BAB I PE}{DAHT}LUAN. obgi ftlusrsnya teknologi informasi) bagsrng *ogun cepat. Batas-batas

BAB I PE}{DAHT}LUAN

1.1 Latar Belakang Perkembangandunia yang semakin modem memacuNegara maju maupun berkembang untuk bekerja sama dalam perdagangan internasional. Hubungan dagang tersebut yang lebih bersifat multilateral dan regional dapat mencakup banyakjenisnya" dari bentuk sederhanayang semulakita kenal denganbarter,jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertaniaruperkebunandan sejenisnya), hingga hubunganatautransaksiperdaganganyang kompleks. Kompleksnya hubungan uOy,.@.|TF,,perdagangan internasional tersebut paling tidak disebabkanoleh adanyaj4'tO sehingga transaksi p.rOuguqgE{r.. r.**

obgi ftlusrsnya teknologi informasi) bagsrng *ogun cepat. Batas-batas

transaksi dimana yang bersangkutanberadadi luar negaratersebut Hal ini dapat :: ' ' dilihat padaterjadioi" #ruf. si *a:omme;: Transaksi perdaganganinternasional saat ini semakin berkembang tiap tahunnya.Hal ini dapat kita lihat dari tercisanya Gercral Agreementson Torffi and Trade(GA'ID tahun 1947y*g b"rluku sejaktahun 19,18. ementson forf6, @rd Trde (GA'I-D atau PersetujuanUmum Mengenai Tarif dan Perdagaugan adaliF suatu prjanjian

intemasional yang

mengikat lebih dari 120 negara. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk menciptakan suafu iklim perdaganganInternasional yang aman dan jelas bagi masymakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi

yang

berkelanjutandalam bidang penanamanmodal, lapangankerja dan penciptaaniklim perdaganganyang sehat.Sisternperdaganganinternasionalyang diupayakanGATT adalahsistemyang dapatmeningkatkanpertumbuhanekonomi dan pembangunandi seluruhdunia.l

' Oliver at'/ang,Lwv Atd Limitations In The GATT MuJtilateral Trade System.(Martinus Nijhoff Publisher, 1987),hal 6. Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., RR. Dyah Lestari Adityas Ningrum, FH UI, 2010.

Pada tahun-tahun awal, putaran perdaganganGATT mengkonsentrasikan negosiasipadaupaya pengurangantarif yang kemudian dilanjutkan denganPutaran Kennedy pada pertengahan tahun 1960-an yang membahas persetujuan antidumping (Anti-Dumping Agreemerrt).Kemudiandilanjutkan denganPutaranTokyo pada tahun 1970 dan PutaranUruguay dari tahun 1986 sampai 1994dan mengarah kepada pembentukan World Trode Orgonizaion (WTO) dimana didalamnya jasa dan kekayaanintelettual.2 mencakupjuga perdagangan Kendati globalisasiperdagangandunia telah berlangsungselamalebih dari I dasawars4 ftrmun disayangkanmasih banyak kalangan pelaku bisnis yang belum mengerti esensi dari pengamanan perdagangan dalarn dinamika pasar bebas, khususnya yang terkait dengan instrumen pengam:manperdaganganyang diatur GATT, yangdilaksanakandan diawasioleh WTO.3 WTO dibentuk padatanggal 1 Januari 1995yang merupakankelanjutandari ' GATT, dimana pada dasarnyunr"rnttit'i trinsip dan tujuan yang sama dalam menciptakan ketertiban dalam perdagansa,inte.Hrsional- SffO sebagai sebuah organisasi perdaganganinternasional, diharapk"m dapu nrenjernbatanisemua kepentingannegaraJi a*iu dalamsektorpdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama.WfO ditujukan urfuk menghasilkankondbi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguqtungf,arr,-'sehingga sgDtm negara dapat menarikmanfaatnya Persetujuan-p€rsetujuqnyang terdryat AuU* kerangka WTO bertujuan untuk menciptakansistem perdagangandunia yang mengaturmasalahperdagangan agar lebih bersaing secara terAiia,iaii;,Cuo, r

