BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat 1c dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Dalam Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan
Nasional
adalah
pembangunan dalam
jangka
merupakan
untuk
satu
menghasilkan
panjang,
menengah
kesatuan rencana dan
tata –
cara
rencana
tahunan
yang
dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara negara dan Masyarakat ditingkat pusat dan
daerah.
Selanjutnya
dalam
pasal
5
dinyakatan
bahwa
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran Visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunann Jangka Menengah Propinsi. RPJMD merupakan Rencana Pembangunan yang memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi pamong Praja kedepan dan keterkaitan program pembangunan di Kabupaten, Propinsi dan Nasional, maka RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 ini disusun dengan mengacu
dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dengan menyingkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015. -1-
Mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi Daerah, maka kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di Daerah ; Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakkan Peraturan Daerah. Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Untuk
mewujudkan
penyelenggaraan
eksistensi
Ketentraman
Satuan dan
Polisi
Ketertiban
Pamong Umum
Praja
serta
dalam
penegakan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, perlu dukungan secara politis ditingkat lokal dalam bentuk pengembangan SDM, kelembagaan operasional di lapangan. Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Sijunjung 2011 – 2015 ini berawal dari adanya isu – isu strategis dan dirumuskan menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Sijunjung, isu – isu tersebut adalah : 1.Relatif tingginya angka kemiskinan 2. Masih rendahnya kualitas SDM 3. Kurangnya mutu dan jangkauan layanan masayarakat 4. Keterbatasan infrastruktur dan prasarana dasar 5. Terjadinya kerusakan lingkungan 6. Kecendrungan berkurangnya moral dan kehidupan beragama masyarakat 7. Keterbatasan Keuangan Daearah 8.Adanya kecendrungan menipisnya tatanan adat istiadat masyarakat Dari kedelapan isu – isu strategis Kabupaten tersebut yang berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja hanya ada beberapa isu – isu saja yaitu sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kualitas SDM 2. Kecendrungan berkurangnya moral dan kehidupan beragama masyarakat -2-
2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Satpol PP ini dilandasi oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai landasan hukumnya antara lain : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 btentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera barat; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Saahlunto/Sijunjung Nomor 6 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sijunjung tahun 2005 – 2025. 13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/410/KPTS-BPt-2011 tentang Pengesahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 - 2015 -3-
3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan sebagai : 1. Memberikan arah dan pedoman dalam mendorong percepatan pembangunan daerah 2. Rencana Strategis
( RENSTRA ) sebagai pedoman bagi SKPD dalam
melaksanakan pembangunan daerah 3. Untuk menetapkan strategi pembangunan daerah dibidang ketentrsman dan ketertiban umum masyarakat 4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Memberikan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun yang akan menjadi pedoman untuk rencana pembangunan lima tahun kedepannya lagi. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011 – 2015 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi prioritas / strategis untuk periode lima tahun tahun kedepan. 4. Sistimatika Penulisan Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi pamong Praja tahun 2011-2015 ini dibuat menurut Sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP, Sumber Daya Satpol PP, Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Satpol PP
-4-
BAB III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Memuat Isu – isu Strategis dikaitkan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Starategi dan kebijakan Memuat Visi, Misi Satpol PP, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Satpol PP serta Strategi dan Kebijakan BAB V Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Memuat rencana Program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif BAB VI
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Memuat Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII Penutup
-5-
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP a. Tugas Satpol
PP
mempunyai
tugas
memelihara
dan
menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala daerah. b. Fungsi 1 Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala daerah 2 Pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3 Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 4 Pemeliharaan dan pelaksanaan operasional perlindungan masyarakat 5 Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, pemeliharaan operasional perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara dan Penyidik PPNS dan atas peraturan lainnya 6 Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan daerah dan Keputusan Kepala daerah 7 Pengelolaan pemberian izin Undang-undang gangguan 8 Mengkoordinasikan perizinan tempat usaha, galian C, hiburan, reklame, dan usaha informal dan dikewenangan Kabupaten untuk kepentingan pemerintah 9 Pengamanan
kegiatan
protokoler,
objek
vital,
aset
negara
pemerintah 10 Koordinasi penanggulangan bencana, pencemaran dan kebakaran -6-
atau
11 Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan penanganan dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum dan prosedur daerah antara lain dengan kepolisian selaku Korwas PPNS. c. Struktur Organisasi Satpol PP Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja a. Kepala Satuan b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pengembangan Kapasitas d. Seksi Pembbinaan Ketentraman dan Ketertiban e. Seksi Operasional f. Kelompok Jabatan Fungsional BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATPOL PP KEPALA SATUAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMBINAAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN
SEKSI OPERASIONAL
2. Kedudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat 1c dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan seperti dimaksud oleh Undangundang terebut Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban :
-7-
a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat b. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Mentati
dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk melaksanakan maksud dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tersebut yang dimaskud Polisi Pamong Praja adalah Aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lainnya.
