BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Jambi Mampu, Maju dan Mandiri

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2005-2010 telah ditetapkan 4 agenda pembangunan yaitu : 1. Agenda meningkatkan daya saing ekonomi 2. Agenda meningkatkan kemampuan dan pemerataan pembangunan daerah 3. Agenda meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas 4. Agenda meningkatkan pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik Keempat agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai visi “Jambi Mampu, Maju dan Mandiri” dan dilaksanakan secara simultan, karena keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemampuan pelaksanaan agenda lainnya. Dalam kaitan itu, maka perlu disusun

prioritas pembangunan tahunan dengan beberapa pertimbangan

sebagai berikut : 1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran– sasaran pembangunan, terutama sasaran–sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. 3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan. 4. Realistis untuk dilaksanakan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, lintas Provinsi Jambi, dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah, yang mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Provinsi, kabupaten/ kota karena memuat seluruh kebijakan publik. 2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun dan, 3. Menciptakan

kepastian

kebijakan,

karena

merupakan

komitmen

pemerintah. Dengan demikian RKPD Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan RKPD Provinsi Jambi. Buku RKPD tahun 2010 ini juga dilengkapi dengan buku II yang secara rinci menguraikan tentang program dan kegiatan beserta pembiayaannya. 1.2. LANDASAN HUKUM. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan ditingkat pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tengah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ tanggal 14 Februari 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Kemudian Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.640/752/SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Sistematika Penulisan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010 berlandaskan pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 9 Tahun 2006, Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2006 Nomor : 9 memuat Visi, Misi RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2

dan

Arah

Kebijakan

yang

merupakan

acuan

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah tahun 2006-2010. Sesuai pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh melalui Strategis Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta

keterbatasan

yang

dihadapi

Provinsi

Jambi,

ditetapkan

visi

pembangunan tahun 2006-2010, yaitu JAMBI MAMPU, MAJU DAN MANDIRI. Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jambi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi tahun 2006-2010, sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat 2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah 3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan Perlindungan masyarakat Berdasarkan visi dan misi pembangunan di atas ditetapkan beberapa strategi dasar pembangunan Provinsi Jambi yang dibagi menjadi 3 (tiga) prioritas, yaitu : 1. Pemerintah yang berwibawa dan bersih dari KKN 2. Sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan, dan 3. Potensi sumber daya alam daerah yang siap untuk digali dalam mengakselerasikan roda pembangunan. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2010, memprioritaskan pada 4 (empat) agenda pembangunan, yaitu: 1. Meningkatkan daya saing ekonomi 2. Meningkatkan kemampuan dan pemerataan pembangunan daerah, 3. Meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan, 4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan yang baik

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

3

Dalam perkembangan dinamika internal dan lingkungan nasional dan global, maka yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan (RPPK) dan UKM 2. Peningkatan infrastruktur wilayah 3. Pembangunan sumberdaya manusia 4. Pengelolaan sumberdaya alam dan Pariwisata

1.4. SISTIMATIKA RKPD a. Bab Pendahuluan Mengemukakan

pengertian

ringkas

tentang

RKPD,

proses

penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Bab ini juga menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan.

b. Bab Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan

daerah

berdasarkan

indikator-indikator

makro

pembangunan daerah.

c. Bab Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

d. Bab Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010 Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

4

pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Tahun

2010,

dalam

rangka

menetapkan

arah

kebijakan

pembangunan daerah tahun 2010.

e. Bab Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2010.

f. Bab Penutup Uraian pada Bab penutup disesuaikan dengan kebutuhan.


5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah Perkembangan

PDRB

per

kapita

berdasarkan

harga

berlaku

mengalami peningkatan, dari Rp 5,62 juta tahun 2002 menjadi Rp 10,81 juta tahun 2007 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,98 persen pertahun. Demikian juga perkembangan PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 2001 mengalami peningkatan dari Rp 4,36 juta tahun 2002 menjadi Rp 5,20 juta tahun 2007 atau tumbuh rata-rata sebesar 3,58 persen pertahun, sedangkan tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi Rp.14,75 juta hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Provinsi Jambi naik cukup signifikan selama lima tahun terakhir, walaupun PDRB per kapita tersebut tergolong rendah dibandingkan PDRB perkapita beberapa Provinsi lain di Sumatera. Peningkatan PDRB Perkapita ini telah mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dari 62,97 persen tahun 2002, tahun 2007 sebesar 65,3 persen sedangkan tahun 2008 dari 62,4 persen triwulan satu meningkat

menjadi 72,31 persen pada triwulan IV dengan rata-rata

62,60 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan pada tahun 2002 sebesar 46,53 persen menurun menjadi 43,02 persen tahun 2007, sedangkan bukan makanan meningkat dari 16,44 persen tahun 2002 menjadi 22,28 persen tahun 2007. Dengan demikian peningkatan PDRB perkapita telah mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi rumah tangga non makanan. Peningkatan permintaan ini akan mendorong pertumbuhan produksi terutama industri yang menghasilkan produk rumah tangga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2000), pada tahun 2007 meningkat sebesar 6,82 persen bila dibandingkan dengan tahun 2006. Peningkatan ini terjadi pada semua sektor perekonomian. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 9,98 persen. Pertumbuhan sektor ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya tumbuh sebesar 5,9 persen. Pertumbuhan yang relative besar di sector pertanian


6

adalah di subsektor perkebunan, subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perikanan masing-masing tumbuh diatas 7 persen. Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,73 persen. Penurunan pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian ini disebabkan mulai menurunya produksi migas disamping menurunnya harga minyak mentah dipasar dunia juga ikut mempengaruhi nilai dari sektor ini. Namun sub sektor pertambangan tanpa migas seperti batu bara yang terdapat di 4 kabupaten yaitu Bungo, Tebo, Sarolangun dan Batanghari mengalami pertumbuhan yang positif. Sebaliknya terjadi pada sub sektor penggalian yang mengalami perlambatan dari 5,6 persen menjadi 3,4 persen pada tahun 2007 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas pada tabel berikut dapat dilihat pencapaian kinerja pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jambi No (1) 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Indikator (2) Pertumbuhan PDRB Laju inflasi Provinsi Jambi PDRB berlaku (Milyar Rp) PDRB konstan (Milyar Rp) PDRB per kapita Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah penduduk (KK) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan Laju pertumbuhan penduduk/ LPP (%) Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD b. SMP c. SMU Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD b. SMP c. SMU Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Kematian Bayi per 1.000 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000. Angka usia harapan hidup (Th) Status Gizi Buruk Persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka


Tingkat Realisasi Target Realisasi Pencapaian Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2008 Terhadap RPJM 08 (3) (4) (5) (6) 6,82 7,25 7,16 98,76% 7,44 6,75 11,57 58,34% 32.077 42.065 41.089 97,68% 14.275 15.587 15.297 98,14% 11,53 14,94 14,75 98,73% 2.781.927 2.815.000 2.784.928 98,93% 668.324 676.683 669.454 98,92% 10,27

10,15

10,25

99,02%

3,89

1,82

1,56

85,71%

93,24 92,97 61,13

95,00 95,00 65,00

95,00 95,09 64,13

100,00% 100,09% 98,66%

114,39 92,97 61,13 78,45 7,63 31

114,50 95,00 65,00 100,00 7,00 29,00

114,39 95,09 64,13 100,00 7,50 29,90

99,90% 100,09% 98,66% 100,00% 93,33 103,10%

215,8

215,0

215,8

99,63%

69,00 1,8%

69,9 1,0%

69,00 0,8%

98,715 125%

33,98

35,00

34,50

98,57%

65,18 6,22

65,0 5,5

65,06 5,91

100,09% 93,06%

7

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terjadi peningkatan dari 5,89 persen tahun 2006 menjadi 6,82 persen tahun 2007 atau meningkat 0,93 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,45 persen. Sektor listrik, gas dan air bersih meningkat sebesar 6,69 persen, sementara sektor bangunan tumbuh sebesar 14,58 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan

sebesar

19,06

persen,

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi sebesar 7,14 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 5,93 persen serta sektor jasa-jasa sebesar 5,62 persen. Pertumbuhan pada sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran didukung oleh semua sub sektornya yaitu perdagangan, sub sektor hotel dan sub sektor restoran yang masing-masing tumbuh diatas 5 persen. Pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sub sektor angkutan udara merupakan sub sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi diantara semua sub sektor yang ada. Hal ini disebabkan maraknya maskapai-maskapai penerbangan yang membuka jalur penerbangan Jambi-Jakarta yang mengakibatkan persaingan tarif dan mampu mendorong laju pertumbuhan sub sektor tersebut. Di lain pihak menjamurnya bisnis telekomunikasi yang ditandai dengan berdirinya counter penjualan pulsa dimana penggunaan telepon seluler di Provinsi Jambi yang terus meningkat, sehingga sub sektor jasa penunjang komunikasi mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Disisi lain tingginya pertumbuhan di sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan yang mencapai 19,06 persen, terutama didorong oleh sektor perbankan dan sektor persewaan yang rata-rata tumbuh diatas 10 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan sektor ini juga telah mendorong pertumbuhan sektor jasa-jasa sehingga dapat meningkat sebesar 5,62 persen. Dilihat dari pola distribusi PDRB penggunaan, maka konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB penggunaan Provinsi Jambi yaitu sebesar 65,3 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,2 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 13,8 persen, perubahan stok sebesar 2,6 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba hanya sebesar 0,5 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Jambi sebagian besar atau 65,3 persen digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, jika ditotal dengan pengeluaran konsumsi pemerintah, maka total pengeluaran rumah tangga dan pemerintah mencapai 84,5 persen. Tingginya pengeluaran untuk RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

8

konsumsi ini dapat mendorong tingkat inflasi, namun tingkat inflasi Provinsi Jambi tahun 2007 mengalami penurunan dari 10,66 persen tahun 2006 turun menjadi 7,44 persen tahun 2007. Disamping itu kesempatan kerja tahun 2007 juga meningkat sebesar 0,17 persen, sehingga tingkat pengangguran berkurang 1,90 persen yaitu dari 78.264 orang tahun 2006 menurun menjadi 76.774 orang tahun 2007. Kondisi ini mendorong meningkatnya PDRB perkapita dari Rp 9,71 juta tahun 2006 menjadi Rp 10,81 juta tahun 2007 atau tumbuh sebesar 11,33 persen. Peningkatan PDRB perkapita ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya permintaan dan tingkat konsumsi masyarakat. 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD Penyelenggaraan

urusan

wajib

pemerintah

daerah

dibidang

pendidikan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, maka Provinsi Jambi menetapkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, juga telah dimuat tentang prioritas pendidikan tersebut. Dalam upaya untuk memajukan pendidikan ini, maka pemerintah juga telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Dalam kaitannya dengan pengembangan UKM Koperasi dalam otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang ditegaskan dalam Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004. Secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, Kepala Daerah

berkewajiban

mewujudkan

demokrasi

ekonomi

dengan

melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran,

pengembangan

teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia.


9

Tabel 2.2.

No

(1)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Provinsi Jambi

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program/ Keluaran Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD 2008)

(3)

(4)

(5)

(2) Urusan Wajib Bidang Pendidikan Program ... Kegiatan ...

Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD 2008) (6)

Tingkat Realisasi Terhadap Target Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (%) (7)

Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD 2009)

Perkiraan Target Capaian Program (RPJMD) sampai dengan tahun 2009

Perkiraan Target Capaian Program (RPJMD) sampai dengan Tahun 2009 (%)

SKPD Penanggung Jawab

(8)

(9)

(10)

(11)

............., 2009................


10

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Pada akhir tahun 2008 dan memasuki awal tahun 2009 ini, telah terjadi krisis keuangan global yang bermula dari krisis keuangan di Amerika Serikat, telah berdampak pada ekonomi nasional dan daerah. Ekonomi masyarakat belum pulih benar akibat kenaikan harga BBM pada awal tahun 2008 ini, yang mencapai 30-80%. Sektor riil juga baru mulai bangkit sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun krisis keuangan global telah menciptakan satu siklus mata rantai ekonomi yang berdampak juga pada sektor pertanian dan

perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi

(back bone) masyarakat terutama di Provinsi Jambi. Hal ini ditandai dengan penurunan harga TBS dan harga karet Bokar. Padahal kedua komoditas unggulan ini menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Provinsi Jambi. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan krisis ekonomi mulai muncul kembali baik diperdesaan maupun perkotaan di Provinsi Jambi. Melemahnya permintaan terhadap komoditi-komoditi primer seperti CPO, Crumb rubber, kakao dan komoditi primer lainnya, telah menyebabkan penurunan harga-harga hasil perkebunan seperti Tandan buah sawit (TBS) dan Karet. Penurunan harga-harga telah mempengaruhi tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Disisi lain faktor pengungkit untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat belum tumbuh, karena masih rendahnya tingkat investasi baik dari pemerintah maupun swasta. Rendahnya tingkat investasi dan menurunnya tingkat permintaan dari komoditi perkebunan tersebut, menyebabkan sebagian tenaga kerja telah ada yang di PHK atau di rumahkan, sehingga perluasan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran menjadi isu strategis kedepan di khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu telah berkontribusi terhadap peningkatan biaya transportasi yang pada akhirnya menjadi beban ekonomi masyarakat. Pengaruh dari kenaikan harga BBM dan krisis keuangan global yang mulai terjadi pada akhirnya akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya masalah-masalah sosial. Dengan demikian masalah kemiskinan menjadi isu yang strategis untuk diperhatikan sebagai dampak dari krisis tersebut baik sekarang maupun dimasa datang. Implikasi kemiskinan akan mempengaruhi derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

11

Oleh karena kemampuan ekonomi masyarakat menurun akibat krisis yang akan masih berlangsung tersebut maka masalah gizi dan sanitasi lingkungan yang buruk akan berdampak terhadap turunnya derajat kesehatan masyarakat dan sebaliknya akan meningkat kasus-kasus gizi buruk dan daya tahan kesehatan masyarakat terhadap penyakit. Disamping itu kemiskinan juga akan menurunkan kemampuan masyarakat wajib belajar guna memenuhi standar minimal pendidikan dasar. Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan telah berakibat kurangnya dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik dasar. Akibatnya infrastruktur fisik dasar seperti jalan raya telah menunjukan penurunan kualitas sehingga menggangu percepatan aktivitas ekonomi dan pengembangan wilayah. Kebutuhan akan infrastruktur dasar yang baik dan berlanjut kualitas maupun kuantitasnya untuk saat sekarang dan masa datang masih tinggi. Pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan telah berdampak rusaknya lingkungan hidup. Disamping itu eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memperhatikan lingkungan hidup juga telah merusak tatanan ekonomi karena bersifat eksploratif sehingga nilai tambah yang dihasilkan minimal dan hanya dapat dinikmati dalam waktu yang terbatas. Disamping itu biaya pemulihan sumber daya alam akibat kerusakan tersebut dan perubahan perilaku masyarakat membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama.


12

Tabel 2.3. No (1) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010

Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Nasional Provinsi Kab/Kota (2) (3) (4) Krisis keuangan global Penurunan harga Penurunan pendapatan menyebabkan penurunan komoditi ekspor Jambi petani perkebunan sawit permintaan terhadap seperti CPO, Crumb maupun karet. produk ekspor. rubber yang menyebabkan harga TBS dan karet turun tajam. Investasi asing pada saat Investasi pemerintah baik Ketergantungan APBD II krisis global ini akan sulit melalui APBD maupun terhadap pembiayaan dari masuk, sementara APBN menjadi faktor pusat sangat tinggi ratainvestasi swasta nasional yang sangat penting rata diatas 90%. Sumber masih relatif rendah. untuk mendorong PAD yang terbatas ekonomi. Sumber PAD yang terbatas. Rendahnya investasi Tingkat pengangguran PHK dan peningkatan menyebabkan rendahnya cenderung meningkat. pengangguran. tingkat kesempatan kerja. Daya beli masyarakat Penurunan pendapatan Peningkatan kemiskinan menurun terutama dari petani dan penurunan karena penurunan masyarakat pertanian. permintaan dan daya beli pendapatan petani. masyarakat. Banyak infrastruktur Infrastruktur jalan sangat Infrastruktur jalan sangat dasar belum dapat jelek, kurang pasokan jelek, kurang pasokan dipenuhi dengan baik listrik dan air minum. listrik dan air minum. Pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan yg Pelayanan kesehatan yg pada semua lapisan prima dan terjangkau prima dan terjangkau masyarakat. untuk masyarakat miskin untuk masyarakat miskin Pelayanan pendidikan Pelayanan pendidikan Tingkat pendidikan yang yang merata dan yang berkualitas dan berkualitas dan terjangkau terjangkau terjangkau, alokasi pada semua strata anggaran biaya pendidikan. pendidikan.


13

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009 Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

suatu

indikator

dari

dampak

kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan

ekonomi

tersebut

merupakan

kontribusi

dari

pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2008 sebesar 7,16 persen meningkat sebesar 0,34 persen dari 6,82 persen tahun 2007. Namun dipenghujung tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi yang dipicu bangkrutnya lembaga keuangan Amerika Serikat akibat macetnya kredit perumahan yang kemudian diikuti lembaga-lembaga keuangan di negara Eropa, menyebabkan guncangan hebat pasar uang hampir di seluruh kawasan dunia, termasuk Indonesia. Dampak terberat krisis finansial global ini diperkirakan akan terjadi ditahun 2009 ini dan 2010 nanti. Segala upaya dari sisi moneter dan fiskal nasional sudah mulai dikerahkan untuk meminimalkan dampak krisis terhadap ketahanan ekonomi nasional. Demikian juga untuk perekonomian daerah APBD 2009, bersama konsumsi masyarakat, bahkan sangat diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini, sehingga keberhasilan pelaksanaan APBD itu akan menjadi taruhan yang amat besar bagi pemerintah daerah, karena sumber pertumbuhan dari ekspor dan investasi akan sangat sulit diharapkan. Krisis ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyelamatkan beberapa komoditas perkebunan, pertanian dan sektor perikanan dan peternakan, pemerintah Provinsi Jambi bersama sektor swasta dan masyarakat harus berupaya bersama dalam program penciptaan nilai tambah dan rantai nilai melalui pengembangan industri turunan dari berbagai komoditas perkebunan serta mengurangi ketergantungan ekonomi Jambi pada produk dari luar (impor) dan juga daerah lain. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

14

Oleh karena itu melalui pelaksanaan pembangunan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2005-2010, diharapkan dapat memberikan kemajuan penting, yang di implementasikan dalam agenda pembangunan yaitu: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi; Meningkatkan Pembangunan dan Pemerataan

Pembangunan

Daerah;

Meningkatkan

Kesejahteraan

dan

Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas; Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintah yang Baik. Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jambi No

Indikator Makro Ekonomi

(1) 1

(2) PDRB Harga Berlaku (Rp Miliar) PDRB Harga Konstan (Rp Miliar) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Struktur PDRB Pendekatan Sektor: (%) a. Primer b. Industri c. Utilitas d. Jasa Produktivitas Sektoral ( Ribu Rupiah): 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel, Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan 9. Jasa-jasa 10. Produktivitas Total Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran: 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pengeluaran Konsumsi Lembaga NirLaba 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5. Perubahan Stok 6. Selisih (Ekspor – Impor) Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan (PDRB H Konstan) - Pajak Daerah terhadap PDRB - Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian terhadap PDRB - Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB) - Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah - dan sebagainya Dan seterusnya ..........

2 3 4

5

6

7 8 9 10

11

12


Realisasi Tahun Tahun 2007 2008 (3) (4) 32.077 41.089 14.275 15.297 6,82 7,16 7,44 11,57

Proyeksi Tahun Tahun 2009 2010 (5) (6) 50.607 63.461 16.398 17.644 7,20 7,60 6,75 5,00

44,36 16,50 16,01 23,13

49,39 15,83 7,14 27,64

41,48 18,50 9,29 30,75

40,99 18,60 9,39 31,02

12,30 366,13 81,72 178,68 33,32 29,70 38,77 345,90 27,04 27,96

13,75 621,96 97,96 204,30 38,89 33,42 41,55 452,18 29,39 34,74

16.642 553.257 51.771 70.506 48.520 30.900 68.875 231.096 32.008 40,20

17.989 578.561 53.284 68.459 51.398 31.462 74.103 244.487 33.639 47,24

63,68 16,16 0,44 17,19 2,44 0,09

62,60 15,29 0,42 15,12 2,30 4,27

63,90 16,32 0,40 13,67 2,30 3,41

62,50 16,30 0,43 15,00 2,35 3,42

281.900 6,22

275.300 5,91

270.000 6,06

250.000 5,95

71,46

71,36

72,00

72,50

2,61% 1,12%

3,44% 1,56%

2,58% 1,99%

2,69% 2,03%

8,07%

7,98%

7,66%

7,97%

15

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 Gambaran

ekonomi

Jambi

tahun

2009-2011

akan

dipengaruhi

perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut, Pertama, perkembangan globalisasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia Tenggara yang terintegrasi dalam Asean Free Trade Area (AFTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah seperti Jambi, tetapi dilain pihak juga menuntut

daya saing perekonomian Jambi yang lebih tinggi. Dorongan

eksternal bagi perekonomian Jambi antara lain berasal dari: a) perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Sumatera dan Batam yang diperkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan Jambi, b) perekonomian kawasan regional Asia Tenggara diperkirakan tetap menjadi kawasan pertumbuhan dan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Singapura dan negara-negara yang tergabung dalam IMS-GT (Indonesia - Malaysia -Singapore

Growth

Triangle), karena sekitar 60 persen ekspor Jambi adalah ke Singapura, disamping itu secara geografis letak Jambi sangat strategis di kawasan IMS GT tersebut. Kedua, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka

perekonomian

daerah

seperti

Jambi

sangat

tergantung

pada

perekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis ekonomi nasional menurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri paling maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang,

tingginya

harga minyak bumi yang menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa daerah maju. Ketiga, penetapan standar produk dan regulasi dari negara maju yang cendrung tidak dapat dipenuhi oleh daerah-daerah yang seperti Jambi, sehingga

baru berkembang

hampir semua produk ekspor Jambi harus melalui

Singapura untuk di kemas ulang, sehingga sebagian besar nilai tambah produk itu diterima Singapura

bukan Jambi. Adapun lingkungan internal yang

diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Jambi dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:


16

Pertama, Jambi secara nasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif untuk berinvestasi, keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor ke Jambi. Kedua, sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Jambi kedepan. Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor non-migas di berbagai sektor akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 6,62 persen tahun 2007 menjadi 8,52 persen tahun 2012, atau tumbuh dengan rata-rata 8,2 persen pertahun selama periode 2008-2012. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,66 persen, pendapatan riil perkapita (dengan tahun dasar 2000) mencapai Rp 5,20 juta pada tahun 2007 dan pada tahun 2011 akan mencapai Rp 7,07 juta. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan Investasi; ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat diperkirakan rata-rata tumbuh sebesar 4,76 persen; 10,5 persen; dan 5,75 persen per tahun. Pertumbuhan konsumsi masyarakat pada tahun 2007 sebesar

6,1

persen,

untuk

tahun

2009-2011

pertumbuhan

konsumsi

masyarakat diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan

masyarakat,

sehingga

permintaan

konsumsi

masyarakat

diperkirakan terus meningkat. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diprediksi terutama didorong sektor industri pengolahan nonmigas yang diperkirakan tumbuh rata-rata 9,22 persen per tahun, di mana pendorong utamanya diharapkan dari industri hilir CPO, industri crumb rubber dan kelapa, industri barang kayu dan hasil hutan lainnya Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh rata-rata 6,38 persen per tahun, di mana pendorong utamanya adalah diharapkan dari subsektor perkebunan, tanaman bahan makanan, perikanan dan peternakan selama periode 2009-2011. Pada tabel berikut dapat dilihat prediksi PDRB Provinsi Jambi berdasaran harga konstan tahun 2000 untuk tahun 2009-2011. Total PDRB riil Provinsi Jambi diprediksi sebesar Rp 16.496 miliar pada tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp 19.330 miliar pada tahun 2011 atau diprediksi tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen pertahun. Dari prediksi PDRB berdasarkan harga konstan tersebut, dapat diperoleh prediksi pertumbuhan ekonomi Jambi untuk tahun 2009-2011.


