BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang. −
Dalam rangka meningkatkan Efesiensi dan Efektifitas penyelenggaran Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintah dan antar Pemda, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan dengan memberikan kewenangan yang selausluasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah.
−
Dukungan terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan Keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
−
Penjabaran Undang-undang pasal 32 tentang Keuangan Negara yang diaplikasikan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan faktur utama Keuangan Daerah yang menjadi prasarat Faktor Keuangan Daerah merupakan prasyarat penting dalam menyelenggarakan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disamping faktor lain seperti kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, sistem dan prosedur, serta peralatan/sarana yang mendukung.
−
Pelimpahan sebagian kewenangan untuk menggali sumber Keuangan Daerah dan potensi yang ada, untuk meningkatkan kemampuan Daerah dan segi finansial.
−
Pajak dan retribusi pertambangan, perhutanan dan perkebunan sangat terbatas setelah pemekaran, padahal ketiga sektor tersebut merupakan andalan Kabupaten Sijunjung.
1
− Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, secara bertahap Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah berupaya menggali sumbersumber Keuangan Daerah, dalam rangka menuju kemandirian Daerah.
2.
Maksud dan Tujuan. Perencanaan strategis disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi satuan organisasi dijajaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung dalam menyusun dan menetapkan sasaran, program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
3.
Landasan Hukum Perencanaan
stategis
Dinas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kabupaten Sijunjung disusun berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2002 tentang Propeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2001 - 2005, dengan Visi ″Terwujudnya Masyarakat Sawahlunto/Sijunjung
Sejahtera yang Bertaqwa dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia″″ 4.
Hubungan Renstra dengan Perencanaan lainnya.
2
5.
Sistimatika Sistematika Perencanaan Strategis Dinas Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015, disusun sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan
BAB II
Gambaran Pelayanan DPKD
BAB III
Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
BAB IV
Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan
BAB V
Rencana
Program
/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
dan
Pendanaan indikatif. BAB IV
Indikator Kinerja DPKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPMJ.
BAB VII
Penutup.
3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPKD A.
Penerimaan Daerah Perkembangan realisasi PAD Kabupaten Sijunjung selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang menggembirakan dan secara signifikan telah membantu Pemerintah Kabupaten dalam mengalokasikannya pada berbagai sektor terutama dalam rangka memberdayakan masyarakat guna mencapai kesejahteraan, akan tetapi konstribusinya
terhadap
APBD
masih
kecil,
sebagaimana
dapat
digambarkan sebagai berikut : Tahun
PAD
Anggaran
Realisasi
APBD
(%)
2006
15.878.957.658.00
280.414.774.231,00
5,66
2007
21.145.798.733,74
337.637.175.132,00
6,26
2008
24.423.791.385,20
377.231.716.494,09
6,47
2009
25.982.269.630,84
394.111.747.460,00
6,59
2010*
24.740.585.450,00
549.182.806.741,92
4,50
Jumlah
1.938,579.210.059,01 112.171.402.857,78
Catt : * Keadaan sampai 31 Desember 2010 Namun
bila
dilihat
dari
perkembangan
realisasi
kenaikan
penerimaan PAD terdapat kenaikan yang cukup menggembirakan, dimana rata-rata kenaikan mencapai 48,70 %, sebagaimana dapat dlihat dalam tabel berikut :
4
Tahun
PAD
KENAIKAN PAD
Anggaran 2006
15.878.957.658.00
2007
21.145.798.733,74
2008
24.423.791.385,20
2009
25.982.269.630,84
5.266.841.075,74
129,45
3.277.992.651,46
19,73
1.558.478245.64
-27,7
(1.241.684.180,84)
-90,09
24.740.585.450,00
-
112.171.402.857,78
(5.831.101.630,62)
2010*
Jumlah
%
-
48,70
*Catt : Keadaan sampai 31 Desember 2010 Beberapa faktor yang mempengaruhi
masih rendahnya
atau
kecilnya kontribusi PAD Kabupaten Sijunjung terhadap penerimaan Daerah: 1
Tersebarnya potensi penerimaan PAD pada seluruh wilayah Kabupaten
2. Tingkat kinerja personil pengelola PAD yang belum Oprimal. 3
Peraturan Daerah
yang melandasi pemunguta belum direvisi
sesuai dengan perkembangan kondisi yang berlaku. 4
Sarana pendukung operasional yang belum memadai.
5
Penerapan sanksi hokum bagi pelanggar Perda yang masih lemah. Adapun strategi yang ditempuh dalam
upaya peningkatan
penerimaan PAD adalah : a.
Intensifikasi
dimaksudkan
mengoptimalkan
penerimaan
sumber sumber yang telah ada selama ini, yaitu :
5
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Daerah atas sumbersumber pendapatan
yang telah ada,dengan mengkaji kembali
Peraturan Daerah tentang perpajakan/retribusi yang berlaku selama ini, yang meliputi aspek tarif, penyederhanaan sistim dan prosedur, perluasan objek, dan peningkatan pengawasan Perda tersebut. 1)
Penyesuaian Tarif. a). Melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan Perda yang telah ada, karena sebelumnya pada beberapa ayat penerimaan dilakukan penyesuaian secara bertahap, seperti pajak hiburan dan Restoran serta disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku, retribusi pasar grosir untuk pasar ternak palangki dan kumanis.. b).
Meneliti kembali dasar pengenaan pajak/retribusi terutang yang berlaku saat ini, karena tarif masih dibawah standar sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah.
2).
Peningkatan Penerimaan. a). Menjajaki kemungkinan objek pajak Daerah yang masih dapat dipungut sesuai dengan Perda yang berlaku, antara lain seperti : (1) Menjaring
potensi
Pajak
Hiburan
dengan
membuat
Peraturan Bupati tentang Sistim dan Prosedur
Pajak
Hiburan. (2) Pajak Reklame atas pemasangan spanduk, reklame kain, selebaran, stiker dan reklame berjalan dengan menurunkan tim inspeksi dan monitoring ke lapangan serta menyurati perusahaan advertising yang menunggak. (3) Beralihnya penerimaan
Negara
BPHTB
menjadi
Pajak
Daerah dengan membuat Peraturan Daerah serta tyindak lanjut operasional pelaksanaan dengan Peraturan Bupati. 6
3). Penyederhanaan sistim dan prosedur. a). Melimpahkan tambahan kewenangan pungutan kepada Camat. (1) Surat Izin Pemakaian Tanah Pemda. (2) Retribusi Izin mendirikan Bangunan. b). Melimpahkan kewenangan pungutan kepada Pemerintah Nagari/Desa. c) Memberikan pelayanan keliling atas pengurusan perizinan dan pelayanan lainnya seperti KTP.. d) Menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten, terutama yang berkaitan dengan kesiapan personil dan formulir yang harus disediakan sesuai persyaratan yang diperlukan. e) Penyetoran setiap penerimaan daerah dilakukan secara bruto ke Kas Daerah, sehingga potensi riil PAD tercermin dalam APBD setiap tahun. b.
