BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Malang telah menyusun Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 yang akan dipergunakan sebagai Pedoman perencanan Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang selama lima tahun. Rencana Stratejik Inspektorat Kota Malang Tahun 2014-2018 yang merupakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berpedoman
Konsep Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat di Kota Malang dalam kurun waktu lima tahunan. Perencanaan
kinerja
(Renja)
merupakan
proses
penetapan
kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (1) berbunyi bahwa 1
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif sedangkan ayat (2) bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 19 ayat (3) mengatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Kegiatan yang telah dirumuskan dilengkapi dengan indikator kegiatan yang merupakan ukuran kuantitatif/kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, sehingga masing-masing indikator kinerja diberi satuan yang jelas. Selain berdasarkan Rencana Stratejik, rencana kerja disusun dengan memperhatikan sungguh-sungguh : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2020; b. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018; c. Kondisi dan perkembangan lingkungan;
2
d. Tuntutan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran baik dari masyarakat ataupun kebutuhan yang timbul dalam proses manajemen.
2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Kinerja ini adalah untuk memberikan pedoman perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya. Sedangkan tujuannya adalah : a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan setiap tahunnya; b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran setiap tahun; c. Merumuskan tujuan, sasaran, program dengan indikator yang terukur yang mengarah pada pencapaian visi misi Kota Malang; 3. DASAR HUKUM Rencana Kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2016 disusun berlandaskan pada : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; e. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pembagian
Pemerintahan
Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4
l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4741); m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; n. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah; 4. HUBUNGAN
RENCANA
KERJA
SKPD
DENGAN
DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2016 merupakan pelaksanaan kegiatan beserta indikator kinerja tahunan yang berpedoman dari Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2014-2018 dan memuat target
capaian kinerja yang
akan dicapai pada tiap tahun serta berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2016. Dalam pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat dalam capaian realisasi terhadap target pada tiap-tiap Indikator Sasaran yang penetapannya berpedoman pada Indikator Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.
5
5. Sistematika Penulisan DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas Pokok dan Fungsi BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi B. Tujuan C. Sasaran D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VI. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD BAB VII. PENUTUP
6
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari : a.Inspektur; b.Sekretariat,terdiri dari : 1) Subbagian Penyusunan Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum. c.Inspektur Pembantu Wilayah I,terdiri dari : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d.Inspektur Pembantu Wilayah II,terdiri dari : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e.Inspektur Pembantu Wilayah III,terdiri dari : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV,terdiri dari : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
7
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian Inspektorat Kota Malang kondisi tahun 2013, adalah sebagai berikut : 1.
Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon :
No. 1.
2.
3.
4.
Pangkat /
Jabatan yang diduduki Jumlah
Eselon
Eselon
Eselon
Non
II
III
IV
Eselon
IV/d
-
-
-
-
-
IV/c
1
-
-
-
1
IV/b
-
4
-
-
4
IV/a
-
-
5
-
5
III/d
-
-
4
-
4
III/c
-
-
2
-
2
III/b
-
-
-
4
4
III/a
-
-
-
6
6
II/d
-
-
-
1
1
II/c
-
-
-
4
4
II/b
-
-
-
-
-
II/a
-
-
-
2
2
I/d
-
-
-
-
-
I/c
-
-
-
-
-
I/b
-
-
-
-
-
I/a
-
-
-
-
-
Golongan
Jumlah
35
2. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal :
8
Laki-
Perempuan
Jumla
Keteranga
h
n
No
Pendidikan
1.
SD
-
-
-
2.
SLTP
2
-
2
3.
SLTA
3
1
4
4.
Sarjana Muda
-
2
2
5.
S-1
12
5
17
6.
S-2
3
7
10
laki
Jumlah 3.
35
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural : Jabatan Struktural yang
No
Jenis Pendidikan
.
Struktural
diduduki
Jumlah
Eselon II
III
IV
Non
1.
Sespa
-
-
-
-
-
2.
Spamen
1
1
-
-
-
3.
Spama / Diklatpim III
4
-
4
-
-
4.
Adumla
3
-
-
3
-
5.
Adum / Diklatpim IV
5
-
-
5
-
13
1
4
8
Jumlah
4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional : Jumlah
No
Jenis Pendidikan
.
APFP (orang)
1.
Diklat Auditor
3
2.
Diklat P2UPD
1
9
3.