Keberadaan Polisi Pamong Praja Dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 Kewajiban KDH Pasal 29 (c) & (e) dan Pasal 148
Sekretariat Daerah
Kepala Daerah
Sekretariat DPRD Dinas Daerah
Pemerintah Daerah
Lembaga Tekhnis Daerah
Pasal 3 (2)
Perangkat Daerah
Kecamatan Kelurahan
Pembentukannya disesuaikan dengan Kebutuhan daerah Pasal 120
-8-
POL. PP Pasal 70 (4)
Ranperda K. Umum Per. UU
3. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pelayanan publik tidak sama dengan SKPD lainnya, karena bersifat penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan (Non Yusticial) lebih mengarah kepada sistem dan teknik operasi dan mekanisme kerja cara bertindak . Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, yaitu : 1 Pembinaan pada masyarakat, aparatur badan hukum terhadap pelanggar Peraturan daerah dan keputusan Kepala daerah 2 Melakukan penertiban agar masyarakat aparatur, dan badan hukum Taat aturan terhadap Peraturan daerah, keputusan Kepala daerah dan Hukum lainnya (Non Yusticial) 3 Target operasi, arahan, surat perintah kepada anggota 4 Mekanisme, PPNS dan pencarian kebenaran 5 Melakukan
penyelidikan,
penyidikan,
pemeriksaan,
pemanggilan,
penangkapan, penyitaan dan pemeriksaan Tindak Pidana secara cepat seperti matrik dibawah ini :
BIN BINMAS MAS
PELANGGAR PELANGGAR
PPPPNNSS BIN BINTATAP TATAPMUKA MUKA
SSEET TIAIAPP TEGURAN TEGURAN ORANG
PPPPNNSS / /PPOOLLRRI I
ORANG
BIN BINFORUM FORUMP PE EL LAPANPENGERGGRDGADAARARAAN N PPPPNNSS DAL AM BENT UK LAPO RAN DAL AM BENT UK LAPO RAN
TAAT TAATATURAN ATURAN
PPPPNNSS
P ETUG AS P E T UG AS TERT ANG KAP TERT ANG KAP
PERD DD T AA NG AAN N PERD T AA NG AAN N HUKUM HUKUMLLAINNY AINNYAA
ARAHAN
BBAAPARAHAN P CEK CEKKEBUTUHAN KEBUTUHAN
NON NONYUSTICIAL YUSTICIAL
SURAT SURATPERINTAH PERINTAH PPNS PPNS PENC ARIAN KEBENARAN PENCARIAN KEBENARAN
-9-
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, tentu tidak terlepas dari arah pembangunan pemerintah daerah yang berkesinambungan tentu perlu memberikan keamanan, kenyaman secara menyeluruh yang titik akhirnya akan terjadinya program kerja di tengah-tengah masyarakat. Program dan kegiatan ini yang sering menjadi permasalahan yang belum memuaskan dari semua pihak. Isyu krisis ekonomi global sudah mulai dirasakan dampaknya, terutama yang berkaitan pada sektor ketenaga kerjaan, semakin menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu hukum yang berlaku seperti pada pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan ), kehutanan, kesehatan, pertambangan, sosial dan budaya, perdagangan , tataruang dan lingkungan hidup; serta aturan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, permasalahan ini sangan dirasakan pada
Kabupaten
Sijunjung. Akumulasi permasalahan tersebut diatas, perlu disikapi oleh semua elemen dalam rangka penyusunan Renstra sebagai cikal bakal penyusunan Awal RPJMD 2011-2015, sehingga tidak terganggu pada stabilitas pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Sub Elemen dari institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan untuk melakukan tindakan preventif guna meminimalisir prakiraan permasalahan yang akan terjadi. Untuk itu perlunya koordinasi yang sinergitas dengan instansi Vertikal, POLRI, TNI; dan Kejaksaan dan Aparat teknis terkait. Namun untuk mendukung penyusunan Awal RPJMD 2011-2015 yang lebih optimal perlu adanya dukungan Bupati Kabupaten Sijunjung, serta semua perangkat SKPD pada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung berupa :
- 10 -
1. Belum ada kantor Satpol PP yang representatif dan memadai 2. Tersedianya
prasarana
dan
alat-alat
perkantoran
guna
menunjang
administrasi perkantoran 3. Masih minimnya sarana prasarana Satpol PP terutama mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas operasional di lapangan. 4. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan daerah untuk peningkatan PAD 5. Perlunya mendorong dan memfasilitasi pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat dalam sistem ketertiban dan keamanan lingkungan 6. Belum lengkapnya aturan dan sanksi bagi pelanggaran Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah 7. Masih kurangnya anggota Satpol PP dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitaan dengan tugas pengawalan dan penjagaan Aset Pemda 8. Belum adanya dana resiko kerja bagi Satpol PP Sarana dan Prasarana yang diperlukan Sarana
dan
Prasarana
yang
diperlukan
dalam
menunjang
kelancaran
pelaksanaan program Satpol PP Kab. Sijunjung yang diperlukan antara lain : 1. Mobil Truck ( Model mobil dalmas Polisi ) Untuk transportasi angkutan anggota Satpol PP ke lokasi operasi 2. Kendaraan roda dua (Patroli) Untuk melakukan penyisiran dan patroli wilayah dalam rangka pengawalan dan kunjungan Kepala Daerah dan Tamu VIP 3. Kelengkapan uniform organisasi Satpol PP 4. Melengkapi sarana dan prasarana kantor