Ektensifikasi
dimaksudkan
menggali
sumber-sumber
pendapatan baru, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000,
dan
kriteria
jenis
pajak/retribusi
sesuai
peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. 1)
Sesuai dengan semangat Undang-undang 28 Tahun 2009, maka penerimaan APBD yang berasal dari Pajak/Retribusi diharapkan
menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, dengan demikian Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7
2)
Berdasarkan
Undang-undang
tersebut,
maka
daerah
Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya sejalan dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung-jawab yang diberikan kepada Daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan inventarisasi kewenangan pungutan Daerah terlebih dahulu. 3)
Dalam proses inventarisasi kewenangan dibidang pungutan Daerah didasarkan atas beberapa asumsi sebagai berikut : a)
Jenis pungutan melekat pada kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-undang nomor
32
tahun
menyelenggarakan
2004
bahwa
Otonomi
dalam
Daerah
rangka
kewenangan
keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap instansi/unit
kerja
menginventarisasi
perlu
diintensifkan
jenis-jenis
lagi
kewenangan
berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000, dan menggali peluang
yang
dapat
dijadikan
sebagai
sumber
kewenangan Daerah. b)
Memiliki potensi yang cukup memadai. Pada umumnya setiap pajak/retribusi melekat pada sektor ekonomi, pada saat
eksploitasi, produksi,
transaksi atau atas pelayanan sarana dan jasa yang diberikan. Untuk jenis-jenis pajak daerah perlu diperhitungkan potensi
penerimaan sesuai dengan jumlah objek
pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan untuk jenis-jenis pungutan retribusi daerah yang perlu diperhitungkan adalah
jumlah
objek,
cara
mengukur
tingkat
penggunaan jasa, dan besarnya tarif retribusi.
8
Terhadap objek pungutan yang potensinya kurang memadai, dilimpahkan pengelolaannya ke Nagari menjadi sumber penerimaan Nagari/Desa. c)
Tidak menimbulkan terjadinya ekonomi biaya tinggi, dalam menginventarisir jenis pajak/retribusi Daerah, perlu dihindari pungutan yang dapat menimbulkan terjadinya stagnasi dalam pertumbuhan perekonomian Daerah, dengan mengkajidampak pungutan terhadap aktifitas ekonomi lainnya. Sedangkan pungutan yang memiliki aspek keterkaitan yang luas terutama dengan usaha kecil dan menengah untuk sementara perlu dihindari, karena pada akhirnya kemerosotan kegiatan ekonomi tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap
pertumbuhan
penerimaan
daerah
tahun
berikutnya. d)
Efesiensi dan Rasionalitas. Pungutan
Pajak/Retribusi
mendapatkan
dimaksudkan
pembiayaan
untuk
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah yang sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam upaya inventarisasi jenis pungutan sekaligus perlu dirumuskan sistim dan prosedur operasional, sehingga setiap pungutan dapat memberikan manfaat yang optimal, dengan menghindari biaya pemungutan yang besar. Sistim dan prosedur operasional tersebut antara lain meliputi
pelimpahan
kewenangan
kepada
Daerah
bawahan, pembentukan UPTD, kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan sistim
bagi hasil kepada
Pemerintah Nagari dan pada tahun ini kita sudah membuat Peraturan Daerah No 6 tahun 2010, tentang 9
bagi hasil penerimaan PAD dan peraturan Bupati No 41 tahun
2010
tentang
Pedoman
Umum
tata
cara
perhitungan, penetapan dan penghitungan bagi hasil penerimaan PAD kepada Negara. c.
Rasionalisasi prosedur
dimaksudkan
menyempurnakan
sistim
administrasi sehingga biaya operasional
dan dapat
diminimalisir, sehingga daya dukung dana yang terpungut bisa lebih optimal, yaitu : 1)
Selain upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, strategi pemberdayaan kewenangan Daerah akan lebih optimal, jika
diikuti
dengan
langkah-langkah
penghematan,
efisiensi dan pengawasan. 2)
Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan APBD dinyatakan hal-hal penting sebagai berikut : a)
Prinsip-prinsip Anggaran Belanja Daerah : (1)
Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan
(2)
teknik yang disyaratkan.
Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas/ Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya.
b)
Percepatan setoran. (1)
Orang
atau
Badan
yang
melakukan
pemungutan atas penerimaan uang Daerah wajib
menyetor
seluruh
uang
penerimaan
Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Daerah.
10
(2)
Untuk daerah-daerah yang sulit komunikasi dapat melebih ketentuan huruf 1 angka 2, dengan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(3)
Setoran Bruto, setiap setoran harus dilakukan dengan bruto sehingga dapat tergambar semua penerimaan secara obsolut pada realisasi APBD akhir tahun.
(4)
Penerimaan Daerah
Dinas/Lembaga/Satuan
lainnya
pendapatan dilarang
yang
daerah,
merupakan
dan
dipergunakan
Kerja
oleh
adalah
karena
langsung
itu
kecuali
penerimaan unit swadana daerah. Standarisasi,
(5)
dalam
melaksanakan
belanja
Daerah ditetapkan standarisasi oleh Kepala Daerah untuk pengadaan barang/jasa dan kegiatan rutin/pembangunan secara berkala. 3)
Dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna aset Daerah perlu diupayakan kejasama dengan pihak ketiga, antara lain dalam pengelolaan kolam renang, Mes Pemda, lapangan M.Yamin dan renovasi pasar-pasar kecamatan dan adanya SPBU yang dikelola Perusahaan Daerah.
4)
Penetapan
kewenangan
pengelolaan
sumber-sumber
keuangan daerah per unit kerja dengan Keputusan Bupati. 5)
Peningkatan fungsi Unit Pelayanan Terpadu dalam rangka memberikan pelayanan yang tepat waktu dan tepat biaya kepada masyarakat.
Penerimaan
Daerah
Kabupaten
Sijunjung
lainnya
yang
mendukung dalam penyelenggaran Pemerintahan, berasal dari : a)
Dana Perimbangan, yang terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil. 11
a.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b.
PPH Perorangan.
c.
Pertambangan Umum/Iuran Kuasa Pertambangan.
d.
Kehutanan/ Provisi sumber Daya Hutan
e.
Perikanan
2) DAU ( Dana Alokasi Umum ) 3) DAK ( Dana Alokasi Khusus) b)
Dana Bagi Hasil Propinsi 1) PKB/BBN KB (Pajak Kendaraan Bermotor). 2) Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB KB). 3) Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor (PBB KB) 4) Pajak Air Permukaan 5) Pajak Air Bawah Tanah Upaya ektensifikasi penerimaan daerah lainnya disusun dalam
bentuk Program legeslasi daerah dimana masing-masing instasi/ Unit Kerja menyampaikan hasil inventarisasi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah
disertai
penjelasan
jenis
pungutan
dan
kewenangan, nama pungutan, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan/ cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan prognosa potensi perimbangan. Dalam percepatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dilakukan dengan sosialisasi materi kepada wajib pajak/ wajib retribusi oleh instasi terkait dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperlunya, dengan menggunakan media dan sarana yang ada di daerah dengan pemberlakukan sesuai dengan objek, atas subjek dan wajib pajak retribusi secara adil dan transparansi.