.o Hal tersebut tampak dalam

prinsip yang dianut oleh WTO yaifii Non discriminctian, Transparerrclt,Stability and prcdictability of aode regulatiora, Use of tarffi as iratnnnents of protection, danEliminotion of unfair competition.s 'Antonius Yudi Triantoro et al., Sekilas WO (Yorld Trade Orgonization), (Iakartz; Direktorat Perd4gangarlPerindustrian,Investasi dan HKI Direktorat JenderalMultilateral DepartemenLuar Negeri, 2004),hal 3. ' Hira Jhamtani, VTO: Penjajahan Kembati Dania Ketiga, (Yograkarta: Insist Press,2005) hal i. Dapat dilihat pada Syahmin A.K.., 'Strat€gi Indonesia Dalam Mengbadapi Tirani PerdaganganBebas (Masalah Dumping Subsidi, dan Safeguard)", Jurnal Hufom Intenasiorpl (Indonesian Journal of International Law), Fakultas Hukum Universitas Indonesi4 Lernbaga Pengkajian Hukum lnternasional, Volume 5, Nomor 2, (Jakarta:Januari,?ffi&),lreJ?A4 + b;dhil4. s Freddy JosepPelawi, PenyelesaianSengketaWTO Dah Indonesia,Buletin,(Agustus), hal l. Universitas Indonesia


Menyadari bahwa perlunya upaya positif yang dirancang untuk menjamin terintegrasinyanegara berkembangdan juga negara teftelakang ke dalam sistem perdagangan multilateral, maka WTO menyediakan banyak ketentuan yang memhrikan tingkat perlakuan lfiusus dan be6eda kepada negara berkembang. Ketentuan-ket€ntuanini diatur guna mencobauntuk mempertimbanglankebufuhan khusus dari negara berkembang. Dalam hnyak bidang ketentuan-ketentuanini mengatur beban kewajiban yang lebih s€dikit, atau pembedaankeberlakuanduran terhadapnegaraberkembangdanjuga pemberianbantuanteknis.6 Indonesia sebagai salah satu ilogara berkembang yang sedang berusaha meningkatkanperekonomiannegaramenganggapWTO sebagaisalah satu wadah yang tepat terutama dalam menjalankan baik dan menguntungkan.TPada tat .a.a

menjadi anggota WTO da!.,j

-

-'

dengan dikeluarkannya November 1994

--

pedaganganinternasionalyang Indonesia secararesmi WTO yang dihndai : ::.,.pada tanggal 2 , World Trade

Organizdion.s flengan

berkembang

pesatmemberikan

::..:::,_,.-,.,.,,.."*: ini juga berdampak positif bagi

negeri.Tetapidi lain=Ffisk,

luar

negeri Indonesia

WTO lainnya

menghadapi kendala dalani'

WTO sebagai

instrumenperdagangan.

rdng pada urnurnnya tidak/belum

pernah memiliki penaturanhukum maupun pengalamandalam menerapkanatau u PeserVan Dsn Bossche, Ttp lars and Policy of tte WortdTr& Organidion (Iut, Cases qd Matefial), (Nsw York CanrbridgeUniversity Press,2005), hal 43. ' Penyebrfranistilah Negara berkernbangdan Negara tedelal€ng l€dangkala mflrang dipisah namun seringnyapenyebutankedua istitah ttrseht digabungkm hanya menjadi Negara berkembangsaja " Jadi, istilah Negara pada hakikabya telah mencakup juga Nqara t€rbelakang kecuali memangdisenpja untuk dipimh gura menerangkanatau menjelaskansesuat& ' Herry Soetanto, ?eraranr WTO Dalam Mengantar fedagangan Internasional Dan Implikasinya Bagi Indonecia", (ldakalah disanpaikan pada Seminu Hukum tentang Persea{uan Maraksh Dan Implikasinya Bagi Internasional yang diselenggrakan oleh BPHN ntpartemen Kehakim4.nbekerjasunadenganKantor Menko Ekuumsbang(Elips), Jal€rta 13-14l{aft* 1995), hal2. ' Lihat salah safr pemyataanDir€khr Jend€rdlWTO Pascallamy dalaur nTra& F.xpansionis Innrorce agairct Fituwial Ttrbulerees", yang disaopaikan pada Geneval,wtures on Globd Economic Governanc€, di Jenewa dalam website WTA, odiaksestanggal2t Aptilz0l0. Universitas Indonesia