- 11 -
Peraturan Perundang-undangan (Perangkat Lunak) Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang dilakukan selama ini, kami mengalami kesulitan, karena belum adanya Laporan dan monitoring SKPD terkait dalam Low Inforcement (Penegakan hukum) perda yang terlaksana dimilikinya, seperti peraturan daerah tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, perdagangan, perizinan dan peraturan daerah tentang lingkungan hidup. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dalam melaksanakan tugas Pembangunan selama Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011 – 2015 telah ditetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan Visi dan Misi dari RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011 – 2015. Adapun Visi RPJMD tersebut adalah : “ TERWUJUDNYA NAGARI MADANI YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN MERATA “. Sementara Misinya adalah : 1. Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat; 2. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kesehatan serta IMTAQ SDM anak nagari; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta prasarana dasar nagari. 4. Memanfatkan SDA untuk kesejahteraan rmewujudkakyat dan masyarakat Sijunjung. 5. Mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan; 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa; 7. Meningkatkan
partisipasi
dan
pemberdayaan
pembangunan dan; 8. Revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari.
- 12 -
masyaraakat
dalam
Untuk mewujudkan Visi dan misi tersebut diatas dalam RPJMD tahun 2011 – 2015 ditentukan pula yang menjadi tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya Penataan dan penguatan ekonomi masyarakat yang tangguh, sehingga
dapat
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
daerah
dan
pendapatan perkapita masyarakat. 2. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan taraf kesehatan serta martabat masyarakat. 3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta terwujudnya ibukota yang representatif.
4. Menggali, mengelola dan mengembangkan potensi sumber – sumber penerimaan PAD yang lebih optimal. 5. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta ketertinggalan kehidupan masyarakat. 6. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan kehidupan yang demokratis sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa. 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan ekonomi sosial, seni dan budaya masyarakat. Dari Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan RPJMD 2011 – 2015 tersebut ditentukan pula Program Prioritas yang akan dilaksanakan. Adapun Program Prioritas yang akan dilaksanakaan selama lima tahunan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 1. Pengembangan dan Penguatan ekonomi masyarakat 2. Peningkatan iklim investasi dan usaha. 3. Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dsan olahraga. 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 5. Peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar. 6. Pembangunan Energi. 7. Pengelolaan sumberdauya alam dan lingkungan hidup. 8. Penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal. 9. Reformasi birokrasi dan tata kerja.
- 13 -
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. 11. Peningakatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya. Selanjutnya apabila kita kaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari Program Prioritas diatas yang
berkaitan atau yang
berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program Prioritas dibidang Reformasi dan Tata Kerja. Program Prioritas dibidang Reformasi dan Tata Kerja terdapat beberapa Program Strategis diantaranya yang menjadi Program Strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja adalah : 1. Program Peningkatan Manajemen dan Kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi . 2. Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat murah dan tepat. Program Peningkatan Manajemen dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi pada Satuan Polisi Pamong Praja dijabarkan dalam bentuk kegiatan pokok pengembangan manajemen aparatur daerah dan pengembangan sumber daya apartur melalui peninngkatan manajemen aparatur daerah dan pendidikan dan latihan – latihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. Seterusnya untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat. Murah dan tepat kegiatan pokok
yang dilaksanakan adalah
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya melalui pendidikan dan latihan – latihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut serta meningkatkan sarana dan prasarana Kantor yang diperlukan.