12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
a. Tugas Pokok. 2. Berdasarkan PERDA Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKD telah ditetapkan tugas pokok BPKD sebagai berikut :
“melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang karena sifatnya tak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah”. 3. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Keuangan Daerah yang dipisahkan. 4. Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi fungsi
penyusunan
Anggaran,
pemungutan
pendapatan,
perbendaharaan & verifikasi, pelaksana teknis Akuntansi. 5. Untuk melaksanakan kewenangan, maka Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pejabat yang diberi
kewenangan
untuk
mengelola
penerimaan
dan
pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya, dalam hal ini Badang Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
13
b. Fungsi. 1. Dalam Perda Nomor 18 Tahun 2004 ditetapkan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah. b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi perbendaharaan & Verifikasi, pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan pendapatan serta pelaksana teknis akutansi. 2. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka perlu ditetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang : a. Kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD. b. Kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD. a.
Prinsip-prinsip Pengelolaan Kas.
b.
Prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan.
c.
Tata cara pengadaan barang dan jasa.
d.
Prosedur melakukan Pinjaman Daerah.
e.
Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan.
f.
Hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Berdasarkan Perda tersebut angka 2 dengan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan sistim dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Mengenai pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 14
6. Kekuasaan fungsi
Umum
penyusunan
Pengelolaan Anggaran,
Keuangan
Daerah
pemungutan
meliputi
pendapatan,
perbendaharaan & verifikasi, pelaksana teknis Akuntansi. 7. Untuk melaksanakan kewenangan, maka Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pejabat yang diberi
kewenangan
untuk
mengelola
penerimaan
dan
pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya, dalam hal ini Badang Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). c. Uraian Tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka telah
dijabarkan
dalam
uraian
tugas
masing-masing
struktur
organisasi sebagaimana terlampir. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung merupakan unit kerja yang yang berkedudukann sebagai Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang lahir melalui Peraturan Daerah i
No 5 Tahun 2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Daerag pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 1
Tugas Pokok. Berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah ditetapkan tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
“melaksanakan
Urusan
Pemerintahan
Daerah
di
bidang
Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
15
1. Fungsi. Fungsi dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Berikut: 1. Perumusan
Kebijakan
teknis
di
bidang
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah. 3. Pembinaan dan pelaksanaan Tugas di bidang Pendapatan, Pennelolaan, Keuangan dan Aset Daerah. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatidapatan 5. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Keuangan Daerah yang dipisahkan.
d. Susunan Organisasi BPKD Kabupaten Swl/Sijunjung terdiri dari ; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
pedoman
Organisasi
Perangkat
Daerah,
dimana
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sijunjung juga mengalami
perubahan/penyempurnaan sesuai dengan amanat/maksud yang terkandung sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung sekarang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008. Dengan Susunan Organisasi Sebagai Berikut : - Kepala Dinas - Sekretariat 16
- Bidang Perencanaan dan Anggaran - Bidang Pendapatan - Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi - Bidang Aset a. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi urusan Perencanaan dan Anggaran, Pendapatan, Aset, Perbendaharaan dan Akuntansi. Bagian Sekretariat terdiri dari : a.
Subbag Umum dan Kepegawaian
b.
Subbag Keuangan
c.
Subbag Perencanaan dan Pelaporan. Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan
kerumah
perlengkapan
kantor.
tanggaan, Serta
peralatan
melaksanakan
dan Adm.
Kepegawaian dan Kehumasan. b. Sub
Bagian
keuangan
Keuangan
dalam
arti
anggaran,pembukuan,
mengarahkan
melaksanakan akuntansi
program
penyusunan
dan
verifikasi,
pertanggungjawaban dan laporan keuangan. c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengarahkan Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
17
b. Bidang Perencanaan dan Anggaran. Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan dan pelaksanaan Keuangan Daerah, menganalisa efisiensi dan Efektifitas penggunaan belanja dan pembiayaan, menghitung, mengkaji kebutuhan realisasi investasi dan
pinjaman
Daerah
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
menganalisa efesiensi dan efektifitas penggunaan belanja dan pembiyaan, menghitung, mengkaji keutuhan dan realisasi investasi dan pinjaman daerah, menyusun kebijakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Bidang Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Anggaran terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Analisis. b. Seksi Penganggaran. c.
Seksi Pembiayaan dan Investasi.
Seksi sebagaimana dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : a. Seksi
Perencanaanan
menghimpun,
Analisis,
mengolah
mempunyai
bahan-bahan
yang
tugas
diperlukan
dalam rangka penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyusun standar biaya. b. Seksi
Penganggaran,
mempunyai
tugas
menghimpun
bahan, mengolah keperluan penyusunan APBD, Perubahan APBD, Anggaran Kas, Pengeloaan SPD, Perhitungan Sisa Anggaran Kas dan Pembinaan Anggaran. c.
Seksi
Pembiayaan
dan
Investasi,
mempunyai
tugas
menghimpun, mengelola bahan-bahan yang diperlukan 18
dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk tekhnis pelaksanaan pembiayaan dan investasi. c. Bidang Pendapatan Bidang
Pendapatan
mempunyai
tugas
pelaksanaan
ektensifikasi objek pendapatan yang meliputi Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi, Perencanaan dan Pendapatan dan Perimbangan Keuangan dan Sumber Lainnya serta melakukan Evaluasi terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Pemungutan Daerah Serta Pajak-pajak Pusat yang dilimpahkan ke Daerah. Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Pengelolaan dana Perimbangan. b. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah. c.
Seksi Perencanaan, dan Evaluasi Pendapatan. Seksi
sebagaimana
dimaksud
diatas,
masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : a. Seksi Pengelolaan dana Perimbangan
mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis
lingkup
pengelolaan
dan
Perimbangan
yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dana perimbanga, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Pengelolaan dan Perimbangan. b.
Seksi
Pengelolaan
Pajak
Daerah
mempunyai
tugas
menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah, meliputi hal peraturan pemungutan, pengenaan sanksi serta penyetoran Daerah. c.
Seksi Perencanaan dan Evaluasi pendapatan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan rencana dan Program 19
yang meliputi Pengelolaan Pajak dan Retribusi serta mengevaluasi sumber-sumber
efektifitas
pemanfaatan
penerimaan
daerah
dan serta
realisasi mefaluasi
penerimaan daerah yang meliputi pelaksanaan evaluasi penilaian terhadap penerimaan SKPD. d. Bidang Aset. Bidang Aset mempunyai tugas merumuskan Kebijakan Perencanaan, Pengadaan, Investarisasi dan mutasi barang, Pengendalian
Penilaian
dan
Dokumentasi
pelaksanaan
pengawasan serta fasilitasi atas Pengelolaan Barang/Aset Daerah. Bidang Aset dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aset terdiri dari : a. Seksi Inventarisasi Mutasi Barang. b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian. c. Seksi Penilaian dan Dokumentasi. Seksi
sebagaimana
dimaksud
diatas,
masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : a.