menanggapipenerapaninstmmen ketentuanperdaganganWTO baik tarif maupun non-tarif. Praktek antidumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdaganganintemasionalagarterciptanyafair trode. Hal ini telah diatur dalam PersetujuanAnti-Dumpng (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implemenlalionof Article W of GATT 1994).Tarif yang diikat (binding tarffi dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakankunci pokok keberhasilanarusperdagangan baranginternasional. Dumping adalah suatu keadaandimana barang yang diekspor oleh suatu Negara ke Negara lain dengan harga yang lebih rendah dari hargajual di dalam negerinyasendiri atau nilai normal dari barangtersebut.Hal ini merupakanpraktek curangyang dapatmengakibatkan distorsidalamperdagangan intemasional.l0 Menurut kamus lengkap perdagangan internasional, dumping adalah penjualansuatukomoditi di pasarluar negeripadatingkat hargayang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanyadianggapsebagaitingkat hargayang lebih rendah daripadatingkat haga di pasa domestiknyaatau di negaraketiga.ll Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalahpraktek dagangyang dilakukan eksporfir dengan menjual komoditi di pamran internasionaldengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendahdaripadahargabarangtersebutdi negerinya sendiri atau daripada harga jual ke negara lain.l2 Pada umumnya praktek ini dianggapkurang adil, karena dryat mengakibatkm rusaknyapasar dan merugikan produsenpesaingdi negarapengimpor. Praktek dumping telah lama dikategorikansebagaitindakan curang yang terjadi dalam perdaganganinternasionaldimana dapat menimbulkan kerugian dan mematikan industri domestik di negara tempat dumping tersebut terjadi. Dengan menjual suatu jenis barang produksi ekspor dengan harga lebih rendah daripada pasar domestik (negarapengimpor) dapat menyebabkanmatinya pasarbarangsatu jenis produksi dalam negeri. Hal ini membuatbarang-barangsejenistersebuttidak lagi dapat bersaingsecarakompetitif danfair akibat perbedaanharga yang sangat r0 "Frequently Asked Questions-Antidumping, International Trade", 4ttp://www.indiainbusi ness.nic.in/faq/antidumping.htm>,diaksestanggal I 2 Februari 2009. " Direktorat JenderalPerdaganganInternasional,Kamus Lengkap Perdagangan Internasianal, (Jakarta:peparternenPerdagangandan Perindustrian, 1997), hal 123. '" Elips, Kqnas Huhtm Ekanomi,(Jakart4 1997),hal 105. UniversitasIndonesia


jauh. Namun di balik itu semua, hanya praktek dumping yang menimbulkan kerugianyang dapatdikategorikansebagaiunfair tradepractices. Praktek dumping merupakantindakan yang jelas-jelas dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap perekonomian setiap negara dimana setiap negaftr memerlukan sebuah perlindungan Qrotection) yang memadai sehingga lahirlah suatu instmmen kebijaksanaan perdaganganyang dikenal dengan istilah antidumping. Kebijaksanaanantidumping adalah ketentuan yang menyoroti prakfsk dumping dan penjatuhansanksi/ltukumanterhadappelaku praktek dumping dalam konteksperdaganganinternasional. Salah satu cara suatu negara melindungi produksi dalam negeri dari terjadinya praktek dumping atas negara.luar adalah pengenaanBea Masuk AntiDumping (BMAD). BMAD te.rlcb.ut.idi*englan_tg.ludap barang dumping yang menyebabkan kerugian U"ei hO; ** n"U*. ; setinggi-tingginya sama denganhargaekspordari

d. Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

427ltdPPlKepl1012000tentailg Komite Anti Dumping Indonesia; e. Surat Edaran Drjen Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/1997 tsntang Petuduk PelaksanaanPemungutanBea Masuk Anti Dumping/sementara. Indonesia sebagai negara yang melakukan perdaganganintemasional dan merupakan anggota WTO, p€rnah mengalami tuduhan praktek dumping pada

13 Christlroporus Barutr, SH., MH., "Dumping Dalam Perdagangan.Internasional Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Org;anizarrcrf, Jurttal Huhrm Internosional (Indonesian Journal of Intsrnational Law), Fakultas Hukum Universitas Indonesia LembagaPsngkajian Hukus Internasional,Volume 4, Nocror 2, (takartfl Januari, 2W7), hal3?2-39Universitas Indonesia