- 14 -
3. Penentuan Isu – isu Strategis Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta mengakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sebagai aparat yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi baik berupa Ancaman, Tantangan, Hambatan maupun Gangguan yang datang baik dari dalam Kabupaten Sijunjung maupun dari pihak luar Kabupaten yakni Kabupaten tetangga. Apalagi Kabupaten Sijunjung merupakan Kabupaten lintas Propinsi Sumatera Barat dan Riau. Disebabkan oleh karena Kabupaten Sijunjung merupakan lintas kabupaten dan Propinsi disinyalir pelaku pelanggar Peraturan di daerah kabupaten tetangga dan propinsi tetangga pindah ke Kabupaten Sijunjung terutama untuk pelanggar Peraturan Penyakit Masyarakat seperti perbuatan maksiat. Dalam wilayah Kabupaten Sijunjung disinyalir ada tempat – tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan perbuatan maksiat tersebut seperti warung – warung disepanjang jalan lintas Sumatera terutama di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kamang Baru dan tertutup kemungkinan terjadi di Penginapan ataupun di Hotel / Wisma yang ada dalam kawasan tersebut.
Berdasarkan pantauan kita Pelaku dari perbuatan tersebut
merupakan warga yang datang dari luar Kabupaten Sijunjung untuk mencari biaya hidup keluarga. Dengan kondisi seperti itu Isu – isu ditentukan sebagai berikut : 1.
Masih kurang tersedianya lapangan pekerjaan;
2.
Masih kurangnya sumber Daya Manusia;
- 15 -
strategis dapat
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 1. VISI Adapun Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah : “ Mendorong terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum ditengah masyarakat Kabupaten Sijunjung ”
2. MISI Untuk terlaksananya Visi tersebut diatas perlu diwujudkan dalam misi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan rasa tentram dan tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan rasa tentram dan tertib dilingkungan masing – masing. c. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih , adil, peduli dan berwibawa 3. TUJUAN a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum b. Melindungi masyarakat dari gangguan ancaman c. Meningkatkan SDM aparatur dan masyarakat d. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan beribawa e. Mendorong Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kab.Sijunjung f. Tegaknya peraturan daerah dan Keputusan Kepala daerah 4. SASARAN a. Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat dan pmerintahan daerah b. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk Hukum Daerah c. Terlindunginya masyarakat dari gangguan dan bencana d. Peningkatan kualitas aparat - 16 -
e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Sijunjung f. Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional kantor 5. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN a. Mengoptimalkan penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah b. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala dan c. Meningkatkan profesinalisme SDM, Lembaga dan Sarana dan prasarana Satpol PP d. Meningkatkan
Sistem
Pembinaan
menyeimbangkan pemberitaan Media
- 17 -
Karier
bagi
Satpol
PP;
serta
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk terlaksananya suatu kegiatan terlebih dahulu perlu disiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut harus dilatar belakangi oleh indikator kerja yang akan menjadi sasaran kegiatan yang direncanakan. Adapun rencana Program dan kegiatan yang strategis untuk dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
- 18 -
TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM /
NO
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN - 1
TAHUN - 2
TAHUN - 3
TAHUN - 4
TAHUN - 5
TAR
TAR
TAR
TARG
TAR
Rp
GET 1
2
3
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya penyelenggara an administrasi perkantoran dengan baik -
1. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 2. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
4
-
3. Pengadaan Kelengkapan gesang
Terlaksanan ya Operasional administrasi perkantoran Terlaksanan ya operasional jasa perkantoran Terlaksana nya pengadaan Kelengkapa n gesang
5
GET 6
7
12 bula
454.262.700.
n 12 bula
525.450.000.
n
-
Rp
-
GET 8
12 bulan
12 bulan
1 set
- 19 -
Rp
9
ET 10
12 950 juta
bula
950 juta
n 12 650 juta
bula
700 juta
n
75 juta
100 %
Rp
25 juta
11
12 bulan
12 bulan
100 %
Rp
LOKASI
GET 12
13
14
Muaro
12 950 juta
bula
15
950 juta
Sijunjung
n Muaro
12 750 juta
bula
800 juta
Sijunjung
n
25 juta
100 %
25 juta
Muaro Sijunjung
1 II
2
3
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Pengadaan kendaraan Patroli dan Pengawalan 3.Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor
4. Pengadaan
-
-
4
Meningkat dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Kendaraan Patroli dan Pengawalan Tersedianya perlengkapan dan Peralatan Kantor yang memadai Tersedianya
Kendaraan Roda
kendaraan
2
operasional
5
12 bulan
6
93.075.000.