APFP yang belum mengikuti Pendidikan
4
Teknis Fungsional Auditor 4.
APFP yang belum mengikuti Pendidikan
5
Teknis Fungsional P2UPD Jumlah
13
Adapun dalam menjalankan tugas,fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Malang mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja antara lain sebagaimana tabel di bawah ini : Jumlah Keadaan Sekarang No
3.
B Rusak a i Berat Sedang k
Uraian
Satuan
-
AC Window
6
-
-
Unit
-
Telepon
1
1
-
Unit
-
Aiphone
6
-
-
Unit
-
Hamer Test
1
-
-
Unit
-
Vernier Caliper
1
-
-
Unit
-
Meteran Panjang Beroda
-
-
1
Unit
-
Meteran Proyek
1
-
-
Unit
- Meja biro
9
-
-
- Meja kerja
28
-
-
- Kursi Kerja
62
-
3
- Filling cabinet
8
1
2
- Almari kayu
4
-
1
- Rak kayu
3
1
-
- Kursi tamu
2
-
-
- Almari besi
7
-
-
- Kursi lipat
29
-
-
- Kursi putar
25
-
-
Meubelair
10
Ket.
3.
Meubelair - Meja biro
9
-
-
- Meja kerja
28
-
-
9 dihapus
- Kursi Kerja
62
-
3
2 dihapus
- Filling cabinet
7
1
2
- Almari kayu
4
-
1
- Rak kayu
3
1
-
- Kursi tamu
1
-
-
- Almari besi
7
-
-
- Kursi lipat
41
-
-
- Kursi putar
8
-
-
170
2
6
JUMLAH
3 dihapus
C. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Inspektorat Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah dan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan,aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset; c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; d.
pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
11
e. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan,penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; f. pelaksanaan
evaluasi
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)Perangkat Daerah; g.
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur fungsional auditor;
h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); i. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah; j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Daerah; l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; m.pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,ketatausahaan,keuangan,kepegawaian,rumah tangga,perlengkapan,kehumasan,kepustakaan dan kearsipan; p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; r.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 12
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 sebagaimana terdokumentasi pada capaian kinerja Tahun 2015 merupakan Capaian Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat. Bahwa Capaian Kinerja yang merupakan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja adalah sebagai berikut : Adapun pengukuran kinerja sasaran Inspektorat Kota Malang tahun 2015 adalah sebagai berikut : Sasaran I : Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran I ini adalah : 1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan, dengan rencana tingkat capaian atau target sebanyak 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD), sedangkan realisasi sebanyak 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD) atau tercapai sebesar 100%. 2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 40%, sedangkan realisasi sebanyak 0% atau tercapai sebesar 0%. Pada Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan, sedangkan pada Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi
penurunan
kasus
pengaduan
yang
signifikan.
Dengan
menggunakan formula (rumus) di bawah ini dapat diketahui capaian indikator dimaksud. (jumlah pengaduan tahun n – jumlah pengaduan tahun n-1) dibagi jumlah pengaduan tahun n-1 = 3 – (3-3)/3 x 100 % = 0 % 3. Persentase SPIP SKPD yang
memadai, dengan target 75%,
sedangkan realisasi 76%, dimana dari 73 (tujuh puluh tiga) SKPD yang dievaluasi terdapat 17 (tujuh belas) SKPD yang kurang memadai dan 56
13
(enam puluh enam) SKPD dengan SPIP yang memadai atau tercapai sebesar 100%. 4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 30% dari 43 (empat puluh tiga) SKPD, sedangkan realiasi kinerja sebanyak 30% dari 43 (empat puluh tiga) SKPD
atau
tercapai
sebesar
100%.