17

Tabel 3.2. Prediksi PDRB Provinsi Jambi Harga Konstan 2000 Tahun 2009 - 2011 ( dalam Juta Rupiah) LAPANGAN USAHA

Realisasi 2007

Realisasi* 2008

2009

Prediksi 2010

2011

1. Pertanian

4.224.534

4.476.316

4.762.801

5.076.193

5.413.760

2. Pertamb. & Penggalian

1.800.800

1.934.599

2.080.081

2.239.208

2.409.163

3. Industri Pengolahan

1.997.508

2.175.686

2.370.192

2.582.561

2.814.217

4. Listrik, Gas & Air Bersih

108.621

115.844

123.560

134.643

147.488

5. Bangunan

596.107

636.881

681.717

737.823

809.096

6. Perdag, Hotel &Restoran

2.545.310

2.791.696

3.063.887

3.369.356

3.684.391

7. Pengang & Komunikasi 8. Keu. Persew & Jasa Persh

1.175.324

1.282.867

1.404.611

1.541.560

1.699.108

532.186

556.294

586.612

631.606

687.882

9. Jasa-Jasa Pertumb.Ekonomi (%)

1.267.816 6,82

1.332.602 7,16

1.422.552 7,20

1.535.076 7,60

1.665.865 7,80

Sumber: BPS Provinsi Jambi Hasil Analisis Ket *). Data Sementara

Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2009-2011 diprediksi akan terus meningkat, dimana pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,16 persen yang didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, bangunan, jasa-jasa, perdagangan dan sektor pertanian. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 7,0 - 7,2 persen yang didorong oleh sektor industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa dan sektor listrik gas dan air bersih, sektor-sektor ini diperkirakan akan tumbuh diatas 6,5 persen pada tahun 2009. Tabel 3.3. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009-2011 PREDIKSI LAPANGAN USAHA 2009 2010 1. Pertanian 5,40 5,58 2. Pertambangan & Penggalian 7,52 7,65 3. Industri Pengolahan 6,94 6,96 4. Listrik, Gas & Air Bersih 6,66 8,97 5. Bangunan 7,04 8,23 6. Perdag., Hotel & Restoran 8,75 8,97 7. Pengangkutan & Komunikasi 9,19 9,25 8. Keu. Persewaan & Jasa Persh 5,45 7,67 9. Jasa-Jasa 6,75 7,91 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,20 7,60 Sumber: Hasil Analisis


2011 5,65 7,59 6,97 9,54 8,66 8,35 9,27 7,91 8,52 7,80

18

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diprediksi sebesar 7,80 persen, sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan

dan jasa-jasa. Dengan

pertumbuhan ekonomi sebesar 7,80 persen pada tahun 2011 diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 2-3 persen pada tahun tersebut. Struktur ekonomi Provinsi Jambi untuk tahun 2009-2011 diperkirakan akan terus bergeser kearah fundamental ekonomi yang semakin kuat. Peranan sektor pertanian diperkirakan akan terus menurun dari kontribusi 26,02 persen tahun 2008 menjadi 24,78 persen tahun 2011, demikian juga sektor pertambangan menurun dari 18,12 persen tahun 2008 menjadi 17,80 persen tahun 2011. Sedangkan sektor-sektor yang diperkirakan masih relatif stabil untuk tahun 2009-2011 adalah kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu dari 3,80 persen tahun 2008 menjadi 3,70 persen tahun 2011. Hal ini disebabkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan belum berkembang dengan fundamental ekonomi yang dibangun dari sektor pertanian dan industri pengolahan, belum memberikan multiplier effect yang besar pada sektor tersebut. Tabel. 3.4. Prediksi Struktur Ekonomi Provinsi Jambi 2008-2012

LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag., Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu. Persewaan & Jasa Persh 9. Jasa-Jasa Total (%) Sumber: Hasil Analisis (Data diolah)

2009 25,82 18,10 11,82 0,83 4,70 15,18 8,40 3,78 11,37 100,00

PREDIKSI 2010 25,36 18,11 12,01 0,88 4,68 15,30 8,49 3,77 11,40 100,00

2011 24,78 17,80 12,10 0,90 4,71 16,02 8,54 3,70 11,45 100,00

Pertumbuhan ekonomi Jambi untuk tahun 2009-2011 diprediksi didorong oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, keuangan dan sektor pertambangan dan penggalian. Peranan industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat yang dilihat dari kontribusi sektoralnya dari 11,90 persen tahun 2007 menjadi 12,10 persen tahun 2011, peranan sektor bangunan juga meningkat dari 4,60 persen tahun 2007 menjadi 4,71 persen tahun 2011, sektor perdagangan, hotel dan restoran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

dari 15,10 persen tahun 2007 menjadi 19

16,10 persen tahun 2011. Disamping itu peranan sektor Listrik, gas, air bersih, pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diprediksi akan terus meningkat. Peningkatan sektor-sektor tersebut diperkirakan akan memperkuat struktur ekonomi Provinsi Jambi kedepan dengan berbasis pada sektor industri yang berbahan baku dari produk yang dihasilkan dari Provinsi Jambi seperti industri hilir yang berbasis komiditi perkebunan.

PREDIKSI PDRB PERKAPITA TAHUN 2009-2011 Prediksi PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 2000 juga mengalami peningkatan, dari Rp 5,196 juta tahun 2007 diperkirakan akan terus meningkat mencapai Rp 6,613 juta tahun 2011 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,24 persen pertahun untuk periode 2009-2011. Peningkatan PDRB perkapita ini akan dapat mendorong daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peningkatan konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi masyarakat ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Walaupun

PDRB

per

kapita

tersebut

tergolong

rendah

dibandingkan PDRB perkapita beberapa Provinsi lain di Sumatera, namun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk 3 tahun kedepan. Tabel 3.5. Prediksi PDRB Perkapita (Berdasarkan harga konstan) dan Penduduk Tahun 2000-2010. PREDIKSI KETERANGAN 2009 2010 2011 PDRB Per Kapita (Rp Juta) 5,836 6,208 6,613 Pertumbuhan (%) 6,00 6,36 6,53 Jlh Penduduk (000 orang) 2,826 2,875 2,923 Pertumbuhan (%) 1.84 1.73 1.67 Sumber: Data Diolah Pada

tabel

diatas

dapat

dilihat

pertumbuhan

PDRB

Perkapita

berdasarkan harga konstan, walaupun nilaInya relatif kecil, namun tingkat pertumbuhannya relatif baik yaitu rata-rata mencapai 6,24 persen pertahun untuk periode 2009-2011. Untuk pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus menurun yaitu dari pertumbuhan rata-rata 1,83 persen pertahun periode 2000-2006, maka pada tahun 2009 pertumbuhan penduduk diprediksi hanya sebesar 1,84 persen, sehingga secara rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 2009-2011 hanya sebesar 1,70 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk yang terus menurun ini diharapkan dapat menjadi moment untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kedepan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

20

PREDIKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK, KESEMPATAN KERJA TAHUN 2009-2011.

TENAGA

KERJA

DAN

Proyeksi pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2009-2011 diperkirakan rata-rata mencapai 1,70 persen pertahun. Dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2000-2006 yang mencapai 1,83 persen pertahun, maka proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2009-2011 diprediksi lebih rendah. Demikian

juga

pertumbuhan

angkatan

kerja

tahun

2009-2011

diperkirakan relatif rendah yaitu hanya 0,33 persen pertahun. Untuk menyalurkan angkatan kerja tersebut, maka kesempatan kerja harus tumbuh diatas pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan prediksi pertumbuhan ekonomi, dimana 3 tahun kedepan pertumbuhan ekonomi Jambi akan lebih banyak didorong oleh sektor produksi, maka dapat diperkirakan atau diprediksi pertumbuhan kesempatan kerja tahun 2009-2011 dapat mencapai 0,40 persen pertahun. Pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Jambi didorong oleh migrasi masih penduduk usia kerja yang berasal dari Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tabel 3.6. Proyeksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi Jambi Tahun 2006-2011 PREDIKSI NO KETERANGAN 2009 2010 Jmlh Penduduk (000 orang) 2.826 2.875 1 Pertumbuhan (%) 1,84 1,73 2 Jlh Angkatan Kerja(orang) 1.182.820 1.183.211 3 Jlh Kesempatan Kerja(Orang) 1.109.302 1.111.485 Tingkat Pengangguran (Orang) 73.518 71.726 -2,24 -2,44 4 Pertumbuhan (%) %tase Pengangguran 5 dari Angkatan kerja (%) 6,22 6,06 Sumber: Hasil Analisis Untuk

meningkatkan

pertumbuhan

kesempatan

2011 2.923 1,67 1.183.601 1.113.699 69.902 -2,54

kerja

5,91

serta

meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus menjadi prasyarat untuk tercapai tujuan diatas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran tenaga kerja dari 6,50 persen total angkatan kerja tahun 2007 menjadi 5,91 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2011. Selama tahun 2009-2011 peningkatan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar diharapkan terjadi disektor industri pengolahan agribisnis, seperti industri hilir CPO, kelapa dan crumb rubber, sektor perdagangan, hotel dan restoran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

21

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 50.000-60.00 orang selama periode 2009-2011. Demikian juga untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja pada masa mendatang. Sedangkan untuk sektor utilitas seperti listrik, gas dan air minum serta sektor transportasi, relatif kecil menyerap tenaga kerja. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sub sektor perkebunan diperkirakan relatif stabil, karena kebijakan di sektor perkebunan terutama tanaman karet adalah peningkatan produktivitas petani bukan perluasan lahan. Dengan strategi ini diharapkan pendapatan petani dan kesejahteraan meningkat. Sejalan dengan prediksi menurunnya tingkat pengangguran serta dengan dilaksanakannya berbagai program mengatasi kemiskinan seperti bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat dan program lainnya maka jumlah penduduk miskin diharapkan menurun secara drastis dari 11,35 persen tahun 2007 menjadi sekitar 7,2 persen tahun 2011.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Reformasi yang berlangsung selama ini telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan, diantaranya tingkat pendapatan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, birokrasi pemerintahan daerah yang belum mampu mengikuti kaedah pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal dan kurang mengindahkan asas-asas pembangunan yang berkelanjutan; nilai tambah produk masih rendah (produk primer); rendahnya ketersediaan

dan

kualitas

infrastruktur,

dan

masih

tingginya

tingkat

ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah, . Berbagai permasalahan tersebut memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan tersebut akan melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang

ekonomi,

sosial,

politik,

kelembagaan,

maupun

keamanan.

Permasalahan mendasar ini perlu ditangani secara berkelanjutan dan komprehensif. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi

2010-2011 yang disusun dalam kerangka

6 (enam)

agenda

pembangunan sebagai berikut:


22

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas: a. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah b. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, c. Peningkatan

investasi dan ekspor nonmigas,

d. Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. e. Revitalisasi pertanian, f. Peningkatan daya saing agroindustri, 2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang Berkualitas: a. Peningkatan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat, b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, c. Pembangunan Pemuda dan Olahraga, d. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas e. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK. f. Peningkatan

Kualitas

Kehidupan

dan

Peran

Perempuan

Serta

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar : a. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi b. Percepatan pembangunan infrastruktur air dan perumahan c. Percepatan pembangunan infrastruktur Listrik d. Percepatan pembangunan infrastruktur Informasi dan telekomunikasi 4. Mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. a. Pengurangan Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, c. Peningkatan lapangan usaha dan Kesempatan kerja, d. Percepatan pembangunan perdesaan. 5. Mewujudkan tatanan sosial yang berahklak mulia, tentram dan demokratis melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. a. Pengembangan budaya demokrasi, b. Peningkatan Tramtibmas, c. Peningkatan kualitas kehidupan Agama, d. Penegakan supremasi Hukum dan HAM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

23

6. Mewujudkan tatanan pemerintahan yang tertib, bersih dan mampu menjadi pelayan masyarakat. a. Peningkatan Perencanaan Pembangunan b. Peningkatan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil c. Peningkatan pengunaan Pertanahan d. Peningkatan Efektifitas dan efesiensi Pemerintahan Umum e. Peningkatan Kapasitas Kepegawaian f. Penyediaan Data Statistik g. Penataan Kearsipan h. Peningkatan tata laksana dan kelembagaan i.

Peningkatan Kinerja SKPD

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat. Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi periode 2003 - 2008, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tercermin dari tabel 3.7 berikut ini. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

24

Tabel 3.7 . Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, 2003 – 2008 (JutaRp) PENDAPATAN 1. Sisa Angg. Th.Lalu

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Target

95.019.443.884,64

126.821.826.426,00

168.995.139.059,00

278.917.465.882,00

312.576.882.053,52

359.487.857.780.00

Realisasi

95.019.443.884,64

126.821.826.426,00

168.995.139.059,00

278.917.465.882,00

312.576.882.053,52

359.487.857.780,00

100

100

100

100

100

Realisasi (%) 2. PAD

100

Target

187.639.300.115,36

246.236.225.716,00

283.589.737.270,00

336.590.283.408,00

382.082.234.637,00

454.441.987.272,00

Realisasi

225.323.147.699,89

285.932.959.949,00

344.880.739.493,00

385.158.332.133,97

450.631.728.338,00

624.808.335.374.00

Lebih (kurang)

37.683.847.584,53

39.696.734.233,00

61.291.002.223,00

48.568.048.725,97

68.549.493.700,00

170.366.348.102,00

Realisasi (%) 3. Dana Perimbangan

120,08

116,12

121,6

114,43

117,94

137,71

Target

266.403.018.000,00

279.894.258.746,00

311.479.747.859,00

532.035.039.025,00

660.933.000.000,00

748.327.682.000,00

Realisasi

287.144.584.953,00

333.981.288.630,55

393.688.551.719,08

625.108.331.584,00

702.189.235.439,00

745.860.901.379,00

Lebih (kurang)

20.741.566.953,00

54.087.029.884,55

82.208.803.860,08

93.073.292.559,00

41.226.235.439,00

2.466.780.621,00

107,54

119,32

126,39

117,49

106,24

99,67

Target

8.706.298.000,00

8.525.000.000,00

12.770.000.000,00

26.300.000.000,00

29.500.000.000,00

58.699.464.800,00

Realisasi

8.706.298.000,00

10.229.761.093,00

10.251.501.874,00

0

25.018.043.993,00

64.410.339.889,00

-

1.704.761.093

(2.518.498.126,00)

(26.300.000.000)

(4.481.956.007)

5.710.875.199,00

100

120

80,28

-

84,81

109,73

Realisasi (%) 4. Penerimaan Lain

Lebih (kurang) Realisasi

(%)


25

Grafik 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2003-2007

Pada sisi pendapatan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah serta urusan kas dan perhitungan

memperlihatkan realisasi yang

meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan. Tabel 3.7 memperlihatkan sisa lebih anggaran tahun lalu selama tahun 2003 – 2007 terealisir sebesar 100 % dari target yang ada. Sementara itu untuk pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yang sah,

peningkatan setiap tahunnya memperlihatkan realisasi yang

melampaui target yang ditetapkan. Realisasi terbesar dialami pada tahun 2003 yaitu sebesar 120,08 % dan yang terkecil dialami pada tahun 2006, yaitu sebesar 114,43 %, hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Selama periode yang sama, pendapatan dari dana perimbangan memperlihatkan peningkatan realisasi rata-rata sebesar 99,77 % setiap tahunnya. Realisasi yang terbesar dialami pada tahun 2005 yaitu sebesar 126,39 %, dan yang terkecil dialami pada tahun 2007, sebesar 106,24 %. Sedangkan realisasi urusan kas dan perhitungan yang paling besar dialami pada tahun 2004 sebesar 120 % dan yang terkecil dialami pada tahun 2005 sebesar 80,28 %.


130

700.000

125

600.000

120

500.000

115

400.000 110

300.000

Realisasi (%)

Target/Realisasi (Juta Rp)

800.000

105

200.000

100

100.000 0

95 2003

2004

2005

2006

2007

Tahun Target

Realisasi

Realisasi (%)

Grafik 3.2. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2003-2007.

Kondisi diatas mengindikasikan bahwa, kontribusi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisa perhitungan anggaran tahun lalu. Dalam perkembangannnya selama periode 2003 – 2007, memberikan kontribusi yang terus meningkat secara positif, walaupun perkembangannya berfluktuasi meningkat setiap tahunnya, akan tetapi masih kecil apabila dibandingkan dengan ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat, walaupun tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara presentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima pemerintah daerah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya sebagaimana tabel berikut ini ;

Tabel 3.8 Kontribusi Target Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat Tahun 2003 – 2007 Target Persentase Tahun Jumlah PDS Total APBD *K *KP 1 2 3 4 5 2003 282.658.744.000 557.768.060.000 50,68 49,32 2004 373.058.052.142 756.965.836.099 49,28 50,72 2005 452.584.876.329 917.815.932.145 49,31 50,69 2006 615.507.749.290 1.289.184.129.600 47,74 52,26 2007 694.659.116.691 1.490.415.889.824 46,61 53,39 Rata-rata 48,72 51,28 Sumber : APBD Provinsi Jambi beberapa tahun terbitan *K = kontribusi **KP = Ketergantungan Pusat


56,00

1.400.000.000.000

54,00 52,00

1.200.000.000.000

50,00

1.000.000.000.000

48,00 800.000.000.000

46,00

600.000.000.000

Kontribusi (%)

Target PDS dan APBD

1.600.000.000.000

44,00

400.000.000.000

42,00

200.000.000.000

40,00 2003

2004

2005

2006

2007

Tahun Target PDS

Target APBD

Kontribusi

Ketergantungan pd Pusat

Grafik 3.3. Kontribusi Target Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat 2003 – 2007 Tabel 3.8 dan Grafik 3.3 diatas mencerminkan bahwa dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terakomodasi dalam APBD Provinsi Jambi selama periode 2003 - 2007, secara rata-rata 51,28 % diperoleh dari pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi, sedangkan sisanya sebesar 48,72 % diperoleh dari pendapatan asli daerah sendiri. Pada periode tersebut, kontribusi yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dialami pada tahun 2007, yaitu sebesar Rp.694.659.116.691 dari total APBD Rp.1.490.415.889.824 atau sekitar 46,61 % berasal dari penerimaan daerah sendiri (PDS) dan sisanya sebesar 53,39 % berasal dari instansi yang lebih tinggi atau pemerintah pusat. Sementara itu, dilihat dari realisasi penerimaan daerah, yang telah memberikan kontribusinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama periode 2003 - 2007, menunjukkan peningkatan, begitu juga dengan ketergantungan daerah ini terhadap pusat mengalami peningkatan seperti yang tercermin dalam berikut ; Tabel 3.9

Tahun 1 2003

Kontribusi Realisasi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat Tahun 2003 – 2007. Realisasi Persentase PDS APBD *K *KP 2 3 4 5 320.342.593.584 489.371.648.110 65,46 34,54

2004

412.754.786.375

630.144.009.673

65,50

34,50

2005

513.875.878.552

748.820.793.086

68,62

31,38

2006

664.075.798.016

1.010.266.663.718

65,73

34,27

2007

763.208.610.391

1.152.820.963.776

66,20

33,80

Rata-rata 66,30 Sumber : APBD Provinsi Jambi beberapa tahun terbitan

33,70


1.200.000.000.000

70,00

1.000.000.000.000

60,00 50,00

800.000.000.000

40,00 600.000.000.000 30,00 400.000.000.000

20,00

200.000.000.000

Kontribusi (%)

Realisasi PDS dan APBD (Rp)

*K = kontribusi **KP = Ketergantungan Pusat

10,00

0

0,00 2003

2004

2005

2006

2007

Tahun Realisasi PDS

Realisasi APBD

Kontribusi

Ketergantungan pd Pusat

Grafik 3.4 Kontribusi Realisasi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat 2003 – 2007

Pada Tabel 3.9 dan Grafik 3.4 memperlihatkan bahwa, realisasi penerimaan daerah sendiri memberikan kontribusi rata-rata sebesar 66,30 % setiap tahunnnya, hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat sebesar 33,70 %. Realisasi yang cukup besar dialami daerah ini pada tahun 2005 yaitu sebesar 68,62 %, dan yang terkecil dialami pada tahun 2003 yaitu 65,46 %. Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas pendapatan daerah.


Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 sampai Tahun 2011

No (1) 1

Jenis Pendapatan Daerah (2) Pendapatan asli daerah Pajak daerah

Realisasi

Proyeksi

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

(3)

(4)

(5)

450.631.728.338

640.824.087.719

498.557.177.390

503.809.785.000 509.060.240.962

372.444.014.569

527.008.669.551

423.795.726.000

430.795.726.000 437.115.839.000

23.195.023.572

51.489.563.913

40.016.100.000

39.102.100.000

41.975.000.000

6.285.839.774

9.669.000.000

9.669.000.000

10.576.000.000

50.722.566.170,59 56.040.016.719,97

24.649.361

23.932.959.000

19.393.161.000

Tahun 2011 (7)

(6)

2 3 Retribusi daerah 4

5

6 7

8 9

10

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

677.171.191.000

745.860.901.379

262.153.191.000

252.603.219.379

Dana alokasi umum

415.018.000.000

468.803.682.000

Dana alokasi khusus

12.000.000.000

24.454.000.000

11

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah

12

Dana darurat

13

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

14

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

15

-

25.018.043.993.

769.433.750.000

261.242.351.000

473.505.880.000

64.410.339.889

-

7.774.988.993

Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya


35.121.000.000

25.049.200.000

734.312.750.000 767.829.891.423

260.806.870.000 261.996.168.581 473.505.880.000 475.625.000.000 -

-

-

-

-

30.208.722.419

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Belanja pembangunan sebagai pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan diklasifikasikan secara vertikal dalam susunan sektor dan sub sektor, program dan proyek yang terangkum dalam bidang-bidang pembangunan selama periode 2003-2008 meliputi dua puluh sektor dan subsidi kepada daerah bawahan. Selama periode tersebut target dan realisasi dari pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut; Tabel 3.11

Target dan Realisasi Belanja Pembangunan APBD Provinsi Jambi 2003 – 2008 Belanja Pelayanan Publik (Rp)

% Realisa si

Tahun Target

Realisasi

1 2004 2005 2006 2007

2 358.303.787.066 499.623.555.267 821.824.644.453 482.080.087.625

3 329.434.287.474 416.359.241.268 687.743.938.240 423.534.583.182

4 91,94 83,33 83,69 87,86

2008

1.019.338.738.413

893.259.407.613

87,63

29,87

28,32

86,89

Rerata

Pertumbuhan (%) RealiTarget sasi 5 6 39,44 26,39 64,49 65,18 -41,39 -38,42

110,91

110,91

Sumber : APBD Provinsi Jambi beberapa tahun terbitan

1.200.000.000.000

94 92

Total Anggaran

1.000.000.000.000

90 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000

88

Target

86

Realisasi

84

% Realisasi

82 200.000.000.000

80

0

78 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun

Grafik 3.5. Target dan Realisasi Belanja Pembangunan APBD Provinsi 20032008.



Tabel 3.12. Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011 No

Jenis Pendapatan Daerah

(1) (2) 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 3.1.2 Pencairan dana cadangan 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan Daerah


Realisasi Proyeksi Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 (3) (4) (5) (6) (7) 357.520.000.000 386.300.000.000 359.487.858.000 150.000.000.000 167.500.000.000 -

-

-

-

357.520.000.000 386.300.000.000 359.487.858.000 150.000.000.000 167.500.000.000

33

3.4.3.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011

No


(1)

(2)

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.8 Belanja tidak terduga 2.1.9 Belanja Barang Jumlah Belanja Tidak Langsung


Realisasi Proyeksi Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 (3) (4) (5) (6) (Belanja Operasi) 256.948.091.384 294.901.265.317 355.253.130.150 371.408.751.942 388.149.751.549 5.984.070.000 3.592.607.000 3.500.000.000,- 31.200.000.000 31.500.000.000 3.392.698.500 3.281.116.600 31.198.034.000 1.000.000.000 7.121.350.000 - 198.770.202.425 170.946.081.910 152.957.000.000 184.005.405.000

6.501.5000000000

3.250.000.000 114.769.027.600

15.000.000.000

20.576.240.000

283.000.000 10.000.000.000 26.539.786.300 20.000.000.000 288.042.786.739 554.885.076.623 510.062.261.342 685.666.273.660 618.105.538.242 651.352.746.549

34

3.4.4.

Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel 3.14.

No

Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011 Jenis Pendapatan Daerah

(1) (2) 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah


Realisasi Tahun 2007 Tahun 2008 (3) (4)

Proyeksi Tahun 2009 Tahun 2010 (5) (6)

Tahun 2011

1.000.000.000

5.000.000.000

9.000.000.000 5.000.000.000

7.000.000.000

1.000.000.000

5.000.000.000

9.000.000.000 5.000.000.000

7.000.000.000

35

3.4.5.

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.15.

No

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011


(1) 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

(2) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1.2

Dana perimbangan

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1.2.2 Dana alokasi umum 1.2.3 Dana alokasi khusus 1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1 Hibah 1.3.2 Dana darurat 1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan

Tahun 2007 (3)

Realisasi Tahun 2008 (4)

450.631.728.338

660.933.000.000

Tahun 2009 (5)

649.824.087.719,97 527.008.669.551 27.282.991.499 6.285.839.774

498.557.177.000 423.795.726.000 40.685.100.000 4.725.000.000

64.230.834.550

24.649.360.000

739.404.547.000

745.860.901.379

262.153.191.000

252.603.219.379

415.018.000.000 -

468.803.682.000 24.454.000.000

25.018.043.993

64.410.339.889

230.777.667.000 473.505.880.000 35.121.000.000 25.049.200.000 -

Proyeksi Tahun 2010 (6)

Tahun 2011

503.809.785.000 430.795.726.000 39.102.100.000 9.669.000.000 23.932.959.000 734.312.750.000 260.806.870.000 473.505.880.000 9.669.000.000

dari pemerintah daerah lainnya


36

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1.3.5 Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya A

JUMLAH PENDAPATAN

2 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.8 Belanja tidak terduga 2.1.9 Belanja Barang B

2.2.

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Langsung

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN

D

TOTAL JUMLAH BELANJA (B + C)


-

1.010.266.663.718

1.152.820.963.776

(Belanja Operasi) 256.948.091.384 3.392.698.500 -

294.901.265.317 5.984.070.000 3.592.607.000 3.281.116.600 198.770.202.425

6.501.500.000

3.250.000.000

288.042.786.739 554.885.076.623

283.000.000 510.062.261.342

(Belanja Modal) 423.534.583.182

893.259.407.613

1.263.110.925 1.238.122.535.000

355.253.130.150 3.500.000.000 31.198.034.000

37

E

Surplus/(Defisit) (A-D)

3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 3.1.2 Pencairan dana cadangan 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

311.576.882.053

354.487.857.970 386.301.604.936

312.576.882.053

359.487.857.970 395.301.604.936

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah G JUMLAH PENGELUARAN 1.000.000.000 5.000.000.000 9.000.000.000 PEMBIAYAAN H Pembiayaan neto (F-G) I Sisa lebih pembiayaan 357.520.000.000 386.300.000.000 359.487.858.000 anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H+E)


150.000.000.000

167.500.000.000

38

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 4.1 AGENDA MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI Kondisi ekonomi makro Provinsi Jambi pada tahun 2008 telah memberikan fondasi yang relatif baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 ini. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 7,16%, diperkirakan akan dapat dipertahankan pada level 7,0%-7,2% pada tahun 2009 ini. Demikian juga pertumbuhan sektoral kelompok primer diperkirakan juga meningkat dari 9,65% tahun 2007 menjadi 9,76% tahun 2008. Pertumbuhan sektoral kelompok sekunder dan tersier diperkirakan juga meningkat masingmasing dari 6,18% dan 8,10% tahun 2007 menjadi 6,27% dan 8,31% tahun 2008. Stabilitas ekonomi makro daerah yang relatif stabil pada tahun 2008 diperkirakan akan menjadi tetap stabil dan baik pada tahun 2010 selain itu, beberapa

kejadian

luar

biasa

seperti

penyebaran

virus

flu

burung,

membutuhkan penanganan secara khusus. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah ini, dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal antara lain, pertama, perkembangan globalisasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia Tenggara yang terintegrasi dalam Asean Free Trade Area (AFTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah seperti jambi, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian jambi yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian jambi antara lain berasal dari: a) perekonomian nasional terutama dari daerah di pulau jawa, sumatera dan batam yang di perkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan jambi, b) perekonomian kawasan regional Asia Tenggara diperkirakan tetap menjadi kawasan pertumbuhan dan dinamis dengan motor penggerak perekonomian singapura dan negara-negara yang tergabung dalam IMS-GT (Indonesia –Malaysia-Singapore Growth Triangel), karena sekitar 60 persen ekspor jambi adalah ke singapura, disamping itu secara geografis letak jambi sangat strategis di kawasan IMS GT Tersebut. Kedua,

Perekonomian

daerah

Jambi

sangat

tergantung

pada

perekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis ekonomi nasional menurun,

namun

potensi

ketidakpastian

eksternal

tetap

tinggi

yang

menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa daerah yang lebih maju dan yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih lengkap. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Sedangkan lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian Jambi antara lain: Pertama, Jambi secara nasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif untuk berinvestasi, keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor ke Jambi. Kedua, sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Jambi. Peranan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan

terus

diupayakan

peningkatannya.

Meskipun

minat

investasi belum pulih antara lain tercermin dari masih rendahnya nilai persetujuan

investasi.

Melalui

berbagai

langkah

pokok

antara

lain

penyederhanaan prosedur investasi, peningkatan kepastian hukum, serta perbaikan kualitas infrastruktur, iklim investasi dalam tahun 2010 diperkirakan membaik. Investasi berupa pembentukan

modal tetap

bruto

(PMTB),

diharapkan dapat tumbuh sebesar 10 persen yang berarti lebih besar dari pertumbuhan PMTB tahun 2008 yang hanya sebesar 8,68 persen. Sehingga diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada gilirannya mengurangi jumlah pengangguran. Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan sektor industri dan sektor pertanian semakin membaik dan telah rnampu mendorong pertumbuhan sektor riil,

khususnya

pertanian,

industri

pengolahan,

dan

konstruksi.

Hasil

pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan perkebunan melalui upaya revitalisasi pertanian, yang meliputi peningkatan kemampuan petani dan penguatan

lembaga

pendukungnya,

pengamanan

ketahanan

pangan,

peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan dapat dijaga hingga tumbuh sekitar 6,2 persen pada tahun 2010, yang didorong oleh sub sector perkebunan, perikanan dan peternakan. Dukungan sarana dan prasarana sejak timbulnya krisis masih sangat terbatas. Pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan pedesaan, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan). Untuk mengatasi hal tersebut dan mengingat keterbatasan sumber dana pemerintah, pada awal tahun 2006 telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur yang bersifat sharing pendanaan antara pusat, provinsi dan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten/Kota serta mengupayakan peningkatan partisipasi swasta dalam dan luar negeri dalam pembangunan daerah. Sementara itu, untuk infrastruktur yang bersifat non cost recovery yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, semakin didorong pembangunannya sesuai dengan kemampuan

pendanaan

APBN

dan

APBD

melalui

program-program

pembangunan yang lebih disinkronkan sehingga lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

4.2 AGENDA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEMAMPUAN

DAN

PEMERATAAN

Dalam pelaksanaan Agenda Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah, ditujukan pada upaya peningkatan kemampuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; Peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup; Peningkatan pembangunan perdesaan; Revitalisasi Pembangunan pertanian; Pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah dan kawasan; serta Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Pada sisi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Provinsi Jambi dihadapkan pada masih rendahnya kontribusi IPTEK disektor Hulu dan Hilir. Sehingga untuk komoditi unggulan Jambi belum banyak tersentuh oleh pemanfaatan IPTEK. Untuk itu, kedepan semua produk andalan Jambi dapat diberi muatan processing yang memanfaatkan IPTEK sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global serta juga dapat meningkatkan mata rantai nilai tambah dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani yang berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan ekonomi tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan. Bagi Provinsi Jambi, sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian sangat berperan sebagai sumber perekonomian daerah, dan masih sangat signifikan perannya di masa mendatang. Khusus untuk pertanian perannya sangat besar dalam perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini terindikasi oleh cukup tingginya kontribusi sektor pertanian (tanamanan pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Sampai tahun 2008 kontribusi sector pertanian mencapai 23,47 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi berdasarkan harga berlaku, dan menyerap cukup banyak tenaga kerja atau 701.390 orang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(59,3%) dari total angkatan kerja pada tahun 2008. Namun untuk Provinsi Jambi, secara umum pengelolaan SDA yang yang dikelola masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cenderung agresif, exploitatif dan expansif sehingga daya dukung lingkungan menurun, ketersediaan SDA menipis, bahkan cendrung sudah berada pada tahap yang sangat mengkuatirkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini masih sangat maraknya kejadian pembalakan liar (illegal logging), tebang berlebih (over cutting) serta penyelundupan kayu ke luar negeri yarg telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan di Provinsi Jambi. Selain itu, Kawasan perdesaan menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal yang menghambat terwujudnya kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman. Karena itu, upaya meningkatkan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, melalui pengurangan angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pemukiman di perdesaan dan adanya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan akan terus diupayakan. Upaya Revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan perdesaan, karena sebahagian besar penduduk Provinsi Jambi hidup di pedesaan dan hidup dari bertani. Untuk Provinsi Jambi, sektor pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan dan bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan

dan

kehutanan)

masih

merupakan

penopang

keberianjutan

pembangunan. Keadaan ini terlihat sampai tahun 2008 sektor pertanian masih memberikan kontribusinya sebesar 23,47 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan ketersedian pangan. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, terlihat lebih separuh jumlah tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, karena jumlah yang bekerja di sektor pertanian mencapai 59,3.% dari seluruh tenaga kerja pada tahun 2008. Sedangkan untuk pemenuhan ketersedian pangan serta dalam rangka memenuhi hak atas pangan bagi masyarakat Jambi, selama 2008 telah mampu menjaga ketersediaan pangan seperti beras dan jagung, Namun penyediaan daging ruminansia dan kedelai produksinya belum mencapai kebutuhan pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 ini semua


kebutuhan yang telah ditargetkan diperkirakan akan tercapai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi. Sejalan dengan itu, di Provinsi Jambi juga terdapat wilayah-wilayah yang masih relatif belum maju dan tertinggal terutama wilayah perbatasan yang membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah ini yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menguruangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar kawasan. Walaupun telah dapat dicapai berbagai keberhasilan, namun dalam upaya penurunan kemiskinan belum sesuai dengan harapan kita. Dari hasil survei SUSENAS tahun 2005 jumlah penduduk miskin mencapai 317.800 orang atau 11,88 persen dari jumlah penduduk, kemudian pada tahun 2006

naik

menjadi 335.689 orang atau 12,72 persen. Kenaikan ini seperti Kita ketahui bersama tidak terlepas dari terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2006, yang menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10,66 persen, dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Sedangkan penduduk miskin tahun 2007 menurun menjadi 281.900 orang atau 10,27 persen dari jumlah penduduk. Terjadinya penurunan ini tidak terlepas dari peningkatan pendapatan masyarakat

terutama pada sektor basis pertanian yang diakibatkan oleh

naiknya harga produk perkebunan terutama Kelapa Sawit. Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan pada wilayah perbatasan dan kawasan erat kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi diperkirakan sebesar 260.000 orang – 275.000 orang atau sekitar 9,3 persen dari total penduduk. Untuk itu, pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan adalah melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.


4.3 AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Pelaksanaan

agenda

ini

diarahkan

pada

uapaya:

Peningkatan

Pendidikan yang Berkualitas; Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan; Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas; Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama; Peningkatan Peran Pemuda dan Pembangunan Olah

Raga;

Peningkatan

Peran

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak;

Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya Berbagai indikator kualitas SDM Provinsi Jambi yang semakin membaik namun masih relatif rendah. Dari tahun 2005 sampai tahun 2007 angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi terus meningkat dari 71,2 tahun 2005 meningkat menjadi 71,5 tahun 2007. IPM merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir pada tahun 2007 sebesar 68,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar

96

persen, dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 64,13 persen, rata-rata lama sekolah sebesar 7,63 tahun dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar Rp 622.990 Diperkirakan tahun 2009 akan mengalami peningkatan, sejalan dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya daya beli masyarakat sebagai akibat semakin membaiknya perekonomian nasional dan daerah. Walaupun

penduduk

Jambi

masih

menghadapi

kesulitan

untuk

mengakses serta mengalami rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Penyediaan pelayanan pendidikan belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat juga masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Selain akibat perbedaan tingkat pendapatan, hal tersebut juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum melihat pendidikan sebagai bentuk investasi. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar daerah.

Tantangan

utama

dalam

pembangunan

pendidikan

adalah

desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya terlaksana. Sementara itu, pembiayaan pendidikan belum mampu mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pembangunan kesehatan status kesehatan masyarakat, terutama, penduduk miskin masih rendah dan disparitas status kesehatan juga masih tinggi. Jenis penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun terdapat kecenderungan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Kapasitas pelayanan kesehatan masih rendah serta jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas. Tantangan penting lainnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat; rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; serta pembiayaan kesehatan masih terbatas dan pola alokasinya belum optimal. Disisi lain, peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan

terus

mengalami

kemajuan.

Partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan KB, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, dan jumlah anggota UPPKS yang melakukan usaha ekonomi produktif terus meningkat. Upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan santunan bagi lanjut usia terlantar serta peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat bagi para penyandang cacat. Partisipasi dan perlindungan perempuan dalam pembangunan meskipun membaik namun masih rendah. Perempuan juga masih mengalami adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas masih terbatas. 4.4 AGENDA PEMBANGUNAN HUKUM YANG BAIK

DAN TATA

PEMERINTAHAN

Pada tahun 2008 dan 2009 ini pelaksanaan agenda pembangunan hukum dan tata pemerintah yang baik, masih dihadapkan pada masalah; lemahnya kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah Provinsi dan Provinsi Jambi; Hal ini disebabkan belum dipahaminya prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik, terutama menyangkut azas transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sehingga masih banyaknya pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang terutama pada instansi pelayanan publik. Disisi lain, upaya perbaikan penegakan hukum dan kepastian hukum yang dirasakan tidak adil, tidak tegas dan diskriminatif oleh masyarakat telah berjalan pada arah yang lebih baik. Hal ini terkait erat dengan upaya penegakan keadilan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mendorong terwujudnya aparatur yang baik, bersih dan berwibawa. Momentum ini terus dijaga dan ditingkatkan dengan menekankan pada pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dan mengoptimalkan pengawasan oleh pihak eksternal, serta memberikan peluang bagi peranserta masyarakat dalam pengawasan secara lebih luas. Sejalan dengan upaya tersebut, di sisi lain dilakukan peningkatan kinerja, profesionalitas dan tingkat kesejahteraan aparatur daerah sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi berjalan seiring dan harus segera dituntaskan dalam rangka memperkuat basis pembangunan yang bekerlanjutan. Upaya penegakan hukum secara konsisten sangat penting untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Perilaku korupsi

tidak

hanya

merugikan

keuangan

negara,

akan

tetapi

juga

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta rusaknya moral bangsa yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat luas. Perilaku korupsi di lingkungan penegakan hukum dan birokrasi telah memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya

peranan

birokrasi

sangat

penting

di

dalam

pelaksanaan

pembangunan. Birokrasi seharusnya adalah dinamisator pembangunan dan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bag! terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya kondisi birokrasi Indonesia selain sarat dengan masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), birokrasi masih dianggap lemah dan tidak profesional, dan seringkali dianggap sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan. Disisi lain pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik merupakan prasyarat untuk beriangsungnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang, terlebih Iagi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi. Berbagai gangguan keamanan di Provinsi Jambi yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Kondisi tidak aman yang dihadapi masyarakat Jambi dapat diakibatkan oleh kejahatan konventional, aksi radikalisme dengan latar belakang etnis, ras, agama, dan ideologi, konflik komunal, kejahatan lintas daerah seperti penyelundupan barang,

narkoba

dan

kejahatan

lainnya,


gangguan

keamanan

laut,

perompakan, penangkapan ikan secara illegal, pelanggaran wilayah laut; dan perusakan lingkungan seperti pembalakan, pembuangan limbah. 4.5 MASALAH DAN TANTANGAN UTAMA 2010 Beberapa masalah dan tantangan utama yang dihadapi Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1. Revitalisasi Pertanian dan UKM Walaupun sampai tahun 2008, sektor pertanian masih dapat memenuhi ketersediaan pangan Provinsi Jambi terutama makanan pokok beras, namun secara keseluruhan terlihat bahwa sektor pertanian mengalami penurunan kontribusinya dalam hal penyediaan pangan. Gejala penurunan luas panen juga terjadi pada palawija. Terjadinya penurunan luas panen dan produksi padi dan palawija di atas tidak terlepas dari tidak menguntungkannya untuk melakukan usaha tani lagi baik untuk padi sawah maupun palawija. Kondisi ini diperparah oleh stagnasinya dunia penyuluhan beberapa tahun belakangan ini. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah dimana penurunan luas panen ini juga disebabkan terkonversinya lahan-lahan subur pertanian untuk ditanam dengan komoditi perkebunan terutama kelapa sawit. Terkonversinya lahan subur ini disebabkan komoditi sawit dan karet dirasakan lebih memberikan keuntungan dibanding usaha tanaman pangan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana perikanan di wilayah timur Provinsi Jambi seperti Tanjab Barat dan Timur potensinya cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Secara umum permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor pertanian saat ini dan ke depan adalah (i) relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan cukup tingginya angka kemiskinan petani dan nelayan; (ii) Semakin menyempitnya lahan yang dikuasasi petani; (iii) sangat terbatasnya akses terhadap permodalan (iv) Masih rendahnya penguasaan

teknologi

dan

kualitas

SDM

pertanian;

(v)

pengelolaan

sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan, (vi) terdapatnya penurunan hasil hutan (kayu) sedangkan pemanfaatan hasil non kayu belum optimal, serta (vii) lemahnya infrastruktur yang ada di sektor pertanian, (viii) di bidang pangan, masih dihadapi masalah tingginya ketergantungan pada beras (nabati). Sementara itu permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; antara lain; (a). Rendahnya produktivitas dan pendapatan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. (b). Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif, (c) Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, (d) Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya dan kurang baiknya citra koperasi mengakibatkan terkikisnya kepercayaan masyarakat, (e). Kurang kondusifnya iklim usaha Pembangunan Infrastruktur

2.

