BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Peranan Sektor Peternakan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sektor Peternakan juga mempunyai kontribusi yang besar bagi daerah, terutama dalam menumbuhkan peluang ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan pelaksanaan Undangundang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan pemberian hak kewajiban dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam pencapaian tujuan. Pemberian otonomi yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undangundang tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu untuk membangun peternakan di Kabupaten Barru diperlukan perencanaan pembangunan peternakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, sesuai dengan potensi yang ada, aspiratif, akomodatif, serta memperhatikan kendala, tantangan dan peluang yang terus berkembang.
2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah k. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah q. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru r. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025 s. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015 t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru. 3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dimaksudkan : a. Menyediakan kebijakan dan program pembagunan agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan b. Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan selama lima tahun
c. Menjadi pedoman Dinas Peternakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyusunan rencana strategis ini bertujuan : 1. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang 2. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi 3. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan peternakan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif 4. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembanguan peternakan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan 5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 4. Sistematika Penulisan Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Peternakan dapat diuraikan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematikan Penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN 1. Tugas dan Struktur Organisasi 2. Sumber Daya SKPD 3. Sarana dan Prasarana 4. Kinerja Pelayanan BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Permasalahan 2. Isu-Isu Strategis BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 3. Stretegi dan Kebijakan BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1. Program 2. Kegiatan BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII : KAIDAH TRANSISI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN 1. Pedoman Transisi 2. Kaidah Pelaksanaan BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BARRU 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan Fungsi Dinas Peternakan dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut adalah : Perumusan dan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang peternakan Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang peternakan Pelaksanaan urusan tata usaha dinas - Pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh Bupati Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Barru terdiri dari Kepala, Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian, 6 Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun lengkapnya struktur organisasi sebagai berikut: Kepala Dinas Uraian Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas 1. Menyusun program kegiatan dinas peternakan 2. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehinggga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 3. Memantau,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaantugas dan kegiatan bawahan. 4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 5. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnaya. 6. Menyeleggarakan kebijakan program keuangan , umum, perlengakapan dan kepegawaian 7. Merumuskandan memyelenggarakan kebijakan dibidang pengembangan produksi,perbibitan,pakan,penyebaran dan pengembangan ternak. 8. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan hewan; kesehatan masyarakat veteriner dan pengawaaan obat hewan; 9. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pengembangan dan pelayanan usaha, investasi, perkreditan, promosi dan pemasaran; 10. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang sarana, pengolahan lahan dan air, pasca panen dan pengolahan hasil serta alat dan mesin peternakan; 11. Merumuskan dan menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 13. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Sekretariat, terdiri atas : Sub Bagian Umum Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Keuangan
Uraian Tugas pokok dan fungsi Sekretaris : 1. Menyusun program kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehinggga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan. 4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas; 5. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnaya. 6. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Peternakan; 7. Melakanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas Peternakan; 8. Melaksanakan koordinasi pelayanan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; 9. Mengkoordinasikan pelaksanan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan; 10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan imformasi; 11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan 12. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Peternakan; 13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Peternakan; 14. Melaksanakan kegiatan kehumasan; 15. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; 16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekertariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas : Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu Uraian Tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Hewan : 1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 3. Memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 4. Membuat konsep , mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas 5. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnaya. 6. Melaksananakan inventarisasi perusahaan di bidang perdagangan obat hewan , produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; 7. Melaksanakan bimbingan peramalan wabah penyakit hewan, pengamatan penyakit, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular ( zoonozis dan bukan zoonozis) 8. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan pos kesehatan hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, laboratorium diagnostik kesehatan hewan dan labaratorium kesehatan masyarakat veteriner;
