BAB I PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang

1 REVISI RENSTRA 2014 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Rencana strategi (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan untuk priode lima tahun yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok

tahun 2011-2015, Renstra Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian

integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Hal ini berarti bahwa

penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) harus memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 1-5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada / mungkin timbul pada waktu yang akan datang dan memperhatikan program prioritas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok yang di jabarkan kedalam 8 (delapan) agenda prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah salah satunya Badan Kepegawaian Daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada agenda 1 (satu) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal Yang Baik dan Bersih, untuk melihat suatu tingkat kemampuan, untuk mengevaluasi kinerja, penetapan jadwal serta efisiensi efektifitas pengeluaran biaya. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan atau sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran karena renstra memuat target kinerja tahunan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok telah menyusun Rencana Kinerja (RENJA) Instansi Pemerintah Tahunan untuk mepertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

2.

Landasan hukum Penyusunan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ini didasarkan kepada : a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). c.

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tata cara penyusunan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah e. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015


ALUR PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA RPJM

RPJMD 5 tahun

5 tahun

RENSTRA SKPD 5 tahun

1 tahun

1 tahun

RKPD

RENJA SKPD 1 tahun

RKP

1 tahun

KUA

Dibahas bersama DPRD

PPAS

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN BUPATI

-Prakiraan Maju -Capaian Kinerja -Indikator kinerja -Analisis Satuan Belanja -Standar Satuan Harga -SPM

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD

RKA-SKPD

TAPD RAPERDA @BKD-2009 APBD

3.

1 tahun

Maksud dan Tujuan Rencana strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam perencanaan pengembangan urusan kepegawaian dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2011-2015). Tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan arah jelas masa depan yang hendak dituju dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, maupun dalam penyelenggaraan aktivitasaktivitas

kegiatan

internal

di

lingkungan

Badan

Kepegawaian

Daerah

dalam

rangka

meningkatkan kinerja organisasi.

4.

Sistimatika penulisan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan program. Ruang lingkup Rencana Strategis meliputi :

Bab

I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistimatika Penulisan

Bab

II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


Bab

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 1.3

Bab

IV

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi SKPD 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1.3 Stategi dan Kebijakan SKPD

Bab

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab

VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUN DAN SASARAN RPJMD.

Bab

VII

PENUTUP


BAB ii GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A.

Tugas dan Fungsi Badan

Kepegawaian

Daerah

keberadaannya

secara

tegas

dinyatakan

dalam

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, selain itu tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok yaitu: a.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya;

b.

Memberikan

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta c.

Memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

d.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : 

Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.



Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.



Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.



Penyisipan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Pelayanan

administrasi

kepegawaian

dalam

pengangkatan,

pemindahan,

dan

pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.



Pengelolaan sistim informasi kepegawaian daerah.



Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi didukung oleh sumber daya aparatur


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA Drs. EMRIZAL, MM NIP. 19601222 198503 1 004

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Solok Nomor : 7 Tahun 2010 Tanggal : 16 Desember 2010

SEKRETARIS JONI PRIBUDI AMRA,SH NIP. 19660625 199112 1 002 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG PERENCANAAN, MONEV DAN PELAPORAN ELMA NIP. 19640512 198503 2 004

SUBBAG KEUANGAN YANDRI, SE NIP. 19660114 198903 1 004

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ZARLISNO ANTONI NIP. 19660627 198802 1 003

BID. PENGEMBANGAN, KEPANGKATAN DAN MUTASI Drs. EKA PUTRA NIP. 19660401 199007 1 001

BID. DATA, INFORMASI DAN PENGADAAN RICKY CARNOVA, S.STP NIP. 19810618 200111 1 002

BID. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Drs. YOSERIZAL NIP. 19610909 198202 1 003

BID. PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN Gusneti,SH NIP. 19620817 198903 2 008

SUBBID PENGEMBANGAN PEGAWAI FUNGSIONAL MAISEVEN YUSDI.R, S.Sos NIP. 19700507 199303 1 005

SUBBID DATA DAN INFORMASI

SUBBID. PENDIDIKAN & PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL SUDIARTI,S.Sos NIP. 19641212 198903 2 005

SUBBID PEMBINAAN DAN DISIPLIN YON AFRIZAL,SH NIP. 19670125

SUBBID PENG. PEGAWAI STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL JUFRISAL,SH NIP. 19751008 200901 1 006

SUBBID FORMASI DAN PENSIUN

SUBBID. PENDIDIKAN & PELATIHAN STRUKTURAL & APARATUR NAGARI DEVI PRIBADI,S.Sos NIP. 19730719 199403 1 002

SUBBID KONSELING, MOTIVASI DAN KESEJAHTERAAN MAIYENITA, SE NIP. 19720506 199203 2 004

SUBBID KEPANGKATAN NOVITA,SE NIP. 198011282010012002

KHAIRUL,S.Sos NIP. 19721201 199303 1 005

ZAMZAMI NIP. 19620111 198103 1 003

BUPATI SOLOK SYAMSU RAHIM


B. Struktur Organisasi Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, dengan susunan organisasi sebagai berikut: a.

Kepala Badan kepegawaian Daerah

b. Sekretaris membawahi 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian c.