Pada
Tahun
2015
telah
dilaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap 32 (tiga puluh dua) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dari kegiatan tersebut diperoleh 13 (tiga belas) SKPD yang mendapatkan nilai B (dua diantaranya mendapat nilai A). 5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 30%, sedangkan realiasi sebanyak 30% atau tercapai sebesar 100%. 6. Persentase SKPD yang menindaklanjuti
temuan pengawasan,
dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realiasi sebesar 86% atau tercapai sebesar 86%. Dari 73 (tujuh puluh tiga) SKPD yang dilakukan pemeriksaan dengan output 73 (tujuh puluh tiga) LHP masih terdapat 10 (sepuluh) SKPD yang belum secara keseluruhan menindaklanjuti hasil temuan. 7. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 75 (tujuh puluh lima) SKPD sedangkan realisasi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) SKPD atau tercapai sebesar 97%. 8. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 37 (tiga puluh tujuh) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), sedangkan realisasi sebanyak 0 LHP atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena keterbatasan personil APIP Inspektorat dan seringkali terjadi pemeriksaan dari APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) yang memerlukan pendampingan dari aparat Inspektorat. 9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%, 14
sedangkan realisasi sebanyak 0,98% atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena terjadi peningkatan jumlah temuan pemeriksaan internal. PEMERIKSAAN
JUMLAH
NO
TAHUN
1
2014
EKSTERNAL
14
2
2014
INTERNAL
507
3
2015
EKSTERNAL
12
4
2015
INTERNAL
515
TEMUAN
10. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh Aparat Pemkot (pemeriksaan kasus), dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%, sedangkan realisasi sebanyak
(0%) atau tercapai
sebesar 100%. Pada Tahun 2014 terjadi 1 kasus pelanggaran hukum oleh PNS, sedangkan pada Tahun 2015 tidak terdapat kasus pelanggaran oleh aparat pemerintah Kota Malang yang ditangani oleh Inspektorat. 11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebanyak 100% atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 terjadi 3 (tiga) kasus dimana semua kasus telah ditindaklanjuti. 12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 1 (satu) Perwal, sedangkan realisasi sebanyak 2 (dua) Perwal atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 Inspektorat melakukan penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Output dari kegiatan ini adalah Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Sistem dan Prosedur Teknis Kegiatan Pengawasan, dimana pada tahun 2015 telah ditetapkan Peratuan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi
Sistem
Akuntabilitas 15
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
dan
Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi. 13. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 55 (lima puluh lima) kali, sedangkan realisasi sebesar 55 (lima puluh lima) kali atau tercapai sebesar 100%. 14. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 83,01%, sedangkan realisasi 84% (457 rekom/531 rekom) atau tercapai sebesar 100%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran I ini adalah sebagai berikut : 1. Reviu Laporan Keuangan Daerah Reviu terhadap Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan Inspektorat sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Tujuan dilaksanakannya reviu tersebut adalah untuk memberikan keyakinan yang terbatas atas keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut, agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam tahapan reviu dilaksanakan konfirmasi dan konsultansi kepada entitas akuntansi maupun etintas pelaporan agar Laporan Keuangan disusun sesuai SAP dan dokumen pendukungnya juga disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya dalam audit yang dilaksanakan oleh BPK-RI dapat diminimalisir adanya temuan-temuan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan. 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Keluaran dari kegiatan Pengawasan internal secara berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terprogram setiap tahun, terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang terkait dengan pelaksanaan kinerja/kegiatan SKPD apakah sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya 16
PP Nomor 41 Tahun
2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, maka jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan merupakan target pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan target pada Tahun 2015 adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) LHP, yang terealisasi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) LHP (100%). Selama kurun waktu Tahun 2015 Inspektorat Kota Malang telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil pemeriksaan terhadap 72 (tujuh puluh dua) SKPD, terdapat 515 (lima ratus lima belas) temuan dengan sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) rekomendasi yang telah dilaporkan kepada Walikota. Adapun dari 515 (lima ratus lima belas) rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) rekomendasi atau 91%. 3. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan
kasus
pengaduan/pemeriksaan
khusus
merupakan
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan perkara/kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kasus tersebut dapat berupa pelanggaran disiplin PNS ataupun pengaduan oleh masyarakat. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai, khusus kasus perceraian ditangani (diberikan pembinaan) oleh SKPD masing-masing. 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Keluaran Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Tahun 2015, dimana rapat tersebut diikuti oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai obyek pemeriksaan yaitu 17
72 (tujuh puluh dua) SKPD. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan indikator sasaran/kinerja yaitu agar SKPD secara keseluruhan dapat
menyelesaikan
tindak
lanjut
hasil
pemeriksaan,
sehingga
diharapkan dengan adanya kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut ini pada akhir tahun anggaran seluruh temuan sudah selesai ditindaklanjuti. Target dari hasil kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pemeriksaan yaitu 73 (tujuh puluh tiga) SKPD, dan terealisasi 63 (enam puluh tiga) SKPD (86%).