Di bidang pembangunan infrastruktur permasalahan yang dihadapi menyangkut

sumber

perumahan

dan

daya

air,

pemukiman

transportasi, masih

akan

energi, menjadi

ketenagalistrikan, prioritas

dalam

pembangunannya. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Sumber Daya Air •

Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia pada

musim

hujan

dan

pada

musim

kemarau,

menyebabkan

ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan. •

Meningkatnya

ancaman

terhadap

kebertanjutan

daya

dukung

sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakar. hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. •

Menurunnya kemampuan penyediaan air akibat berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mcngancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas

infrastruktur

meningkatnya

penampung

sedimentasi,

air

sehingga

menurun

sebagai

menurunkan

akibat

keandalan

penyediaan air untuk ingasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumberdaya air menurun semakin tajam.


•

Intrusi air laut ke daratan dengan volume yang sangat besar dalam waktu yang singkat telah mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air dan mengganggu penyediaan air baku bagi masyarakat, terutama di wilayah Provinsi Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

b. Transportasi •

Secara umum permasalahan transp.ortasi jalan adalah : (1) Pelayanan jasa transportasi yang belum merata di setiap pusat kegiatan di Provinsi Jambi; (2) Kurangnya keterpaduan antar dan intra moda yang mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan jasa angkutan; (3) Masih rendahnya disiplin dan ketertiban para pengguna jasa angkutan jalan, penyedia jasa dan masyarakat dalam mentaati ketentuan yang berlaku; (4) Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih; (5) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator; (6) Rendahnya kuantitas dan kualitas angkutan umum yang menyebabkan penurunan kualitas pelayanan.

•

Dalam bidang lalu lintas sungai dan penyeberangan di Provinsi Jambi : (1) Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana serta fasilitas keselamatan ASDP; (2) Masih rendahnya kesadaran para pemilik kapal untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan keselamatan kapal, dan (3) Belum adanya penetapan jaringan trayek/lintas antar Provinsi Jambi setelah pelaksanaan otonomi daerah dan semakin terbukanya akses jalan raya.

• Permasalahan dalam transportasi laut yang paling menonjol adalah (1) Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana serta fasilitas keselamatan; (2) Tingginya tingkat sedimentasi pantai; (3) Kurangnya aksesibilitas menuju pelabuhan laut asngan angkutan jalan raya, dan (4) Belum adanya back area dan fasilitas penunjang pelabuhan Muara Sabak. • Permasalahan di subsektor transportasi udara yang paling menonjol adalah : (1) terbatasnya prasarana bandara dan fasilitas keselamatan penerbangan dan fasilitas pendukung lainnya, (2) terbatasnya rute pelayanan dari dan ke Bandara Sultan Thaha, dan (3) peningkatan demand angkutan udara belum didukung oleh peningkatan layanan.


c. Energi, Ketenaga Listrikan Pembangunan energi khususnya ketenaga listrikan di Provinsi Jambi dihadapkan pada masalah (1) Keterbatasan Kapasitas Pembangkit, (2) Kurangnya

Kemandirian

Industri

Ketenagalistrikan,

(3)

Tingginya

Ketergantungan Terhadap BBM, (4) Rendahnya Kinerja Sarana dan Prasarana, (5) Belum Tercapainya Tingkat Tarif yang Ekonomis. d. Perumahan dan Pemukiman Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan pemukiman antara lain; Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan seperti Jl. Lingkungan, drainase dan persampahan; Menurunnya kualitas permukiman; Belum mantapnya kelembagaan

penyelenggaraan

pembangunan

perumahan

dan

permukiman; Masih rendahnya efesiensi dalam pembangunan perumahan. 3. Pembangunan Sumberdaya Manusia a. Pendidikan Permasalahan pokok pendidikan di Provinsi Jambi antar lain: 1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah. 2. Belum

meratanya

sebaran

pendidikan

di

Provinsi

Jambi

yang

menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota. 3. Banyak jumlah sekolah yang rusak, 53,6% dari total 14.747 ruang kelas SD dan 19.6% dari total 2.260 ruang kelas SMP serta 27.37% dari total 1.030 ruang kelas SMA. 4. Masih banyak jumlah penduduk yang buta aksara, sampai tahun 2005 lebih kurang 51.540 orang dari total penduduk yang berumur 15 sampai 44 tahun. 5. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana

seperti

buku,

alat-praktik,

alat

peraga

dan

alat-alat

laboratorium yang belum memadai. 6. Belum mencukupi tenaga kependidikan sesuai dengan persyaratan minimal. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

7. Belum tercapainya kesejahteraan tenaga pendidik sesuai dengan harapannya. 8. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik. 9. Belum mantapnya koordinasi antara dinas Provinsi Jambi dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. 10. Pelaksanaan muatan lokal yang masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing. 11. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu. 12. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena masih dianggap kurang terampil dan kurang profesional. Begitu pula dengan dinamika perubahan struktur penduduk yang berpengaruh pada pembangunan pendidikan. Penurunan penduduk usia muda terutama kelompok usia 7-12 tahun sebagai dampak positif program Keluarga Berencana menyebabkan penurunan jumlah siswa SD/MI dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama terjadi pula perubahan struktur usia siswa SD/MI dengan semakin menurunnya siswa berusia lebih dari 12 tahun dan meningkatnya siswa berusia kurang dari 7 tahun. Hal tersebut terus dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa. Dengan demikian penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan non formal terus dikembangkan pula untuk dapat memberi palayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka. Disamping itu, masih terdapatnya anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi maupun tidak sampai menamatkan pendidikannya pada satu tingkat pendidikan terutama di daerahdaerah pedesaan dan kawasan terpencil. Selain itu, Masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Meskipun SPP telah secara resmi dihapuskan oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Beban masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya menjadi lebih berat apabila anak mereka turut bekerja membantu orangtua. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan kawasan terpencil masih sangat terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang rnempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang juga belum tersedia secara memadai. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, (4) sebaran lembaga pendidikan yang tidak proporsional dan (5) biaya operasional pendidikan belum memadai. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terus dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir, karena disadari bahwa kualitas tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. b. Kesehatan Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih rendah, yang dicerminkan dengan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang belum sebaiknya rata-rata Nasional, demikian juga status gizi kurang Balita serta beberapa penyakit menular yang masih tinggi. Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ; 1. Disparitas status kesehatan. 2. Kinerja pelayanan kesehatanyang rendah, yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi. 3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. 4. Rencahnya kondisi kesehatan lingkungan.


5. Rendahnya

kualitas,

pemerataan

dan

keterjangkauan

pelayanan

kesehatan. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata. 8. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin. 9. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan. 10. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Dalam

rangka

mempercepat

tercapainya

Jambi

Sehat

2008,

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pula dalam berbagai bentuk, seperti; Gebrak Malaria, Gerakan Sayang Ibu 9GSI), Revitalisasi Posyandu dan lainlain. Banyak upaya kesehatan berbasis mayarakat maupun yayasan atau gerakan-gerakan kurang berjalan karena kurangnya kemampuan dalam menggali dana-dana. Sementara itu masih ada kesan bahwa program peningkatan kesehatan masyarakat selama ini dimonopoli

oleh instansi kesehatan dan

provider, sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh banyak pihak, seperti NGOs dan kalangan swasta kurang mendapat respon yang positif. Jaringan kemitraan antara sektor pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakt (LSM) belum dikembangkan secara optimal dan belum terinventarisasi LSM yang concern dibidang kesehatan. Kondisi ini menjadikan upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan kurang terkoordinasi dalam mendukung kebijakan sistem kesehatan daerah. 4. Pembangunan SDA dan Pariwisata Berbagai permasalahan muncul dan memicuterjadinya kerusakan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini : Terus menurunnya kondisi hutan Provinsi Jambi. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan yang telah dipraktekkan dalam dekade terakhir telah menimbulkan dampak negatif. Hal ini terlihat dari sangat tingginya laju penurunan luas hutan di Provinsi Jambi yang mencapai -2,44% per tahun dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Kondisi ini juga berimplikasi pada degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) yang mengakibatkan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

kerusakan hutan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai Batanghari dan anak-anaknya semakin menurun. Kejadian ini sangat berdampak pada meningkatnya debit air sungai secara tidak terkendali di musim hujan. Hal ini berakibat pada meningkatnya frekwensi banjir sepanjang tahun. Seringnya banjir sangat berdampak pada pola tanam dan sangat berpengaruh pada produktifitas hasil pertanian

masyarakat. Bahkan

tidak jarang tingginya frekwensi banjir yang datang secara tiba-tiba telah mengahcurkan sumber kehidupan (pertanian) yang merupakan sumber ekonomi dan mata pencarian sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi. Permasalahan lainnya yang perlu diantisipasi dalam pengelolan kehutanan ini adalah sangat lemahnya penegakan hukun terhadap pembalakan liar (ilegal logging), permabahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, pembakaran hutan, peredaran hasil hutan illegal, tebang berlebih (over cutting), penyeludupan kayu ke luar negeri, dan tindakan illegal lainnya banyak terjadi. Diperkirakan kegiatan-kegiatan illegal tersebut saja telah menyebabkan dan mempercepat hilangnya hutan di Provinsi Jambi seluas 739.768 ha selama satu dekade terakhir. Selain penegakan hukum yang lemah, juga disebabkan oleh aspek penguasaan lahan yang sarat masalah, praktek pengelolaan hutan yang tidak lestari, dan terhambatnya akses masyarakt terhadap sumber daya hutan. Disamping itu rendahya

kapasitas pengelolaan kehutanan, sarana-

prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, demikian juga insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan

yang

harus

dikelolanya

berkontribusi

terhadap

sulitnya

penanggulangan masalah kehutanan seperti pencurian kayu, kebakaran hutan. Disamping itu, partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah. Permasalahan selanjutnya adalah sistem pemanfaatan hutan terutama hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanaka ragaman hayati, keindahan alam (wisata alam) yang memiliki potensi ekonomi, belum dikembangkan seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan kayu hanya sekitar 7% dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, obyek penelitian, wisata alam.


Permasalahan lainnya dalam pengelolan hutan ini adalah masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan dalam pengusahaan dan penataan batas kawasan hutan. Masyarakt lokal (adat) yang banyak berada disekitar kawasan hutan dan dalam juga merupakan potensi yang baik sekaligus menjadi potansi permasalahan jika dalam pengelolaan hutan tersebut diabaikan, sehingga yang muncul adalah klaim terhadap lahan hutan, sebagai contoh permasalahan yang terjadi adalah penunjukan suatu kawasan mejadi hutan konsevasi atau hutan lindung seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat setempat. Tanpa ada pengakuan partisipasi masyarakt setempat sulit terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Pengelolaan hutan yang tidak berkelnjutan di Porvinsi Jambi seperti illegal loging (pembalakan liar), over cutting (tebang berlebih) serta terjadi konversi lahan perkebunan seperti sawit telah menigkatkan kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Pada saat ini diperkirakan DAS Batanghari sudah berada dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS ini juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, industri, dan konsumsi rumah tangga. Kerusakan habitat ekositem pesisir seperti deforestasi hutan/pantai mangrove serta terjadinya degradiasi telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversiti). Untuk itu kedepan sangat diperlukan upaya meningkatkan konservasi pesisir dan laut, seta rehabilitasi ekosistem yang rusak. Hal ini dapat dilakukan dengan mambangun sistem pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut. Disamping itu penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir juga sangat penting diperhatikan. Disamping itu, laju sedimentasi yang cukup tinggi juga sangat berperan merusak kawasan pesisir timur Provinsi Jambi yang merupakan muara sungai Batanghari. Hal ini terlihat dari terjadinya pendangkalan yang cukup cepat, yang disebabkan cukup tingginya laju sedimentasi sebagai akibat kegiatan pengelolaan lahan hutan yang tidak berkelanjutan di kawasan hulu sungai terutama yang dilalui sungai Batanghari dan anaknya. Disamping itu pencemarannya yang cukup memprihatinkan juga perlu diperhatikan terutama pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, pertanian, kegiatan perhubungan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan beroperasi dan akan dibukanya beberapa pertambangan, seperti tambang batubara di beberapa kabupaten perlu mendapat perhatian ke depan. Karena selama ini citra pertambangan selalu dipersepsikan dengan citra yang selalu merusak lingkungan. Hal ini disebabkan karena sifat usaha pertambangan terutama pertambangan batubara, khususnya pertambangan yang sifatnya terbuka (open pit mining), selalu merubah bentangan alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Pertambangan terbuka ini akan dapat menggangu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak

buruk

bagi

kehidupan

manusia

sehingga

keberadaan

pertambangan semacam ini selalu di tolak atau menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Kondisi ini, khususnya untuk Provinsi Jambi di perburuk dengan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di sepanjang DAS Batanghari dan anak-anak sungainya. Aktifitas PETI yang juga menggunakan air raksa atau mercury ini disamping akan mencemari air sungai yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, juga akan dapat mencemari iar untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Di sisi lain, pelestarian plasma nutfah asli juga belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan satwa dan tumbuhan yang dilindungi secara liar, yang dilatar belakangi rendahnya kesadaran masyarakat, mejadi ancaman utama bagi keanakaragaman hayati perlu diantisipasi kedepan, terutama yang berpotensi tetapi belum banyak dimanfaatkan seperti tanaman obat-obatan yang berjumlah 68 jenis areal Taman Nasional Bukit Dua Belas dan kawasan hutan lainnya. Begitu

juga

pada

pembangunan

periwisata

dihadapkan

pada

permasalahan antara lain ; kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (tangible) dan yang tidak kasat mata (intangible). Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kecilnya kapasitas fiskal, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya daerah. Pengelolaan kekayaan budaya ini juga masih belum sepenuhnya

menerapkan

prinsip

tata

pemerintahan

yang

baik

(good

govermnent). Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah dan produk daerah masih rendah. Antara lain karena keterbatasan informasi.


Terjadinya krisis nilai-nilai kebersamaan sebagai ciri budaya daerah. Budaya bangsa adalah akumulasi puncak-puncak kebudayaan daerah yang

terdiri

dari

beragam

suku

bangsa.

Nilai-nilai

solidaritas

sosial,

kekeluargaan, keramahtamahan sosial, dan rasa cinta sesama sebagi puncakpuncak budaya daerah, yang pernah dianggap sebagi kekuatan pemersatu dan ciri khas budaya bangsa, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilainiali materialisme. Demikian pula yang terjadi pada tingkat nasional, bahwa kebanggaan atas jati diri anak bangsa, seperti penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, makin terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap lebih unggul. Nilai-nilai luhur meluntur oleh cepatnya penyerapan buadata global yang negatif, dan tidak mempunyai daerah sebagai bagian integral pemerintah mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan dan pembentukan karakter kebangsaan (nation and character building). Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter kebangsaan

telah

mengakibatkan

krisis

budaya

yang

selanjutnya

memperlemah ketahan budaya. Lemahnya kemampuan daerah dalam megelola keragaman etnik. Gejala tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Jambi (birokrasi) maupun saat pilkada, dimana telah terjadi penguatan orientasi kelompok dan etnik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegari. Fenomena itu mengkhawatirkan karena Provinsi Jambi selain merupakan daerah tujuan transmigrasi, juga sebagai daerah yang relatif plural. Bertitik tolak dari uraian dikemukakan diatas, yang menyangkut dengan realisasi pencapaian pembangunan dalam tahun 2008 dan perkiraan pencapaian pembanguan pada tahun 2009 serta tantangan yang dihadapi tahun 2010 sebagai pelaksanaan tahun terakhir RPJMD 2005-2010, memiliki tema ”Meningkatkan Pembanguan Infrastruktur dan Revitalisasi Pertanian yang didukung SDM yang Handal dalam Pengelolaan SDA Menuju Jambi Mampu Maju dan Mandiri”.

4.6

Prioritas-Prioritas Pembangunan 2010 Dalam RPJMD tahun 2005-2010 untuk melaksanakan keempat Agenda

Pembangunan Daerah terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang perlu di atasi dan menjadi prioritas pembangunan daerah. Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum daerah yang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

dihadapi, termasuk adanya masalah darurat yang perlu segera diatasi, maka tidak semua rencana pembangunan tahunan atau RKPD ini akan dapat dianggarkan dalam APBD tahun 2010 nanti. Sebagaimana

telah

dilakukan

pada

tahun-tahun

sebelumnya,

berdasarkan permasalahan dan tatanan yang dihadapi pada tahun 2010 mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, serta mengacu kepada Tema Pembangunaan pada tahun 2010, prioritas-prioritas pembangunan dalam RPJMD yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

4.6.1 Revitalisasi Pertanian dan UKM Sasaran a. Tercapainya pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan sebesar 6,2 persen pada tahun 2010. b. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan kurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan yang dicerminkan dari peningkatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian. Arah Kebijakan Masyarakat pedesaan merupakan bagian terbesar penduduk Provinsi Jambi, dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan sumber daya lokal lainnya. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut dilakukan secara menyeluruh baik secara spatial (pedesaan). Pada dasarnya arah kebijakan yang memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola

potensi

secara

produktif

dan

efisien

untuk

meningkatkan

kesejahteraannya. Untuk itu beberapa arah kebijakan pembangunan pertanian dan UKM adalah sebagai berikut : 1) Ketahanan Pangan Daerah Upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan daerah difokuskan pada tersedianya kebutuhan beras dari sentra-sentra produksi yang ada di RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Provinsi Jambi dan didukung dengan produksi palawija dan daging. Untuk itu kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara lain; a. Pengamanan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi padi sebesar 723.805 ton padi sawah dan 75.606 padi ladang; b. Peningkatan efisiensi sistem dan jaringan distribusi pangan yang menjamin keterjangkauan harga bahan pangan; c. Peningkatan produktivitas dan produksi pangan serta diversifikasi komoditi penghasil pangan pada areal perkebunan d. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil untuk menurunkan susut pasca panen; e. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui penerapan dan perluasan upaya

pengendalian hama, penyakit dan

ghulam secara terpadu; f. Pengembangan kawasan sentra peternakan dan integrasi ternak tanaman serta pengelolaan lahan dan air (padang pengembalaan ternak, kebun hijauan makan ternak, sertifikasi padang pengembalaan). g. Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 2) Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan produksi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan dimaksudkan untuk menciptakan usaha agribisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Untuk itu, upaya yang dilakukan antara lain : a. Pengembangan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional, seperti kentang, kedelai, dan jagung. b. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultural dan sayuran spesifik lokasi. c. Penyediaan dan pengawasan peredaran dan pengunaan bibit bermutu. d. Rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi karet. e. Peningkatan program pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian dan petani. f. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida. g. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perlindungan usaha perkebunan.


h. Peningkatan nilai tambah produk pertanian / perikanan melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran. i.

Pengembangan

infrastruktur

(sarana

prasarana)

pertanian,

peternakan, perikanan serta perkebunan. j.

Pengembangan agribisnis peternakan melalui pengembangan sentra, agropolitan, sistem informasi peternakan, penerapan teknologi pemasaran hasil, kelembagaan dan kemitraan usaha.

k. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan berupa bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat atau bergulir. l.

Peningkatan

usaha

perikanan

skala

kecil

dan

peningkatan

pemasaran, mutu, dan nilai tambahan produk perikanan. m. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. n. Pengembangan budidaya patin Jambi. 3) Pemberdayaan Masyarakat Petani/Nelayan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani/nelayan yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah : a. Pemberdayaan

masyarakat

petani/nelayan

dalam

memanfaatkan

teknologi dan informasi pertanian melalui pelatihan dan studi banding. b. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. c. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan dan pembudidaya ikan. d. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan penguatan assosiasii perkebunan. e. Penyederhanan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian/perikanan. f. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan petani. g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. h. Penataan kembali usah budidaya tambak (air payau) dan air tawar. i.

Penyempurnaan sistem pembenihan serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perikanan.

j.

Peningkatan

kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat,

khususnya

masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir


hutan, atau transmigran) dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari. k. Peningkatan rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi untuk pertanian. 4) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dilakukan melalui Kegiatan Pokok antara lain ; a. Penciptaan iklim usaha bagi KUKM b. Pemberdayaan dan pendampingan KSP/USP koperasi penerima dana bergulir. c. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM. d. Penumbuhan dan pemberdayaan sentra UKM. e. Peningkatan peran koperasi dalam mendukung usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dan waserba. f. Pengembangan industri kecil menengah dan besar g. Pembinaan dan bantuan peralatan industri kecil h. Pengembangan dunia usaha PMDN dan PMA i. Peningkatan dan pengembagan ekspor dan perdagangan dalam negeri. j. Pengawasan peredaran pupuk.