Seksi Inventarisasi Mutasi Barang, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis lingkup Inventarisasi dan Mutasi Barang, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi inventarisasi mutasi barang.
b.
Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan tekhnis lingkup Perencanaan dan Pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian sesuai urusan yang menjadi
kewenangan
seksi
Perencanaan
dan
pengendalian. 20
c. Seksi
Penilaian
dan
Dokumentasi
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan tekhnis lingkup
Penilaian
Dokumentasi
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Dokumentasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Penilaian dan dokumentasi. e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah
yang meliputi penyusunan bahan kebijakan dan
pedoman Pelaksanaan APBD serta sistim dan prosedur akuntansi Pengelolaan Keuangan perintah
Pencairan dana
Daerah, menerbitkan surat
dan Surat Keterangan dan surat
Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji ( SKPP ), memantau pelaksanaan
penerimaan
dan
pengeluaran
APBD,mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan sistim Akuntansi dan Pelaporan
keuangan
daerah
dan
menyajikan
informasi
Keuangan Daerah baik secara hariawn, bulanan dan semester, melakukan pembinaan atas pengelola keuangan daerah baik SKPD maupun Pemerintahan Nagari serta menyusun laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Perbendaharaan dan Akutansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari ; a. Seksi Perbendaharaan. b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan. c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian. Seksi
sebagaimana
dimaksud
diatas,
masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 21
b.
Seksi
Perbendaharaan,
bahan
kebijakan
dan
mempunyai pedoman
tugas
menyusun
pelaksanaan
APBD,
perbendaharaan dan penggajian, melakukan pemeriksaan atas kebenaran SPM dan Kelengkapan dokumennya, menyiapkan Surat Perintah Pencarian Dana ( SP2D ), membukukan pengelolaan
penerbitan Gaji,
Pemberhentian
SP2D,
menyiapkan
pembayaran
meleksanakan
Surat
Gaji
(
Keterangan
SKPP
)
serta
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. c.
Seksi
Akuntansi
dan
Pelaporan,
mempunyai
tugas
melaksanakan sistim akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah secara harian, bulanan dan semester, menyaji8kan informasi
Keuangan
Daerah
dan
menyusun
laporan
Keuangan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. d.
Seksi Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk Penyusunan Anggaran Kas dan Surat
Penyediaan
penerimaan Pengendalian
dan
Dana,
memantau
pengeluaran
pelaksanaan
APBD,
APBD,
dan
pelaksanaan melakukan melakukan
pembinaan atas pengelola keuangan daerah baik SKPD maupun Pemerintah Nagari. Jumlah Personil/Kekuatan Pegawai ( PNS-CPNS ) dalam Tahun 2010 sebanyak 54 orang termasuk dengan Tenaga Pegawai Honor/kontrak Daerah sebanyak 7 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :
22
a. Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Golongan Tingkat Pendidikan Strata 2 Strata 1 Diploma III SLTA SLTP SD Jumlah
IV 1 5 6
III
II
I
Kontrak
5 17 7 29
13 10 1 24
-
2 2 3 7
Jml 6 24 15 20 1 66
b. Menurut Eselonering dan Pendidikan Penjenjangan Eselonering Diklat Jabatan Spamen/Diklat pim II Spama/ Diklatpim III Adum/Adumla IV Jumlah
II.b
III.a
III.b
1 1
1 1
3 1 4
IV.a
Jml
1 14 15
6 15 21
2. Sarana dan Prasarana Untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas sehari-hari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai antara lain : -
Gedung Kantor berlantai II dengan luas lantai ± 720 M2
-
Peralatan kerja (meja/kursi kerja, meja/kursi rapat, lemari arsip, sarana komunikasi dll) cukup memadai.
-
Kendaraan Dinas roda 4 (empat) sebanyak 2 (Dua) unit dan roda 2 (dua) 19 unit.
-
Komputer beserta perangkatnya 39 unit
-
Barang Inventaris lainnya yang cukup mendukung/memadai.
23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Perubahan
paradigma
dalam
kegiatan
pemerintahan
diperlukan agar pemerintahan senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan
perubahan
dalam
masyarakat
dan
memungkinkan
administrasi publik menata kembali masyarakat sehingga dapat mendorong
tercapainya
kepemerintahan
yang
baik
(good
governance), memperbaiki kinerja sektor publik dan mengobati praktek administrasi yang tidak sehat. Dalam konteks pemerintahan, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal sehingga dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik sesuai misi yang diinginkan. A. VISI Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001, maka telah ditetapkan
Visi dan Misi BPKD yang merupakan gambaran masa
depan yang ingin dicapai, yaitu : “ Terwujudnya pengelolaan keuangan Daerah yang prima melalui Manajemen yang baik”. Pengertian kata kunci dari Visi diatas dapat diuraikan sebagai berikut : - Prima : sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 disebutkan sandi-sandi Prima dalam pelayanan antara lain: a. Kesederhanaan Dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. b. Kejelasan dan Kepastian 24
Dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur dan persyaratan. c. Keamanan Dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hukum. e.
Keterbukaan Dalam arti prosedur dan tata cara, persyaratan, sarana kerja, penanggung jawab, pelayanan umum waktu penyelesaian biaya wajib diinformasikan secara terbuka.
e. Efisiensi Dalam arti persaratan pelayanan umum tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum dan dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan f.
Ekonomis Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan
g. Keadilan yang merata Dalam arti kecukupan pelayanan umum harus diusahakan seluas-luasnya dengan distribusi yang merata h. Ketetapan waktu Dalam arti penyelesaian pelayanan umum diselesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan.
dapat
Manajemen yang Baik, berkaitan dengan pencapaian tujuan pengelolaan keuangan Daerah yang prima, terkandung makna optimalisasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan sistem manajemen yang diterapkan bertumpu pada manajemen yang mengandung unsur POAC dengan penjabaran sebagai berikut : a.
Planning, atau perencanaan dengan selalu mengadakan koordinasi intern maupun ekstern serta vertikal dan horizontal dalam menyusun perencanaan dengan membuat program kerja tahunan pada masing-masing bidang/subid/subag.
25
b.
Organizing, atau pengorganisasian dengan membuat system dan prosedur (mekanisme) dalam pengelolaan keuangan Daerah dengan ketentuan–ketentuan yang ada.
c.
Actuating, atau kegiatan Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada stakeholders.
d.