Dengan rapat pemutakhiran tindak lanjut
akan menggugah
timbulnya tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan selanjutnya tidak diulang lagi (untuk kesalahan yang sama). Pembenahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menindak lanjuti penekanan tugas dari Walikota Malang, dengan demikian mendorong timbulnya kedisiplinan, sehingga ketertiban pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang terlaksana dengan tertib. 5. Monitoring Kegiatan Fisik SKPD Dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan atau evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD. Evaluasi dititik beratkan pada kesesuaian hasil fisik pekerjaan dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan baik terkait realisasi volume dan spesifikasinya maupun realisasi anggarannya. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi pendukungnya baik terkait dokumen pengadaan maupun dokumen pertanggungjawaban anggarannnya. Terhadap kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut diberikan saran agar dilakukan perbaikanperbaikan baik pemenuhan atau penyempurnaan fisik kegiatan ataupun pemenuhan dokumen administrasinya. 18
Dalam pelaksanaan kegiatan ini masih belum maksimal karena masih minimnya personil dengan latar belakang teknik sipil dan minimnya sarana/peralatan pendukung dalam kegiatan monitoring tersebut. Langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk meningkatkan hasil yang lebih maksimal dalam kegiatan monitoring kegiatan fisik SKPD adalah dilakukannya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut. 6. Monitoring Pendapatan Asli Daerah Dalam kegiatan ini dilaksanakan pemantauan atau evaluasi pencapaian penerimaan PAD di satuan kerja penghasil, dimana evaluasi dilakukan terhadap realisasi PAD dari yang telah ditargetkan dalam APBD atau DPA SKPD. Apabila realisasi penerimaan PAD telah mencapai target atau bahkan melebihi target, maka terhadap SKPD yang bersangkutan diberikan saran agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai, dan tetap melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar diperoleh target sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diberikan saran agar lebih meningkatkan kegiatan pemungutan agar pendapatan dapat terealiasasi sesuai target dan melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar target yang ditetapkan sesuai dengan kondisi di lapangan. 7. Koordinasi Pengawasan Yang Komprehensif Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat
Kota Malang
dengan APFP lain, di mana untuk Tahun 2015 ditentukan target sebanyak 55 (lima puluh lima) kali rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) dan terealisasi 55 (lima puluh lima) kali rakorwas (100%). Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan APFP lain baik BPK-RI, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Teknis, maupun KPK. Khusus untuk temuan BPK19
RI, pada
Tahun 2015 Inspektorat telah menyampaikan tindak lanjut
sebanyak 457 (empat ratus lim apuluh tujuh) rekomendasi dari
541
(lima ratus empat puluh satu) rekomendasi yang ada. Keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan tidak terlepas adanya saling koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun Inspektorat Provinsi Jawa Timur; Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPK RI
di Jawa Timur serta Irjen
Departemen. Demikian pula dengan temuan hasil pemeriksaan dengan APFP lain dimaksud, maka Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2015 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut agar Satuan Kerja terkait segera menyelesaikan tindak lanjut. Inspektorat Kota Malang pada
Tahun 2015 telah mengikuti rapat koordinasi terkait
Program/Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Pusat yang harus dilaksanakan di Daerah
Kabupaten/Kota
dan
penyelesaian
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan (TLHP). Keberhasilan ini disebabkan : a) Adanya hubungan/koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain. b) Adanya dukungan Atasan terhadap penyelenggaraan Rakorwas. Sasaran II : Meningkatnya profesionalitas SDM APIP Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran II ini adalah : 1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP, dengan rencana tingkat capaian atau target 50% yaitu 8 (delapan) orang auditor dan 8 (delapan) orang P2UPD dari total kebutuhan 32 (tiga puluh dua) orang, dengan realiasi sebesar 9 (sembilan) orang auditor atau tercapai sebesar 51%. Sedangkan untuk P2UPD masih belum terpenuhi. 2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional, dengan rencana tingkat capaian atau target 75% (6 (enam) orang auditor 20
dari 8 (delapan) orang auditor) serta 62,50% (5 (lima) orang P2UPD dari 8 (delapan) orang P2UPD), terealisasi sebanyak 8 (delapan) orang auditor atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan untuk P2UPD masih belum terpenuhi. 3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 62,50% atau
3 (tiga) orang
auditor dari 6 (enam) orang auditor serta 97,75% atau 7 (tujuh) orang P2UPD dari 8 (delapan) orang P2UPD, dan terealisasi sebesar 8 (delapan) orang auditor atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan untuk diklat teknis bagi P2UPD masih belum terpenuhi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran II ini adalah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Sasaran III : Meningkatnya
profesionalitas,
efisiensi,
dan
efektivitas
ketatalaksanaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran III ini adalah : 1.
Hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dengan rencana tingkat capaian atau target penilaian yaitu B, dengan realisasi hasil penilaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 67,85 dengan kategori Baik (B) sehingga indikator ini tercapai sebesar 100%. Keberhasilan ini disebabkan : a) Adanya dukungan anggaran yang memadai sehingga pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dapat terpenuhi. b) Adanya dukungan Atasan/Pimpinan serta kerjasama segenap SDM yang ada terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 21
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 7. Penyediaan Makanan dan Minuman; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 2, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; 3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 2. Penyusunan DED Gedung Inspektorat; 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
22
BAB IV VISI, MISI TUJUAN , SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Dalam menetukan Visi dan Misi-nya, Inspektorat berpedoman pada Visi dan Misi Kota Malang. Adapun Visi Kota Malang pereiode 2014-2018 adalah : “MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT” Berdasarkan reviu RPJMD terdapat 5 (lima) rumusan Misi yang akan dilaksanakan.
Adapun
rumusan
Misi
yang
relevan
untuk
diemban
Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah Misi Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat. Mengacu pada rumusan Misi Kota Malang tersebut, maka ditetapkan rumusan Visi Inspektorat Kota Malang : TERWUJUDNYA APARATUR DAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA Aparatur Pengawas Internal yang profesional dan berkualitas mempunyai arti bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah
baik
melaksanakan
secara
tugas
institusi,
pokok
dan
individu fungsinya
maupun
sistem
mempunyai
dalam
kompetensi,
integritas, terampil, baik dan benar. Hasil Pengawasan Internal yang profesional dan berkualitas merupakan hasil pemeriksaan/audit yang didasarkan pada ketentuan peraturan atau standar yang berlaku dan mempunyai efektifitas dalam perbaikan ke arah yang lebih baik bagi auditan atau pemerintah daerah. Hasil pengawasan yang profesional dan berkualitas akan dihasilkan oleh aparatur pengawas yang profesional dan 23
berkualitas pula. Sedangkan pelayanan publik yang prima, mempunyai arti bahwa pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat kota malang secara menyeluruh, pelayanan publik yang tepat cepat dan murah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelayanan yang senantiasa mentaati prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam
rangka
mewujudkan
Visi
Inspektorat
tersebut,
maka
ditetapkan rumusan Misi yang merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut : Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel. B. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai Inspektorat dalam kurun waktu 5 tahun adalah : Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel. C. Sasaran Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Inspektorat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas. 2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP. 3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan. D. Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitistis, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang yang menyeluruh 24
dan
terpadu
meliputi
Kebijakan,
Program
dan
Kegiatan
dengan
memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD. Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan
strategis Inspektorat Kota Malang serta analisis
lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (Strenght, Weaknes, Opportunity dan Threat), yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok strategi yaitu : a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang; d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja apartur pengawasan, sebagai berikut :
25
FAKTOR – FAKTOR INTERNAL ( W ) Weakness /
( S ) Strenght / Kekuatan 1. Semangat kerja dan disiplin kerja
Kelemahan 1. Kebijakan diklat fungsional
yang cukup tinggi dari seluruh staff
yang
untuk melaksanakan visi dan misi
pengembangan potensi SDM
Inspektorat.
APIP.
2. Telah ada landasan hukum untuk
menghambat
2. Kebijakan
mutasi
dan
pelaksanaan tugas pemeriksaan dan
promosi
pengawasan
mengakibatkan kinerja SDM
tentang
(Perwal
Pedoman,
Prosedur
44/2010
Sistem
dan
yang
dibidang audit masih lemah.
Pengawasan/Standar
Audit) 3. Dukungan terkait
dari
Walikota Malang
pemberian
penghargaan
berupa insentif.