beberapaproduk yang diekspor ke luar negeri terutama atas produk kertas. Guna mengantisipasiterhadap tuduhan dumping yang ditujukan kepada produsen atau eksportirIndonesi4 makapadatahun2001, PemerintahIndonesiac.q Kementerian Perdagangantelah membentuk Direktorat PengamananPerdagangan(DPP). DPP merupakan institusi pemerintah yang ditugaskan untuk membantu para eksportir Indonesia dalam menangkal atau menangani tuduhan dumping, subsidi serta safeguard,dan melaksanakanperumusankebijakan, standardisasidan bimbingan teknis sertaevaluasidi bidang pengamananperdagangan. Salah satu neg€ra yang juga menuduh Indonesia melakukan dumping terhadap komoditi ekspor Indonesia ke luar negeri adalah Afrika Selatan.Berkat perkembanganekonomi yang positif dan,didlkung dengan infrastruktur modern serta penguasaanteknologi, p**

4$${ Selatanmempunyai potensi yang cukup besaruntuk menyerappeningkatan eksporlndonesia.Afrika Selatan ry.odut-proOuk merupakan negara terbesar kelimala yang telah menuduh dumping terhadap lndonesiasebanyak12 kali d"h* kr.rnrn*ut*

1996sampaidengan2010.15Salah

satu produk Indonesiayang dituduh dumping tor"Uut whiteA-4 pryr (A-4 CopyPaper).16 Produk u***"d

uLoo*a woodfree

"d"h;

*ood free,;.ilrit":,e.+, P,,W, aAa*

daganganberupa

kepingankertasputih yang licin dikeduadua permlkaannya.Kepingandibungkus dalambentukreons. Produkini digunalanuntuk kerja percetakan.lT

Kasus ini Ueryryta..t*:E

_p si9nq --ry.

Selatan mengajukan

perpa4ianganpenerapanBMAD padatanggal 28 November 2003. Perusahaanyang dikenakantuduhandumping adalah'Pf.Indah.,Kiat'.hrlp and PaperTbh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan PT. Pindo Deli Pulp and PaperMills. Konsultan hukum ACWL (Advisory Center on WO Zaw) dalam legal opininya menyatakanbahwa tindakan pengenaanbea masuk anti-dumping tersebut to Nega.a yang paling banyak menuduh dumping selain Afrika Selatan (berdasarkanurutan negarateratasnomor I hingga nomor 4) adalahUni Eropa, India, Amerika Serikat, dan Australia. " Direktorat PengamananPerdagangan(DPP) Ditjen KPl, Perkembangan Kasus Tuduhan Damping, Subsidi dan Safeguard 1996-2010,(Jakarta: DepartemenPerdagangaq 2007),tral 2. Negara yang paling banyak menuduh dumping selain A&ika Selatanadalah Uni Eropa, India, Amerika SerikaL dan Australia. 16PaFr & Paper Pro&rcts (A4 copy Paper,Coatedfree sheet, erl merupakanproduk ekspor Indonesia keenam yang sering dituduh di luar negeri, yaitu oleh Afrika Selatan, Korea Selatan, India" Malaysi4 Austalia dan Amerika S€rikat. Lihat DPP, Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan,Januari 2010. tt Data Balitbang DepartemenPerdapngan. Universitas Indonesia


tidak sesuaidenganArticle 11.3dan 11.4dari Anti DumpingAgreement(ADA) dan tindakan tersebut harus dihentikan, kecuali ditemukan bukti-bukti baru yang menunjukkanakanadanyakembali praktekdumping daninjury bagi industri dalam negeriAfrika Selatan. Dalam kasus ini, 40 bulan telah berlalu terhitung dari dimulainya penyelidikansunsetreview tersebuttanpa ada keputusanakhir dari otoritas antidumping di Afrika Selatan yaitu oleh Internationnl Trade Administration Commisiorc(ITAC), dimanapengaturananti-dumpingAfrika Selatandiatur dalam IT A Act danthe anti-dumping regulationsfor lT AC.t8 1.2RumusanMasalah Berdasarkanlatarbelakangdiatasmakauntuk lebih memfokuskanpenelitian ini, disusunperumusanmasalahsebagaiberikut: 1. BagaimanaketentuandumpingmenurutWTO? 2. Bagaimanapenentuansyarat-syarat sebagaidumpingoleh Afrika Selatan? 3. Apakah tindakan psngena.tn BMAD oleh Afrika Selatan dan langkah penyelesaiansengketa anti-dumping yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuanWTO? 4. Langkah-langkahapakahyang dilakukanoleh pemerintahIndonesia(khususnya DPP) atas banyaknyabarangkomoditi eksporIndonesiayang terkenatuduhan dumpingdi luar negeriterutamaAfrika Selatan?