Controlling, atau Pengawasan Dalan pengelolaan keuangan Daerah senantiasa mengutamakan efektifitas pengawasan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun ekternal Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi
mengikat staf dan pimpinan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk komitmen guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian
apabila
diintepretasikan
kedalam
perspektif
balanced scorecard, pernyataan visi tersebut setidaknya sudah memperlihatkan keseimbangan diantara perspektif utama suatu organisasi : perspektif customer (Stakeholder atau pelanggan), perspektif internal prosess (proses internal) dan perspektif learning and growth (pembelajaran dan pertumbuhan). Menjadi terwujudnya pengelolaan keuangan Daaerah yang prima melalui manajemen yang baik merupakan bagian dari visi Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung pada perspektif customer. Pada masa datang, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipandang oleh para stakeholders terkait sebagai pengelolaan keuangan yang prima untuk dapat mewujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas publik pada segenap manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. Visi pada perspektif customer tersebut akan dicapai melalui manajemen efektif dibidang pengelola keuangan Daerah. Aspek 26
manajemen efektif merupakan bagian dari visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Swl/Sijunjung untuk perspektif internal proses dan perspektif learning and growth. Disini manajemen akan mewujudkan kesempurnaan dalam proses internal yang didukung oleh sumber daya manusia yang senantiasa mau belajar dan bertumbuh
mengikuti
perkembangan
lingkungan
internal
dan
eksternal yang terus berdinamika. A. MISI Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi Badan Pengelola Keuangan Daarah yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut : ″ Mewujudkan sistim pengelolaan keuangan Daerah yang rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab ″ Agar lebih terfokusnya pencapaian maksimal dari Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah, dikembangkan nilai-nilai yang akan selalu mempengaruhi perilaku dan sikap serta tindakan yang diyakini kebenarannya, yaitu : a. Profesional Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki
kapabilitas,
berdisiplin
pada
pelaksanaan
tugas,
berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi. b. Transparansi Guna terselenggaranya pengelolaan keuangan Daerah yang prima, dikembangkan sikap keterbukaan sehingga diharapkan stakeholders
memiliki
kepastian,
dalam
memperoleh
data/informasi yang benar-benar layak dipercaya dan dapat dipertanggung-jawabkan, yang mengharuskan mau tidak mau 27
Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan harus : -
siap dikontrol oleh semua pihak (masyarakat).
-
siap dikoreksi, menerima saran/pertimbangan.
-
siap terbuka atau transparansi akan mendorong berjalannya roda
organisasi
pengelabuan
sesuai
dengan
data/informasi
sistim.
(window
Setiap
upaya
dressing)
dan
penyembunyian data/informasi dipandang sebagai tindakan kontra
transparansi.
berjalannya
roda
Kontra
organisasi
transparansi sehingga
menghambat
pencapaian
visi
organisasi tidak sesuai yang diharapkan. c.
Kerjasama. Selanjutnya perlu adanya komitmen diantara para anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Ini berarti masingmasing anggota organisasi harus menghindari ego sektoral, mementingkan bagian organisasinya sendiri, dengan cara mengorbankan
tujuan
organisasi
secara
keseluruhan.
Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang baik antar bagian organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Berpedoman dari tugas pokok dan fungsi Unit Kerja BPKD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang merupakan unsure pelaksana tugas Pemda di bidang Pengelolaan Keuangan, maka ditetapkan beberapa gambaran arah dan kebijakan pembangunana di bidang Keuangan ; - Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui penataan dan penyehatan Manajemen serta perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran. - Penyusunan anggaran tepat waktu yang ditujukan untuk mengantisipasi
kevakuman
kegiatan
dan
rendahnya 28
kinerja.Langkah selanjutnya untuk mengaktualisasikan Kebijakan diperlukan strategi yang mungkin dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pembangunan diatas dapat diperoleh beberapa strategi dalam mencapai visi BPKD sebagai berikut :
1. Mendayagunakan otoritas Pimpinan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyagunakan Sumber Daya Manusia untuk menggali potensi pendapatan. 3. Meningkatkan prosedur prosedur dan standar pengawasan Asset Daerah. 4. Mendayagunakan
anggaran
berbasis
kinerja
dalam
mengakomodir dukungan informasi keuangan. 5. Meningkatkan SDM di bidang keuangan untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja. 6. Menyusun sistim keuangan Daerah yang berbasis kinerja. 7. Meningkatkan
standar
prosdur
dan
operasi
dalam
meningkatkan pelayanan prima. 8. Menyempurnakan Prosedur dan Standar operasi dengan adanya UU No. 32, 33 tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2000. 9. Meningkatkan sarana kerja dan dukungan teknologi informasi dengan
Pihak III.
10. Mendayagunakan
otoritas
Pimpinan
untuk
meningkatkan
pengawasan asset Daerah. 11. Mengoptimalkan
dukungan
DPRD
dalam
pembuatan/penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Meningkatkan kesadaran WP/WR dengan dukungan teknologi informasi. 13. Meningkatkan koordinasi. 14. Sosialisasi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Meningkatkan penegakan hukum Daerah. 29
BAB V FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (critical success factors)
Faktor-faktor penentu keberhasilan
merupakan kondisi yang controllable dan uncontrollable, yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan
kinerja
instansi
Pemerintah
yang
terlebih
dahulu
menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya yang dilanjutkan penentuan skala prioritas. Faktor yang bersifat internal merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan yang harus ada dan sesuai dengan sifatnya, umumnya faktor-faktor
internal
ini
merupakan
faktor
yang
controllable.
Sementara itu, faktor penentu keberhasilan yang berada di luar organisasi (faktor eksternal) dapat dipandang sebagai faktor yang cendrung uncontrollable bagi organisasi. Dengan menyelaraskan controllable dan uncontrollable dari faktor-faktor penentu keberhasilan ini, diharapkan dapat menetapkan strategi yang tepat untuk menjamin keberhasilan organisasi didalam visi misi yang telah ditetapkan Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths dan weakness) dan eksternal organisasi (opportunities dan threats) yang
melekat
pada
Badan
Pengelola
Keuangan
Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung dapat diidentifikasi faktor-faktor sebagai berikut 1. Analisa Lingkungan Internal. a.
Kekuatan (Strengths)
1) Adanya otoritas penuh dari pimpinan untuk mengelola keuangan Daerah. 2) Adanya Perda tentang pengelolaan keuangan Daerah. 3) Etos Kerja yang tinggi 30
4) Terakomodirnya informasi keuangan unit kerja. b. Kelemahan (Weaknesses) -
Belum sempurnanya prosedur dan standar operasi.
-
Kurangnya kompetensi staf dibandingkan kebutuhan
-
Masih kurangnya sarana kerja dan dukungan teknologi informasi.
-
Kurangnya SDM yang berkualitas dibidang pengelolaan keuangan Daerah.
Analisis Lingkungan Eksternal. a.
Peluang (Opportunities) 1) Adanya UU No. 22, 25 tahun 1999 dan UU No. 34 tahun 2000. 2) Adanya potensi pendapatan yang diharapkan. 3) Kerjasama pihak III. 4) Pelaksanaan anggaran berbasis Kinerja. 5) Akses ke semua Unit Kerja pemakai anggaran. 6) Adanya dukungan DPRD
b. Ancaman (threats) 1) Tingkat kesadaran WP/WR yang belum merata. 2) Lemahnya penegakan hukum. 3) Tuntutan masyarakat yang kurang proporsonal. 4) Rendahnya pengawasan terhadap asset Daerah. Masing-masing faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah dirinci sesui kondisi organisasi dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan dikelompokan dalam suatu datra tabulasi yang diberi skor untuk menentukan prioritas dari masing faktor kunci dimaksud untuk dijadikan urutan dalam melakukan analisa SWOT, sebagaimana dapat dilihat pada tabel I berikut :
31
Tabel. I ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL ( ALI ) Faktor – faktor Strategi Kekuatan (Strengths) 1. Adanya otoritas penuh dari pimpinan untuk mengelola keuangan Daerah. 2. Adanya Perda tentang pengelolaan keuangan Daerah. 3. Etos Kerja yang tinggi 4. Terakomodirnya informasi keuangan unit kerja.