Bidang Pengembangan Kepangkatan dan Mutasi 1. Subid Pengembangan Pegawai Fungsioanl 2. Subid Pengembangan Pegawai Struktural dan Non Stuktural 3. Subid Kepangkatan

d. Bidang data, Informasi dan pengadaan 1. Subid Data dan Informasi 2. Subid Formasi dan Pensiun e. Bidang Pendidikan dan Pelatiahan 1. Subid Pendidikan & Pelatihan teknis Fungsioanal 2. Subid Pendidikan & Pelatiahan Struktural Aparatur nagari f.

Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Disiplin 1. Subid Pembinaan dan Disiplin 2. Subid Konseling, Motivasi dan Kesejahteraan Aspek

penting

lainnya

terkait

dengan

eksistensi

kelembagaan

adalah

aspek

historis. Aspek ini merupakan potensi yang perlu diperhitungkan dan digali, khususnya nilainilai (values) luhur yang mampu memberikan inspirasi dan kekuatan bagi lembaga untuk tetap eksis menyelenggarakan misi untuk mewujudkan visi masa depannya. Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan

menjadi

faktor

yang

nyata

(visible )

melalui

berbagai

upaya.

Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan BKD, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Kerangka percematan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan BKD dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan, sebagai berikut :

a. Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta b. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. c.

2.2

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUMBER DAYA BADAN Pegawai BKD sebagai sumber daya utama penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah, sampai dengan saat ini berjumlah: 43 orang (data 2010), sebagaimana tabel berikut:


Table 1. Komposisi Pegawai Pergolongan Golongan (Pegawai Negeri/Honor) IV III II I THL Jumlah

Keadaan 1 Januari 2012 (orang) 8 28 8 2 8 54

Keadaan 31 Desember 2012 (orang) 6 22 12 8 48

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu: Table 2. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Keadaan 1 Januari 2012 (orang) 4 23 6 4 15 1 1 46

Pendidikan S3 S2 S1 D IV D III D II DI SLTA SLTP SD Jumlah

Keadaan 31 Desember 2012 (orang) 3 19 5 13 40

Dilihat dari tiga tabel kekuatan pegawai secara kuantitatif menunjukkan angka yang cukup signifikan bagi BKN untuk menyelenggarakan tugas fungsinya sebagai

bagian

dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang kepegawaian. Oleh

karena

itu

potensi

yang

ada

pada

BKN

perlu

digali,

dikembangkan

kualitasnya dan didayagunakan untuk mampu menjadi SDM pegawai yang kompeten dalam

menghadapi

tantangan-tantangan

lingkungan

strategis

guna melaksanakan

pembangunan kepegawaian.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Dengan memperhatikan program prioritas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok 2005-2010 dalam rangka Mewujudkan Tiga Pilar Pembangunan, BKD dalam upaya pembangunan kepegawaian lima tahun (2005-2010), melaksanakan 7 (tujuh) program yang terdiri atas : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Pembinaan dan Pengembangan Apartur. Dari tujuh program yang dilaksanakan, BKD menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan yang selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 12 (dua belas) kegiatan utama. Adapun delapan kelompok kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capaiannya dalam kurun waktu lima tahun (2005-2010), adalah sebagai berikut:


a.

Kegiatan yang mengarah pada pemulangan pegawai yang pensiun Capaian yang diperoleh adalah terealisasinya seluruh persyaratan administrasi PNS yang akan memasuki usia pensiun dan pemberian bantuan/uang perjalanan pensiun diberikan secara maksimal (tepat waktu)

b.

Kegiatan yang mengarah pada pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Capaian yang diperoleh adalah seluruh PNS

yang ditimpa musibah baik sewaktu

menjalankan tugas kedinasan maupun tidak dalam menjalankan tugas dapat diberikan bantuan uang duka. c.

Kegiatan yang mengarah pada pendidikan dan pelatihan formal Capaian yang diperoleh adalah terpenuhinya seluruh undangan pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan secara global bagi aparatur pemerintah

d.

Kegiatan yang mengarah pada pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah dalam rangka menjamin tersedianya data dan informasi PNS yang akurat Capaian yang diperoleh adalah sistem aplikasi data kepegawaian dan Pelayanan Kepegawaian (SAPK); Konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) dari 9 digit menjadi 18 digit; Restrukturisasi penataan dan pemeliharaan tata naskah/dokumen/arsip PNS (sebagai tindak lanjut atas konversi NIP).

e.

Kegiatan yang mengarah pada penyusunan pembinaan karir PNS baik jabatan struktural maupun fungsional Capaian yang diperoleh adalah tersusunnya buku pengembangan karir PNS sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya dan penilaian kinerjanya dilakukan melalui pengawasan Internal oleh BKD sendiri dan Eksternal oleh Inspektorat dengan jajarannya

f.

Kegiatan yang mengarah pada seleksi penerimaan CPNSD Capaian yang diperoleh adalah terseleksinya pelamar CPNSD sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan oleh daerah melalui rekruitmen yang transparan dan anti KKN

g.

Kegiatan yang mengarah pada penempatan PNS Capaian yang diperoleh adalah tercapainya realisasi penempatan PNS yang efektif dan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki PNS

h.

Kegiatan yang mengarah pada pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Capaian yang diperoleh adalah PNS berprestasi dapat diberikan reward/penghargaan dalam meningkatkan motivasi terhadap PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat, ini membuktikan sebagai ujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam memperhatikan PNS nya.

Dari pelaksanaan kegiatan BKD dalam periode Rencana Strategis tahun 2005-2010, menunjukkan berbagai capaian (prestasi) melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi di berbagai bidang dan BKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum, khususnya pembangunan kepegawaian. Namun demikian capaian-capaian tersebut diatas, secara kelembagaan masih belum optimal yang disebabkan antara lain;




Rendahnya profesionalisme PNS.