9. Melaksanakan bimbingan teknis pengawasan obat hewan, rumah potong hewan, rumah potong unggas; 10. Memberikan rekomendasi / perizinan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang obat hewan (distributor dan depo) 11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif; 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan; 13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak terdiri atas : Seksi Pembibitan Ternak Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak Seksi Teknologi Peternakan Uraian Tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak: 1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Produksi dan Penyebaran Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 3. Memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 4. Membuat konsep , mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas 5. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Melaksananakan inventarisasi wilayah/daerah pengembangan sumber bibit ternak dan hijauan makanan ternak, bahan baku pakan dan rencana penyebaran ternak; 7. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya dan pembibitan ternak, pengembangan HMT, pembuatan pakan, pemanfaatan limbah pertanian serta pengembangan dan penyebaran ternak; 8. Melaksanakan analisa potensi sumber - sumber ketersediaan bibit ternak dan HMT, bahan baku pakan dan lokasi penyebaran ternak; 9. Melaksankan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembibitan, pakan, pengembangan dan penyebaran ternak; 10. Melaksanakan kerjasama dengan Balai-Balai Penelitian/Pengkajian dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan pembibitan dan pakan ternak; 11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Penyebaran Peternakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Usaha dan Pemasaran. terdiri atas : Seksi Bina Usaha Peternakan Seksi Pemasaran Peternakan Kelembagaan Peternakan
Uraian Tugas pokok dan fungsi Bidang Usaha dan Pemasaran. : 1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Bidang Usaha dan Pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 3. Memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 4. Membuat konsep , mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas 5. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnaya 6. Melaksanakan inventarisasi usaha-usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan; 7. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usah dan kewirausahaan, perkreditan, dan kemitraan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM); 8. Melaksanakan sosialisasi penerpaan Good Farming Practices dan skim-skim kredit; 9. Melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha peternakan dan produk peternakan; 10. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pemberian izin dan rekomendai pengembangan usaha peternakan dan pengeluaran/pemasukan ternak bibit dan potong; 11. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pengkajian upaya pengembangan usaha peternakan; 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaa AMDAL,UPL dan UKL, perkembangan realisasi kredit, investasi dan kemitraan serta promosi dan pemasaran hasil-hasil peternakan; 13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Pemasaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Kelompok Jabatan Funsional UPTD
Struktur Organisasi Dinas Peternakan dapat dilihat sebagai berikut :
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG KESEHATAN HEWAN
SEKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2. SEKSI Kedudukan PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN RESIDU
BIDANG PRODUKSI & PENGEMBANGAN PETERNAKAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG UMUM
BIDANG USAHA DAN PEMASARAN
SEKSI PEMBIBITAN TERNAK
SEKSI BINA USAHA PETERNAKAN
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK
SEKSI PEMASARAN PETERNAKAN
SEKSI TEKNOLOGI PETERNAKAN
SEKSI KELEMBAGAAN PETERNAKAN
UPTD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Barru, maka kedudukan Dinas Peternakan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Sumber Daya SKPD Personil Dinas Peternakan Kabupaten Barru berjumlah 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 orang Pegawai Sukarela dengan berbagai disiplin ilmu, yakni : Tabel 1. Jumlah Personil Dinas Peternakan Barru sesuai dengan tingkat pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
PNS
Jumlah Tenaga Sukarela
Jumlah
1
Pasca Sarjana (S2)
4
4
2 3 4 5 6 7
Dokter Hewan S1 Diploma SLTA SLTP SD Jumlah
1 11 2 7 1 0 24
1 22 2 17 1 0 46
8 10 0 0 18
Ket
Personil yg telah mengikuti diklat fungsional tidak ada sedangkan personil yg telah mengikuti diklat struktural serta jabatan yang terisi pada Dinas Peternakan : Tabel 2. Personil yang telah mengikuti Dilkat Struktural dan Jabatan yang terisi. No
Nama
Jabatan
1
Ir. Nur Salam, MSi
Kepala Dinas
2 3 4
Drh. H. Ma’ruf Ir. Taufik Asykal Muhammad Ridwan
5
A.Muhammad Nur, S.Sos, MM
Kepala Bidang Keswan Sekretaris Kepala Bidang Usaha dan Pemasaran Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan Kasubag Umum -
5 6 7
Hj. Hasnawiah, P.BA Nurjadid Alwi, S.Pt Muh. Iqbal M, S.Pt
Latihan Jabatan Adumlah, Spama Diklatpim III Diklatpim IV
Tahun 1996 2002 2006
Adum
2002
Adum
2002
Adumlah DiklatpimIV Diklatpim IV
2000 2009 2009
Tabel 3. Personil Dinas Peternakan Barru sesuai jabatan No. 1. 2. 3. 4.