4.6.2 PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. Sasaran Sasaran pembangunan infrastruktur adalah ; a. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan irigasi, dan pembangunan infrastruktur pada kawasan banjir serta peningkatan pelayanan daerah irigasi 53,28% menjadi 65%. b. Meningkatkan sistem jaringan jalan yang ada dalam mendukung interkoneksi antara kawasan produksi dan jalur distribusi menuju daerah pemasaran dan outlet Provinsi Jambi (Pelabuhan Ekspor/Muara Sabak). c. Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan tenaga Surya serta Jaringan tegangan Rendah (JTR) pada daerah yang belum terjangkau listrik. d. Meningkatkan lingkungan perumahan pada kawasan kumuh dan pembangunan jalan setapak serta MCK lingkungan. e. Mengurangi pencemaran lingkungan melalui perbaikan drainase. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Kebijakan Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut ; 1) Sumberdaya Air a. Pembangunan dan rehabilitasi pengamanan sungai di daerah rawan banjir di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Tebo, Merangin, Kerinci dan Kota Jambi. b. Pembinaan kelompok Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Sarolangun dan Kota Jambi c. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, Kerinci dan Kota Jambi. d. Operasional dan Pemeliharaan (O & P ) 2) Transportasi 1. Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi di; a. Wilayah Timur I ( Kabupaten Tanjab Barat ) b. Wilayah Timur II ( Tanjab Timur ) c. Wilayah Timur III ( Muaro Jambi ) d. Wilayah Tengah I ( Bungo ) e. Wilayah Tengah II ( Batanghari dan Muaro Jambi ) f. Wilayah Barat I ( Kerinci ) g. Wilayah Barat II ( Merangin ) h. Wilayah Barat III ( Sarolangun )

2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Provinsi di; a. Wilayah Tengah I ( Tebo ) b. Wilayah Barat IV ( Kerinci ) 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di jalan Provinsi 4. Pembangunan Jembatan Batanghari II 5. Pemeliharaan Rutin Sistem Mandor pada Ruas Jalan Provinsi 6. Peningkatan jalan dalam kota 7. Rehabilitasi jalan dalam kota 8. Percepatan pembangunan pelabuhan Muara Sabak. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

9. Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan ; 10. Peningkatan pelayanan fasilitas Bandara dan Landasan Pacu Bandara Sultan Thaha 3) Ketenagalistrikan Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah pedesaan dan terpencil melalui pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. 4) Perumahan dan Pemukiman a. Penataan dan revitalisasi kawasan strategis di Provinsi Jambi. b. Pembangunan prasarana dan sarana jalan lingkungan (poros desa) di Kabupaten Tebo, Merangin, Tanjab Timur, Kerinci dan Muaro Jambi. c. Pembangunan sistem air limbah melalui pembangunan Drainase Primer dan sekunder di Kabupaten Merangin, Tanjab Barat, Sarolangun dan Kota Jambi.

4.6.3 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA Sasaran Sasaran peningkatan sumber daya Manusia

diarahkan pada

pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan antara lain sebagai berikut ; a. Meningkatnya Persentase Penduduk yang dapat Mengakses Pelayanan Pendidikan yang diukur antara lain dengan ; (1)

Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jejang SD/SMP/SMA, dan APK jenjang pendidikan tinggi.

(2)

Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS)

(3)

Menurunnya angka Buta Aksara ;


b. Meningkatnya

akses masyarakat

untuk mendapatkan

pendidikan

kecakapan hidup. c. Meningkatnya keadilan dan kesejahteraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara Wilayah Maju dan tertinggal, antara perkotaan dan pedesaan antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk lakilaki dan perempuan. d. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; e. Meningkatnya proporsi keluarga hidup secara bersih dan sehat. f. Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik dari Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Tenaga Kesehatan terlatih. g. Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkolosis Paru, Diare dan HIV/AIDS. h. Menurunnya prevalensi Kurang Gizi pada Balita, dan i.

Meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional.

Arah Kebijakan Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan bagi masyarakat miskin dan penduduk di daerah tertinggal dan daerah bencana. Secara rinci arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan Pemerataan dan Keterjangkauan Pendidikan dan Kesehatan, Yang Dilaksanakan Melalui ;

Pelayanan

(1) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan dasar. (2) Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah pedesaan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(3) Perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal antara lain melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan menengah terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki angka partisipasi lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja. (4) Peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan, dan pengadaan peralatan medis dan non medis puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana dan tertinggal, dan (5) Pengembangan

jaminan

kesehatan

bagi

penduduk

miskin

dengan

melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui : (1)

Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik.

(2)

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium :

(3)

Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan,

teknologi,

budaya,

seni

dan

kebutuhan

pembangunan daerah, wilayah dan kawasan. (4)

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit Provinsi Jambi khususnya didaerah terpencil dan bencana.

(5)

Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan dan kesehatan dan mencakup sekurangkurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, sekeluarga dan bencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.


c. Pembangunan

Pendidikan

juga

Diarahkan

untuk

Meningkatkan

Relevansi dengan Kebutuhan Pembangunan Melalui antara lain: (1) Peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. d. Memperkuat Manajemen pelayanan pendidikan yang dilaksanakan melalui : (1) Penyusunan sistem dan mekanisme perencanaan dan pengelolaan pendidikan. (2) Pengaturan inventarisasi dan sisitem dokumentasi saran dan prasarana serta asset pendidikan. (3) Penguatan Sistem Informasi Pendidikan. (4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendidikan.

4.6.4 PENGEMBANGAN SDA DAN PARIWISATA

(1) Pengembangan destinasi dan jenis wisata unggulan (2) Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata dan kebudayaan (3) Pengembangan nilai budaya daerah (4) Pengembangan pemasaran pariwisata

ARAH KEBIJAKAN Arah dan kebijakan yang ditempuh untuk pengembangan dalam pengelolaan Sumberdaya alam dilakukan melalui : a. Pembangunan Kehutanan diarahkan untuk : 1. Penurunan kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, pembakaran hutan serta perambahan dan okupasi kawasan hutan. 2. Memperbaiki

sistem

pengelolaan

hutan

melalui

meningkatkan

keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam dan disekitar hutan 3. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. 4. Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

5. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. 6. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal b. Pembangunan kelautan diarahkan untuk : 1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut pesisir secara lestari berbasis masyarakat 2. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat 3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar. 5. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. c. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk 1. Meningkatkan

eksploitasi

dengan

selalu

memperhatikan

aspek

pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. 2. meningkatkan akurasi data, promosi, dan pelayanan informasi mineral, batubara, air bawah tanah dan panas bumi 3. Menginventarisasi dan merehabilitasi lahan dan kawasan pasca tambang 4. meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan 5. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan Arah kebijakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berlandaskan pada nilai luhur-luhur dilakukan melalui : 1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui penyelenggaraan even daerah, event dalam dan luar negeri, promosi melalui media cetak maupun elektronik. 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata, dilakukan melalui pengembangan daya tarik wisata, peningkatan mutu pelayanan usaha sarana dan jasa pariwisata. 3. Pengelolaan kekayaan budaya dilakukan melalui peningkatan apresiasi seni, transkripsi dan transliterasi naskah kuno. 4. Pengelolaan Ragam Budaya dilakukan melalui sarasehan dan seni budaya, festival ragam budaya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.1.

No

(1)

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2010 Provinsi Jambi

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (2)


Capaian Prioritas program Tolok Target ukur (3) (4) (5)

Indikator kinerja Keluaran kegiatan Tolok Target ukur (6) (7)

Hasil kegiatan Tolok ukur (8)

Pagu indikatif

Lokasi

SKPD Penanggung Jawab

(10)

(11)

(12)

Target (9)

68

BAB V KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun memberikan gambaran ekonomi makro tahun. dan serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian kesasaran pembangunan tahun. 5.1

KONDISI EKONOMI TAHUN 2009 DAN PERKIRAAN 2010

Penurunan harga premium per 1 Desember 2008 dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500 atau turun sebesar 8,33 persen, kemudian per 15 Desember 2008 premium kembali turun dari Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 atau sebesar 9,09 persen dan solar dari 5.500 menjadi Rp 4.800 atau turun sebesar 12,73 persen. Selanjutnya per 1 Februari 2009 terjadi lagi penurunan harga BBM, premium menjadi Rp 4.500 per liter atau turun sebesar 10 persen, solar menjadi Rp 4.500 atau turun sebesar 6,25 persen. Disisi lain harga-harga komiditi sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sudah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20 - 40 persen dari harga pada bulan Oktober tahun 2008. Penurunan harga BBM dan kenaikan harga komiditi perkebunan tersebut diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi sekaligus diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi Jambi pada tahun 2009 nanti. Prediksi pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2009 yang paling moderat adalah antara 5,0 persen hingga 7,0 persen. Pertanyaannya adalah dari mana asal pertumbuhannya ?. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2009 masih digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan mencapai 65 persen, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah diperkirakan sebesar 17 persen, sehingga secara total kontribusi variabel konsumsi sebesar 82 persen. Artinya jika kita masih bisa menjaga kedua variabel ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2009 masih dapat didorong untuk meningkat. Disisi lain kontribusi variabel investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 16 persen, jika dibandingkan dengan nasional, RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

variabel

investasi

mampu

berkontribusi

sebesar

25

persen.

Dampak dari rendahnya kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, maka pada tahun 2009 tingkat penyerapan tenaga kerja diperkirakan juga masih relatif kecil, disisi lain barang-barang konsumsi yang tingkat permintaannya relatif tinggi hampir semua didatangkan dari luar Provinsi Jambi atau di Produksi didaerah lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan akan berdampak pada tingkat inflasi pada tahun 2009 diperkirakan masih relatif tinggi, namun akan terjadi penurunan inflasi di sektor transportasi dan komunikasi, sedangkan sektor-sektor lain secara signifikan belum tentu turun, karena hampir semua produk konsumsi yang diperdagangkan

di

Provinsi

Jambi

tidak

punya

keterkaitan

dengan

industrinya. Kondisi ekonomi Provinsi Jambi tahun

2010 nanti dapat dilihat dari

neraca perdagangan, inflasi, keuangan daerah serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan, yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama tahun 2007 sebesar 6,82 persen dan tahun 2008 mencapai 7,16 persen dan diharapkan pada tahun 2009 ini akan mencapai 5 – 7 persen, lebih tinggi dari target nasional yang hanya sebesar 4,0 – 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Jambi Tahun 2010 diperkirakan dapat mencapai 6 – 8 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan PDRB pada tahun 2009 akan mencapai Rp17,43 Triliun atas harga konstan dan perkiraan pada tahun 2010 akan naik menjadi Rp.18,65 Triliun. Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan menjadi Rp. 5,492 juta tahun 2008 dan diperkirakan pada tahun 2010 akan mencapai Rp. 6,492 juta. Struktur perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2008 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 23,47 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25,92 persen, sektor perdagangan Hotel dan Restoran 13,48 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 11,52 persen. Sektor Jasa sebesar 9,76 persen, Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,31 persen. Sesuai dengan visi misi Gubernur Jambi, dalam upaya peningkatan nilai tambah (value added) dan rantai nilai (value chain) dari produk-produk pertanian, maka pengembangan industri hilir menjadi prioritas pada tahun 2010 nanti. Berkenaan dengan itu, diperkirakan sektor pertanian pada tahun 2010 kontribusinya akan mengalami RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

sedikit penurunan. Sedangkan sektor lainnya diperkirakan relatif stabil peningkatannya. a. Neraca Perdagangan Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat dari pergerakan perdagangan ekspor dan impor daerah ini. Perkiraan neraca perdagangan sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekspor serta perkiraan pertumbuhan investasi. Dengan membaiknya perkembangan ekonomi nasional dan global pada tahun 2010 nanti yang didorong oleh pelaksanaan berbagai program stimulus fiskal dan prioritas pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomi serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekpor nonmigas Jambi pada tahun 2008 meningkat sebesar 29,63 persen, dan pada tahun 2009 ini diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 20,5 persen. Sedangkan pada tahun 2010 nilai ekspor diperkirakan akan meningkat sebesar 25,7 persen. Sementara itu, ekspor migas, khususnya minyak bumi di Provinsi Jambi, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia, pada tahun 2009 dan 2010 harganya diperkirakan akan mengalami penurunan. Dari sisi impor, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi terutama di sektor perdagangan, nilai impor barang-barang konsumsi diperkirakan meningkat. Disisi lain penerimaan dari sektor jasa pariwisata diperkirakan masih relatif kecil, namun sangat potensi untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang terutama daerah Kerinci, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. b. Laju Inflasi Prediksi tingkat inflasi pada tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dari tingkat inflasi tahun 2008, namun inflasinya masih mendekati dua digit yaitu antar 8 hingga 9 persen. Untuk perekonomian Jambi tingkat inflasi sangat sensitif terhadap kenaikan harga BBM, hal ini dapat dilihat kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang lau telah mendorong inflasi disektor transportasi sebesar 52 persen, sehingga inflasi total pada tahun 2005 mencapai 16,50 persen. Namun biasanya penurunan harga BBM, tidak serta merta menurunkan harga barang-barang, kecuali transportasi yang dapat RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

langsung turun, sehingga dampaknya terhadap penurunan inflasi juga diperkirakan relatif kecil. Jika tingkat inflasi menurun dan rendah diharapkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat suku bunga, dengan suku bunga rendah gairah konsumsi dan investasi dapat tetap dipertahankan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2009, dengan terus berupaya mengembangkan industri hilir yang akan menghasilkan barang-barang jadi. Pada tahun 2007 laju inflasi Daerah Jambi sebesar 7,42 persen, dan pada tahun 2008 laju inflasi meningkat cukup tajam menjadi 11,66 persen. Namun pada tahun 2009 dan 2010 laju inflasi diperkirakan akan menurun. Perkiraan tersebut dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatifnya stabilnya harga-harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya capital inflow ke Jambi melalui investasi baik PMDN maupun PMA. c. Keuangan Daerah Pada sisi Keuangan Daerah yang tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa sumber

pembiayaan

pembangunan

diperoleh

dari

berbagai

sumber

diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umun dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat.


Secara umum gambaran perkembangan dan ralisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2008, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. APBD Provinsi Jambi tahun 2008 berjumlah Rp 1,615 trilyun, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp 1,261 trilyun. Angka ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 454,44 miliar, terealisir sebesar Rp 624,81 miliar atau 137,71 persen. Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian ditargetkan sebesar Rp 748,33 miliar, terealisir sebesar Rp 745,86 miliar atau 99,67 persen. Dana Penerimaan Lain-lain yang ditargetkan Rp. 58,699 miliar, terealisir sebesar Rp. 64,41 miliar atau 109,78 persen. Kemudian penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 359,487 miliar terealisir 100 persen yang digunakan untuk menutupi defisit yaitu selisih total belanja dibanding total pendapatan tahun anggaran 2008 Penerimaan Daerah Sendiri (PSD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisa perhitungan anggaran tahun lalu memberikan kontribusi yang terus meningkat secara positif, walaupun perkembangannya meningkat,

akan

tetapi

masih

kecil

apabila

dibandingkan

dengan

ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat, walaupun tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara presentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima pemerintah daerah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar, Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas pendapatan daerahnya. Diperkirakan pada tahun 2010 realisasi pendapatan akan sebesar Rp 2,1 Triliun, sehingga akan melampaui target yang telah ditentukan sebesar Rp 1,89 triliun. Di sisi belanja daerah, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di perdesaan. Disamping itu, terjadi penurunan subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat miskin (untargeted subsidy), dan pengendalian peningkatan anggaran untuk belanja pegawai. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Dari urutan di atas, meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh pertumbuhan ekonomi, dan disertai dengan pemantapan stabilitas ekonomi, akan dapat dicapai. Provinsi Jambi secara bertahap akan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa Provinsi Jambi pada kemajuan dan membawa masyarakat Jambi pada keadaan yang sejahtera. d. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan Salah satu masalah yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi dari perekonomian, dalam hal ini tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (Increment Capital Output Ratio) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan

besar satuan

kapital (investasi) yang dibutuhkan

untuk

menciptakan satu satuan produksi (pertumbuhan ekonomi). Dimana semakin rendah nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi semakin efisien. Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan Incremental Capital Output Rato (ICOR) diperkirakan mengalami perbaikan. Pada tahun 2008 ICOR sekitar 3,65 ; dan diperkirakan pada tahun

2010

menurun menjadi 3,50. Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan rata-rata sebesar 6-7 persen pada tahun 2010 kebutuhkan investasi

diperkirakan mencapai Rp 17,01 triliun.

Kebutuhan investasi tersebut terutama dibiayai APBD dan APBN yang masuk ke Provinsi Jambi, kemudian dari tabungan masyarakat baik melalui investasi fasilitas maupun non fasilitas. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai investasi yang menguntungkan.


Untuk dapat meningkatkan investasi swasta masuk ke Jambi, maka perlu strategi, peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, keamanan, dan iklim yang kondusif. Disamping itu perlu usaha-usaha gigih memperkenalkan Jambi melalui berbagai forum baik regional maupun internasional. Berkenaan dengan itu peranan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sangat besar. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi swasta ke Jambi adalah dengan membuat regulasi yang dapat merangsang dan menguntungkan investor, disamping menciptakan suasana yang kondusif dan stabil. Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri,

baik

pemerintah

maupun

masyarakat.

Seiring

meningkatnya

penerimaan Pemerintah daerah serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin. Penerimaan Pemerintah Daerah diperkirakan meningkat. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat yang tergambar dari simpanan dana pihak ketiga di perbankan daerah Jambi. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan pencurian sumber daya laut, serta sumber daya

hutan dan

mineral), serta optimalisasi dana terkait keagamaan seperti dana wakat, zakat dan sebagainya.

5.2

LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2010 Gambaran ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 akan dipengaruhi

perkembangan lingkungan eksternal sebagai akibat, semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan


eksternal perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Pertama, ekspektasi masyarakat tetap kuat dorongan oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kedua, pemerintahan yang kuat didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Ketiga, sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meningkat. Keempat, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyakakat dalam kegiatan ekonomi.

5.3

TANTANGAN POKOK Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga

tahun 2008, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1. MENINGKATKAN

KUALITAS

PERTUMBUHAN

EKONOMI.

Dengan

jumlah

pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi serta rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.


2. MENINGKATKAN

EKONOMI.

PERTUMBUHAN

Tantangan ini cukup berat

mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; dilandasi dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan. 3. MENJAGA

STABILITAS EKONOMI.

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya

gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya

inflasi

akan

mempengaruhi

dari

tingkat

daya

beli

masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

5.4

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Dalam tahun, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk

MENINGKATKAN

KUALITAS DAN SEKALIGUS PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH AGAR MAMPU MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL MENDASAR

terutama pengangguran

dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas. Untuk itu

KEBIJAKAN

EKONOMI MAKRO DAERAH DIARAHKAN UNTUK MENDORONG SECEPATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

dengan menghilangkan berbagai kendala

yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri , dan di wilayah pedesaan. Hanya dengan demikian pemecahan masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan. Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan

kepastian

hukum

terhadap

usaha,

menyehatkan

iklim

ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur,

serta

meningkatkan

fungsi


intermediasi

perbankan

dalam

menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan. Selanjutnya,

kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan

dengan

mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas

pertumbuhan

juga

didorong

dengan

memperbaiki

iklim

ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong olah berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat

miskin,

pemberdayaan

masyarakat

miskin,

peningkatan

kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

5.5

PROSPEK EKONOMI TAHUN 2010 Kombinasi antara inflasi rendah dan suku bunga rendah diharapkan

dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Disamping itu belanja pemerintah melalui APBN dan APBD serta momentum Pemilu 2009 melalui anggarannya diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Kenaikan harga komodit perkebunan Provinsi Jambi yang sebagian besar di ekspor, diharapkan dapat meningkatkan surplus perdagangan luar negeri Jambi. Kenaikan harga ini RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun 2010 sejalan dengan membaiknya perekonomian global, sehingga dapat merangsang kembali gairah petani perkebunan di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. Peningkatan permintaan pasar internasional di awal tahun 2009 ini terhadap komoditi perkebunan juga telah mendorong perbaikan harga komoditi tersebut, momentum ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri perkebunan seperti pabrik kelapa sawit (PKS) ataupun pabrik crum rubber. Dengan demikian diharapkan prospek ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2010 akan lebih baik dibandingkan tahun 2008 dan 2009 ini, sehingga dapat menciptakan

kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dengan pokok-pokok arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian daerah Jambi, prospek ekonomi tahun

2010 adalah sebagai

berikut. 5.5.1 BERKURANGNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN

Berbagai kebijakan yang terkait dengan prioritas pembangungan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, termasuk pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan, serta pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang yang meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor diperkirakan akan menurunkan jumlah pengangguran terbuka dari 5,91 persen dari total angkatan total angkatan kerja pada tahun 2008 diperkirakan

menjadi

5,25

persen

pada

tahun

2010.

Peningkatan

pertumbuhan ekonomi 6-7 persen tahun 2010 akan dapat mendorong penciptaan

kesempatan

kerja,

disamping

itu

membaiknya

iklim

ketenagakerjaan akan meningkatkan kembali penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar. Laju peningkatan kesempatan kerja selama tahun 2008 sebesar 3,12 persen dan tahun 2010 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 persen, namun daya serap sektor industri kedepan akan lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Oleh karena itu pengembangan sektor industri hilir menjadi mutlak untuk didorong dan prioritaskan kedepan.


Walaupun telah dapat dicapai berbagai keberhasilan, namun dalam upaya penurunan kemiskinan belum sesuai dengan harapan kita. Dari hasil survei SUSENAS tahun 2005 jumlah penduduk miskin mencapai 317.800 orang atau 11,88 persen dari jumlah penduduk, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 335.689 orang atau 12,72 persen. Kenaikan ini seperti Kita ketahui bersama tidak terlepas dari terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2006, yang menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10,66 persen, dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Sedangkan penduduk miskin tahun 2007 menurun menjadi 281.900 orang atau 10,27 persen dari jumlah penduduk. Terjadinya penurunan ini tidak terlepas dari peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada sektor basis pertanian yang diakibatkan oleh naiknya harga produk perkebunan terutama Kelapa Sawit. Diharapkan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin akan berkurang secara signifikan, diperkirakan jumlah penduduk miskin

tahun

2010 hanya sebesar 125.000 rumah tangga atau sekitar 250.000 orang penduduk miskin atau hanya tinggal sekitar 9 persen dari total penduduk.

5.5.2 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan

ekonomi

tersebut

merupakan

kontribusi

dari

pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang. Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor sektor non-migas serta tetap terjaganya kepercayaan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 6,82 persen pada tahun 2007 diperkirakan akan meningkat menjadi 6-8 persen tahun 2010. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,56 persen pertahun, pendapatan


PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dari Rp. 5,2 juta pada tahun 2007 diperkirakan meningkat menjadi Rp 6,49 juta tahun 2010.