3. Kebijakan
penetapan
tunjangan
jabatan
fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja. FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL
( O ) Opportunity /
( T ) Threat / Ancaman
Peluang
1. Adanya keinginan masyarakat 1. Masih adanya praduga/pendapat untuk mewujudkan penegakan
(obrik/ SKPD terperiksa) bahwa
hukum dan reformasi birokrasi.
pemeriksaan Inspektorat
hanya
bersifat formalitas. 2. Adanya keinginan top manager 2. Pemahaman untuk
meningkatkan
pengawasan.
masyarakat
berlebihan
terhadap
transparansi
sebagai
adanya reformasi.
26
yang arti akibat
3. Adanya keinginan obrik untuk 3. Obyek meningkatkan kinerja aparat.
masih
yang
diperiksa
mempunyai
organisatoris
(obrik)
keterikatan
sehingga
secara
psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut : PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR FA
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL
KTOR -
PELUANG
ANCAMAN
STRATEGI (SO)
STRATEGI (ST)
FAKTO R INTER NAL K
1. Mendayagunakan
1. Mendayagunakan personil
E
personil dan semangat
dengan
K
kerja serta disiplin kerja
memupuk semangat kerja
U
diantara
serta disiplin kerja diantara
A
(S1 O1).
seluruh
staf
seluruh
maksimal
staf
dan
untuk
T
melaksanakan visi dan misi
A
Inspektorat Kota Malang
N
(S1 T1).
27
2. Menggunakan dukungan
2. Menggunakan Walikota
Walikota
dukungan
Malang
untuk
Malang
untuk
melaksanakan
tugas
melaksanakan
tugas
pemeriksaan/pengawasan
pemeriksaan/pengawas
agar obrik yang diperiksa
an dalam rangka law
memahami
enforcement
pentingnya
melaksanakan
serta RPJMD
Kota Malang (S2 O2)
tentang
law
enforcement
sehingga
praduga
bahwa
pemeriksaan hanya
arti
Inspektorat
formalitas
dapat
ditepis (S2 T2). 3. Menggunakan landasan 3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk
hukum yang ada untuk
melaksanakan
melaksanakan
tupoksi
Inspektorat Malang
Kota untuk
tupoksi
Inspektorat Kota Malang sesuai
dengan
tuntutan
mendorong
masyarakat sebagai akibat
penyelenggaraan
adanya reformasi (S3 T3).
pemerintahan
yang
baik (S3 O3). STRATEGI
STRATEGI (WT)
(WO) K
1. Meningkatkan kualitas
1. Mendayagunakan SDM
E
SDM dengan cara
yang ada untuk
L
melaksanakan,
meningkatkan hasil
E
diseminasi/sosialisasi
pengawasan/pemeriksaan
M
audit dan mengadakan
(W1 T1)
A
referensi (W1 O1)
28
H
2. Mengatasi terbatasnya
2. Mendayagunakan landasan
A
kemampuan SDM di
hukum yang ada untuk
N
bidang audit dengan
melaksanakan tugas sesuai
cara menyamakan
arah kebijakan
persepsi diantara
pemeriksaan/ pengawasan
seluruh staf untuk
sehingga dapat mendorong
melaksanakan tugas
obrik untuk meningkatkan
sesuai dengan arah
kinerjanya (W2T2)
kebijaksanaan pemeriksaan/pengawas an Inspektorat Kota Malang (W2O2) E. Kebijakan Pada
dasarnya
kebijakan
merupakan
ketentuan
yang
telah
disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kota Malang dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kota Malang sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
2014-2018 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang adalah sebanyak 7 (tujuh) butir, sebagai berikut : 1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Inspektorat Kota Malang dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri 1.
Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap SKPD;
2.
Meningkatkan Ketertiban Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD;
3.
Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APFP lain;
4.
Meningkatkan
Pengawasan
agar
tercapai
Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur; 29
target
PAD
serta
5.
Meningkatkan kualitas Aparatur dan SDM Pengawas;
6.
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7.
Meningkatkan
profesionalitas,
efisiensi
dan
efektivitas
ketatalaksanaan Inspektorat. 2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat : Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang.