Bobot
Rating
Skor
Rank
10
4
40
I
9 9
4 3
32 27
II III
7
2
14
IV
9
4
36
I
8
4
32
II
8
3
24
IV
9
3
27
III
35 Kelemahan (Weaknesses) 1. Belum sempurnanya prosedur dan standar operasi. 2. Kurangnya kompetensi staf dibandingkan kebutuhan 3. Masih kurangnya sarana kerja dan dukungan teknologi informasi. 4. Kurangnya SDM yang berkualitas dibidang pengelolaan keuangan Daerah.
33 Keterangan : 1. Untuk faktor internal kekuatan (strength) maka pemberian nilai ranting adalah sebagai berikut : a. Paling terkait
: rating : 4
b. Terkait
: rating : 3
c. Cukup terkait
: rating : 2
d. Tidak terkait
: rating : 1
2. Untuk faktor internal kelemahan (weaknesses) maka pemberian nilai rating kebalikan dari cara penilaian. Rating dalam kekuatan
32
(strength) dinilai dari tidak terkait dengan rating paling besar sampai yang paling terkait dengan rating yang paling kecil. Untuk lebih jelasnya hasil tabulasi dari faktor-faktor kunci keberhasilan dari lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. II ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL ( ALE ) Faktor – faktor Strategi Peluang (Opportunities) a. Adanya UU No. 22, 25 tahun 1999 dan UU No. 34 tahun 2000. b. Adanya potensi pendapatan yang diharapkan. c. Adanya dukungan DPRD d. Kerjasama pihak III. e. Pelaksanaan anggaran berbasis Kinerja. f. Akses ke semua Unit Kerja pemakai anggaran.
Bobot
Rating
Skor
Rank
9
4
36
I
8 9 7 8
4 3 3 3
32 27 21 24
II III VI V
8
3
24
IV
9
4
36
I
9
3
27
II
8
3
24
IV
9
3
27
III
49 Ancaman (Threats) 1. Tingkat kesadaran WP/WR yang belum merata. 2. Lemahnya penegakan hukum. 3. Tuntutan masyarakat yang kurang proporsonal. 4. Rendahnya pengawasan terhadap asset Daerah.
35 Keterangan : 1. Untuk faktor eksternal peluang (opportunities), maka pemberian nilai rating adalah sebagai berikut : a. Paling terkait
: rating : 4
b. Terkait
: rating : 3 33
c. Cukup terkait
: rating : 2
d. Tidak terkait
: rating : 1
Untuk faktor eksternal ancaman (Threats) maka pemberian nilai rating kebalikan dari cara penilaian, rating dalam peluang (opportunites) dinilai dari tidak terkait dengan rating paling besar sampai yang paling terkait dengan rating yang paling kecil. Asumsi. Dan hasil pembobotan faktor lingkungan stratejik internal dan eksternal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan atau asumsi. a. Untuk faktor kekuatan utama terletak pada adanya otoritas penuh dari pimpinan untuk mengelola keuangan Daerah. Untuk faktor kelemahan utama, belum sempurnyanya prosedur dan standar operasional. Kelemahan ini menjadi permasalahan utama bagi BPKD sehingga pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah belum bisa terlaksana secara optimal. Oleh karena itu perlu segera diatas secepatnya agar mampu mengatasi hambatan tersebut. b. Untuk faktor peluang utamanya terletak pada adanya UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 dan Nomor 34 Tahun 2000. Peluang ini telah mendorong BPKD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan Daerah. Untuk faktor kelemahan utama terletak pada tingkat kesadaran WP/WR yang belum merata. Langkah
selanjutnya
dalam
rangka
mempertahankan
eksistensi dan organisasi adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya yang dapat dilakukan dengan
menerapkan
analisa
SWOT
(strengths,
weaknesses,
opportunities and threats) untuk menghasilkan strategi-strategi yang dipakai untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan. Analisis SWOT yang pada prinsipnya adalah mensinergikan faktor internal dan faktor eksternal dapat dilihat pada tabel berikut : 34
Langkah selanjutnya dalam manajemen stratejik adalah memilih faktor penentu keberhasilan. Untuk memilih faktor penentu keberhasilan digunakan analisis faktor penentu analisis keberhasilan seperti tabel berikut : Tabel 4 ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (FPK) STRATEGI
Strategi / SO 1. Mendayagunakan otoritas Pimpinan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Keuda. 2. Mendayagunakan SDM untuk menggali potensi pendapatan. 3. Mendayagunakan anggaran berbasis kiner ja dalam mengakomodir informasi keu. 4. Mengoptimalkan dukungan DPRD dalam pembuatan/penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi/ WO 1. Menyempurnakan Prosedur dan Standar operasi dengan adanya UU No. 22, 25 dan UU No. 34 Tahun 2000. 2. Menyusun sistem keuangan Daerah yang berbasis Kinerja 3. Meningkatkan sarana kerja dan dukungan teknologi informasi dengan Pihak III 4. Meningkatkan SDM di bidang keuangan untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja. Strategi/ ST 1. Sosialisasi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Mendayagunakan otoritas Pimpinan untuk meningkatkan pengawasan asset Daerah. 3. Meningkatkan penegakkan hukum Perda 4. Meningkatkan koordinasi Strategi W/T 1. Meningkatkan kesadaran WP/WR dengan dukungan teknologi informasi. 2. Meningkatkan prosedur dan standar pengawasan asset daerah. 3. Meningkatkan standar prosedur dan operasi dalam meningkatkan pelayanan prima.
KETERKAITAN DENGAN VISI MISI N I L A I 1 2 3
SKOR
RANK
4
4
4
4
4
20
I
3
3
4
4
4
18
II
4
4
5
2
3
16
IV
2
2
2
2
4
12
XI
3
3
3
2
3
14
VIII
4
4
2
3
2
15
VI
3
3
2
2
4
14
IX
4
4
3
2
3
16
V
2
2
2
2
3
11
XIV
3 2 2
3 2 2
2 2 2
3 2 2
2 3 4
13 11 12
X XV XIII
3
2
2
2
3
12
XII
4
4
3
4
3
16
III
4
4
2
2
3
15
VI
35
Berdasarkan hasil analisis diatas, maka diperoleh urutan strategi dalam mencapai Visi BPKD, yaitu : 1.
Mendayagunakan otoritas Pimpinan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.
Mendayagunakan SDM untuk menggali potensi pendapatan.
3.
Meningkatkan prosedur dan standar pengawasan asset Daerah.
4.