.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa Investasi (PMTB); ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Investasi (PMTB); ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat

diperkirakan

akan

mengalami

pertumbuhan

yang

cukup

signifikan. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong sektor industri pengolahan non-migas yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan sektor migas yaitu dari 7,36 persen pada tahun 2008, diperkirakan akan meningkat menjadi 7,6 persen pada tahun 2010 terutama didorong oleh subsektor industri makanan-minuman, industri kertas dan barang cetakan. Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh sekitar 5,0-6,5

persen terutama didorong oleh subsektor

perkebunan, tanaman bahan makanan, perikanan dan peternakan.


BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsipprinsip

efisien,

efektif,

transparan,

akuntabel

dan

partisipatif

dalam

melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) ini. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget itervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkornisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkornisasi pelaksanaan kegiatan yang telah terprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti MUSRENBANGPROV di tingkat

provinsi,

MUSRENBANGDA

di

tingkat

Provinsi

Jambi,

dan

MUSRENBANGNAS di tingkat nasional. RKP Tahun 2010 merupakan acuan bagi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Dinas/Instansi/Lembaga pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya. 2. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi/Provinsi Jambi), RKPD Tahun 2010 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan politik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing


instansi daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD) Tahun 2010

sebagai berikut :

a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2010, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran

2010, yang

merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah propinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah Provinsi Jambi dari pemerintah pusat; d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran

2010

dari

masing-masing

instansi

daerah,

yang

dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah; 3. Pemerintah

Pusat,

dengan

dikoordinasikan

oleh

Kementrian

Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mendapatkan masukan dari seluruh RKKL dan RKPD propinsi dan kabupaten kota, sebagaimana yang dimaksud butir 2 di atas, dan merumuskan matriks rencana tindak untuk setiap bidang pembangunan (matriks rencana tidak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2010. 4.

Masyarakat

luas

dapat

berperan

. serta

seluas-luasnya

dalam

perencanaan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam

produk

peraturan

perundang-undangan.

Berkaitan

dengan

pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat diperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui programprogram pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; 5.

Dalam membuat RKSKPD, Dinas/Instansi pemerintah daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;

6.

Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD,

serta

kesesuaiannya

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya; 7.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Pemerintah Daerah

(Provinsi/Provinsi

Jambi)

wajib

melakukan

pemantauan

pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



85

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH MATRIK PRIORITAS, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2010 PRIORITAS I : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN UKM No Fokus/Kegiatan Prioritas Program Lokasi

Instansi Pelaksana

PAGU INDIKATIF (RP) APBD 256,100,860,000

Fokus 1 : Ketahanan Pangan Daerah

22,602,830,000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jambi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jambi

1

Sosialisasi pencegahan alih fungsi lahan dan tanaman pangan

Program Peningkatan ketahanan pangan

Sarolangun, Merangin, Bungo

2

Pembukaan/rehabilitasi lahan sawah untuk tanaman pangan


Sebapo dan alai ilir

3

Optimalisasi pemanfaatan lahan (Pembuatan saluran drainase, tata air mikro& rehab jaringan)


9 Kabupaten

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jambi

4

Pengembangan kawasan sentra Produksi Ternak Sapi

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

10 kab/kota

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi


2005 - 2010

APBN 44,819,800,000 19,440,800,000

330,000,000 151,500,000

430,000,000

2,135,000,000

86

5

Pengembangan kawasan sentra Produksi Ternak kerbau


Batanghari, Tebo Merangin


6

Pengembangan kawasan sentra Produksi Ternak lokal


Merangin dan Muaro Jambi


7

Pembinaan dan Pengawasan Optimalisasi pemanfaatan lahan


8 kabupaten

Disbun Provinsi Jambi

8

Pengembangan irigasi di Pembibitan


5 kabupaten


9

Pengembangan/peningkatan jalan produksi


9 kabupaten


10

Pembinaan, pengamatan, pengendalian OPT perkebunan dan operasional UPPT


9 kabupaten


Rehabilitasi Bangunan Kantor UPPT


3 kabupaten


12

Perbanyakan dan penyebaran agensia hayati


9 kabupaten


13

Fasilitasi pengendalaian kebakaran kebun/lahan dan bencana alam


9 kabupaten


11


2,850,000,000

900,000,000

100,000,000 375,000,000 1,600,000,000

8,500,000,000

350,000,000

315,000,000

300,000,000 37,500,000

112,500,000

315,000,000

450,000,000

87

14

Sosialisasi PLTB dan peraturan Perundang-undangan serta pengembangan kelapa sawit berkelanjutan (RSPO)


9 kabupaten


15

Fasilitasi penyelesaian ganggungan usaha perkebunan (GUP)


8 kabupaten


16

Koordinasi, monitoring dna pembinaan RKL dan UPL Perusahaan Perkebunan


8 kabupaten


17

Pertemuan koordinasi, sosialisasi antisipasi kebakaran kebun dan lahan


9 kabupaten


18

Pengembangan Desa Mandiri Pangan


10 kab/kota

Bakorluh & KP

19

Pemberdayaan Lumbung Pangan


10 kab/kota

Bakorluh & KP

20

Pemberantasan Penebangan liar Pengamanan dan peredaran hasil hutan (illegal loging) dan perdagangan kayu illegal

Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan


225,000,000

360,000,000

120,000,000

160,000,000

100,000,000

150,000,000

100,000,000

150,000,000

1,607,000,000

2,260,000,000

100,000,000

1,275,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

88

21

Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Pemberantasan Penebangan liar (illegal loging) dan perdagangan kayu illegal

Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

22

Pengendalian kebakaran hutan


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

23

Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan konservasi lainnya (KSA/KPA/TB) dan HL


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

24

Peningkatkan kapasitas kelembagaan usaha dan investasi kehutanan

Revilatilisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan

Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

25

Pengawasan peredaran hasil hutan


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

26

Monitoring Pinjam pakai kawasan hutan Prov jambi


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

27

Identifikasi konflik pemanfaatan hutan produksi


9 kabupaten

Dinas Kehutanan

28

Pelacakan dan penegasan batas luar kawasn hutan produksi


5 kabupaten

Dinas Kehutanan

29

Identifikasi lokasi HTR dan Permohonan HTI


5 kabupaten

Dinas Kehutanan


400,000,000

300,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

250,000,000

395,000,000

250,000,000

450,000,000

90,000,000

110,000,000

125,000,000

150,000,000

140,000,000

163,300,000

120,000,000

180,000,000

89

30

Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA pelaksanaan tanaman Unggulan lokal (TUL)

Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan

Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

31

perlindungan dan Konservasi SDA pembangunan dan pemeliharaan Taman Hutan Kenali dan KRBS


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

32

Pengembangan daerah penyangga sekitar kawasan konservasi


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

33

Pengembangan daerah penyangga sekitar kawasan konservasi


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

34

Pemantapan pemanfaatan SDH Pemeliharaan demplot HTR


Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

35

Pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Pemantapan kawasan hutan

Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

36

Peningkatan Kualitas dan akses informasi SDH

Pemantapan kawasan hutan

Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan

37

Peningkatan Konsumsi Ikan

Ketahanan Pangan Daerah

10 Kab / kota

Dinas Kelautan dan Perikanan

25,000,000

50,000,000

38

Pengembangan pemulihan stok ikan perairan umum

Ketahanan Pangan Daerah

10 Kab / kota


4,730,000,000

270,000,000


500,000,000

350,000,000

300,000,000 300,000,000 300,000,000 363,460,000

1,140,000,000

233,370,000

90

2007-2010 2005-2010

Fokus 2: Peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Produksi dilakukan a. melalui

200,028,500,000

1

Pembinaan & pengembangan pupuk/pestisida

meningkatkan produktifitas pertanian

Provinsi dan 9 kab/ 2 kota

Dinas Pertanian & TP

2

Gerakan pemanfaatan pupuk organik untuk peningkatkan produksi pertanian




3

Pengembangan PHT tanaman berbasis agen hayati




4

Pengembangan pertanian ramah lingkungan


Batanghari, muara Jambi dan Kota


5

Pengadaan alat & mesin pertanian (Prapanen) seperti traktor mini, hand traktor, padi reaper




6

Pengadaan kincir air


Sarolangun, Merangin, Bungo


7

Rehab jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi tingkat usahatani


10 Kabupaten


8

Penguatan Kelembagaan Perbenihan Tanaman pangan (BBI)


Sebapo Alai Ilir



14,905,000,000

1,600,000,000

300,000,000

330,000,000 130,000,000

14,350,000,000

1,600,000,000 2,580,000,000

3,100,000,000

91

9

Penguatan sistem perbenihan tanaman pangan


10 kabupaten


10

Pelatihan Petugas dan Petani penangkar benih


Provinsi


11

Pengawasan mutu dan monitoring peredaran benih TPH




12

Peningkatan produksi, produktifitas mutu produk tanaman pangan


10 kabupaten


13

Pengadaan Pompa air/hidran di lokasi sentra


Sarolangun, Bungo, Batanghari, Muara Jambi


14

Pembuatan saluran drainase di daerh rawa lebak


Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjabtim, Tanjabar


15

Penyediaan alat dan mesin pasca panen


10 Kabupaten


16

pembinaan dan pengembangan pasca panen




17

Pelayanan sistem informasi pasar




18

sosialisasi sistem penjaminan hasil produksi pertanian


Kerinci, Merangin, Tanjabbar dan Tanjabtim



2,580,000,000

100,000,000 500,000,000 650,000,000 2,100,000,000

550,000,000

1,880,000,000 540,000,000 370,000,000 180,000,000

92

19

Peningkatan Pembelajaran di SPMA


SPMA Lb. Ruso


20

Akselerasi peningkatan produksi padi


9 kabupaten


21

pelayanan sertifikasi dan pelabelan benih TPH




22

Bantuan benih padi dan SLPTT




23

Pengembangan kedelai melalui pusat sentra pengembangan


10 Kabupaten


24

pengembangan sentra jagung


10 Kabupaten


25

Pengembangan kawasan sentra buahbuahan


Sarolangun, Merangin, Batanghari dan Muara Jambi


26

operasional kelemb & perbanyakan benih di BBI Holtikultura


BBI Holtikultura Sei Tiga


27

Operasional kelemb & perbanyakan benih di BBI kentang


BBIK Kerinci dan Jangkat BBU


28

kegiatan perbanyakan benih/bibit holtikultura


Prov Kerinci Merangin


29

kegiatan pengembangan sentra buahbuahan dan sayuran


Kerinci Batanghari dan Muara Jambi



500,000,000 2,600,000,000 600,000,000 7,410,000,000 26,250,000,000 12,750,000,000 850,000,000

750,000,000 400,000,000 3,150,000,000 800,000,000

93

30

pengembangan sentra sayuran organik


Kerinci Batanghari dan Muara Jambi


31

Monitoring dan evaluasi




32

kegiatan diklat agribisnis petugas/petani




33

Pemantauan dan Analisa harga Pangan


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

34

DPM - LUEP


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

35

Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

36

Gerakan Makan Beragam, bergizi dan berimbang


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

37

Analisa Pola Konsumsi pangan Daerah Pendekatan NBM dan PPH


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ketahanan pangan (lomba ketahanan pangan)


10 Kab/kota

Bakorluh & KP


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan

10 kabupaten/kota

Disnak dan Keswan

38

39

Koordinasi Perencanaan dn Perumusan Program Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Intensifikasi kawin Suntik


700,000,000 1,180,000,000 1,200,000,000 286,000,000

325,000,000

2,350,000,000 460,000,000

760,000,000

65,000,000

80,000,000

60,000,000

160,000,000

75,000,000

50,000,000

148,000,000

1,325,000,000

94

40

Penyelamatan ternak Betina Produktif


Kota Jambi, Bungo Tebo dan Kerinci

Disnak dan Keswan

41

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak


UPTD Lab Keswan dan Kesmavet Prov Jambi

Disnak dan Keswan

42

Menganggulangi Populasi Organisme penganggu


10 kabupaten/kota

Disnak dan Keswan

43

Expo peternakan/Kontes Ternak


Provinsi Jambi

Disnak dan Keswan

44

Expo peternakan/Kontes Ternak


11 Kab/Kota

Disnak dan Keswan

Pengembangan Agribisnis Perkebunan

8 kabupaten

Dinas Perkebunan

45

Pengembangan Karet Rakyat

46

Pengembangan dan Perluasan Kopi


8 kabupaten

Dinas Perkebunan

47

Pemetaan Komoditi Unggulan perkebunan


9 kabupaten

Dinas Perkebunan

48

Perlombaan dan Penghargaan kepada Kelompok Tani Perkebuan


Provinsi

Dinas Perkebunan

49

Promosi Produk dan pengembangan peluang pasar komoditi perkebunan


Dalam Provinsi Jambi/Luar Provinsi Jambi

Dinas Perkebunan


4,000,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000 700,000,000 550,000,000 102,000,000

5,100,000,000

3,640,000,000

2,820,000,000

385,000,000 87,500,000

300,000,000

200,000,000

95

50

Pengawasan Tata Niaga TBS dan Penerapannya


8 kabupaten

Dinas Perkebunan

51

Peningkatan Penerapan Teknologi pengelolahan dan mutu hasil perkebunan


9 kabupaten

Dinas Perkebunan

52

Pembinaan PKS tanpa kebun


8 kabupaten

Dinas Perkebunan

53

Pembinaan Petani dan Petugas Dalam Penentuan KKK


Provinsi

Dinas Perkebunan

54

Pembinaan Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan


4 kabupaten

Dinas Perkebunan

55

Pembinaan dan Peningkatan Pasar lelang karet


6 kabupaten

Dinas Perkebunan


8 kabupaten

Dinas Perkebunan

56

Bantuan Peningkatan Mutu Bokar

57

Penggunaan Deorub K bahan pembeku latex ramah lingkungan


6 kabupaten

Dinas Perkebunan

58

Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/ pimpinan/konsultasi


6 kabupaten

Dinas Perkebunan

59

Pengembangan Sistem layanan informasi agribisnis


9 kabupaten

Dinas Perkebunan


100,000,000

150,000,000

400,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

400,000,000

200,000,000

400,000,000

200,000,000

450,000,000

175,000,000

420,000,000

150,000,000

450,000,000

50,000,000

100,000,000

50,000,000

450,000,000

96

60

Pengembangan Budidaya air tawar di KJA (patin dan Nila)

Peningktan Produksi perikanan

10 kabpaten/kota


34,000,000,000

120,000,000 2006-2010

61

Pengembangan Budidaya air tawar di kolam (patin, nila dll)


10 kabpaten/kota


24,400,000,000

320,000,000 2008-2010

62

Pengembangan Budidaya air payau


2 kabupaten/kota


21,780,000,000

400,000,000 2007-2010

63

Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil


2 kabupaten/kota


8,960,000,000

1,550,000,000 2005-2010

Fokus 3 : Pemberdayaan Masyarakat petani/nelayan

12,256,530,000

1

Penyuluhan dan Penguatan Kelembagaan peternakan

Program Penerapan Teknologi Peternakan

9 Kabupaten

Disnak dan Keswan

2

Penyusunan Neraca bahan makanan

Program peningkatan kesejahteraan Petani

10 Kab/kota

Bakorluh & KP

3

Pemantauan SKPG


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

4

Analisa Ketersediaan pangan dari Kemampuan Produksi Daerah


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

5

Analisis Cadangan pangan Masyarakat


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

6

Penanganan daerah Rawan Pangan


10 Kab/kota

Bakorluh & KP


9,874,000,000

1,500,000,000 50,000,000 100,000,000 85,000,000 65,000,000 200,000,000

97

7

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

8

Pemantauan dan Analisa Harga Pangan


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

9

DPM-LUEP

Peningkatan Kesejahteraan Petani

10 Kab/kota

Bakorluh & KP

10

Peningkatan Mutu dan keamanan pangan


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

11

Gerakan makan beragam, bergizi dan berimbang


Provinsi

Bakorluh & KP

12

Analisa Pola Konsumsi pangan dengan Pendekatan NBM dan PPH


10 Kab/kota

Bakorluh & KP

13

Partisipasi Mayarakat dalam Pengembangan ketahanan pangan


Provinsi

Bakorluh & KP

14

Lomba Cipta Menu


Provinsi/pusat

Bakorluh & KP


Provinsi/pusat

Bakorluh & KP

15

Pameran Ketahanan pangan

16

Koordinasi dewan Ketahanan Pangan


Provinsi

Bakorluh & KP

17

koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program Penyuluhan dan Ketahanan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pangan

Provinsi

Bakorluh & KP


180,000,000 286,000,000 2,350,000,000 460,000,000 65,000,000 600,000,000 75,000,000 25,000,000 40,000,000 197,030,000

148,610,000

98

18

Penyusunan data base/statistik penyuluahn dan ketahanan pangan


Provinsi

Bakorluh & KP

19

Pembinaan dan Pengembangan adminstrasi keuangan


Provinsi

Bakorluh & KP

20

Pengadaan Alat pengolahan data


Provinsi

Bakorluh & KP

21

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan


Provinsi

Bakorluh & KP

22

Bidang Saran, Prasarana dan Informasi teknologi Penyuluhan


Provinsi

Bakorluh & KP

23

Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluhan


Provinsi

Bakorluh & KP

24

Insentif petugas statistik kecamatan/kab


9 kabupaten dan 120 kecamatan


25

Penyusunan Program dan rencana kerja


Provinsi


26

Pembibitan kelapa Sawit


6 kabupaten


27

Pengawasan Peredaran dan Mutu Bibit Perkebunan


10 kab/kota


28

Pembibitan karet batang Bawah


10 kab/kota



147,960,000 155,930,000 100,000,000 673,000,000 294,000,000 964,000,000 100,000,000

234,000,000

200,000,000

275,000,000

2,100,000,000

8,750,000,000

35,000,000

350,000,000

360,000,000

99

29

Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan ekonomi (SKE)


6 kabupaten


30

Pembinaan Perusahaan Perkebunan besar


9 kabupaten


31

Pengembangan Asosiasi petani perkebunan


9 kabupaten


32

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK, BLM-KIP dan LM3


2 kabupaten


33

SL-PHT


Provinsi


34

Pelatihan perbanyakan musuh alami


Provinsi


35

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir


Tanjabbar dan Tanjabtim


Fokus 4 : Pemberdayaan Masyarakat Kecil dan Menengah (UKM)

1

Fasilitas Kredit Usaha Program Syariah dan komersial

Program Pengembangan Permodalan dan Perkreditan

2

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Pemberdayaan usaha Kecil dan Menengah


180,000,000 18,000,000 95,000,000

17,000,000 250,000,000

25,000,000

40,000,000

40,000,000

100,000,000 21,213,000,000

Provinsi Jambi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

10 Kab/kota


200,000,000 2005-2010 600,000,000

500,000,000

1,400,000,000

600,000,000

100

2007-2010

Pengajuan Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ke legialatif

Program penciptaan Iklim Usaha yang kondusif bagi KUMKM

Provinsi

Dinas KUMKM

4

Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif KUMKM

Provinsi

Dinas KUMKM

5

Pelatihan Manajemen Usaha Kecil bagi UMKM


Provinsi

Dinas KUMKM

6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca diklat


Provinsi

Dinas KUMKM

7

Study Kompetitf peningkatan kualitas manajemen diklat


Luar Provinsi

Dinas KUMKM

8

Peningkatan Ketrampilan Teknis


Provinsi

Dinas KUMKM

9

Faslitasi UMKM terhadap Haki


Provinsi

Dinas KUMKM

3


500,000,000

159,000,000

106,000,000

84,000,000

120,000,000

400,000,000

200,000,000

101

10

Memberikan bantuan terhadap kemasan


Provinsi

Dinas KUMKM

11

Pengembangan KSP/USP-Kop dan LKM berwawasan Gender penerima dana bergulir

Program Pengembangan sistem Pendukung usaha Bagi Koperasi UKKM

Kab/kota dalam Provinsi

Dinas Koperasi UKKM

12

Pengembangan KSP/USP-Kop penerima dana bergulir



Dinas Koperasi UKKM

13

Peningkataan pengembangan BDSPKKMB dlm mengakses permodalan



Dinas Koperasi UKKM

14

Perkuatan Pengembangan permodalan dana bergulir bagi kelompok usaha produktif



Dinas Koperasi UKKM

15

Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi PKM



Dinas Koperasi UKKM

16

Pelaksanaan Pengawasan thd koperasi dan UKMM secara periodik dan terpadu



Dinas Koperasi UKKM


250,000,000

250,000,000

700,000,000

250,000,000

650,000,000

250,000,000

400,000,000

102

17

Fasilitasi kemitraan temu usaha dan misi dagang



Dinas Koperasi UKKM

18

Melaksanakan pameran tingkat nasional maupun regional



Dinas Koperasi UKKM

19

Melaksanakan pasar rakyat



Dinas Koperasi UKKM

20

Menfasilitasi UMKM terhadap bantuan sarana/peralatan



Dinas Koperasi UKKM

21

Pelatihan manjemen pengelolaan koperasi/KUD



Dinas Koperasi UKKM

22

Pelatihan Bagi Gerakan Koperasi usaha Kecil dan Menengah



Dinas Koperasi UKKM

23

Persiapan pelaksanaan pelatiahan penyusunan kurikulum



Dinas Koperasi UKKM


400,000,000

400,000,000

175,000,000

350,000,000

265,000,000

398,000,000

41,000,000

103

24

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Prospek Mandiri

Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Dinas Koperasi UKKM

25

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Pasar



Dinas Koperasi UKKM

26

Rapat Teknis Pelaksanaan RAT Koperasi



Dinas Koperasi UKKM

27

Sosialisasi fungsi RAT bagi petugas pembina



Dinas Koperasi UKKM

28

Penilaian kab/kota Koperasi



Dinas Koperasi UKKM

29

Penilaian koperasi berprestasi



Dinas Koperasi UKKM

30

Pembinaan kopersasi Primer/Sekunder Provinsi


31

Temu Kemitraan usaha koperasi



Dinas Koperasi UKKM

32

Sharing informasi pembinaan koppontren



Dinas Koperasi UKKM

33

Study banding pembinaan kelembagaan koerasi


Luar Provinsi

Dinas Koperasi UKKM

34

Peringatan Koperasi



Dinas Koperasi UKKM


Dinas Koperasi UKKM

200,000,000

200,000,000 80,000,000 60,000,000 30,000,000 70,000,000 25,000,000 105,000,000 130,000,000 140,000,000 500,000,000