Tingkat kesejahteraan yang belum memadai.



Pengisian/penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi



Penilaian kinerja belum objektif.



Penerapan peraturan disiplin yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen .



Persoalan-persoalan internal PNS lainnya.

Hal demikian nampak pada tingkat capaian terhadap sasaran dan tujuan BKD yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk itu perlu kiranya beberapa kegiatan pembangunan khususnya dalam rangka mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang lebih berdayaguna sebagai landasan pembinaan dan pengembangan karir PNS perlu mendapatkan perhatian pada periode perencanaan jangka menengah lima tahun .

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. a. Tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal kepegawaian secara umum dan BKD khususnya, yang teridentifikasi ada 4 menjadi tantangan potensial dimasa depan sebagai berikut:  Pengelolaan Managemen PNS Kecendrungan untuk mengurusi PNS semakin meningkat semenjak era reformasi berjalan sampai saat ini. Ada beberapa SKPD yang ikut mengurus manajemen PNS, meskipun dapat secara jelas diketahui bahwa kompetensi intinya bukan sekedar mengurus PNS, ada pulu yang sama sekali tugas dan fungsi intinya bukan mengurus manajemen kepegawaian dan PNS. Hal demikian kedepan akan cendrung menjadi hambatan dalam upaya pembinaan PNS yang unified systim. 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Penyelenggaraan kewenangan untuk mengelola sumber daya daerah termasuk sumber daya manusianya, memunculkan ekses dalam praktek penyelenggaraan manajemen PNS dalam perspektif. Ekses dimaksud adalah adanya egoisme SKPD yang dapat menghambat upaya pembinaan dan pengembangan karir pegawai dalam bentuk promosi, rotasi/mutasi antar SKPD.



Uraian pekerjaan perlu lebih jelas Scorecard untuk menetukan kinerja pegawai atau sesuai dengan Standar Kinerja Individu (SKI)

 Kebijakan dalam penyelenggaraan manajemen PNS Amanat peraturan perundang-undangan kepegawaian secara jelas menegaskan, bahwa Pembinaan PNS diarahkan pada profesionalisme PNS berbasis kompetensi, dengan dititik beratkan pada prestasi kerja, namun demikian kebijakan yang muncul sering tidak selaras dengan arah kebijakan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

b. Peluang pengembangan pelayanan Pencermatan lingkungan eksternal peluang yang memungkinkan bagi BKD untuk terus mengemban Misi sesuai dengan kompetensi intinya, sebagai berikut;


 Kerjasama Kepegawaian Forum kerjasama kepegawaian antar Kabupaten/kota untuk saling mengali pengetahuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian. Disamping itun khusus untuk bidang teknologi informasikomunikasi dalam sistim manajemen kepegawaian, BKN dapat dijadikan benchmark bagi BKD Kab/ko. 

Aturan mengenai mobilitas pegawai secara terbuka antara instansi sudah tersedia dan ini bisa dilakukan dengan cepat ketika kebutuhan permintaan ada.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan Tugas & Fungsi

1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di fokuskan pada reformasi birokrasi antara lain

reformasi

Mengenai penyelenggara

para

penyelenggara

birokrasi atau

aparaturnya.

birokrasi, aspek pembinaan Pegawai Negeri Sipil menjadi perhatian

utama mengingat sebagian besar aparatur birokrasi adalah PNS. Dengan demikian

aspek

pembinaan mendapatkan peran penting yang diarahkan untuk menciptakan sosok sumber daya manusia birokrasi yang profesional, bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya suatu mekanisme pembinaan melalui sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi Isu kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini, masyarakat memandang bahwa

sebagian

(incompetence)

besar

dalam

pegawai

menangani

negeri tugas

ditengarai dan

fungsi

masih di

tidak kompeten

bidangnya khususnya

pelayanan kepegawaian, PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak berdayaguna optimal

(under empolyment), dan kinerjanya rendah (under

masyarakat terhadap

kondisi

PNS sebagai

tersebut

jika

kita

performance). cermati

secara Persepsi

adalah

wajar

mengingat PNS sampai dengan saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan, sebagai kondisi nyata yang ada nampak sebagai berikut: Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas; Evalusi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis SKI (mekanisme penilaian kinerja individu

pegawai

masih

menggunakan

dapat mendorong

DP3),

peningkatan

yang

memungkinkan

karirnya

dan

capaian

memungkinkan

pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi penempatan

PNS

Berbasis Kinerja); berdasarkan

belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan

kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya,

mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata; berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perumusan kebijakan

dan

penyelenggaraan

pembinaan;

manajemen

dalam

rangka

kepegawaian

belum

sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai; dan kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di berbagai instansi pemerintah.


1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih. Tugas dan fungsi BKD terkait visi misi dan program kepala Daerah yaitu; a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya; b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan srta; c. Memberiakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian pendidikan dan pelatihan; d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi’ Dalam mendukung program pemerintah yang merupakan tugas dan fungsi BKD yaitu Terujudnya Pemerintahan Yang bersih dan Baik telah tertuang dalam misi BKD meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara profesional melalui proses rekruitmen yang transparan, pendidikan dan pelatihan, penyediaan data yang berkualitas, penempata aparatur sesuai komtensi jabatan dan pembinaan pegawai guna mewujudkan disiplin, tanggung jawab dan etos kerja yang tunggi.