Eselon II III/a III/b IV/a
Jumlah (orang) 1 1 3 12
Terisi 1 1 3 1
Tidak Terisi
11
3. Sarana dan Prasarana Peternakan Sarana dan Prasarana Peternakan yang difungsikan sebagai unit pelayanan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat, sebagai berikut : Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Kab. Barru NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
URAIAN Gedung Kantor Rumah Potong Hewan Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Peralatan IB (Container) Kebun Rumput Mesin tetas Alat ukur ternak Copper Timbangan ternak Meja kerja Kursi kerja Kursi plastik Almari Laptop Komputer Printer LCD projektor Faximile Flashdisk Kipas angin Kompor gas Tabung strow Kulkas obat
JUM. (UNIT) 1 2 1 17 2 1 14 1 3 1 16 14 25 2 1 4 4 1 1 2 2 1 1 2
KETERANGAN Barru Tanete Rilau, Barru Baik 7 Baik, 10 Rusak Baik Tanete Riaja Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Rusak 2, baik 2 Baik Baik Rusak 2 Baik 1, Rusak 1 Baik Baik Baik
4. Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Tahun 2006- 2010 No
1
2 3
4
5
6
7
8 9 10
Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya KK miskin didaerah peternakan mendapat bantuan ternak Menurunnya kasus penyakit hewan ternak Meningkatnya peran kelembagaan kelompok petani peternak (%) Prosentase produksi unggulan yang menerapkan teknologi unggulan peternakan Tersedianya informasi komoditas, lokasi, jumlah dan kontiniutas, produksi Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengolahan pra panen di desa Persentase peningkatan produktivitas pertanian (Eksensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi) Tertib administrasi Prosentase pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas SDM
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
-
350 KK
84 KK
20 KK
140 kk
-
350 KK
84 KK
20 KK
0
50%
50%
20%
5%
50%
50%
0%
5%
5% 20%
20%
5% 20%
20%
33,3 %
33,3 %
20%
33,3 %
33,3 %
20%
20
20
20
20
20
20
40%
-
20
40%
-
0
30%
20%
10%
30%
5,71 %
0
95%
95%
20%
95%
95%
20%
100 %
90%
20%
100 % 100 %
100 %
90%
20%
100 % 100 %
80%
90%
20%
80%
80%
85%
20%
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Barru
80%
Tabel 5. Data Populasi Ternak Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jenis Ternak/Bulan Kerbau Kuda Sapi Potong Sapi Perah Babi Domba Kambing Ayam Buras Ayam Ras Pedaging Ayam Ras Petelur Itik Itik Manila
Jumlah 310.00 2,378.00 50,501.00 3,104.00 316,482.00 1,070,076.00 47,314.00 91,766.00 -
Sumber : Data Dinas Dinas Peternakan Kabupaten Barru, 2010
Tabel 6. Produksi Hasil Peternakan Di Kabupaten Barru
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Ternak Sapi Kerbau Kuda Kambing Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Ayam Buras Itik
Daging (Kg) 207.051 2.16 3.975 28.165 2.758
Telur (Kg) 305.337
389.457 34.239 9.168
116.959 417.418
Sumber : Data Dinas Dinas Peternakan Kabupaten Barru, 2010
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Permasalahan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Adapun permasalahan pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Terbatasnya permodalan bagi pengembangan ternak Sapi 2. Inovasi dan aplikasi teknologi budidaya ternak sapi masih rendah 3. Tingkat pemotongan sapi betina produktif masih tinggi 4. Kelembagaan peternak masih lemah 5. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peternakan masih belum memadai 6. Belum optimalnya pemanfatan lahan untuk hijauan makanan ternak 2. Isu-isu strategis Berdasarkan hasil analisa SWOT maka isu kunci dihasilkan seperti terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 7. Hasil Analisa Swot NO 1 2 3 4 5 6
ISU STRATEGIS
Pemanfaatan dukungan pemerintah untuk meningkatkan populasi Sapi dalam rangka memenuhi permintaan pasar Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dalam rangka inovasi dan aplikasi budidaya ternak Sapi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan Intensifikasi budidaya Sapi Bali melalui kerjasama antar daerah/kawasan dan lembaga-lembaga penelitian Fasilitas permodalan melalui gerakan pencapaian satu juta ekor Sapi Fasilitasi peternak melakukan budidaya dalam rangka peningkatan populasi untuk memenuhi permintaan pasar Pembangunan akses dan jaringan kerjasama kelembagaan peternak dengan pasar melalui kerjasama antar daerah dengan memanfaatkan keterbukaan akses transportasi laut
7 8 9 10
Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama antar daerah dan kawasan dalam rangka pengembangan dan pemasaran Sapi Bali Peningkatan populasi Sapi Bali yang lebih berkualitas Meningkatkan peran sumberdaya manusia aparatur peternakan melalui pembinaan usaha peternakan yang lebih kompetitif Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengatasi penyakit ternak
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi Visi Dinas Peternakan Kabupaten Barru dapat dirumuskan sebagai berikut : “
Terwujudnya Peternakan Berlandaskan Keagamaan “
yang
Maju,
Terpadu
dan
Mandiri
yang