1.3Tujuan Penelitian Adapuntujuandari penelitianini adalah: 1. Untuk mengetahuibagaimanaketentuandumpingdalamWTO; 2. Untuk mengetahuibagaimanapenentuansyarat-syaratsebagaidumping oleh Afrika Selatan; 3. Untuk mengetahuiapakahtindakanpengenaanBMAD oleh Afrika Selatandan langkahpenyelesaian sengketaanti-dumpingyang dilakukantelah sesuaidengan ketentuanWTO: tt Niel Joubert, "The Reform of South Africa's Anti-Dumping Regime", ,diaksestanggal26 Februari2010. Universitas Indonesia


4. Untuk mengetatrui langkah-langlsh apaleh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia fthususnya DPP) atas banyalatyabarang komoditi ekspor Indonesia yang terkenatuduhandumping di lua negeri t€rutamaAfrika Selatan

1.4 l}lanfaat Penelitian Penulisan laporan penelitian ini diharapkan memberikan manfrat secara teoritiVakadmis dan praktiq yaitu : 1. Manfaat teoritis/akademisyaitu untuk menambahwawasanmengenaisubstansi dm implementaslAnti-Dur?tpingAgreenent (ADA) terhadap komoditi ekspor Indonesia yang terkena tuduhan dumping di luar negeri serta kebiiakan yaag dapatdirepresentasikanguna 2. Manfaat praktis yaitu memb,eli

ketgntuprnAnti-

Dtotrpins Agteerrent

bagi pihak-pihak

yangte*ait

(p€lak$

adalab bahwa

iadi tut4:=.punggungbagi

:a=-.==:a,:

negarauntukmenjadii&hur,

terlihat dari

pendaat sej'rmlahahli

ian ingin makmur

dalam suasanayang perananvital.le

harus memainlcan == =--t-=,

'

Dengan melihat semakin terbukanya pola hubungan antar negara di bidaag perdaganganserta semakin cepafirya penrbhan yang terjadi pada pola tersebut, maka timbul pertanyaan yaitu bagaimana dapat dirancang dan diwujudkan suatu tatanan atau sistem yang dapat mengakomodasikanberagam

te Richrd Rosecrance memaparkn bftapa b€sar kekuatanyang dapardiwujudran suatu bangsa melalui kmampan dagangnya Kegiatan perdaganganmampu menggantikan ebpansi wilayah dan peran militer sebagai krmci pokok menuju kesejafttcraan dan pencapeian kekuasaan int€rnasional. Disimpulkmtya bahwa manfad perdaganggndan kerjamna internasional dewasa ini jauh melarrpaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah. Dr. Hafi4 SH.o MH., Perdagargor Interrwsional Dalon Sistem GATT Dst WO Aspek-Aspektuhtm Dan Non Huhmr, (Jakarta: PT. Refika Aditamq 2006),hal,l. Universitas Indonesia


kepentingan yang dalam petaksanaannyadiiaga oleh suatu lemhga muhilateral, yang t€ntunyatidak boleh didominasioleh satuahu sekelompoknegaratertentu. Tanpa adanya tatanan dan lembga seperti itq maka dalam hubungan perdaganganantar negara dapat timbul situasi dimana pihak yang kuat menekan pihak yang lemah. Oleh sebab itq keberdaan sistem perOagangn muhilateral yang ada sejak tahun 1947 dalam b€nt*

Persetujuan Umum dan Tarif dan

Perdaganganatau Gercral Agrcement on Tuifs ud Trde (GATT) yang terus menerus diperbaiki, sehingga menjadi seperangkat pcrsetujuanpedagangan multilateral yang komperehensif bes€rta lembaganya yaitu

World Trade

Organizdion (WTO) pada tahm 1994 dan efektif beroperasi sejak tahun 1995, menjadi sanpt penting Lahimya WTO

harryan akan masa depn

perdagangn internasional

internasional

dalam sudu koridor hukum

adildanfair.n dalam upaya

melindungi

Teori

ini terdiri dari Keadilan

proporsional.

membuat Kesamaannumerik

Inilah yang

kita mffidkan ketikakita

sekarangbiasakita;