Sebagai

pendorong

dalam

melaksanakan

tugas

sesuai

dengan

arah

visi

yaitu

Kepemerintahan yang baik (Good Govenance) tata kelola pemerintahan yang bersih diselenggarakan dengan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang baik juga ditujukan secara akatif dengan terlaksananya pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan Sumber Daya PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Unsur pimpinan Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan upaya dalam menentukan arah kebijakan peningkatan SDM Aparatur gunan pencapaian Visi dan Misi. Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM secara transparan yang sesuai dengan strategi dan Perencanaan.

Berdsarkan Identifikasi terhadap permasalahan internal perlu dilakukan agar BKD dapat dengan mudah menanggulangi berbagai kekurangan dan kelemahan melalui upaya peningkatan dan perbaikan, menyelenggarakan

misi

sehingga

tidak

untuk mewujudkan

menjadi

hambatan

dalam

visinya agar tercapainya Pemerintahan yang

bersih dan baik. Pencermatan lingkungan internal mencakup:

e. Distribusi PNS Pencermatan

bukan

pada

fokus

kuantitatif,

namun

lebih

terarah

pada

kebutuhan unit kerja pada SDM pegawai yang berkualifikasi tertentu, dalam rangka pelaksanaan

tugas

jabatan

sesuai

dengan

standar

dan

persyaratan jabatan yang

ada . Pada satu unit kerja nampak jumlah pegawai yang banyak, namun sebenarnya hanya sekitar 40 persen yang berkualifikasi sesuai kebutuhan tugas fungsi jabatan yang ada pada unit kerja terebut. Dalam kondisi demikian menjadi hambatan bagi unit kerja terkait

memenuhi

target

permasalahan di masa datang.

kinerja

yang

ditetapkan, bahkan cenderung menjadi


b. Belum Adanya Perubahan Paradigma Belum terinternalisasinya perubahan paradigma administrasi kepegawaian ke manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomo 43 Tahun 1999. Disamping itu upaya perubahan dan perbaikan kondisi internal (budaya kerja dan pola pikir) belum disikapi dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran pegawai, sehingga langkah reformasi birokrasi masih cenderung disalah pahami oleh berbagai pihak.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan E-government dalam mendukung penyelenggaraan tugas

dan fungsi

BKD dan manajemen kepegawaian cenderung

memunculkan permasalahan klasik dalam penyediaan data dan informasi kepegawaian

1.3 Telaahan K/L dan Restra. Arah kebijakan Tahun 2011-2015 Reformasi Tata Kelola dan Tata Laksana Adminitrasi Pemerimtahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011-2015 meujudkan Tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih. Faktor-faktor yang dapat mendorong dari pelayanan kepegawaian antara lain; 

Berfungsinya organisasi perangkat Daerah secara lebih efektif dengan span of controlyang berada pada kondisi edeal.



Terdapat komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan visi dan misi dalam organisasi



Pengembangan Sistim ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisien, transparansi dan akuntabel dalam proses kerja pemerintahan.



Peningkatan profesionalisme, netralisme dan kesejahteraan SDM Aparatur .

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan Badan Kepagawaian al; 

Belum tersedianya paket regulasi dan Sistim pemenpatan ,pola peningkatan karir yang jelas



Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP).



Masih kurangnya sosialisasi menyangkut aturan-uturan dibidang kepegawaian.



Masih belum berfungsinya secara optimal sistim informasi manajemen kepegawaian daerah.



Pelaksanaan sanksi kepegawaian masih belum tegas.


BAB IV VISI MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

1.1

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Visi Pada hakekatnya visi adalah gambaran bersama mengenai masa depan yang harus menjadi

milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Badan Kepegawaian Daerah yang tugas pokoknya melaksanakan manajemen kepegawaian tentu dituntut dapat menentukan misi yang diharapkan mampu menjadi ekselator, termasuk perencanaan Rencana Strategis secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, maka disusunlah visi dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

” Terwujudnya pegawai profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas” Misi Untuk mewujdkan visi yang dikemukakan di atas perlu ditetapkan misi yang akan menggambarkan hal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sekaitan dengan hal tersebut disusunlah misi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

” Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara professional melalui proses rekruitmen yang transparan, pendidikan dan pelatihan, penyedia data yang berkualitas, penempatan aparatur sesuai kompetensi jabatan dan pembinaan pegawai guna mewujudkan disiplin, tanggung jawab dan ethos kerja yang tinggi ” 1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah badan Kepegawaian Daerah a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun. Dengan ditetapkannya tujuan akan mempertajam fokus pelaksanaan misi yang menggambarkan isu-isu strategik yang ingin dicapai oleh seluruh unsur organisasi dan akan mendorong mensinergikan antar bidang. Untuk itu disusunlah tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian. 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur. 3. Meningkatkan disiplin aparatur. 4. Meningkatkan pelayanan pemindahan/ purna tugas PNS. 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. 6. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur dan Masyarakat 7. Meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


8. Meningkatkan Pendidikan Kedinasan 9. Meningkatkan sistim pelaporan pencapaian kinerja 10. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karir PNS Untuk melihat sejauh mana Badan Kepegawaian Daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan perlu ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke-5 (tahun 2015). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

1.

2.

Meningkatkan

Tertibnya

pelayanan

Persentase

tertibnya

Pelayanan

Pelayanan

Administrasi

Administrasi

Administrasi

Perkantoran

perkantoran

Perkantoran

Tersedianya

Terpenuhinya

sarana

3.

dan

1.