30
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapakan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Dalam menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan, Inspektorat secara nomenklatur mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Malang adalah sebagai berikut : 1) PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan lokalitas di Inspektorat Kota Malang, yaitu terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g) Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan h) Penyediaan makanan dan minuman 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 35
dengan kegiatan : a) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor c) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor d) Detail Engineering Drawing (DED) e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : a) Penyusunan laporan keuangan semesteran b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun c) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran d) Penyusunan LAKIP SKPD e) Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan 4. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan : a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan b) Peningkatan wawasan Pejabat Pengawas Pemerintah 5. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah b) Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 2) PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD Merupakan
program
dan
kegiatan
Inspektorat
Kota
Malang
yang
berhubungan dengan SKPD lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama Inspektorat Kota Malang sebagai lembaga pengawasan. Maka 36
dalam program dan kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yaitu berupa pemeriksaan ataupun monitoring terhadap SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah : Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan *
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH,
dengan
kegiatan : a)
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
b)
Penanganan
kasus
pengaduan/Pemeriksaan
Khusus
&
Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah c)
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
d)
Monitoring TLHP
e)
Monitoring PAD
f)
Monitoring kegiatan fisik SKPD
g)
Reviu Laporan Keuangan Daerah
h)
Reviu atas Laporan Kinerja
i)
Evaluasi SAKIP SKPD
j)
Reviu atas kinerja instansi pemerintah
k)
Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
l)
Pencanangan Zona Integritas
3) PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN Merupakan Program dan kegiatan kewilayahan, dimana dalam hal ini Inspektorat Kota Malang melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kota Malang baik lintas horisontal maupun lintas vertikal. Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawsan Propinsi Jawa Timur, Perwakilan
37
BPK-RI Propinsi Jawa Timur, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Mendagri, Irjen Departemen dan instansi-instansi lain yang terkait. Adapun
Program
dan
kegiatan
Inspektorat Kota Malang adalah :
38
kewilayahan
yang
dilakukan
oleh
1. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH,
dengan
kegiatan : *
Koordinasi Pengawasan yang lebih komperehensif
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan : *
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Adapun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Malang Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut : No Sasaran Strategis Indikator Target Kinerja (
(2)
(3)
(4)
1) 1.
Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas
1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan 2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat 3. Persentase SPIP SKPD yang memadai 4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B 5.
Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah 1. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan 2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT 3. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan 39
49,35%
(38
SKPD dari 77 SKPD)
45% 80% 20% dari 99 SKPD 20% dari 99 SKPD 100% 69 SKPD 38 LHP
2.
Meningkatnya
profesionalitas
APIP
tepat waktu 4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan ekternal dan internal 5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus) 6. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti 7. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain 8. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti SDM 1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP
10%
45%
100% 55 kali
84,09% JFA = 62,50% (10/16) JFP2UPD = 62,50% (10/16)
2. Persentase Fungsional mengikuti Fungsional
Pejabat APIP diklat
JFA = 80% (8/10) P2UPD = 70% (7/10)
(
(2)
(3)
(4)
1) 3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis
JFA = 80% (8/10) P2UPD = 90% (9/10)
3.
Meningkatnya profesionalitas, efisiensi
1. Hasil Nilai SKM
dan efektivitas ketatalaksanaan
40
B
No
Program
Anggaran
Peningkatan 1 Sistem Pengawasan Internal
Keterangan
Rp. 1.911.748.591,00
APBD
kebijakan
Rp.
20.737.000,00
APBD
sistem
Rp.
98.963900,00
APBD
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penataan 2 dan Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan Peningkatan 3
pengembangan
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan 4
Profesionalisme
Tenaga
Rp.
540.561231,00
APBD
Rp.
469.530.000,00
APBD
pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan 5 Sarana dan Prasarana Aparatur
41
BAB VII PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 ini merupakan perencanaan
strategis
tahunan
yang berpedoman
pada Rencana Strategis
Inspektorat Tahun 2014-2018. Dalam Dokumen ini juga memuat Sasaran beserta indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan beserta indikator kinerja input, output maupun outcome, sehingga perencanaan ini dapat terukur dan merupakan target dari capaian kinerja pada Inspektorat Kota Malang. Rencana Kerja Tahun 2016 ini juga merupakan pedoman awal dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016. Dalam kaitannya dengan penetapan APBD Tahun 2016 yang akan datang, Rencana Kegiatan ini dapat dapat disesuaikan dengan penetapan APBD yang akan disahkan. Demikian Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 .
INSPEKTUR KOTA MALANG
Drs.SUBARI Pembina Utama Muda NIP. 19580117 198303 1 008
42
