahan pangan produktivitas sector dibandingkan kebutuhan pertanian dalam arti pangan penduduk luas 2. Prosentase skor pola pangan harapan
8.
9.
BIDANG PERTANAHAN Optimalisasi tata 1. Prosentase tanah negara yang kelola pemerintahan teridentifikasi yang baik dan 2. Prosentase tanah yang kondusivitas daerah. bersertifikat di Kabupaten Purworejo 3. Tingkat pelayanan pengadaan dan sengketa tanah
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
1. Prosentase perusahaan wajib amdal (UKL/UPL/SPPL) yang diawasi 2. Prosentase Tingkat Ketaatan Penanggungjawab Usaha/ Kegiatan terkait Pengendalian Pencemaran Air 3. Prosentase Informasi Luasan kerusakan Tanah untuk produksi biomassa 4. Prosentase Tingkat Ketaatan Penanggungjawab Usaha/ Kegiatan terkait Pengendalian Pencemaran Udara 5. Prosentase Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani 6. Cakupan pengelolaan keneka ragaman hayati 7. Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R 34
Target Kinerja 4 5
1:1
85.70%
100% 100% 100%
50% 60%
100% 100%
100% 20.00% 18%
No. 1 10.
11.
12.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
2 3 BIDANG ADM KEPENDUDUKAN DAN CAPIL Meningkatnya 1. Prosentase kepemilikan Kartu kualitas pelayanan Keluarga public 2. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 3. Prosentase Penduduk yang memiliki KTP 4. Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan 5. Tingkat updating database kependudukan BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Prosentase ketersediaan data profil desa 2. Jumlah PKK aktif di desa/kelurahan 3. Prosentase UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang aktif 4. Jumlah Pasar Desa yang aktif 5. Jumlah UED-SP LPM (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Lumbung Pangan Masyarakat) yang aktif 6. Jumlah Simpan pinjam kelompok perempuan yang aktif 7. Jumlah UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang aktif 8. Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) 7. Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOAIAL Menurunnya 1. Prevenlace Rate (CPR)/ Peserta prosentase keluarga KB Aktif miskin 2. DO (drop out) KB (%) 3. Unmet Need (PUS yg tidak 35
Target Kinerja 4 93% 96.32% 90% 100% 100%
20% 494 100% 113 494
2545 121 15 9 keg
82.85% 11.75% 7.50%
No.
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja
4. 5. 6. 7.
3 ingin anak tapi tidak ber KB)(%) Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri Prosentase remaja mendapat penyuluhan KRR Prosentase perkawinan remaja perempuan usia kurang dari 20 tahun Jumlah UPPKS yang aktif
8. Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB 9. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) aktif 10. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif 11. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif 12. Jumlah IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan) yang aktif 13.
Target Kinerja 4 41.15% 3.45% 18.70% 287 kelompok 68%
544 254 478 494
BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA Meningkatnya kualitas pelayanan public
1. Cakupan ketersediaan rambu Jalan 2. Cakupan ketersediaan marka jalan 3. Cakupan ketersediaan APILL 4. Prosentase titik parkir yang terlayani 5. Prosentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten 6. Prosentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum 7. Prosentase rasio ijin trayek 36
100.00% 81.00% 100.00% 90.00% 75.00%
62.50%
100%
Target Kinerja
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 8. Prosentase kendaraaan umum laik jalan 9. Prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum 10. Prosentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi 11. Prosentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang
4 100%
12. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi 13. Prosentase data dan informasi pemerintahan yang dipublikasikan 14. Prosentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN 15. Prosentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan 16. Cakupan desa yang terlayani Teknologi Informasi 17. Peningkatan jumlah pengunjung pariwisata ( orang/tahun )
100.00%
Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi public
Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata
14. BIDANG KOPERASI DAN UKM Meningkatnya peran 1. Prosentase Jumlah Koperasi sektor perdagangan, aktif. kualitas koperasi dan UMK 2. Prosentase Jumlah Koperasi sehat. 3. Prosentase Peningkatan jumlah Usaha mikro kecil 4. Prosentase usaha mikro yang berkembanng menjadi usaha kecil. 15. BIDANG PENANAMAN MODAL Meningkatnya nilai
1. Prosentase jumlah perijinan 37
100% 100% 100%
68.00% 100.00% 100.00% 100.00% 261,034
85%
80% 20% 2%
100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
3
4
investasi
yang dilayani 2. Prosentase peningkatan nilai investasi.
16. BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya 1. Prosentase arsip yang dikelola kualitas pelayanan public 2.Prosentase pengelolaan arsip sesuai dengan pedoman kearsipan 3.Prosentase Kunjungan 4. Prosentase jumlah unit yang dibina 5. Prosentase jumlah koleksi bahan pustaka 17. BIDANG PERTANIAN Meningkatnya 1. Jumlah luasan panen ketersediaan, komoditas pertanian(Ha/th) distribusi dan berbasis produk unggulan konsumsi serta keamanan pangan 2. Panjang jaringan irigasi perdesaan dalam kondisi baik (m) 3. Luasan penerapan teknologi intensifikasi pertanian (Ha) 4. Prosentase penerapan tehnologi IB 5. Prosentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI) 6. Prosentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok Lanjut Madya Utama 7. Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH 8. Prosentase kenaikan Populasi Ternak Besar 9. Prosentase kenaikan Populasi Ternak Kecil 10. Prosentase kenaikan Populasi Ternak Unggas Meningkatnya usaha 11. Jumlah produksi komoditas agribisnis dalam perkebunan potensial 38
2.0%
15% 45% 10% 20% 5%
70,500
291,300 1090 80% 100%
9% 2% 3% 100% 1% 9% 5%
No. 1
18.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
2 pengelolaan potensi pertanian
3 4 12. Jumlah produksi kelapa (ton) 24.967,09 setara kopra 13. Jumlah produksi kelapa deres 18.655,89 dalam bentuk gula (ton) 14. Jumlah produksi cengkeh 532,03 (ton) 15. Prosentase Peningkatan 10% jumlah kelompok tani yang menerapkan Teknologi intensifikasi perkebunan (kelompok) BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Meningkatnya kapasitas pengorganisasian pelaksanaan pemerintahan, 1. Prosentase peningkatan PAD pembangunan, terhadap pendapatan daerah kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Tingkat capaian PAD terhadap target 3. Prosentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik 4. Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu 5.Prosentase ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah 6. Tertib pengelolaan keuangan daerah 1. Prosentase ketersediaan jumlah pegawai sesuai formasi 2. Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan 3. Tingkat disiplin pegawai 4. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian
39
14.30%
100% 100% 100% 100% 100% 87% 90%
92% 100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
3
4
Meningkatnya kapasitas pengawasan kebijakan pembangunan
1. Prosentase peningkatan kapabilitas anggota DPRD
100%
2. Prosentase tingkat pelaksanaan fungsi DPRD
100%
Meningkatnya 1. Tingkat ketersediaan kebijakan kapasitas daerah untuk penyelenggaraan pengorganisasian pemerintahan daerah pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Prosentase jumlah urusan daerah yang dikoordinasikan 3. Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah 4. Tingkat koordinasi bidang pemerintahan umum 5. Prosentase penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah 6. Tingkat pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 7. Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan daerah 8. Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 9. Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi 10. Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publk 11. Tingkat Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah 12. Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan 40
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
3
4
desa 13. Prosentase layanan persandian Meningkatnya 1. Prosentase cakupan desa yang kapasitas pembinaan diperiksa/dievaluasi dan pengawasan internal pelaksanaan pembangunan 2. Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun 3. Prosentase cakupan maturitas SPIP bernilai 2 pada 10 SKPD 4. Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah 5. Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani 6. Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimtek 7. Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan Meningkatnya 1. Capaian penyelesaian kapasitas permasalahan bidang pengorganisasian pemerintahan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan 3. Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan 4. Cakupan jumlah desa/ kelurahan yang terbina 5. Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah
1. Tertanganinya gangguan trantibum
41
100 % 20%
80% 20% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100%
No. 1
Sasaran Strategis 2 kabupaten dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
Indikator Kinerja 3 1. Cakupan wilayah pencegahan bencana
2. Kelompok jejaring kebencanaan 4. Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana 5. Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan 6. Cakupan kejadian tangap darurat yang tertangani 7. Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana 8. Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana
9. Cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten 10. Tingkat penanganan kejadian kebakaran
Meningkatnya kapasitas pengorganisasian pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah
Target Kinerja 4 25%
12 klmpk 28.5% 3.4% 100.0% 20.0% 60% 17.10% 100%
11. Tingkat waktu tanggap (response time rate)
100%
12. Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
100%
13. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK.
3 unit
Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan 42
100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)
Target Kinerja 4
Purworejo, 1 Januari 2016 Pj. BUPATI PURWOREJO
AGUS UTOMO, S. Sos
43
KATA PENGANTAR Rencana Kinerja Tahunan {RKT) Kabupaten Purworejo Tahun 20rc merupakan penjabaran program-prograrn dari Rencana Pem$angunan Jangka
Menengah (RPJMD) Tahun 2AL6-2A2A. Kegiatan-kegiatan indikatif yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun rnerupakan hasil evaluasi penyel,enggaraan pembangunan daerah tahun lalu, kineda makro daerah dan kinerja rnilrro (SKPD pengelola kegiatan), tamtangan
utarra dan prioritas pembangunan tahun
2015.
RKT berisi materi dasar hukurn, kondisi aktual Kabupaten Purworejo, lingkungan strategis yang berpengaruh, visi, misi arah dan tuljuan
pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah, prCIgram prioritas pembangunan daerah dan kegiatan bidang urusan w4iib maupun urusan pilihan daerah Kabupaten Purworejo.
ini dimaksudkan sebagai acuar dan pedomarl untuk mengetahui tingkat ketercapaian tr.rjuan daerah serta oneningkatnya RICI Daerah
akuntabilitas kinerja yang transparan menuju good govenrance. Furworejo, 1 Januari 2016
keuangan dan asset daerah
pembangunan kelurahan) ; dan (terjaganya kondusilitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasiiitasi dan terblnanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)
Puiworejo,
1
Pj. BUPATT
flIAGUS
Januari 2016
o