104

35

Penyusunan data base UMKM



Dinas Koperasi UKKM

36

Sosialisasi UU no 20 th 2008



Dinas Koperasi UKKM

37

Penilaian UMKM berprestasi



Dinas Koperasi UKKM

38

Pembinaan sentra menjadi Klaster



Dinas Koperasi UKKM

39

Peningkatan kemampuan SDM IKMB: a. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi perajin ( 20 keg), b. fasilitas, pendampingan dan forum kemitraan (25 kegiatan)

Pengembangan industri kecil menengah dan besar

Perindag Prov Jambi

40

Bantuan Mesin dan Peralatan IKMB, a. bantuan peralatan dan bimtek (15 unit), b. Konsultasi, pendampingan, pelatihan dan magang (15 kegiatan)


Perindag Prov Jambi


150,000,000 250,000,000 100,000,000 200,000,000

1,600,000,000

2,000,000,000

105

41

Peningkatan kemampuanpenyerapan tekologi dan informasi, a. fasilitas bantuan HAKI bagi IKM (65 produk), b. sosialisasi GMP pada industri makanan (3 keg)


42

Dukungan terhadap revitalisasi pertanian dan desa mandiri pangan:pelatihan GMP, penunjang desa mandiri, pelatihan AMT dan Cefe (4 keg) Pelatihan bantuan peralatan dan magang bagi IKM di Pontren


Prov Jambi

Perindag Prov Jambi

43

Pameran dan promosi Ik regional dan lokal Provinsi bekerjasama dengan Dekranasda prov Jambi


Prov Jambi

Perindag Prov Jambi

44

Evaluasi dan Monitoring perkembangan IKMB


Prov Jambi

Perindag Prov Jambi

Pelatihan ISO 9000


Prov Jambi

Perindag Prov Jambi

Workshop dukungan pengembangan industri ilir


10 kab/kota

Perindag Prov Jambi

45 46


Perindag Prov Jambi

600,000,000

900,000,000

300,000,000

200,000,000 100,000,000 100,000,000

106

47

Promosi informasi tekonologi dan produk Pengembangan industri kecil IK menengah dan besar

Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

48

Pemetaan potensi industri se provinsi Jambi


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

49

Fasilitas pengembangan miniplan industri ilir kelapa sawit


10 kab/kota

Perindag Prov Jambi

50

Penguatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar (pengawasan barang-barang strategis, obat & makanan)

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

10 kab/kota

Perindag Prov Jambi

51

sosialisasi/fasilitasi badan penyelesaian sengketa


10 kab/kota

Perindag Prov Jambi

52

Sosialisasi & bimtek pengelolaan standart lab metrology legal


10 kab/kota

Perindag Prov Jambi

Dukungan dan fasilitasi pasar murah


5 kab/kota

Perindag Prov Jambi

53 54

Promosi penggunaan produksi DN

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negari

Dalam/luat Prov

Perindag Prov Jambi

55

Peningkatan pengawasan & pembinaan usaha, kelembagaan & kemitraan di bidang perdagangan


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi


150,000,000 250,000,000 250,000,000

300,000,000

35,000,000 600,000,000 500,000,000 500,000,000

300,000,000

107

56

pemantapan dan Pengembangan pasar lelang dan sarana alternative pembiayaan melalui sytem resi gudang


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

57

Pengawasan & pengendalian mutu barang SNI wajib di Pasaran Provinsi Jambi (pengawasan& pengendalian)

Program Pengembangan standar Nasional Indonesia

Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

58

peningkatan Kapasitas lab pengujuan mutu barang : a. pelatihan untuk aparat (4 orang), b. sertifikasi lab. & aparat penguji mutu


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

59

Pengujian mutu barang ekspor dan import


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

60

Sosialisasi standarisasi nasional Indonesia (SNI) mutu bokat


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

61

Pengembangan infrastrukur kelembagaan standarisasi


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

62

Pelatihan strategi penetrasi pasar ekspor, pelatihan TQM dan Pelatihan Prosedur Ekspor

Pengembangan eksport daerah

Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi


200,000,000

75,000,000

400,000,000

150,000,000 50,000,000 350,000,000

350,000,000

108

63

Penyuluhan dan penyebaran informasi: sosialisasi kebijakan daglu, penyuluhan kebijakan Daglu, pengolahan data ekspor, impor dan pembuatan direktori dan bimtek Daglu


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

64

Promosi dagang, industri dan investasi


Provinsi Jambi

Perindag Prov Jambi

65

Pengembangan usaha (PEPIDA, Primaniyarta dan penyusunan komoditi potensial daerah)


10 kab/kota

Perindag Prov Jambi

66

Promosi dagang, industri dan investasi: a. identifikasi produk andalan ekspor, pengawasan mutu komoditi ekspor/impor, forum komunikasi


luar Provinsi

Perindag Prov Jambi


200,000,000

80,000,000

35,000,000

150,000,000

109

MATRIKS PRIORITAS, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010 PRIORITAS II. PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NO

LOKASI

INSTANSI PELAKSANA

PAGU INDIKATIF (Rp. Milyar)

Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Batanghari

UPTD BPKB

7,100,000,000

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama.

Jalan Provinsi Jalan Provinsi Jalan Provinsi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi

2,800,000,000 480,000,000 1,688,000,000 765,000,000

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Sungai Pengabuan dan Sungai Betara

457,000,000

Fokus I : Tercapainya Peningkatan Daya Saing sektor Riil B. 1.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengendalian dan pengaman lalu lintas

Program peningkatan pelayanan angkutan

Dishub

Satker LLAJ Jambi

Program Pengembangan LLAJ Pengadaan dan pemasangan fasilitas ke selamatan LLAJ Manajemen dan rekayasa lalu lintas Rehabilitasi fasilitas keselamatan LLAJ Rehabilitasi jembatan timbang Sungai Penuh. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Nasional Jalan Nasional Jalan Nasional Sungai Penuh

14,000,000,000 363,000,000 97,000,000 476,000,000

110

Program Pengembangan LLASDP

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pembangunan dermaga penyeberangan Ro Ro di Kuala Tungkal (lanjutan) Pembangunan dermaga di Muara Sabak Ilir Pembangunan dermaga di Nipah Panjang Pengadaan dan pemasangan rambu sungai

Satker LLASDP Jambi Muara Sabak Nipah Panjang Sungai Batanghari

860,000,000 12,200,000,000 7,400,000,000 216,000,000

Kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jambi

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan umum teladan. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Faslitasi perizinan di bidang perhubungan

Jambi Jambi

Dishub Dishub

237,000,000 350,000,000

Jambi

Dishub

165,000,000

Jambi Jambi

Dishub Dishub

150,000,000 150,000,000

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Jambi

UPTD

250,000,000

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Perencanaan pembangunan dan fasilitas perhubungan.

Jambi

Dishub

3,200,000,000

Penyusunan norma. Kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

Jambi

Dishub

1,746,000,000

Kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Jambi

Dishub

175,000,000

Program Peningkatan Pelayanan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Dishub

250,000,000 454,000,000

111

Program peningkatan sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Jambi

Dishub

150,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor - Penataan dan optimalisasi ruang kerja Pengadaan dan peralatan gedung kantor

Jambi

Dishub

450,000,000

Jambi

Dishub

232,000,000

Jumlah

56,861,000,000


112

PERIORITAS I PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM

FOKUS KEGIATAN PERIORITAS

LOKASI

INSTANSI

PAGU INDIKATIF

PROGRAM PENDIDIKAN 1,135,767,537,500 Program PAUD

Pembangunan USB TK Pembina Kecamatan

Kab/Kota

Dinas Pendidikan

41,250,000,000

Pembangunan RKB TK

Kab/Kota

Pro.Jambi

11,250,000,000

Rehabilitasi Gedung TK Pembina Kabupaten

Kab/Kota

1,500,000,000

Pengembangan TK-SD Satu Atap

Kab/Kota

1,875,000,000

Pengembangan Program PAUD Non Formal

Kab/Kota

2,500,000,000

Penguatan Lembaga PAUD Non Formal Pengembangan kurikulum dan materi bahan ajar

Kab/Kota

1,500,000,000

Kab/Kota

350,000,000

Pembinaan Penyusunan RPS dan RAPBS

Kab/Kota

350,000,000

Workshop Pelaksanaan KTSP TK Negeri/Swasta

Kab/Kota

350,000,000

Pengadaan APE TK/KB/TPA/SPS

Kab/Kota

2,500,000,000

Pengadaan Meubliar TK Swasta

Kab/Kota

3,750,000,000

Pengadaan Alat Bermainan TK Pembina

Kab/Kota

170,500,000

Pengadaan Peralatan dan Media Pembelajaran

Kab/Kota

2,250,000,000


113

Pendidikan Dasar 9 Tahun

Lomba Kriatifitas Anak TK

Kab/Kota

1,184,000,000

Pembangunan Ruang Spilub

Kab/Kota

1,078,000,000

Pengadaan Meuniliar TK Pembina

Kab/Kota

605,000,000

Vestival Badaya dan lomba Seni TK

Kab/Kota

176,000,000

Workshop Pengawas dan Kepala TK

Kab/Kota

176,000,000

Pembinaan, Pengawasan dan Akreditasi Skl

Kab/Kota

176,000,000

Penerapan KTSP

Kab/Kota

320,000,000

Peningkatan Katagori Sekolah

Kab/Kota

5,000,000,000

Dukungan Kemitraan

Kab/Kota

2,100,000,000

Pembangunan USB SMP

Kab/Kota

Dinas Pendidikan

Pembangunan RKB SMP

Kab/Kota

Prov. Jambi

Rehabilitasi Gedung Sekolah

Kab/Kota

Pengembangan SD-SMP Satu Atap

Kab/Kota

Pengelolaan SMP Terbuka

Kab/Kota

Penyediaan dana BOS SMP

Kab/Kota

Beasiswa untuk siswa miskin

Kab/Kota


52,000,000,000 42,000,000,000 7,500,000,000 9,900,000,000 1,250,000,000 33,920,800,000 29,185,000,000

114

Beasiswa Bakat prestasi

Kab/Kota

Beasiswa SMP Terbuka

Kab/Kota

Pengembangan kurikulum dan materi bahan ajar

Kab/Kota

Pembinaan penyusunan RPS dan RAPBS

Kab/Kota

Workshop bintek Pelaksanaan KTSP Penyediaan Block Grant Peningkatan Mutu

Kab/Kota

- Sekolah Potensial calon SSN

Kab/Kota

- Pendidikan Kecakapan hidup

Kab/Kota

- Program Keterampilan SMP Terbuka

Kab/Kota

Pelatihan Guru bidang studi Pengembangan sekolah SSN dan SBI

Kab/Kota

- Subsidi sekolah SSN

Kab/Kota

- Subsidi sekolah SBI

Kab/Kota

312,000,000 1,378,200,000

Dinas Pendidikan Prov. Jambi

225,000,000 225,000,000 1,425,000,000

7,500,000,000 3,750,000,000 1,500,000,000 2,625,000,000

10,350,000,000 2,200,000,000

Pembinaan Minat dan Keilmuan - Lomba Penelitian Ilmiah Remaja

Kab/Kota

- Lomba MIPA

Kab/Kota

- Lomba Sekolah sehat

Kab/Kota


100,000,000 250,000,000 125,000,000

115

- Lomojari SMP Terbuka

Kab/Kota

- Pekan Olah Raga

Kab/Kota

- Festival Budaya dan Lomba Seni Pembangunan sarana pendukung

Kab/Kota

- Pembangunan Ruang Pustaka dan Media

Kab/Kota

- Pembangunan Ruang Labor IPA

Kab/Kota

- Pembangunan Ruang Keterampilan

Kab/Kota

- Pembangunan Ruang Aula dan Olah Seni

Kab/Kota

- Pembangunan Ruang Labor Komputer

Kab/Kota

- Pembangunan Ruang Labor Bahasa Penyediaan buku & alat penunjang belajar

Kab/Kota

- Pengadaan Buku mata pelajaran

Kab/Kota

- Pengadaan Alat Labor IPA

Kab/Kota

- Pengadaan Alat Labor Bahasa

Kab/Kota

- Pengadaan Komputer & Media Pembelajaran

Kab/Kota

- Pengadaan Alat bantu Belajar MIPA

Kab/Kota

- Pengadaan Alat kesenian - Pengadaan Alat Olah Raga RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kab/Kota Kab/Kota

125,000,000 250,000,000 200,000,000

8,750,000,000 13,125,000,000 7,875,000,000 9,625,000,000 13,125,000,000 8,750,000,000

873,320,000 12,000,000,000 7,500,000,000 9,000,000,000 3,750,000,000 4,125,000,000 1,375,000,000

116

Peningkatan Pengelolan SMP - Sosialisasi Program-program SMP ke semua

Dinas Pendidikan Kab/Kota

Prov. Jambi

220,000,000

Kepala Sekolah SMP di Kabupaten/ Kota - Workshop MBS, RPS dan RAPBS - Workshop Tim Teknis Dinas Pendidikan Kab/ Kota menjelaskan pelaksanaan bantuan Peningkatan peran serta masyarakat dan Komite

Kab/Kota Kab/Kota

385,000,000 125,000,000

Sekolah - Workshop sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Kab/Kota

152,000,000

- Workshop MBS bagi Komite Sekolah Publikasi dan Sosialisasi Penuntasan Wajar

Kab/Kota

250,000,000

- Sosialisai Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun yg

Kab/Kota

bermutu - Membuat media informasi tentang Wajar 9 tahun Pendidikan Manajemen Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Evaluasi program

Kab/Kota

- Pengelolaan Sistim Informasi dan Manajemen

Kab/Kota

- Melakukan Monitoring dan Evalausi semua ke giatan

Kab/Kota


150,000,000

375,000,000

150,000,000 65,000,000

117

Pendidikan Dasar 9 Tahun

1. Pembangunan USB SD Inti

Kab/Kota

Dinas Pendidikan

9,900,000,000

2. Pembangunan RKB SD

Kab/Kota

Pro.Jambi

8,250,000,000

3. Rehabilitasi Gedung SD Negeri/Swasta

Kab/Kota

12,500,000,000

4. Pengembangan SD Satu Atap

Kab/Kota

4,125,000,000

5. Pembangunan Lab. SD

Kab/Kota

13,500,000,000

6. Pembangunan Perpustakaan SD

Kab/Kota

7,500,000,000

1. Pengembangan kurikulum dan materi bahan ajar

Kab/Kota

2,400,000,000

2. Pembinaan Penyusunan RPS dan RAPBS

Kab/Kota

2,400,000,000

3. Workshop Pelaksanaan KTSP

Kab/Kota

2,400,000,000

4. Pengadaan Kit IPA

Kab/Kota

10,500,000,000

5. Pengadaan Meubliar SD Neger/ Swasta

Kab/Kota

11,250,000,000

6. Pengadaan Mesin Tik SD Terpencil/inbas 7. Pengadaan Peralatan dan Media Pembelajaran

Kab/Kota

375,000,000

Kab/Kota

18,000,000,000

8. Workhsop Guru SD Negeri KIT IPA

Kab/Kota

2,400,000,000

9. Lomba Kriatifitas Anak SD

Kab/Kota

528,000,000

10. Pengadaan Komputer SD Inti

Kab/Kota

8,250,000,000


118

11. Pendamping Dana BOS

Kab/Kota

83,505,200,000

12. Vestival Badaya dan lomba Seni SD

Kab/Kota

528,000,000

13. Workshop Perpustakaan SD

Kab/Kota

4,000,000,000

14. Beasiswa Anak Tidak Mampu

Kab/Kota

24,000,000,000

15. Workshop Komputer SD Inti

Kab/Kota

480,000,000

1. Pembinaan, Pengawasan dan Akreditasi Skl

Kab/Kota

800,000,000

2. Penerapan KTSP

Kab/Kota

2,400,000,000

3. Peningkatan Katagori Sekolah R-SBI

Kab/Kota

4,600,000,000

4. Porseni MIPA

Kab/Kota

195,000,000

5. Lomba Sekolah Sehat

Kab/Kota

75,000,000

6. Pekan Olah raga

Kab/Kota

90,640,000

Pendidkan

1. Pembangunan RKB SMA (R-SBI)

Kab/kota

Dinas Pendidikan

4,375,000,000

Menengah

2. Pembangunan RKB SMK (R-SBI)

Kab/kota

Prov. Jambi

2,625,000,000

3. Pembangunan USB SMK

Kab/kota

Prov. Jambi

40,000,000,000

3. Rehab Sekolah SMA

Kab/kota

(SMA/SMK)


3,300,000,000

119

3. Rehab Sekolah SMK

Kab/kota

1,650,000,000

4. Pembangunan Lanjutan SMA-SBI

Kab/kota

16,915,280,000

5. Pembangunan Asrama Siswa (Sekolah Jauh)

Kab/kota

750,000,000

6. BOS SMA (dukungan Wajar 12 tahun)

Kab/kota

85,699,200,000

7. BOS SMK (dukungan Wajar 12 tahun ) - Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK

Kab/kota

43,356,000,000

Kab/kota

210,000,000

-

Pengadaan peralatan dan media (R-SBI)

Kab/kota

5,625,000,000

-

Pengadaan Meubler SMA/SMK (R-SBI)

Kab/kota

1,875,000,000

-

Dukungan even-even lomba SMA/SMK

Kota Jambi

9,600,000,000

-

Pengadaan buku SMA/SMK Pembangunan RPL SMA (R-SBI)

Kab/Kota

33,750,000,000

- Pembangunan Perpustakaan

Kab/Kota

4,375,000,000

- Pembangunan Lab. Komputer

Kab/Kota

4,375,000,000

- Pembangunan Laboratorium IPA

Kab/Kota

4,375,000,000

- Pembangunan ruang PSB

Kab/Kota

4,200,000,000

- Pengadaan perangkat e-learning

Kab/Kota

2,250,000,000

Kab/Kota

19,600,000,000

- Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

120

7. Pembangunan RPL SMK - Pembangunan R.Perpustakaan

Kab/Kota

2,975,000,000

- Pembangunan R.Laboratorium IPA

Kab/Kota

2,975,000,000

- Pembangunan R.Laboratorium Komputer

Kab/Kota

2,975,000,000

- Pengadaan peralatan labor SMK (R-SBI)

Kab/Kota

5,000,000,000

8. Pengadaan peralatan administrasi sekolah (Penerapan KTSP) :

Kab/Kota

3,300,000,000

a. Pembinaan teknis KTSP SM edisi 2009

Kab/Kota

825,000,000

b. Penyusunan renstra/ RIPS dan SIM SM

Kab/Kota

230,000,000

c. Pencitraan SM

Kab/Kota

750,000,000

d. Bantuan operasional manajemen mutu SMK

Kab/Kota

10,100,000,000

e. Pengembangan program unit produksi Sekolah

Kab/Kota

1,250,000,000

Kab/kota

38,500,000

10. Peningkatan Kategori Sekolah (SMA+SMK)

Kab/kota

11,400,000,000

11. Dukungan Mitra Pendidkan

Kab/kota

825,000,000

9. Seleksi siswa bertaraf internasional


121

Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

1. Penuntasan Buta Aksara 2. Pengembangan Pendidikan Keseta raan

Kab/Kota

Disdik Prov

4,500,000,000

- Paket A Semester 7-8

Kab/Kota

Disdik Prov

510,000,000

- Pakat A Semester 10 - 11

Kab/Kota

Disdik Prov

739,800,000

- Paket B Semester 1-2

Kab/Kota

Disdik Prov

4,050,000,000

- Paket B Semester 3-4

Kab/Kota

Disdik Prov

5,706,450,000

- Paket B Semester 5 -6

Kab/Kota

Disdik Prov

7,165,800,000

3. Program Paket C

Kab/Kota

Disdik Prov

3,321,000,000

4. Pengembangan Kursus dan Lembaga Pendidikan Masyarakat

Kab/Kota

Disdik Prov

12,000,000,000

5. Pembangunan Aula 15m x 20m kapasitas 300 orang

BP-PLS

Dinas Pendidikan

900,000,000

6. Pembangunan Pagar keliling BP-PLS Jambi 2 m X 371M x 772.500=742 m

BP-PLS

Dinas Pendidikan

286,597,500

1. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI

Kab/Kota

Disdik Prov

380,000,000

2. Pembinaan Program Keaksaraan

Kab/Kota

Disdik Prov

120,000,000

3. Pembinaan Program Kesetaraan 4. Dukungan Even-even lomba

Kab/Kota Kab/Kota

Disdik Prov Disdik Prov

601,350,000 550.000.000


122

5. Pengadaan AC 1 PK

BP-PLS

Dinas Pendidikan

225,000,000

6. Pengadaan AC 2 PK

BPPLS

Dinas Pendidikan

24,000,000

7. Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar Se Provinsi Jambi

BPPLS

Dinas Pendidikan

240,000,000

1. Sosialisasi dan Koordinasi

Kab/Kota

Disdik Prov

77,000,000

2. Dukungan HAI

Kab/Kota

Disdik Prov

75,000,000

Prov.Jambi

Dinas Pendidikan

100,000,000

Kab/Kota

Disdik Prov

750,000,000

Muara Jambi

Dinas Pendidikan

1,500,000,000

Tanjab. Barat/Kota

Provinsi Jambi

1,500,000,000

3. Pembinaan, Pengawasan SKB 4. Pengembangan SIM PNFI Pendidikan Khusus

Pembangunan USB SD-LB

dan Layanan Khusus

Pembangunan USB SMP-LB

(PLB)