Mendayagunakan
anggaran
berbasis
kinerja
dalam
mengakomodir dukungan informasi keuangan. 5.
Meningkatkan SDM di bidang keuangan untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja.
6.
Menyusun sistim keuangan Daerah yang berbasis kinerja.
7.
Meningkatkan
standar
prosdur
dan
operasi
dalam
meningkatkan pelayanan prima. 8.
Menyempurnakan Prosedur dan Standar operasi dengan adanya UU No. 22, 25 dan UU No. 34 Tahun 2000.
9.
Meningkatkan sarana kerja dan dukungan teknologi informasi dengan
10.
Pihak III.
Mendayagunakan
otoritas
Pimpinan
untuk
meningkatkan
pengawasan asset Daerah. 11.
Mengoptimalkan
dukungan
DPRD
dalam
pembuatan/penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. 12.
Meningkatkan kesadaran WP/WR dengan dukungan teknologi informasi.
13.
Meningkatkan koordinasi.
14.
Sosialisasi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.
15.
Meningkatkan penegakan hukum Daerah.
36
BAB V TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan stratejik yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Lebih dari itu, perumusan stratejik ini juga akan memungkinkan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk mengukur sejauh mana visi-misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Tujuan Tujuan merupakan pernyataan atau implementasi dari visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang bersifat idealistik mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan kriteria yang mudah dipahami stockholders. Tujuan
akan
mengarahkan
perumusan
sasaran,
kebijaksanaan,
program dan kegiatan dalam merealisasi misi, sebab itu tujuan harus dapat menyediakan dasar kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. 37
Fokus utama penentuan sarana adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dengan kriteria, spesifik, dapat dinilai dan diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa sekarang. Hasil Rumusan Tujuan dan Sasaran. Sebagaimana visi
dan
misi
serta faktor-faktor
penentu
keberhasilan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. NO
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
1.
Mendayagunakan
1. Meningkatnya mutu
1. Meningkatnya
otoritas Pimpinan untuk
pengelolaan administrasi
tertib administrasi
mengoptimalkan
keuangan
umum dan
Pengelolaan Keuangan
koordinasi dengan
Daerah
Instansi terkait. 2. Terselenggaranya prosedur dan pengarsipan yang baik. 3. Terselenggaranya bintek. 4. Diikutsertakan PNS pada Diklat Teknis fungsional dan Struktural. 5. Terpenuhinya sarana teknis administrasi keuangan.
38
1 2.
2 Mendayagunakan SDM untuk menggali potensi
3 1. Meningkatkan pendapatan Daerah.
pendapatan
4 1. Terwujudnya peningkatan PAD. 2. Tersedianya sistim pengelolaan pendapatan Daerah 3. Terselenggaranya penerimaan non PAD
2. Meningkatnya efesiensi
1. Terselenggaranya
dan efektifitas dana
analisa kelayakan
pinjaman dan
pinjaman.
pengelolaan modal
2. Terselenggaranya analisa penyertaan modal. 3. Terselenggaranya analisa pemanfaatan biaya investasi 4. Terwujudnya standarisasi biaya kinerja Instansi Pemkab.
39
1 3.
2 Meningkatkan prosedur
3 1. Terwujudnya
4 1. Terselenggaranya
dan standar
pengelolaan aset Daerah
penatausahaan
pengawasan asset
yang baik
aset Daerah yang
Daerah
baik. 2. Tersedianya aplikasi sistim barang Daerah (SIMBADA). 3. Terselnggaranya sensus barang tahun 2003 4. Terselenggaranya pengahapusan barang Daerah 5. Terpenuhinya kebutuhan masingmasing UPB unit kerja. 6. Meningkatkan disiplin pengelolaan barang 7. Meningkatkan pembinaan BUMD & BUPD
40
1 4.
2 Mendayagunakan
3 1. Tersusunnya anggaran
4 1. Tersusunnya sistim
anggaran berbasis
berpihak pada
pemungutan
kinerja dalam
kepentingan publik dan
pajak/retribusi
mengkoordinasikan
kebutuhan masyarakat.
yang baik.
dukungan informasi
2. Terselenggaranya
keuangan.
sistim pemungutan pajak/retribusi yang baik. 3. Tersusunnya rancangan APBD dan perubahan. 4. Tersedianya anggaran unit kerja tepat waktu 5. Tersedianya anggaran berbasis 2. Tersusunnya penatausahaan dan
kinerja. 1. Terwujudnya
pelaporan Daerah yang
penatausahaan
akuntabel
keuangan Daerah. 2. Pelaporan keuangan Daerah sesuai PP 105 dan 108 tahun 2000 3. Tersedianya aplikasi SAKD.
41
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN Berawal dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang bermuara pada terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan Daerah yang prima. Setelah
tujuan
sasaran
dan
tujuan
ditetapkan,
berikut
ini
ditetapkan program dan kegiatan : NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
4
I
SEKRETARIAT - Meningkatnya tertib
1. Pengelolaan administrasi 1. Melaksanakan
administrasi umum
pengelolaan
dan koordinasi
administrasi.
dengan Instansi
2. Melaksanakan
terkait.
kegiatan
- Terselenggaranya
pengarsipan secara
prsedur dan
intensif.
pengarsipan yang baik. - Terselenggaranya
2. Pendidikan dan latihan.
1. Melaksanakan bintek
bintek - Diikutsertakan PNS
2. Mengirim dan
pada Diklat Teknis
melaksanakan
Fungsional dan
Diklat Teknis.
Struktural. - Terpenuhinya sarana teknis administrasi
3. Pengadaan sarana operasional.
keuangan.
1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana operasional
4. Pengelolaan tata usaha dan administrasi Keuangan
kantor. 1. Penatausahaan adminstrasi Keuangan
42
1 II
2
3
4
BID. PRENC. & P. PROG - Terwujudnya
1. Peningkatan PAD
peningkatan PAD
1. Uji petik pos pemungutan retribusi. 2. Koordinasi peningkatan PAD dengan Instansi terkait. 3. Pendataan/Verifikasi WP/WR 4. Sosialisasi PAD 5. Identifikasi kebutuhan sarana pemungutan. 6. Penyusunan/rancangan Perda/perubahan Perda serta SK Bupati tentang PAD. 7. Aplikasi dan Impelementasi sistim Mapatda.
- Tersedianya sistim
2. Peningkatan
pengelolaan
pendapatan lainnya
pendapatan Daerah.
(Non PAD).
1. Pendataan subjek/objek PBB. 2. Pelatihan kolektor PBB. 3. Intensifikasi PBB. 4. Koordinasi pemungutan PBB dengan Instansi terkait.
43
1
2
3
- Terselenggaranya
4 5. Koordinasi
penerimaan Non
pemunugutan Non
PAD.
PAD dengan Instansi terkait.
- Terselenggaranya analisa kelayakan pinjaman
3. Analisis pinjaman dan penyertaan modal.
1. Meneliti kelayakan pinjaman. a. Konsultasi dengan pemberi pinjaman. b. Rapat pembahasan rencana pinjaman. c. Survey kelayakan pinjaman. d. Laporan rencana pinjaman.