Makna Visi tersebut adalah : Peternakan yang Maju : bahwa petani / peternak dalam mengembangkan ternaknya telah mengoptimalkan SDA, memanfaatkan dana perbankan dan mampu mengaplikasikan teknologi peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Terpadu : bahwa pembangunan peternakan diarahkan terintegrasi dengan sektor lain sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat Mandiri : bahwa kegiatan peternakan telah terbentuk suatu usaha pokok peternakan yang dapat menyediakan sapi potong dan bibit yang berkualitas dan berkelanjutan Berlandaskan Keagamaan : bahwa aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pembangunanan peternakan senantiasa berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana penjabaran dari VISI tersebut maka MISI Dinas Peternakan Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan budidaya peternakan yang terintegrasi dengan sektor lain agar tercipta peluang-peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat b. Mendukung ketahanan pangan asal ternak yang cukup, berkualitas dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) c. Meningkatkan sarana dan prasarana serta memberdayakan SDM peternakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkelanjutan d. Melaksanakan pembangunan peternakan secara tulus, sebagai wujud pengamalan agama. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Tujuan Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Barru diarahkan kepada bidang-bidang strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tafsiran lain adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Dinas Peternakan Kabupaten Barru menggambarkan arah strategik dan peluang-peluang yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas Peternakan Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :
a. b. c. d.
Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan social masyarakat Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam Meningkatkan daya saing daerah Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
2. Sasaran Sasaran pembangunan peternakan tidak terlepas dari perumusan tujuan pembangunan peternakan. Prioritas sasaran yang ingin dicapai didasarkan pada RPJMD 2010-2015 adalah : a. Berkurangnya penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin b. Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sector primer, sekunder dan tersier c. Meningkatnya populasi ternak besar yang berintegrasi dengan tanaman pangan d. Meningkatnya produksi ternak unggas e. Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan ilkim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati f. Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industry dan kawasan strategis g. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif h. Terciptanya pelayanan publik yang prima i. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur 3. Strategi dan Kebijakan Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan langkah operasional ke dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai berikut : Tabel 8 . Penentuan Strategi dan Kebijakan No
Sasaran
1 1
2 Berkurangnya penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan berorientasi untuk miskin
3 Pemberian bantuan ternak kepad KK miskin
Terjadinya transformasi struktur perekonomian ayng berimbang antara sektor primer, sekunder dan tertier
Pembangunan prasarana dan sarana pengolahan hasil peternakan
2
Srategi
Kebijakan 4 Akselerasi penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi Pemantapan struktur perekonomian daerah dan berkembangnya wilayah agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis
3
4
5
6
7
8 9
Meningkatnya populasi ternak besar yang berintegrasi dengan tanaman pangan Meningkatnya produksi ternak unggas Terciptanya integrasi dan adaptasi perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keanekaragaman hayati Berkembangnya wilayah agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategi Tercapainya efektifitas dan efesiensi progran/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tercapainya pelayanan publik yang prima Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial aparat
Pembangunan show room Peningkatan kualitas dan sapi yang mandiri kuantitas produksi pertanian
Melakukan sosialisasi kemitraan ternak unggas Pemanfaatan lahan dan air secara arif dan bijak
Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian Mendorong peningkatan dan pemeliharaan jaringan kerjasama berbagai unsur tatanan daerah berbasis kearifan lokal
Pembangunan kawasan peternakan
Peningkatan aksebilitas wilayah
Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengawasan
Peningkatan efektifitas perencanaan dan pengawasan
Mengoptimalkan pelayanan umum meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
Optimalisasi pelayanan umum Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 1. Program Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Untuk itu program kerja operasional peternakan kabupeten Barru dirumuskan sebagai berikut : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Peningkatan dan pengembangan statistik Pembinaan dan produksi pertanian Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan pelayanan publik Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Kegiatan Kegiatan instansi Dinas Peternakan Kabupaten Barru adalah merupakan penjabaran dari program yang disusun sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang disepakati terlampir : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian No. 1
Kegiatan
2011
TAHUN 2012 2013 2014
2015
Penaggulangan kemiskinan bidang peternakan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan No.