1=

.-:n

-a

bahwa

hukum. Kesamaan aknya sesuai dengan

Dalam rcctiftcatory justice

yang menjadi persoalan ialah b*wa

ketidaksetaraan yang disebabkan oletU misalnya, pelanggaran kesempatarl dikoreksi dan dihilmgkan.z

Di sisi lain" keadilan korektif berfokus pada

pembetulan sesuatuyang salah. Jika suatu planggarm dilanggar atau kesalahan dilah*an, maka kadilan korektif berusahamenrberikankompenmsiyang memadai t

Christlroporus Barutu, SH., MH, Ketentuan Anti Dunzpitg, Subsid,Dan Tindakan Peng* marwt ($eguqd) Dalam GATT De, VTO,(Ial

1"0

bagi pihak yang dirugikan,danjika suatukejahatantelah dilakukan,makahukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepadasi pelaku. Bagaimanapun,ketidakadilan akan mengakibatkanterganggunyakesetaraanyang sudah mapan atau telah terbentuk.Keadilankorektif bernrgasmembangunkembalikesetaraan tersebut. Pada intinya rectificatory justice meliputi pemulihan keadaanterhadap keuntunganyang diperoleh secaratidak wajar. Keuntunganyang diperolehsecara tidak wajar tersebutseringdijumpai padapersainganinternasionaldalamkaitannya liberalisasi perdagangan.Salah satu contoh mekanisme penyelesaiansengketa jenis ini adalahpanelWTO yangmerupakanlembagauntuk penerapan perdagangan antar negaraprinsip-prinsipcorrectivejustice terhadapsituasidalam hal perolehan keuntungandari satunegaraatauperusahaan di satunegaradipertanyakan.23 Padaprinsipnyadistributivejustice (keadilandistributif) ialah keadilanyang memberikankepadatiaptiap orang bagian yang sesuaidenganjasanya. Artinya jumlahnyatetapi kesebandingan.2a bukankeadilanyang didasarikesamaan Distributivejustice memberikanpengarahandalam pembagian-pembagian barang-barangdan penghargaankepada masing-masingpribadi sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, hal ini mengharuskanperlakuan yang sama kepadamerekayangberkedudukansamadi hadapanhukum.25 Konsep ini kemudian diteruskan oleh John Rawls yang kemudian teori tentang Justice dalam buka Theory of Justice dikenal denganJustice as Fcirness. Rawlsmenjelaskan arti pentingrryakeadilandalamsuatumasyarakatyaitu adanya kesamaanantar individu, secarapolitik maupunkebebasanindividual, p€rsamaan kesempatandan kerjasamayang menguntungkan masyarakatyang lebih dan kurang beruntungdari anggotamasyarakat. Garcia menyimpulkanbahwa ketiga kategori Theory af Justice liberal di bidangperdagangan internasionalsemuamemiliki ciri-ciri sebagaiberikut:26 " Agot Brotosusilo, "Globalisasi Ekonomi dan PerdaganganInternasional: Studi tentang KesiapanHukum IndonesiamelindungiProduksiDalam Negeri Melalui Undang-UndangAnti-Dumping dan Safeguard",(RingkasanDesertasi,Program Doktor FakultasHukum UniversitasIndonesia),hal 6. Lihat juga Gracia:*Trade and Justice:Linking the Trade Linkage Debate.19.U.Pa.J.Int'l Econ. L. 391, 413-33,1998,hal 398-400. 2aVan Apeldom, Pengantar llmu Hukum, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001).hal I l-12. " Agur Brotosusilo,Op.cit,hal 5. 'u lbid., hal 9. Lihat juga Frank J. Garcia, Trafu, Inequality and Justice : Toward a Liberty Theory ofJust Trade, (New York: TransnationalPublisher, 2}03),hal 162. Universitas Indonesia