- Terselenggaranya analisa penyertaan
2. Meneliti kelayakan penyertaan modal.
modal. - Terselenggaranya analisa pemanfaatan
3. Penyertaan modal Pemkab.
biaya investasi
44
1
2 -
Terwujudnya
3 4. Peningkatan
4 1. Melakukan
standarisasi biaya
pemanfaatan biaya
pengkajian
kinerja Instansi
investasi standarisasi
pemanfaatan biaya
Pemkab.
biaya kinerja Instansi
investasi .
Pemkab.
2. Penatausahaan pengembalian pinjaman. 3. Melakukan analisa standarisasi biaya kinerja Instansi Pemkab.
III
BIDANG KEKDA -
Terselenggaranya
1.
1. Sosialisasi
penatausahaan asset
nventarisasi asset
pengelolaan barang
Daerah yang baik
Daerah.
kepada unit kerja 2. Pengumpulan dan pengelola data asset.
-
Tersedianya aplikasi
2.
1. Verifikasi barang
sistim barang
eningkatan
Daerah (SIMBADA)
pengelolaan barang Daerah.
Daerah. 2. Pengadaan aplikasi Sembada. 3. Mengirim PNS mengikuti Dikalt Sembada. 4. Pelatihan Simbada pada UPB.
-
Terselenggaranya sensus barang tahun 2003
5. Persiapan sensus barang. 6. Pelaksanaan sensus barang tahun 2003
45
1
2 -
3
Terselenggaranya
4 7. Melaksanakan
penghapusan barang
penghapusans barang
Daerah
Daerah.
- Terpenuhinya
8. Melakukan analisis
kebutuhan masing-
kebutuhan barang per
masing UPB unit
UPB.
kerja.
9. Melakukan pengadaan barang per UPB.
-
Meningkatkan disiplin
10. Melaksanakan
pengelolaan barang
penyelesaian perbendaharaan barang Daerah.
-
Meningkatkan
11. Pembinaan BUMD dan
pembinaan BUMD
BUPD.
dan BUPD IV
BIDANG ANGGARAN -
Tersusunnya sistim
1. Meningkatkan
1. Meningkatkan
pemungutan
mekanisme
mekanisme
pajak/retribusi yang
pemungutan .
pemungutan dan
baik. -
sanksi.
Terselenggaranya
2. Menerbitkan
sistim pemungutan
SKPRD/SKRD
pajak/retribusi yang
3. Melakukan penagihan
baik -
Tersusunnya rancangan APBD dan Perubahan APBD
tunggakan 2. Meningkatkan efektifitas anggaran.
1. Pembahasan dan asistensi DURK. 2. Penyusunan dan perubahan rancangan APBD. 3. Penyusunan anggaran kas
46
1
2 -
3
Tersedianya
4 4. Pembahasan DIKDA
anggaran unit kerja
dan penelitian DIPDA.
tepat waktu
5. Penerbitan dan pengadministrasian SKO.
-
Tersedianya anggaran berbasis
3. Meningkatkan sistim anggaran.
kinerja
1. Perancangan sistim penyusunan anggaran berbasis kinerja. 2. Workshop penyusunan anggaran berbasis kinerja. 3. Mengevaluasi pendapatan tahunan.
V
BIDANG PENGENDALI - Terwujudnya
1. Melakukan
1. Melaksanakan tata
penatausahaan
penatausahaan yang
usaha
keuangan Daerah
sistimatis.
perbendaharaan dan kas. 2. Melaksanakan verifikasi. 3. Melaksanakan pengelolaan dan perbendaharaan gaji.
- Pelaporan keuangan Daerah sesuai PP 105 dan 108 tahun 2000
2. Menyusun laporan keuangan
b. Menyusun laporan keuangan (bulanan, triwulan dan tahunan)
47
1
2 -
Tersedianya aplikasi SAKD
3 3. Melakukan sistim akuntansi keuangan Daerah
4 1. Perancangan sistim akuntansi. 2. Pelatihan pemakaian sistim akuntansi. 3. Implementasi sistim akuntansi. 4. Perancangan software akuntansi untuk Pemda.
4. Aplikasi sistim
1. Perancangan sistim
pengelolaan
kas Daerah yang
keuangan Daerah
online. 2. Menyusun LPJ.
48
BAB VII AKUNTABEL DAN EVALUASI KINERJA Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Sawahlunto/
Sijunjung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Sawahlunto/Sijunjung. Oleh karena itu laporan pertanggungjawabannya (akuntabilitas) disampaikan kepada
Bupati secara berkala baik bulanan,
triwulan ataupun tahunan. Penyusunan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan Daerah dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam waktu tertentu telah dicapai. A. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja, yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Pengukuran
kinerja
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan
memberikan umpan balik (feedback), dan merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dapat diukur dan dievaluasi.
49
B. Penetapan Indikator Kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program dan kebijakan yang terdiri dari inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts. Indikator
tersebut
digunakan
untuk
evaluasi
baik
dalam
perencanaan, pelaksanaan atau setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja inputs dan outputs dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indicator outcomes, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dimana indikator kinerja tersebut, memiliki kriteria sebagai berikut : - Spesifik dan jelas, - Dapat diukur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif, - Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts, - Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan, - Efektif dan ekonomis, efektif maksudnya dapat dikumpulkan , diolah dan dianalisa datanya secara efisien dan ekonomis. C. Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah
inputs
menjadi
outputs
atau
proses
penyusunan
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan, misalnya keterkaitan antara tingkatan capaian kinerja outputs tertentu dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disebut dengan formulir PK (sebagaimana formulir terlampir).
50
D. Evaluasi Kinerja. Tahap pengukuran kinerja berikutnya adalah tahap evaluasi kinerja yang dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program kebijakan berdasarkan atas nilai capaian kinerja tersebut dengan menggunakan formulir evaluasi kinerja yang terdiri dari : 1. Formulir EK-1 (Untuk penilaian kinerja kegiatan) 2. Formulir EK-2 (Untuk penilaian kinerja program) 3. Formulir EK-3 (Untuk penilaian kinerja kebijakan) Adapun bentuk-bentuk formulir dimaksud seperti tercantum pada lampiran:
51
BAB VIII PENUTUP A. Kesimpulan. Rencana strategis yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terukur kinerjanya, ditetapkan setiap tahunnya oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Rencana strategis merupakan pedoman bagi instansi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka
pelaksanaan
pembangunan
daerah.
Pemerintah
Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara rencana strategis dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan DRPD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang akan dicapai selama satu tahun yang tertuang dalam rencana strategis ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara leih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Sawahlunto/Sijunjung sebagai bagian dari proses peningkatan Kesejahteraan lahir batin. B. Saran Agar dalam pelaksanaan rencana strategis yang telah disepakati untuk diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan guna mewujudkan visi dan
misi
Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung, kita harus senantiasa memperhatikan dinamika perkembangan
informasi
pengelolaan
keuangan
daerah
dan
perkembangan kebutuhan masyarakat. 52