-
-
-
-
-
-
7
8
9
10
11
12
13
12
100
12
125
12
125
12
bulan
juta
bulan
juta
bulan
juta
bulan
-
-
-
-
-
1 unit
1 paket
2 unit
roda 2
- 20 -
350 juta
75 juta
36 juta
1 paket
2 unit
75 juta
45 juta
1 paket
2 unit
75 juta
45 juta
1pak et
2 unit
14
125 juta
-
75 juta
50 juta
15
Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung
1
2
3
5. Rehab Berat Kantor tempat kerja
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
-
1 unit
1.5 M
-
-
-
-
-
-
-
-
2 unit
75 juta
2 unit
75 juta
-
-
-
-
-
-
50 juta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150 juta
-
-
-
-
-
-
350 juta
-
-
Tersedianya tempat kerja yang memadai
6. Pengadaan Kendaraan Patwal Roda 2
-
7. Pengadaan Tameng
-
8. Pengadaan Kendaraan Dalmas
-
9. Pengadaan Alat Kejut personil
-
Tersedianya Kendaraan Patroli dan Pengawalan roda 2 Tersedianya peralatan untuk PHH Tersedianya kendaraan untuk mengangkut Anggota Tersedianya peralatan personil
10. Pengadaan Pistol ( Peluru Karet )
20 unit
1 unit
perlatan
juta
1
150
1
paket
juta
paket
Tersedianya -
400
5 unit
personil
- 21-
300 juta
-
-
5 unit
15 Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung
1 III
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3 Terlatihnya anggota satpol pp
4
5
6
7
-
-
1 unit
8
9
10
11
1.5 M
-
-
-
1
7.500.0
1
7.500.00
paket
00.
paket
0.
12
13
14
15
-
-
7.500.0
1
7.500.
Muaro
00.
paket
000.
Sijunjung
75 juta
5 org
75 juta
60 juta
3 org
60 juta
Tersedianya tempat kerja yang
-
Muaro Sijunjung
memadai 1. Diklat Teknis -
2. Diksar Pol PP -
3. Diklat Lanjutan Pol PP
-
4. Diksar PPNS 5. Diklat PPNS Lanjutan
-
Meningkatnya pengetahuan dibidang tugas pokok dan fungsi Meningkatnya pengetahuan dibidang tugas pokok dan fungsi Lebih Meningkatnya pengetahuan dibidang tugas pokok dan fungsi Meningkatnya pengetahuan dibidang penyidikan Lebih meningkatnya pengetahuan dibidang penyidikan
1 paket
7.500.000.
5 org
40 juta
5 org
75 juta
5 org
75 juta
-
-
3 org
57 juta
3 org
60 juta
-
-
2 org
-
-
5 unit
-
62.500. 000
300 juta
22 -
2 org
-
1 pak et 5 org
3 org
62.500.0
2
62.500.
00
org
000
5
350
unit
juta
-
2 org
-
Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung
62.500.
Muaro
000
Sijunjung
-
Muaro Sijunjung
1
2
3
6. Beladiri dan pengendalian Huru Hara
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Meningkatnya keterampilan
1
Anggota
pak
dibidang
et
9.565.000
1 paket
20 juta
1 paket
1 20 juta
pak
20 juta
et
1 paket
20 juta
Muaro Sijunjung
beladiri PHH 7.Peningkatan Sumber Daya Masyarakat
8. Diklat Penanggulanga n Bencana
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan kinerja dan keuangan
-
-
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang trantibum Meningkatnya pengetahuan anggota didang penanggu;anga n bencana
1 pak
7.500.000.
et
1
7.500.
1
7.500.00
paket
000.
paket
0.
1
30
1
paket
juta
paket
1
3.000.
1
3.000.00
paket
000.
paket
0.
1 pak
30 juta
et
1 pak et
7.500.0
1
7.500.0
Muaro
00.
paket
00.