Target Kinerja

sarana

1. dan

prasarana

prasarana

aparatur

aparatur

Meningkatnya

Terciptanya

disiplin aparatur

keseragaman

Terpeliharanya

secara

rutin/berkala

Sarana

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

dan Prtasarana Aparatur

1.

Tersedia Pakaian dinas beserta perlengkapannya

pakaian PNS

4.

Meningkatkan

Terfasilitasinya

fasilitasi pindah/

pindah/

purna

tugas PNS

tugas

1.

purna

Jumlah

PNS

yang

menerima

150

150

100

100

100

100

-

-

-

100

100

100

50

-

1900

500

Bantua

Perjalanan Pensiun

PNS

2

Bantuan uang duka Pemulangan PNS tewas dlm melaksanakan tugas

3.

Jumlah SKKP Pengabdian dan SK Pensiun

6

Meningkatkan

Terpenuhinya

kapasitas

kapasitas sumber

mengikuti

Sosialisas

daya

aparatur

Peraturan

Perundang-

-

-

-

180

180

yang

dibutuhkan

undangan Jumlah PNS yg mengikuti

6

6

-

50

30

yg

-

-

6

5

4

Tersusunnya

Laporan

1

1

1

1

1

Akuntabilitas

Kinerja 1

1

1

1

1

sumber

daya

aparatur

daerah

1.

2.

Jumlah

Bimtek

PNS

yg

-

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan 3.

Jumlah

PNS

meningkat SDM nya

7

Meningkatkan

Tersusunnya

sistim pelaporan

laporan

pencapaian

SKPD

kinerja

1.

kinerja 2.

Pemerintah Laporan akhir tahun


8

9.

10

T

ertatanya data

Tersedianya

Data

1.

Persentase

PNS

kepegawaian

Kepegawaian secara

tertata

PNS

sistematis

Kepegawaiannya

T

Terlaksananya

Terselenggaranya

pendidikan

Penjenjangan

Kedinas

Struktural

Terlaksananyap

Terlaksananya

eningkatnya

Diklat

Kapasitas

dan

Sumber

Daya

1.

yg

100

100

100

100

100

47

43

42

41

41

400

144

-

-

359

30

30

30

Data

Jumlah

Pejabat

yang

mengikuti Diklat Suktural

1.

Prajabatan

CPNS

yg

mengikuti

Diklat

Bendaharawan

Jumlah

diklat

prajabatan. 2.

Aparatur

Jumlah yg

Bendaharawan

mengikuti

Diklat

Bendaharawan

11

Terlaksananya

Terwujudnya

1.

pembinaan dan

pembinaan

pengembangan

pengembangan

aparatur

aparatur

dan

Persentase

Seleksi

100

100

100

100

100

PNS

1000

1050

950

750

950

1500

1450

1250

800

750

50

510

385

347

375

100

100

100

100

85

342

201

206

194

98

Penerimaan CPNS 2.

Persentase

ditempatkan sesuai dgn kebuntuhan organisasi 3.

Jumlah

PNS

mendapat

yg

kenaikan

pangkat otomatis 4.

Jumlah

PNS

yg

menerima penghargaan 5.

Persentase penanganan pelanggaran disiplin PNS

6.

Jumlah

PNS

menerima

yg Bantuan

wisuda dan penelitian 7.

Pesrsentse Calon praga IPDN

yg

ikut

100

87

85

-

-

100

100

100

100

100

37

37

37

37

seleksi

Administrasi 8.

Jumlah PNS yg terlayani pengurusan

adm

hak

kepegawaiannya

12

Terlaksananya

Meningkatnya

Peningkatan

SDM

SDM

Nagari

apartur

Apartur

1.

Jumlah Sekretaris Nagari

-

yg berkompeten.

Nagari

1.3

Strategi dan Kebijakan a. Strategi Organisasi Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, dilakukan melalui metode analisa SWOT, maka ditetapkanlah strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok sebagai berikut : 1.

Mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen kepegawaian guna mendukung terwujudnya profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;

2.

Membangun dan menyempurnakan seluruh kebijakan kepegawaian;

3.

Menerapkan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dalam pelayanan pengadaan, kepangkatan/mutasi, pensiun, peninjauan status, dan kedudukan kepegawaian;


4.

Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan dokumentasi data kepegawaian;

5.

Membangun sistem dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian kepegawaian dalam rangka menjamin terselenggaranya birokrasi yang akuntabel, profesional dan netral;

6. Meningkatkan dayaguna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN. b. Strategi kinerja. Dalam penetapan strategi kinerja sangat erat kaitannya dengan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, dan untuk melaksanakan hal ini juga berdasarkan kepada tujuan dan program yang jelas. Untuk dapatnya diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan harus ditetapkan indikator kinerja atau ukuran keberhasilan pelaksanaan program penetapan indikator kinerja didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dari strategi organiasi tersebut diatas maka disusunlah strategi kinerja sebagai berikut : i.

Menginventarisasi jenis pendidikan formal, non formal, perjenjangan dan teknis fungsional PNS.

ii.

Memberi kesempatan yang lebih besar kepada PNS untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan formal, non formal, struktural dan teknis fungsional sesuai kebutuhan.

iii.

Melaksanakan secara konsekuen penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kriteria persyaratan jabatan.

iv.

Melaksanakan pemutakhiran data dan pembaharuan data kepegawaian secara kontinue.

v.

Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai, penjatuhan hukuman disiplin dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

vi.

Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan mengefektifkan fasilitas kerja dan dana yang tersedia

Kebijakan Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan pedoman pelaksanaan tindakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan diharapkan dapat mempertajam pedoman bagi pengambilan keputusan dalam mendukung strategi. Dalam upaya mencapai tujuan maka Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan menempuh kebijakan melalui : b. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan jasa dan peralatan serta perlengkapan kantor. c.

Kerja sama dengan perguruan Tinggi Negeri dalam peningkatan SDM aparatur.

d. Menetapkan kriteria kompetensi jabatan dalam penempatan pegawai yang lebih profesional dan proporsional. e. Menetapkan sistim dan prosedur kerja dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian.


P

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka mencapai Rencana Strategis ( Renstra ) dan kebijakan yang dirumuskan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang berisikan indikator kinerja merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran disertai dengan target dan Pendanaan Indikatif. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Solok sebagai berikut ; 1.

Program Peningkatan Pelayan Administrasi Perkantoran  Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.  Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

4.

Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS  Pemulangan Pegawai yang pensiun  Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas  Proses pengurusan Administrasi Pensiun

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.

Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.

Program Pendidikan Kedinasan.  Pendidikan Penjenjangan Struktural

8.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Pendidikan pelatihan Prajabatan  Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan

9.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Seleksi pembinaan CPNS  Penempatan PNS  Penataan Sistim Administrasi kenaikan pangkat otomatis  Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi  Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS  Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas  Seleksi Penerimaan IPDN  Monitoring, evaluasi dan pelaporan  Pengurusan Hak-hak kepegawaian PNS

10.

Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari.  Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa/nagari

11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  Pembanguan/pengembangan sistim informasi kepegawaian daerah’


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kabupaten Solok Program dan Kegiatan Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Meningkatkan Tertibnya

Kode

pelayanan

Pelayanan

pelayanan

Administrasi

Administrasi

Administrasi

perkantoran

Perkantoran

Perkantoran.

1 20 08 01

1 20 08 01

Tersedianya sarana

Terpenuhinya

dan sarana

dan

1. Peningkatan Sarana

prasarana

prasarana

Prtasarana

aparatur

aparatur

Aparatur

(5)

(4)

1. Peningkatan

25

Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Capaian Program pada Tahun Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 (outcome) dan Awal (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) Kegiatan Perencanaan (output) (per 31 Des target Rp (000) target Rp (000) Target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) 2010) (6)

Program . Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase peningkatan Adm. Perkantoran

Kegiatan Peningkatan pelayanan Adm Perkantoran

Persentase peningkatan Adm. Perkantoran

1 20 08 01

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peningkatan sarana dan Prasana aparatur

1 20 08 01

45

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prtasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yg layak pakai

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujud peningkatan disiplin aparatur

dan

yang

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir periode SKPD PenangRenstra SKPD gungtarget Rp (000) jawab (18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

100 %

240.435 100 % 265.988 100 % 250.311 100 % 263.140 100 % 207.486.000 100 % 1.227.360

BKD

Kab.Solok

100 %

174.500 100 % 222.751 100 % 267.934 100 % 224.988 100 % 177.400.000 100 % 1.040.573

BKD

Kab.Solok

memadai

Meningkatnya Terciptanya disiplin

keseragaman

aparatur

pakaian PNS

1. Meningkatnya Disiplin aparatur

1 20 08 03


Program dan Kegiatan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Kode

Meningkatkan Terfasilitasinya 1. Jumlah SKKP fasilitasi

pindah/purna

pindah/ purna tugas PNS

(5)

(4) 1 20 08 03

05

1 20 08 04

Program Fasilitasi pindah /purna tugas PNS

Pengabdian dan SK pensiun

tugas PNS

2. Bantuan uang

1 20 08 04

duka Pemulangan PNS

Kegiatan peningkatan atan Disiplin aparatur

tugas

1 20 08 04

Meningkatkan Terpenuhinya kapasitas sumber aparatur

kapasitas daya sumber aparatur

02 Kegiatan Pemulangan Pegawai yg tewas dlm melaksanakan tugas

Persentase bantuan yg diberikan terhadap PNS yg Meninggal dalam melaksanakan tugas

04 Proses Jumlah PNS yg Pengurusan Adm memasuki Usia Pensiun pensiun

1 20 08 05

daya yang

Peraturan Perundang2. undangan Bimbingan

1 20 08 05

02

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

-

-

-

-

-

-

100 %

150 org

566.175

150 org

400.000

-

-

-

(15)

(16)

(17)

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Renstra SKPD Penanggungtarget Rp (000) jawab (18)

68.250 100 % 53.815.000 100 %

Lokasi

(19)

(20)

(21)

122.065

BKD

Kab.Solok

BKD

Kab.Solok

BKD

Kab.Solok

Kab.Solok

Terfasilithasiny a PNS yang pindah/purna tugas Jumlah yg PNS yg diberikan bantuan perjalanan pensiun

Sosialisasi

dibutuhkan daerah

1. Terlaksananya

(6) Tersedianya pakaian dinas lengkap

01 Kegiatan Pemulangan Pegawai yg pensiun

tewas dlm melaksanakan

Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Capaian Program pada Tahun Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 (outcome) dan Awal (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) Kegiatan Perencanaan (output) (per 31 Des target Rp (000) target Rp (000) Target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) 2010)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya SDM Aparatur

Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundangan

Meningkatnya SDM aparatur ttg peraturan perundang-

100 %

161.500 100 % 189.707 100 %

-

-

50 org

20.000

-

-

-

-

-

73.480

-

-

-

300 org

966.175

100 % 13.945

-

-

100 %

438.632

70 org 107.835

100 org

85.027.000 170 org

192.862

BKD

500

30.000.000

125.015

BKD

-

-

1900 org

75.015

2450 org

Kab.Solok



Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

(5)

