BAB I PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI TINGKAT DESA

Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal

BAB I PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI TINGKAT DESA

Deskripsi : Sebelum menjelaskan Pelayanan Masyarakat Berbasis pada Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Praja, praja diharapkan memahami konsepsi tentang pelayanan public, pelayanan dasar, standar pelayanan minimal secara menyeluruh menurut para pakar yang memberikan rumusan secara definitif dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang membahas tentang paradigm pelayanan, standar pelayanan minimal, kerangka pemberian pelayanan kepada masyarakat tingkat desa/kelurahan dan dasar hukum pelaksanaan standar pelayanan minimal.

Pokok Bahasan

: Pemahaman Istilah Perundang-undangan

Waktu

: 1 (satu) kali tatap muka pelatihan (selama 90 menit).

Tujuan

: Membangun pemahaman dan skill praja mengenai Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal.

Metode

: Praktek (Diskusi, dan tugas terstruktur).

Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

1


1.1. Latar belakang Paradigma

baru

penyelenggaraan

pemerintahan

telah membawa

konsekwensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat hingga daerah. Hal ini tercermin dalam tekad penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom dan terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba terpusat dan dibawah kendali langsung dari Jakarta. Berangkat dari perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan salah satu agenda penting reformasi sejak tahun 1998 adalah perbaikan pelayanan publik, maka tantangan menuju pelayanan publik yang lebih adil dan berkualitas serta menyeluruh kepada masyarakat tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini sesuai dengan Amanat UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Ada tiga asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pelayanan umum yaitu : a) Azas kepentingan umum, yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara akomodatif, aspiratif dan selektif; b) Azas

keterbukaan,

yaitu

kemauan

membuka

diri

terhadap

hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara; c) Azas profesionalisme yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Guna memenuhi tuntutan pelayanan umum yang prima sebagaimana dipersyaratkan

diatas,

maka

aparat

pemerintah dan

pemerintah daerah

dituntut untuk : profesional, memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang transparan dan terpadu, partisipasi masyarakat yang responsif dan adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi.


2


Membangun kepercayaan masyarakat

atas pelayanan publik yang

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam

pelayanan sesuai negara

dan

menurut Undang-Undang

25 Tahun 2009 adalah

rangka pemenuhan kebutuhan

dengan peraturan perundang-undangan bagi

penduduk

atas

barang,

jasa,

setiap warga

dan / atau

pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Masyarakat merupakan penerima dari pelaksana pelayanan publik, sebagaimana menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 : Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat perlu adanya standar yang jelas, hal ini untuk mengetahui perkembangan pemberian pelayanan secara bertahap yang telah diberikan kepada masyarakat, dan untuk mengetahui kinerja pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Standar pelayanan diharapakan sebagai tolok ukur awal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan dapat dirasakan secara adil bagi setiap lapisan masyarakat dimasingmasing daerah. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.


3


1.2. Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal jika dibagi ke dalam tiga kata dasar menjadi standar, pelayanan, dan minimal yang masing-masing kata tersebut memiliki arti tersendiri. Kata standar menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah “ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan; sesuatu yang dianggap memiliki nilai tetap; baku”. Mengkaji tentang pelayanan, definisi yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (1997: 448) dalam Ratminto dan Winarsih (2008:2) “pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (1990:27) (Ratminto dan Winarsih, 2008:2) bahwa : Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggaran. Titik utama perhatian pelayanan dalam hal ini ialah pelayanan umum atau public service sebagai salah satu tugas pemerintah terhadap masyarakat. Tjosvold (1993: x) dalam Wasistiono (2001:50) mengatakan bahwa “melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi”. Tjosvold (1993: xii) dalam Wasistiono (2001:50) selanjutnya menambahkan bahwa “bagi organisasi, melayani konsumen merupakan “saat yang menentukan” (moment of thrust), peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya.” Dengan demikian Wasistiono memberikan definisi terhadap pelayanan umum sebagai pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Kata minimal dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti “sekurang-kurangnya, sedikitnya”. Definisi mengenai standar, pelayanan dan minimal memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Standar Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

4


Pelayanan Minimal (SPM) ialah suatu patokan dalam suatu proses dengan menggunakan keahlian dan teknik yang dapat mengubah bahan menjadi sesuatu, baik dalam wujud barang maupun jasa yang bermanfaat yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat dalam jumlah yang paling sedikit atau paling kecil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 bahwa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Di dalam SPM tersebut terdapat indikator SPM, yakni tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan SPM adalah sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005): 1) SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. 2) SPM

diterapkan

oleh

pemerintah

dan

diberlakukan

untuk

seluruh

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 3) Penerapan

SPM oleh pemerintahan

daerah

merupakan

bagian dari

penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. 4) SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. 5) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

5


Standar Pelayanan Minimal dibuat agar masing-masing institusi pemerintah memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak lanjut dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal. SPM disusun dan diterapkan

dalam

rangka

penyelenggaraan

urusan

wajib

pemerintahan

kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan indikator SPM adalah :