Pembangunan RKB SLB

Tanjab. Barat, Kerinci Batanghari, Bungo, Kota Jambi

400,000,000

Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK/LK

Kab/Kota Provinsi Jambi

495,000,000

Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK/LK


150,000,000

Pengadaan Peralatan dan Media Pengadaan Meubiler

Kab/Kota Provinsi Jambi Kab/Kota Provinsi Jambi

330,000,000 210.000.000

Rehabilitasi SLB


150,000,000

123

Dukungan Even-even lomba Pengadaan Buku Pembangunan RPL PLB

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Provinsi Jambi

300,000,000


330,000,000

Kota Jambi

1,000,000,000

Pembina, Pengawasan dan Akreditasi Sekolah


60,000,000

Penerapan KTSP


1,650,000,000

Peningkatan Katagori Sekolah Dukungan Mitra Pendidikan

Kota Jambi -

1. Peningkatan Kualifikasi Guru (12.750 org)

Prov.Jambi

Disdik Prov

48,125,000,000

1. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prov.Jambi

Disdik Prov

15,000,000,000

2. Pembinaan Pengawas dan Kepala Sekolah

Prov.Jambi

Disdik Prov

450,000,000

3. Pembinaan KKG dan MGMP

Prov.Jambi

Disdik Prov

600,000,000

4. Pengadaan Buku Referensi Keguruan

Prov. Jambi

Disdik Prov

1,500,000,000

5. Program Diklat Kerjasama dengan P4TK 6. Rekruitmen Guru R-SBI 7. Dukungan Program Magang

Prov. Jambi Prov. Jambi Prov. Jambi

Disdik Prov Disdik Prov Disdik Prov

2,500,000,000 500,000,000 500,000,000


50,000,000

124

Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Dukungan Hari Guru

Prov. Jambi

Disdik Prov

500,000,000

2. Perlindungan dan Pengahargaan Terhadap Profesi Guru

Prov. Jambi

Disdik Prov

4,500,000,000

1. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan 2. Pemetaan Sekolah 1. Dukungan Perguruan Tinggi 2. Dukungan Pondok Pesantren 3. Penyediaan Beasiswa (S1-S2 dan S3) 4. Pembangunan Pusat Pengembangan Komtensi Guru 5. Dukungan Pelaksanaan UASBN SD/MI 6. Dukungan Pelaksanaan UN/UAS SMP/MTs 7. Dukungan Pelaksanaan UN/UAS SMA/MA 8. Dukungan Pelaksanaan UN/UAS SMK 9. Dukungan Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK

Disdik Prov

Disdik Prov

Rp

500,000,000

11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota Provinsi 11 kab/kota

Disdik Prov Pemprov Pemprov Pemprov Disdik Prov

Rp Rp Rp Rp Rp

350,000,000 10,000,000,000 3,500,000,000 27,000,000,000 3,891,800,000

11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota

Disdik Prov Disdik Prov Disdik Prov Disdik Prov Disdik Prov

Rp Rp Rp Rp Rp

612,500,000 1,117,975,000 766,110,000 182,550,000 456,375,000

Disdik Prov Disdik Prov Disdik Prov Provinsi Provinsi Provinsi 11 Kab/kota 11 Kab/kota 11 Kab/kota

Diskdik Prov Diskdik Prov Diskdik Prov Diskdik Prov Diskdik Prov Diskdik Prov Diskdik Prov Diskdik Prov Dsikdik Prov

Rp 900,000,000 Rp 250,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Rp 375,000,000 Rp 200,000,000 Rp2,490,590,000 Rp 350,000,000 Rp 950,000,000

1. Koordinasi dan Perencanaan 2. Penyusunan Renstra dan Profil Pendidikan 3. Sosialisasi dan Advokasi 4. Dukungan Dewan Pendidikan 5. Dukungan BAS Provinsi 6, Dukungan Pramuka 7. Pembinaan UKS 8. Pelaksanaan MONEV Program Pendidikan 9. Pembinaan dan Pengawasan Sekolah


125

PROGRAM KESEHATAN Fokus : Program peningkatan Kemitraan Pelayanaan Kesehatan Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan

18,237,131,735 1,383,995,000 Kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Kegiatan sosialisasi veripikasi keuangan Kegiatan pelatihan dan konfrensi pers

Jambi

476,000,000

Jambi Jambi

A. Pelatihan pembuatan laporan keuangan Tingkat Provinsi jambi B. Pelatihan petugas SAK dan SIMAK BMN di Provinsi Jambi Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

40,000,000 125,000,000


52,000,000 76,995,000

1. Penyusunan RKA - SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Jambi


100,000,000

2. Rapat Kerja Bidang Kesehatan Provinsi Jambi (RAKERKESDA)

Jambi


160,000,000

3. Supervisi dan Bimbingan Teknis perencanaan ke Kab/Kota

Kab/Kota se Provinsi Jambi Jakarta

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

25,000,000

4. Penyusunan renstra baru

Jambi


150,000,000

5. Persiapan Riskesdas tahun 2010

Jambi


90,000,000


45,000,000

126

6. Pembinaan Pengembangan SKK

Jambi


24,000,000

7. Konsultasi Revisi SKP

Jambi


20,000,000

Fokus : Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kesehatan Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek (Bapelkes) Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Bapelkes Jambi Kegiatan pelatihan bendaharawan Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur/ institusi pendidikan tenaga kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Monitoring dan Evaluasi

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jambi Jambi/Bapelkes Jambi Jambi

3,150,061,100 669,830,150 200,000,000 298,899,150 55,000,000

Dinkes

Jambi

366,658,000

Jambi Jambi

Dinkes Dinkes

210,000,000 325,673,800

1.1. Pengadaan obat buffer stock dan operasional Instalasi Farmasi Provinsi

Provinsi

Dinkes Prop

470,000,000

1.2. Operasional Instalasi Farmasi Provinsi

Provinsi

Dinkes Prop

250,000,000

2.1. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan evaluasi metoda penggunaan obat rasional

10 Kab/Kota

Dinkes Prop

2.2. Evaluasi peningkatan Penggunaan obat rasional di Kab/Kota 2.3. Uji coba sampling Alkes dan PKRT

10 Kab/Kota 10 Kab/Kota

Dinkes Prop Dinkes Prop

10 Kab/Kota

Dinkes Prop

3.1. Supervisi dan Monitoring Obat dan Perbekalan Kesehatan termasuk Narkotika dan Psikotropika, Alkes dan PKRT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

42,000,000 89,000,000

127

3.2. Supervisi PIO ke RS Kab/Kota

10 Kab/Kota

Dinkes Prop

20,000,000

3.3. Monitoring dan Evaluasi ketersediaan obat Kab/Kota 3.4. Supervisi fasilitas Pelayanan Informasi Obat di Apotik 3.5. Supervisi ke sarana Prodis Alkes dan PKRT 3.6. Pertemuan Sistem Informasi Pelaporan Dinamika Obat 3.7. Supervisi ke sarana Distribusi obat (PBF) 3.8. Supervisi Sistem Pelaporan narkotika dan Psikotopika (SINAP) 2.4. Pertemuan Sistem Informasi Narkotika dan Psikotropika

10 Kab/Kota

Dinkes Prop

20,000,000

10 Kab/Kota Provinsi Provinsi Provinsi

Dinkes Prop Dinkes Prop Dinkes Prop Dinkes Prop

22,000,000 27,000,000 37,000,000 12,000,000

10 Kab/Kota Provinsi

Dinkes Prop Dinkes Prop

22,000,000 13,000,000 262,450,000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pertemuan Evaluasi dan Pemantapan Prog. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasidengan pemasangan stiker pada ibu hamil 2. Pemantauan Pelaksanaan Kemitraan bidan dan dukun

Kab/ Kota Kab/ kota

3. Memantapkan kerjasama dengan lintas program /lintas sektoral LSM, Organisasi profesi kesehatan, organisasi wanita

Kab/ kota dan Pronvinsi

15,000,000

1. Monitoring dan evaluasi dalam upaya meningkatkan sistem R/R Kesh. Ibu dan Anak secara berkala

Kab/ kota dan Pronvinsi

22,000,000

2. Pemantapan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal ( AMP )

Kab/ kota dan Pronvinsi Kab/ kota dan Pronvinsi

10,000,000

Kab/ kota

36,250,000

Kab/ kota

22,200,000 30,000,000

3. Pemantauan Pelaksanaan Pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu 4. Pemantauan Pasca Pelatihan Peningkatkan kapasitas SDM pemberi pelayanan kesehtan ibu 5. Pembinaan Puskesmas mampu PONED 1. Bintek Pemantapan pelayanan kes neonatal dengan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Dinkes Prov Jambi 20,000,000

20,000,000

128

pendekatan Manajemen MTBM, Manajemen Asfiksia, dan manajemen BBLR 2. Monitoring dan Evaluasi Pemantapan pelaksaaan manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 3. Pertemuan Reorientasi Penggunaan buku KIA kepada RS, klinik - klinik swasta dan BPS

4. Pemantapan pelaksanaan sistem surveilans dan monitoring

Kab/ kota Kab/ kota

36,000,000

Provinsi

30,000,000

Kab/

21,000,000 3,947,761,000

Pelayanan kesehatan anak

Kota

Dinkes

5. Penilaian Sekolah Sehat

Kab/ kota

Dinkes

10,400,000

6. Pemantauan Pelayanan kesehatan peduli remaja

Kab/ kota

Dinkes

22,000,000

Kab/ kota

Dinkes

66,500,000

Provinsi

Dinkes

9,000,000

Kab/ kota

Dinkes

38,000,000

- Fasilitasi peningkatan mutu pelayanan pusk.melalui pelayanan publik - Penyusunan data upaya pelayanan kesehatan Prov. Jambi.

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat daerah pesisir Provinsi Jambi


129

Program pelayanan laboratorium kesehatan

- Peningkatan Mutu Yankes Masyarakat pemilihan tenaga teladan di Puskesmas

Kab/ kota

Dinkes

90,900,000

- Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penilaian Pusk.Berprestasi

Kab/ kota

Dinkes

46,700,000

Kab/ kota Labkes

Dinkes Dinkes

25,600,000 1,500,000,000

Labkes

Dinkes

1,462,500,000

Labkes Labkes Labkes Labkes

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

60,750,000 48,750,000 48,750,000 24,750,000

Dinkes

198,000,000

Dinkes Dinkes

64,586,000

- Pembinaan supervisi penge lolaan upaya pengobatan tradi sional 1. Renovasi gedung laboratorium kesehatan 2. Pengadaan peralatan Labkes - Microbiologi analyzer for identification and suspec tibility testing bakteria and yeast - Automatic culture bottle and analyzer - Reagen GP - GN yest - Reagen 3 A 3. Peningkatan kompetensi tenaga analis di Lab RSU/PKM/ 10 Kab/Kota - Angkatan 1 = 20 orang - Angkatan 2 = 20 orang - Angkatan 3 = 20 orang 4. Peningkatan kompetensi tenaga teknis/ non teknis balai labkes. - Bidang mikrobiologi


Jakarta/Jogya/ Bandung

130

- Bidang kimia dan toxsikologi - Bidang media dan reagensia - Bidang tata usaha 5. Pemeriksaan Laboratorium penanggulangan/penjaringan HIV/AIDS - Pemeriksaan sirologi/IO AIDS 6. PME Mikrobiologi/RSU PKM 10 KAB/KOTA

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Labkes Labkes

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

122,000,000 108,575,000

- TOT Tem Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit Prov. Jambi dengan 12 Insrumen.

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

3,544,864,635 84,000,000

- Mengikuti pertemuan - pertemuan di pusat tentang akreditasi RS.

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

25,000,000

- In the job Training Self Assesmen Akreditasi Rumah Sakit.

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

90,000,000

- Lomba Rumah Sakit Berpenampilan Kerja Terbaik.

11 Kab/Kota

Dinkes Prov. Jambi.

96,000,000

- Surpevisi pelaksanaan akreditasi RS

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

75,000,000

- Pertemuan evaluasi pelaksaan akreditasi RS. - Pembinaan program akreditasi RS oleh tim pembina akreditasi.

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

60,000,000

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

75,000,000


131

TOT petugas Bank Darah RS

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kes

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

Pembuatan BDRS/UTDRS di RS

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

Supervisi Pelayanan Bank Darah

11 Kab/Kota

Dinkes Prov. Jambi.

60,000,000

pertemuan Evaluasi pelayanan bank darah RS

Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi.

35,000,000

1. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat

di kab/Kota dan Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi

402,641,735

2. Pengembangan Media dan Hidup Sehat

di Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi

171,073,100

3.Pengembangan Desa Siaga Berpola PHBS


Dinkes Prov. Jambi

183,169,800

1. Penunjang Keg.pelayanan kes maskin (sekretariat Provinsi/Kab/ Kota)


Dinkes Prov. Jambi Kab/Kota

1,878,980,000

di Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi

150,000,000

di Provinsi Jambi

Dinkes Prov. Jambi

15,000,000

2. Penguatan Kapasitas Dinkes dlm pembiayaan Jaminan Kese. Dgn dukungan PHA/DHA 3.Rapat kordinasi dengan pengelola jaminan pely. Kesehatan 4. Pertemuan dalam rangka advokasi kepada Pemda kab/Kota untuk pengembangan Jaminan Kes. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

84,000,000

60,000,000

132

Perbaikan Gizi Masyarakat

Provinsi& Kab/Kota

Provinsi

1,716,000,000 150,000,000

Promosi Keluarga Sadar Gizi dan Pembinaan KADARZI

Kab/Kota

Provinsi

100,000,000

Lomba Balita Indonesia

Provinsi

Provinsi

100,000,000

Lomba Desa UPGK

Kab/Kota

Provinsi

90,000,000

Pengadaan MP-ASI Balita Gakin

Provinsi

Provinsi

100,000,000

Pusat

Provinsi

30,000,000

Pertemuan Perencanaan Program Gizi Tingkat Provinsi

Provinsi

Provinsi

47,000,000

Penyusunan Pedoman Program Gizi

Provinsi

Provinsi

50,000,000

Bimbingan Teknis Program Gizi

Kab/Kota

Provinsi

30,000,000

Monitoring dan Evalusi Program Gizi

Kab/Kota

Provinsi

30,000,000

Kab/Kota

Provinsi & Kab/Kota

550,000,000

Gizi Makro & Gizi Mikro dan Peta Situasi Gizi

Penyusunan dan Perencanaan Program Gizi

SKPG Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi (Pemantauan Status Gizi/PSG) dan Pemantauan Kadarzi RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

133

Pertemuan Evaluasi Program Gizi Tingkat Provinsi

Provinsi

Provinsi

47,000,000

Surveilans dan Konfirmasi Gizi Buruk

Kab/Kota

Provinsi

100,000,000

Pengumpulan Data PWS Gizi Kab/Kota

Kab/Kota

Provinsi

26,000,000

Bintek Teknis Program Gizi

Kab/Kota

Provinsi

26,000,000

Peningkatan Konsumsi Gizi Pelatihan Konselor ASI

Provinsi

Provinsi

90,000,000

Pelatihan Fasilitator ASI

Provinsi

Provinsi

90,000,000

RSUD, LP Kab/Kota

Provinsi

60,000,000

Pembinaan Gizi Institusi Pembinaan Gizi Institusi

4,232,000,000 Lingkungan Sehat

1.Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin (CWSHP) a.Pendidikan Dan Pelatihan Teknis b.Penyusunan Program Dan Renc Kerja/Teknis/Program c Pelayanan Dukungan Adminis trasi Dan Managemen


5 kab 5 kab

Provinsi Provinsi

235,000,000 165,000,000

5 kab

Provinsi

175,000,000

134

2.Program Lingkungan Sehat a.Pengembangan Kab.Kota Sehat b.Pembinaan/pemantauan Program Kegiatan c.Revitalisasi Sanitarian Puskesmas

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS) 3. Pencegahan Penularan penyakit endemik/ Epidemik 4. Peningkatan Imunisasi 5. Surveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini terhadap penyakit potensial wabah 6. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular malaria 8. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular kusta 9. Pengendalian penyakit tidak menular 10. Pelayanan kesehatan jemaah haji 11. Peningkatan penemuan dan kesembuhan penderita TB


10 kab/kota 10 kab/kota

Provinsi Provinsi

185,000,000 318,000,000

10 kab/kota

Provinsi

450,000,000


Dinkes Prov. Jambi Dinkes Prov. Jambi

185,000,000 210,000,000

10 kab/kota

Dinkes Prov. Jambi

215,000,000


Dinkes Prov. Jambi Dinkes Prov. Jambi

415,000,000 198,000,000

10 kab/kota

Dinkes Prov. Jambi

235,000,000

10 kab/kota

Dinkes Prov. Jambi

214,000,000

10 kab/kota

Dinkes Prov. Jambi

156,000,000

10 kab/kota 10 kab/kota 10 kab/kota

Dinkes Prov. Jambi Dinkes Prov. Jambi Dinkes Prov. Jambi

185,000,000 275,000,000 416,000,000

135

MATRIK PRIORITAS, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2010 PRIORITAS IV : PENGELOLAAN SUMBERDAYAAN ALAM DAN PARIWISATA NO Fokus/Kegiatan Prioritas

Program

Lokasi

Instansi Pelaksana

Pagu Indikator (Rp)

2005 - 2010

APBD

APBN

24,900,000,000

16,800,000,000

Fokus 1 : Pembangunan Kehutanan Fokus 2 : Pembangunan Kelautan 790,000,000

1,830,000,000

Tanjabbar dan Tanjabtim


100,000,000

100,000,000

Pengawasan dan pengendalaian Pembangunan kelautan sumberdaya kelautan dan perikanan

10 Kab/kota


240,000,000

660,000,000

3

Pengembangan Pengelolaan konservasi laut dan perairan

Pembangunan kelautan

10 Kab/kota


250,000,000

600,000,000

4

Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau kecil


10 Kab/kota


200,000,000

470,000,000

1

Dukungan pengembangan program mitra bahari

2



136

Fokus 3 : Pembangunan Pertambangan 2,435,000,000

5

Bimbingan dan pengawasan K3 dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum

Kab Batanghari,M a Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Tanjabbar

6

Pengawasan dan Perhitungan PNBP pertambangan Mineral dan Batubara


Provinsi Jambi

Dinas ESDM

7

Master Plan pemanfaatan dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan


Provinsi Jambi

Dinas ESDM

Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan

Provinsi Jambi

Dinas ESDM

8

Inventarisasi bahan galian industri, mineral logam, batubara, panas bumi, monitoring, bencana alam geologi, air tanah serta sosialisasi bencana alam geologi dan air tanah RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Dinas ESDM

60,000,000

150,000,000

250,000,000

500,000,000

137

9

Perhitungan lifting migas

Peningkatan aksesabilitas Pemda, koperasi dan masyarakat terhadap jasa Peningkatan aksesabilitas Pemda, koperasi dan masyarakat terhadap jasa

Provinsi Jambi

Dinas ESDM

Provinsi Jambi

Dinas ESDM

10

Inventarisasi sumur tua minyak dan gas bumi serta pembinaan koperasi/BUMD

11

Pengawasan pengakutan, niaga bahan bakar minyak (BBM) keselamatan dan lingkungan di SPBU

Peningkatan aksesabilitas Pemda, koperasi dan masyarakat terhadap jasa

Provinsi Jambi

Dinas ESDM

12

Sosialisasi penggunaan kompor gas dan LPG tabung 3 kg

Peningkatan aksesabilitas Pemda, koperasi dan masyarakat terhadap jasa

Provinsi Jambi

Dinas ESDM

13

Rakornis Energi dan Sumber Daya Mineral

Peningkatan aksesabilitas Pemda, koperasi dan

Provinsi Jambi

Dinas ESDM


200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

150,000,000 138

masyarakat terhadap jasa

14

Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat

Provinsi Jambi

Dinas ESDM

15

Pembuatan Wibsite dan sarna pelayanan masyarakat dan kantor

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat

Provinsi Jambi

Dinas ESDM

125,000,000

400,000,000

Fokus 4 : Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 21,675,000,000


16,800,000,000

139

16

a.melaksakan pengumpulan data potensi dan data statistik kunjungan wisatawan serta analisis paras pariwisata, b.pembuatan road map dat objek wisata, promosi pariwisata dlm entuk CD, VCD, digital audio visiual, c. menyelangarakan event daerah, d. mengikuti event dlm dan luar negeri, e. Peningkatkan pemanfaatan teknologi dlm pemasaran pariwisata, dan promosi kebudayaan & Pariwisata Daerah

17

a. Pengembangan objek wisata unggulan situs candi Muaro Jambi, b. Peningkatan Pembangunan sarana Pariwisata, c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

18

a. Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata b. Pengembangan, sosialisasi penerapan serta pengawasan standarisasi, c. Peningkatan peran masyarakat dlm pengembangan kemitraan, d. Monitoring, evaluasi & pelaporan

Pengembangan Kemitraan


Pengembangan Pemasaran Pariwisata (dalam Luar Negeri)

Luar Negeri, dalam Negeri, Jakarta, Provinsi Jambi, dan Kab/kota

Disbudpar

Muaro Jambi, Kota Jambi & Kabupaten Merangin, Kota Jambi, dan Jambi

Disbudpar

Provinsi Jambi

Disbudpar

2,825,000,000

2,000,000,000

4,300,000,000

10,000,000,000

2,500,000,000

200,000,000

140

19 20 21 22 23

24

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Pengembangan nilainilai budaya Pengelolaan Kekayaan Bidang Sejarah dan Purbakala sejarah & purbakala Meningkatkan fungsi museum Pengelolaan Kekayaan negeri Jambi sejarah & purbakala Meningkatkan fungsi Taman Budaya Pengelolaan Kekayaan Jambi sejarah & purbakala meningkatkan fungsi museum Pengelolaan Kekayaan perjuangan rakyat Jambi sejarah & purbakala a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah, b. Pengelolaan keragaman penyelenggaraan dialog Budaya kebudayaan, c. fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah, d. pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, e. fasilitas pengembangan kemitraan dengan stakeholder kebudayaan

Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar

Disbudpar

1,500,000,000

300,000,000

1,750,000,000

1,500,000,000

1,090,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

500,000,000

2,660,000,000

500,000,000

3,050,000,000

300,000,000

GUBERNUR JAMBI

H.ZULKIFLI NURDIN


141

BAB VIII PENUTUP

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2010 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari RPJM Tahun 2005-2010, dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dukungan berupa pemberian masukan dan keterlibatan monitoring dan pengendalian pekerjaan ataupun proyek pembangunan

yang tahun

2010 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil

pembangunan

yang optimal. Hanya dengan demikian maka

seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Provinsi Jambi ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan. Lebih dari itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak dari pada

pelaksanaan

RKPD

2010.

Walaupun

tantangan

menghadang,

percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari pada pembangunan itu sendiri.

GUBERNUR JAMBI

H.ZULKIFLI NURDIN


BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Jambi Mampu, Maju dan Mandiri

Recommend Documents