BAB I PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses

penyusunan

perencanaan

ini

perlu

kehati-hatian

dan

ketelitian

dengan

mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan

asas demokrasi dengan prinsip-prinsip

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Setiap SKPD diwajibkan menyusun dokumen 1 (satu) tahun tersebut seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat


Rencana Kerja

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) merupakan

dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, yang ditujukan untuk menjamin terciptanya intregasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan yang baik. Selain itu Renja BPMPT disusun dengan berpedoman pada Rencana Stratejik BPMPT tahun 2014-2018 yang bersifat perencanaan indikatif, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut dengan memperhatikan RPJP daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas program antar satuan kerja daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ini merupakan implementasi kebijakan pembangunan daerah dalam bidang penanaman modal. 2. Tujuan Penyusunan Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BPMPT SKPD ini adalah: a. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci; b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; c. Dapat menjadi suatu performance agreement; d. Memudahkan proses pengukuran kinerja; e. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja; f. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya 3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut struktur organisasi BPMPT adalah sebagai berikut :


Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPMPT

Adapun aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sampai dengan di susunnya rencana kerja ini adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Aparatur BPMPT Kabupaten Garut Pangkat/Gol

Tingkat Pendidikan

Jumlah

S2

S1

Diploma

SMA

SMP

SD

IV

6

1

-

-

-

-

7

III

-

18

1

6

-

-

25

II

-

-

3

12

-

-

15

I

-

-

-

-

-

-

-

TKK

-

4

3

5

-

-

12

SUKWAN

-

1

1

1

-

-

3

Jumlah Pegawai

63

4. Tupoksi dan Isu-Isu Strategis A. Tupoksi Tugas pokok dan fungsi BPMPT didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 551 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8


Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8) adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati, maka secara terinci tupoksi tersebut sebagai berikut : a.

Kepala Badan 1) Memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang meliputi kesekretariatan, promosi dan pengembangan investasi, pengendalian investasi, perizinan dan non perizinan serta

kelompok jabatan

fungsional; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan umum badan serta pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

tugas

yang

meliputi

kesekretariatan, promosi dan pengembangan investasi, pengendalian investasi, perizinan dan non perizinan serta kelompok jabatan fungsional dengan berpedoman pada kebijakan umum daerah; b. penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan; c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan; dan d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. b. Sekretariat 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kegiatan untuk pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan


2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan badan; b. pengkoordinasian dalam penyusunan program/rencana kerja badan; c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas badan; d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, perlengkapan/aset, rumah tangga dinas dan mengkoordinasikan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 3)

Sekretaris membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,

kearsipan,

kepustakaan,

kehumasan

dan

protokol,

perlengkapan/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan

dan

pengembangan

pegawai

serta

administrasi

kepegawaiannya. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a.

penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;

b.

pengkoordinasian urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, perlengkapan/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

c.

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;

d.

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan


e.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan; 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pengelolaan

adminsitrasi

keuangan. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a.

penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung;

b.

pelaksanaan dan pengelolaan teknis administrasi keuangan dinas;

c.

pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dinas;

d.


e.


c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan badan 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a.

pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b.

pengkoordinasian pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c.

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;

d.


e.



c. Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi 1) Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dalam lingkup promosi dan pengembangan investasi yang meliputi analisis pengembangan investasi serta promosi dan kerjasama investasi; 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian promosi dan pengembangan investasi; b. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian promosi dan pengembangan investasi; c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3) Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi, membawahkan : a. Sub Bidang Analisis Pengembangan Investasi. 1) Sub Bidang Analisis Pengembangan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan di lingkup analisis pengembangan investasi. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Analisis Pengembangan Investasi mempunyai fungsi : a) pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun dan melaksanakan rencana

teknis

operasional

pembinaan,

pengembangan

serta

pengendalian Analisis Pengembangan Investasi; b) penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian Analisis Pengembangan Investasi. c) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.


b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi. 1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan di lingkup promosi dan kerjasama investasi. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi : a) pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun dan melaksanakan rencana

teknis

operasional

pembinaan,

pengembangan

serta

pengendalian Promosi dan Kerjasama Investasi; b) penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian Promosi dan Kerjasama Investasi; c) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. c. Bidang Pengendalian Investasi 1) Bidang Pengendalian Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dalam

lingkup

pengendalian

investasi

yang

meliputi

Data

dan

Pengembangan Teknologi Informasi serta monitoring dan pembinaan. 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala

Bidang Pengendalian Investasi mempunyai fungsi : a)

penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Investasi;

b) penyelenggaraan

kebijakan

teknis

operasional

pembinaan,

pengembangan serta pengendalian Investasi; c)

penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan

d) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


3) Bidang Pengendalian Investasi, membawahkan : a) Sub Bidang Data dan Pengembangan Teknologi Informasi; 1. Sub Bidang Data dan Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan dalam lingkup data dan pengembangan teknologi informasi. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub

Bidang

Data

dan

Pengembangan

Teknologi

Informasi

mempunyai fungsi : -

pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun dan melaksanakan

rencana

teknis

operasional

pembinaan,

pengembangan serta pengendalian data dan pengembangan teknologi informasi; -

penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian data dan pengembangan teknologi informasi;

-


-

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

b) Sub Bidang Monitoring dan Pembinaan 1) Sub Bidang Monitoring dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan dalam lingkup monitoring dan pembinaan; 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pembinaan mempunyai fungsi : a. pengumpulan

dan

pengolahan

bahan

dalam

menyusun

dan

melaksanakan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian monitoring dan pembinaan; b. penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian monitoring dan pembinaan;


c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan 1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengawasan serta mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian perizinan dan non perizinan; b. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian perizinan dan non perizinan; c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3) Bidang Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan : - Tim Teknis 1) Tim Teknis mempunyai tugas pokok memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan pada Kepala Badan. 2) Tim Teknis secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan f. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara


profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. 2) Kelompok Jabatan Fungsional, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan BPMPT. 5) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. 6) Jenjang dan jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. b. Isu Strategis Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan ivestasi yang komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa rencana strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, perlu juga diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam pengembangan penanaman modal, sehingga penetapan rencana kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata. Setelah mencermati perkembangan ekonomi dan investasi kabupaten Garut selama tahun 2013 maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan utama yang dihadapi, antara lain: a. Iklim investasi yang masih kurang kondusif b. Infrastruktur daerah penunjang investasi yang kurang mendukung c. Jaminan dan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tidak jelas


5.

Landasan Hukum Rencana kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut tahun tahun 2015 disusun berdasarkan acuan pada ketentuan per undang – undangan yang berlaku sebagai dasar hukum, antara lain : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

2.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E); 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2001-2012;


24. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut 26. Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 6.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut tahun 2015 disusun sebagai berikut : Bab. I

: Pendahuluan Memuat latar belakang, sistematika penyusunan, landasan hukum, tupoksi dan isu strategis

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Kerja Tahun Lalu Memuat hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya

Bab III : Visi dan Misi Memuat visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra). Selain visi dan misi pada bab ini dituliskan nilai-nilai yang dianut Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. BAB IV : Tujuan, Sasaran dan Program Terpilih Memuat tujuan, sasaran dan program terpilih Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. BAB V : Rencana Kinerja Memuat penetapan indikator kinerja sasaran, penetapan indikator kinerja program dan kegiatan dan rencana anggaran tahun 2014 BAB VI : Penutup Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2015 (RKT)

BAB I PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang

Recommend Documents