Teknis


undangan

undangan

Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan PerundanganUndangan

Jumlah PNS yg mengikuti Bimtek

Kegitan Peningkatan Sumbar Daya Aparatur

Jumlah aparatur yg mendapat peningkatan SDM

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

6 org

18.400

6 org

35.000

-

-

-

-

-

-

6 org

34.470

2 pkt

3.000

2 pkt

3.000

2 pkt

5.000

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

Lokasi

(20)

(21)

Implementasi Peraturan Perundangundangan 1 20 08 05

1 20 08 05

Meningkatkan Tersusunnya sistim

laporan kinerja

pelaporan

SKPD

1. Laporan

03

07

1 20 08 06

Akuntabilitas

Pemerintah

kinerja

Laporan

akhir

tahun keuangan.

1 20 08 06

92 org 203.4000

BKD

Kab.Solok

5 org

37.130

4 org

29.277.000

15 org

100.877

BKD

Kab.Solok

5.000

2 pkt

3.947.114

10 pkt

19.947

BKD

Kab.Solok

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

2. Kinerja

pencapaian

50 org 100.000 30 org 50.000.000

09

Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Tersedianya LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun

2 pkt



Sasaran

(1)

Indikator Sasaran

(3)

(2)

Tertatanya

Tersedianya

data

Data

kepegawaian

Kepegawaian

PNS

secara

Kode

(5)

(4)

1. Data- data PNS

1 20 08 23


(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Persentase PNS yg tertaa Data Kepegawaanny a secara TI

100 %

49.350

85 %

Jumlah Pejabat yg mengikuti PIM

53 org

686.739

47 org 925.350 42 org

400 org

1.794.097

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Renstra SKPD Penanggungtarget Rp (000) jawab

Lokasi

(18)

(19)

(20)

(21)

100 %

545.382

BKD

Kab.Solok

BKD

Kab.Solok

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoligi Informasi

sistematis 1 20 08 23

Terlaksananya Pejabat

yg 1. Diklat

03

1 20 08 29

Pendidikan

mengikuti

Penjenjangan

Kedinasan

diklat

Struktural

Kedinasan

pejabat

kapasitas sumber aparatur

kapasitas

bagi 1 20 08 29

daya sumber aparatur

02

Pra 1 20 08 30

yang

Diklat Bendaharawan

1 20 08 30

Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural

877.144

41 org 824.760 41 org 650.323.575 224 org 3.964.316

Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur

Bagi

daya 2. CPNS Daerah

dibutuhkan daerah

1. Diklat Jabatan

96.011 100 % 216.647 100 % 101.411 100 % 79.963.000

Program Pendidikan Kedinasan

Struktural

Meningkatkan Terpenuhinya

Kegiatan Pembangunan/ pengembangan sistim informasi kepegwaiaan daerah

01

Kegiatan Diklat Jumlah CPNS Prajabatan Bagi yg mengikuti CPNS Diklat Prajabatan

144 org

805.384

6.952

-

-

359 org

-

544 org 2.606.433

BKD

Kab.Solok



Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Kode

Meningkatkan Terwujudnya

(5)

(4) 1 20 08 30

1. Penerimaan

08

1 20 08 31

pembinaan

pembinaan dan 2. CPNS

dan

pengembangan 3. Penempatan

pengembanga karir PNS

4. PNS

n karir PNS

5. Pengembangan

1 20 08 31

01

7. Penerimaan 8. Praja IPDN 1 20 08 31

PNS

02

Yang

9. Berprestasi 1 20 08 31

Penanganan

03

Kasus-Kasus

Penyusunan Jumlah PNS Pengembangan fungsional yg Karir PNS menerima kenaiakan jabatan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS

Persentase seleksi CPNS

Penempatan PNS

Jumlah PNS yg ditempatkan sesuai klasifikasi dan kebutuhan organisasi

Pelanggaran Disiplin PNS Bantuan

1 20 08 31

04

Pendidikan PNS (tugas

belajar

Penataan Sistim adm Kenaiakan Pangkat Otomatis

Jumlah PNS yg menerima SK kenaiakan pangkat priode April dan Okt

Pemberian Penghargaan bagi PNS

Jumlah PNS yg menerima penghargaan PNS teladan

dan izin belajar 08

Monitoring, Evaluasi

dan

(6)

Diklat Jumlah Bendaharawan bendaharawan Daerah daerah yg meningkat SDMnya

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-

-

-

-

1000 org

26.700 -

-

(12)

(13)

30 org 156.911

(14)

(15)

(16)

(17)


30 org 167.987 30 org 132.457.552 90 org

Lokasi

(19)

(20)

(21)

457.395

BKD

Kab.Solok

26.700

BKD

Kab.Solok

744.580

BKD

Kab.Solok

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6. Karir PNS

Penghargaan


100 %

-

-

-

-

-

-

1000 org

140.000 100 % 110.000 100 % 151.000 100 % 192.105 100 % 151.474.792 100 %

1000 org

50.000

1500 org

174.420

50 org

155.000

1050 org

76.500

950 org

102.735

750 org

81.395

950 org

81.395.000

4700 org

392.025

BKD

1450 org

107.000

1250 org

121.700

800 org

107.000

750 org

107.000.000

5750 org

617.120

BKD

510 org

156.450

385 org

140.000

347 org

128.382

375 org

134.882.300

1667 org

714.714

BKD

Kab.Solok

Kab.Solok

Kab.Solok



Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

(5)