L1,

l. Hukum perdagangan internasionalyang adil harusdirumuskansedemikianrupa untuk melindungikesetaraanmoral seluruhindividu yang terpengaruholehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadapfree trade sebagai prinsip ekonomi, prasyaratliberal bagikeadilan; utamanyauntuk memperLahankan 2. Teori liberal tentangperdaganganyang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasionalharusberoperasisedemikianrupa untuk kepentingan negara-negarayang paling tidak diuntungkan.dengan demikian menggarisbawahi pentingnyaprinsip specialand dffirential treatmenlsebagaijustifikasi bagi hukum perdagangan internasional; 3. Liberal justlce mempersyaratkan bahrvahukum perdagangan internasionaltidak mengorbankanhak-hak asasimanusiadan perlindunganyang efektif terhadap hak-hakasasimanusiadalamrangkapencapaiankeuntungan. Belum sepenuhnya prinsip justice dilaksanakan dalam perdagangan internasional. Proses globalisasi dalam berbagai bidang serLa perkembangan teknologi dan informasi menimbulkangejala menyafunyaekonomi semuanegara dan bangsa.Serta terjadi hubungansaling ketergantungandan itegrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Prosesitu terjadi secarabersamaandengan bekerjanyamekanismepa$rr yang dijiwai persaingan.Tindakan persainganantar pelaku usahatidak jarang mendorongdilakukannyapersaingancurang,baik dalam bentuk hargamaupunbukan harga{price or nor price competition).Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga {price discrimination) yang dikenal denganistilahdumping. Dumping adalah suatu keadaandimana barang yang diekspor oleh suatu negarake negaralain denganharga yang lebih rendah dari hargajual di dalam negerinyasendiriataunilai normal dari barangtersebut.Hal ini merupakanpraktek curangyangdapatmengakibatkan distorsidalamperdagangan intemasional.2T Dumping merupakansalahsatubentukhambatanperdagangan yang bersifat non-tarif, berupa diskriminasi harga. Masalah dumping merupakansubstansidi bidang rules making yang akan semakinpenting bagi negaraberkembangyang akan meningkatkan ekspor non migas terutama di bidang manufakfur. Perbuatan melakukanpraktek dumping dianggapsebagaiperbuatanyang tidak fair (unfat), 27

Frequently Asked Questions-Antidumping,Internatiorial Tnde, Op.cit Universitas Indonesia


t7

karena itu harus dibalas dengan sanksi tertentu. Akan tetapi perlu kiranya diperhatikanbahwaapayang dinarnah,anfairatauunfoir dalam bidang perdagangan ini sulit untuk dipastikan. Bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, suatu perbuatan dapat dianggapfair, tetapi bagi kelompok lain perbuatan yang sama dianggapwfair. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, Y,arernbagi praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha

negilra

atau industri barang sejenis dalam negeri, denganterjadinya banjir barang-barang dari pengeksporyang harganyajauh lebih murah daripadabarangdalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhinrya akan mematikanpasarbarangsejenisdalam negeri, yang diikuti munculnya dampak lain sepertipeinutusanhubungankerja maL$i pefigangguran, dan bangkrutnyaindustri

:: :..: Menurut Louis:

Indonesiaharusmeleiilf
forum muttii ,,-sq4q1

t yaitu WTO

yang diharapkan paling membutuhkan perlindungan tt rt u4-'.,idauh--=Fih* yang posisinya paling lemah. Oleh karena itu, hukum tidak teitepi Cari temasaan karena agar efekti{, hukum memerlukandukungankekuasaan.Dalam lingkup intemasionaf efektivitas hukum sangat bergantungpada dukungan negarabesar. Oleh karena itu pada era pasca perang dingin, keteladanannegara akan sangatmenenfukan.Sementaraifu negaraberkembangharuslebih gigih mengemukakanposisi dan kepentingannegara tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar hukum perdaganganinternasional dapat menjaminkeseimbangaadan keadilanantaxapihak yang lemahdan pihak yang kua! terutamaterhadappermasalahandumpingyang terjadi.2E * Dr. Hatta, SH.,MH., Op.cit,hall0. Universitas Indonesia


13

1.6 Kerangke Konsepci,onaUlHinisi Operasional Berikut ini akan diuraikan istilatr-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengantujuan menghindarkanperbedaanpengertiandan me,mperoleh pemahamanyang sama.Istilah-istilah tersebutadalah: Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama Pendudukan yang dimaksud dapat beiupa antar perorangan (individu denganindividu), antaraindividu denganpemerintahsuatu negaraatau pemerintah suatunegaradenganpemerintahnegaralain:e Dumping adalah suatu keadaandimana barang yang diekspor oleh suatu Negara ke Negara lain dengan barga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinyasendiri ataunilai normal dari Negara pengimpor tshadap barang