Kegiatan
1
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan Tepat Guna Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2 3
4
2011
TAHUN 2012 2013 2014
2015
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan No. 1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan
TAHUN 2012 2013 2014
2015
2011
TAHUN 2012 2013 2014
2015
2011
TAHUN 2012 2013 2014
2015
2011
2012
TAHUN 2013 2014
2015
TAHUN 2012 2013 2014
2015
2011
Pembibitan dan Perawatan ternak Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak Penyuluhan kualitas Gizi dan Pakan Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan Pendistribusian Bibit ternak kepada Masyarakat Pengolahan lahan dan air Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak No. 1 2 3
Kegiatan Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
5. Peningkatan dan pengembangan statistik No. 1
Kegiatan Penyusunan data base peternakan
6. Pembinaan dan produksi pertanian No.
Kegiatan
1
Pembinaan dan pengawasan depo obat hewan, bahan asal ternak dan hasil olahannya Pemberdayaan kelembagaan peternak
2
7. Program pelayanan administrasi perkantoran No. 1
Kegiatan Penyediaan jasa surat meyurat
2011
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan TAHUN No. Kegiatan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan semesteran 3 Penyusunan laporan akhir tahun 4 Penyusunan RKA dan DPA 5 Monitoring dan evaluasi 9. Program pelayanan administrasi perkantoran No.
Kegiatan
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2011
TAHUN 2012 2013 2014
2015
TAHUN 2012 2013 2014
2015
10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur No.
Kegiatan
1
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala
2 3 4 5 6
2011
7 8 9
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
11. Program peningkatan pelayanan publik No. 1
Kegiatan
2011
TAHUN 2012 2013 2014
2015
TAHUN 2012 2013 2014
2015
Penyusunan standar pelayanan
12. Program peningkatan sumber daya aparatur No. 1 2 3
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2011
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tabel 9. Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2010
1 2 3
4
5 6
7
Meningkatnya penerima bantuan ternak dari Berkembangnya industry pengolahan hasil peternakan Meningkatnya usaha ternak sapi terpadu dari 64 klp tahun 2010 menjadi 134 klp tahun 2015 Meningkatnya populasi ternak 7% sapi dari 50.651 ekor tahun 2010 menjadi 71.040 ekor tahun 2015 Meningkatnya usaha tani ternak unggas Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas dari 53 unit 2010 menjadi 81 unit tahun 2015 Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi peternakan yang ditangani dari 2 kasus tahun 2010 menjadi 0 kasus tahun 2015
Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
454 kk
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
40 kk
40 kk
20 kk
20 kk
574 kk
0 unit
1
2
64 klp
14
14
14
14
14
134
50.651 ekor
3.546 ekor
3.794 ekor
4.059 ekor
4.343 ekor
4.647 ekor
71.040 ekor
306.321 ekor
30.632 ekor
33.695 ekor
37.065 ekor
40.771 ekor
44.849 ekor
493.334 ekor
53 unit
7 unit
7 unit
7 unit
7 unit
7 unit
81 unit
0
0
0
0
0
0
0 kasus
8
9
10
11
12
Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk dari 1 tahun 2010 menjadi 2 kawasan tahun 2015 Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % tahun 2010 menjadi 100% tahun 2015 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% tahun 2010 menjadi 100% tahun 2015 Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% tahun 2010 menjadi 100% tahun 2015 Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64% tahun 2010 menjadi 80% tahun 2015
1
1
0
0
0
0
2
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
10%
64%
3%
10%
3%
10%
3%
10%
3%
10%
4%
100%
80%
BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 1. PEDOMAN TRANSISI 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana strategis Dinas Petenakan tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Peternakan tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2.
Bidang dan Sekretariat dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 20102015.
2. KAIDAH PELAKSANAAN 1.
Bidang dan Sekretariat dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
2.
Bidang dan satuan kerja dalam lingkup satuan perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010 - 2015.
3.
Bidang dan satuan kerja dalam lingkup satuan Bidang dan satuan kerja dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 dengan rencana kerja tahunan.
4.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2010 2015, Pimpinan SKPD berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap penjabaran rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 ke dalam rencana kerja tahunan.
5.
Rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
6.
Rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Pimpinan SKPD.
7.
Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
BAB VIII PENUTUP Rencana Strategik Dinas Peternakan Kabupaten Barru Tahun 2011-2015, akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan peternakan di semua tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik (good governance).
Barru,
Juni 2011
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Barru
Ir. Nur Salam, M.Si NIP. 19611101 198612 1 002