Pelaporan

administrasi

Kepegawaian pelayanan

askes,

(taspen, karpeg,

NPWP, karis/karsu)

100 %

25.000

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

(19)

(20)

85 %

55.376.627

100 %

204.180

BKD

1041 org

1.235.952

BKD

272 org

67.105

BKD

100 % 15.000 100 % 11.827.500

100 %

64.487

BKD

100 % 49.492 100 % 52.992.500

100 %

246.150

BKD

Jumlah PNS izin belajar dan tugas belajar yg menerima bantuan wisuda dan penelitian

342 org

230.000

201 org

306.000

206 org

247.960

194 org

12 Seleksi Penerimaan Praja IPDN

Jumlah calon Praja IPDN yg lulus verivikasi Adm.

100 org

10.000

87 org

15.000

85 org

42.105

-

15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan

100 %

10.000

100 % 10.000 100 %

17.660

Persentase PNS yg terlayani hak kepegawaian nya

100 %

44.842

100 % 54.000 100 %

44.842

100 % 43.615 100 %

37.065

(15)

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Renstra SKPD Penanggungtarget Rp (000) jawab

(16)

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

100 % 43.123

275.000 98 org 176.992.000

-

-

-

Lokasi

(21)

Kab.Solok

Kab.Solok

Kab.Solok

Kab.Solok

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

kepegawaian PNS

(9)

Presentase penangganan pelanggaran disiplin kepegawaian

hak

kepegawaian

(8)

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

1. Pengurusan hak- 1 20 08 31

dibidang

(7)

dan satyalecana karyasatya

11

Pelayanan

(6)

berprestasi

09

Meningkatkan Tertibnya


19

Pengurusan Hak-Hak Kepegawaian PNS

Kab.Solok



(1) Meningkatan

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

(4)

Terselenggaran 1. Pelatihan

1 20 08 35

Pemberdayaa ya diklat bagi

Manajemen

n

Pemerintahan

Aparatur aparatur nagari

dan

Bagi

Masyarakat

Nagari

Aparatur

2. Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya

Aparatur Dalam Mengelola Keuangan Nagari

Kode

35 02

(5)


(7)

(8)

(9)

-

-

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

455.153

BKD

Lokasi

(21)

Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/ nagari Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

Terwujudnya pembinaaan dan pengembangan aparatur

37 org 118.489 37 org

96.229

37 org 134.490 37 org 106.045.365 148 org

Kab.Solok


BAB VI InDIKATOR KInERJA SKPD MEnGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA , Indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diujudkan pada tahun yang bersangutan. Setiap indicator pencapaian sasaran disertai dengan target pada masing-masing Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan faktor kualitatif,

kuantitatif, effisien dan efektifitas pelaksanaan dari setiap

Program dan Kegiatan dalam pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran prestasi suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan hal diatas untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang terdapat pada RPJMD Tahun 2011-2015 yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah mengacu kepada agenda 1 (satu)

yaitu : Tata Kelola Pemerintahan Lokal Yang Baik

dan Bersih, dengan 3 ( tiga) Sasaran dan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang dijabarkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah. Adapun Sasarannya yaitu ; 1.

Penataan organisasi dan beban kerja.

2.

Peningkatan Kapasitas dan kualitas SDM Pejabat dan Aparatur

3.

Meningkatkan kesejahteraan aparatur

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD NO

Indikator

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

100

100

100

100

1

Persentase penangganan pelanggaran disiplin kepegawaian

%

2

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian bagi aparatur

%

3

Persdentase pegawai yang merasa puas terhadap pelayanan pegawai

%

4

Jumlah aparatur nagari yang berkimpeten

Org

5

Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan Kedinasan

Org

w

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

7

Target Capaian Setiap Tahun

100 100

100

100

100

100

100

75

80

85

85

85

37

37

37

37

148

53

47

42

41

41

224

Org

400

144

-

-

359

903

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Bendaharawan

Org

-

-

30

30

30

90

8

Jumlah PNS yang memasuki usia pensiun

Org

150

150

153

70

100

623

9

Persentase PNS yang tertata data kepegawaiannya

%

100

85

100

100

100

100

-


Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan berdasarkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/1760/BKD-2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten solok dan akan dilaksanakan selama lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPMJD) yang dalam pelaksanaannya akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati Solok sebagaimana tertera pada table berikut : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok No 1

Sasaran Peningkatan

kualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan

a.

kepegawaian secara profesionalisme,

Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan riil organisasi

transparan dan akuntabel b.

Jumlah

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang bisa diberikan tepat waktu c.

Jumlah PNS yang diberikan pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural dan fungsional

d.

Jumlah

pembinaan-pembinaan

diberikan terhadap PNS

yang


BAB VII PenutuP

Demikianlah Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah tahun 2011-2015 ini disusun dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan semua kegiatan. Rencana strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam setiap tahunnya dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Diharapkan rencana strategis ini dapat menjadi tolak ukur dan dipahami oleh seluruh staf dan jajaran Badan Kepegawaian Daerah sehingga akan memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama) dan bagaimana seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu sehingga pada akhirnya seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi seuai dengan target yang telah ditetapkan dan terlaksana dengan baik.

Arosuka, Maret 2014 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kepala, Drs. EMRIZAL,MM NIP.196012221985031004



BAB I PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang

Recommend Documents