1.3. Dasar Hukum Adapun dasar hukum kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) secara teknis untuk dapat diterapkan pada tingkat desa meliputi : a) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); b) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Obudsman RI (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 ); c) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899 ); d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 );


6


e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585 ); f)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara

Pemerintah

,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 ); g) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ); h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ; i)

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor Nasional RI Nomor 129a/U/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

j)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 / MENKES / PER / VII / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1998 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

1.4. Kerangka Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat pada Tingkat Desa dan Kelurahan 1.4.1. Ruang Lingkup Pelayanan Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat pada tingkat desa dan kelurahan merupakan pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya dapat dilalukan melalui pendekatan yang berorientasi pada Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar berkaitan dengan urusan wajib yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan wajib

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh


7


pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)

pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Urusan wajib yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dasar melalui

standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara teknis berpedoman pada peraturan menteri terkait yang berhubungan denga kewenangan bidang masing-masing. Desa dan Kelurahan yang merupakan bagian dari Kabupaten/Kota dapat membantu mewujudkan pelayanan dasar Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

8


melalui standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan melalui pemerintah desa dan kelurahan sebagai perwujudan untuk membantu terciptanya standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan mudah dapat mengetahui tingkat perkembangan secara periodik dan kepastian pelayanan yang berorientasi pada pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal. Mengingat urusan pelayanan dasar luas sekali, yaitu 26 bidang, maka pelayanan yang akan dibahas pada standar pelayanan minimal di desa dan kelurahan adalah yang langsung berkaitan dengan masyarakat dan seharusnya dapat dilaksankan oleh pemerintahan desa dan kelurahan, serta telah ditindaklanjuti oleh peraturan menteri terkait, yakni bidang pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Perwujudan pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di desa dan kelurahan dapat dilakuan sebagai berikut : a. Bentuk Program Pelayanan Bentuk program pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal berupa target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan oleh kementerian terkait yang ditetapkan melalui peraturan menteri atau keputusan menteri. Standar pelayanan minimal yang akan dilakukan di Desa dan kelurahan sebagai berikut :


9


1)

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Standar Pelavanan Minimal

3. Cakupan petugas 50% Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota 4. Tingkat penyelesaian 70% pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota III. Penanggulangan 5. cakupan pelayanan 25% Bencana Kebakaran bencana kebakaran kabupaten/kota

2015

Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab 6 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Trantib

2010

Dinas Trantib

2015

Dinas Pemadam Kebakaran

6. Tingkat waktu tanggap 75% (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

2015

Dinas Pemadam Kebakaran

No. 1 I.

II.

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator

2 3 Pelayanan Dokumen 1. Cakupan penerbitan Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. cakupan penerbitan akta kelahiran

Batas Waktu Nilai Pencapaian (Tahun) 4 5 100% 2011

100%

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2011

2). Target Nilai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 meliputi : Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan SD/MI terdiri atas : a. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. b.

Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.

c.

90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

10


e.

90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional f. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran. g. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa. h. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan”. dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran Bahasa, Matematika, IPA dan IPS untuk kelas V. i. 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs.

3)

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehtan di Kabupaten/Kota

No

Jenis Pelayanan

SPM

Tahun

1

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4;

95 %

2015

2

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

80 %

2015

3

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

90 %

2015

4

Cakupan Pelayanan Nifas

90 %

2015

5

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

80 %

2010

6

Cakupan Kunjungan Bayi

90 %

2010

7

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Communization (UCI)

100 %

2010

8

Cakupan Pelayanan Anak Balita

90 %

2010

9

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

100 %

2010

10

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 %

2010

11

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 %

2010

12

Cakupan peserta KB aktif

70 %

2010

13

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

100 %

2010


11


14

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100 %

2015

15

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100 %

2015

16

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota

100 %

2015

17

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidmiologi <24 jam

100 %

2015

18

Cakupan Desa Siaga Aktif.

100 %

2015

b). Mekanisme Pelayanan Mekanisme pelayanan merupakan tata cara memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung atau dalam bentuk tahapan-tahapan dalam

memberikan

pelayanan.

Prinsip-prinsip

pelayanan

dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat minimal membahas tentang : 1) Kesederhanaan; 2) Kejelasan; 3) Kepastian waktu; 4) Kelengkapan sarana dan prasarana; 5) Kemudahan akses; 6) Kedisiplinan; 7) Kesopanan; 8) Keramahan petugas; 9) Kenyamanan; 10) Keamanan.

Berdasarkan uraian di atas bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di desa dan kelurahan sifatnya adalah membantu terselenggarannya pencapaian program pelayanan standar pelayanan minimal yang didasarkan pada peraturan menteri terkait atau yang mempunyai kewenangan dibidang masing-masing. Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

12


Praktek Pelatihan Pertemuan I, sebagai bahan diskusi. 1) Jelaskan tentang Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal ! 2) Jelaskan Prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal! 3) Jelaskan Ruang Lingkup Standar Pelayanan Minimal, sebutkan dan jelaskan kemudian diskusikan! 4) Diskusikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal !


13

BAB I PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI TINGKAT DESA

Recommend Documents