Sijunjung
1 30 juta
pak
30 juta
et
1 paket
30 juta
Muaro Sijunjung
Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan
-
Terlaksananya penyusunan lakip
1 pak et
3.000.000.
- 23-
1 pak et
3.000.0
1
3.000.0
Muaro
00.
paket
00.
Sijunjung
1 V
2
3
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Penegakan / Penertiban Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah
Terwujudnya Keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik
2. Operasional PPNS
-
-
4
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah Terlaksnaanya Tugas PPNS
5
6
1 pak
46.231.400.
et
1 pak
-
et 3. Penertiban anak sekolah -
4. Pengamanan Obyek Vital
5. Lembur khusu piket kantor
-
Meningkatnya disiplin Siswa mengiktui peraturan jam sekolah Terlaksananya acara dengan aman, lancar dan tertib Terlaksananya piket kantor dengan baik
1 pak
17.164.350
et 1 pak
28.340.200
et 1 pak et
-
7
8
9
1
240
1
paket
juta
paket
1
80
1
paket
juta
paket
1
62.500
1
62.500.0
paket
.000
paket
00
1 paket
50 juta
1 paket
10
1 240 juta
12
13
14
15
240
1
240
Muaro
juta
paket
juta
Sijunjung
1 90 juta
pak
90 juta
et 1 pak et
70 juta
pak
91.500.0
paket
.000
paket
00
1 pak et
paket
90 juta
Muaro Sijunjung
1
62.500.
Muaro
000
paket
000
Sijunjung
70 juta
et
1
1
62.500.
1
91.500
24-
pak et
1
-
11
1 paket
70 juta
Muaro Sijunjung
91.500.
1
91.500.
Muaro
000
paket
000
Sijunjung
1
2 6. Pembinaan terhadap pemilik depot air minum
3 -
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Meningkatnya kesadaran pemilik depot air minum tentang
-
-
1 paket
10 juta
1 paket
1 10 juta
pak
10 juta
et
hak dan
1 paket
10 juta
Muaro Sijunjung
kewajibannya 7. Pembinaan terhadap pemilik warnet
Meningkatnya kesadaran -
pemilik warnet
-
-
tentang hak dan
1 paket
10 juta
1 paket
1 10 juta
pak
10 juta
et
1 paket
10 juta
Muaro Sijunjung
kewajibannya 8. Pengamanan Pemilu / kada dan Pilwana 9. Pengamanan Pemilu legislatig
-
Terlaksananya Pemilu Legislatif
10. Pengamanan Demo
Terlaksananya pemilu/ kada dan Pilwana
-
Terlaksananya pengamanan demo
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
1 paket - 25-
40 juta
-
40 juta
1 paket
-
1 paket
1 40 juta
pak
40 juta
et -
-
-
1 40 juta
pak et
40 juta
1
100
Muaro
paket
juta
Sijunjung
1
100
Muaro
paket
juta
Sijunjung
1 paket
40 juta
Muaro Sijunjung
1
2
VI
Program Peningkatan
3
6
7
-
-
1 paket
8
9
200
1
juta
paket
10
11
12
13
14
15
1
200
1
200
Muaro
paket
juta
paket
juta
Sijunjung
keamanan dan kenyamanan
kenyamanan
1. Bakti Sosial Pol PP
5
Terwujudnya
Keamanan dan lingkungan
4
lingkungan yang lebih baik -
Meningkatnya rasa sosial
- 26-
200 juta
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO
INDIKATOR
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0 3
N
TAHUN - 1 4
TAHUN - 2 5
TAHUN - 3 6
I
H
- 28-
-
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN - 4 7
I
TAHUN - 5 8
L
9
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Satuan Polisi pamong Praja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD tidak ada yang dapat diukur karena kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan non pisik dan bersifat penertiban
- 27-
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis SKPD ini merupakan salah satu langkah dalam menyusun Perencanaan Pembangunan bagi SKPD yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis ini memuat rencana kegiatan yang mengacu pada Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan sejauhmana Tugas dan fungsi SKPD dapat dilaksanakan. Rencana strategis ini kami sadari jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kiranya untuk dapat saling memberikan masukan kearah penyempurnaanya yang lebih baik. Demikianlah Rencana Strategis ini dibuat untuk dijadikan bahan peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, terima kasih.
Muaro Sijunjung,
Mei 2011
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIJUNJUNG
JON KANEDI,S.Sos NIP. 196507171986021003
- 29 -