negeri melalui

pe,mbebanan bea

wTo

Sekretadaf

GATT yang

pelaksanaan

pers€tujuart

negara

anggota.32 :=

Ekspor adalah:44gses

Negara lain smara legal, umumnya dalam prcses

komodias -=-r:-:-l dari zuatuNegara

hoses impor

o *Globalisasi terhadap pedagangan Internasional', , diafr;w tsnggal 30 Juni 2010. '" D€partem€nPerindusbian dan Perdagangan,Kanmu Lengkap Perdagoryan lrrterrwsional, (Jalwb: Dir€kttrat J€rd€ral Penhgargan Internasional,98), hal 123. t' Ibidhat22. tt Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlto4 Fair Tra& for AII: Has Tra& Can Prompte Development,(Oxford : Oxford Univ€rsity Prcs$,2005), hd 88. " Dqrcteme'n Perin&rstian dan Perdagangan,Ap.eit., hbl 147. Universitas Indonesia


t4

umumnya adalah tindal€n memasukanbarang atau komoditas dari Negara lain ke dalan negeri.s Industi dalam regeri (industri domesik) adalah keseluruhan produsen dalam negeri yang menghasilkanbarang seje,nisdenganbarangt€rsclidik dan atau barang )ang secara hngwng

saingan barang t€rs€lidilq yang

produksinya s€cam kolektif merupakanbagian dari tohl Foduksi barang sejenis dalamnegeri.35 Produk wroated wood free white A-4 Pryer adalah dagarrganberupa kepingankeras putih yang licin dikedua{ua permukaannyas Irlito'y adalah kerugim yang didasarkm pada h*fi

positif dan melibdkm

pengujian objektif mengenaivolume ptduk impor harga dumping dan dampaknya t€rhadapharga-hargadi dalam pasar impor tersebutt€rhadap

B€a Masuk

produk sejenisdaxrdampak produk sejenis.3T yang dikenakan

t€frhadapbarang

Bea Ivlasuk

masukanti-

dumping yang

investigasi.

Jika hasil final i ters€but telah

ditetapkanme,njadiBI:-!4+Ptrfiapij 1.7 Mstode Penelitian Penelitianhukum pacamelakukanpenelitian ini, peneliti

masalah.Dalam dan kualifikasi fakta-falda

kemudian mencari nonna hukum yang berlaku guna pemecahan masalah. Berdasa*an frkta-fakta yang ada kemudian nonna hukum yang berlaku, maka

* tbrdh"t2oz. " Ibid '6 DPP negartemen Perdagangan,Profil Kaws Tu&ilron Dmping Afrika Setdan Tertu@ Pr&* Infurcsia Urcoued Wood Free lYhite A4 Pryr Asal Indotesia" (Jalcrta: Oeeryternen reraa$qgq 200E),hd 1. " Ibidtt ChristhoporusBarutu,SH, MH., Ap.cit.,hal 164. te lbid" Universitas Indonesia


15

diambil kesimpulan.4 Penelitian ini menggunakankajian normatif untuk memahami penerapannorma-norrnaterhadapfakta-fakta. Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat preskriptif-kritis.ot Melalui kajian ini, penulis akan berusahamencari jalan keluar untuk mengajasi masalatr yang ada pada penelitian ini.

Penelitian ini

msmpergunakanpendekatankualitatif dan data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancaradenganaparat pelnerintahanyang dalam hal ini adalah Direk;torat PengamananPerdagangan(DPP) Kementerian Perdagangan,Direktorat Jenderal Kerjasama Perdaganganlntemasional (KPI) KementerianPerdagangandan data sekunderyang diambil melalui sumber-sumber sepertiUndang-Undang,pedanjian,buku, kamug intemet, dan lain-lain. Bahan hukum yang digunaka4,,

untuk mernperoleh data adalah

melalui: l. Bahan hukum prime*;

995 tentangfrpu**u*

rm

yang mengikat misalnya

Undang-UnOargNomor 17 tahun

2006 tentang PerubahanUndang-UndangNomor l0 Tahun 1995 tentang Kepa.hanarLPeraturanpemerintah n.ep*f* Indmesia Nomor 34 tahun 1996 KeputusanMenteri

0n000 tentangKomite Anti-Dumping tndonesia"Surat AOu*o Dirjen Be dan Cukai Nomor SEl9/Bcll997

tentang Petunjuk PelaksanaanPemungutan Bea Masuk Anti-

Dumping/sementara Peraturan dalam ketentuan WTO yang terkait adalah Gerural Agreernentan Tarffi and Trade 1994,Agreementon Implementationof A*icle W of GATT 1994. Penfrnanpenrndang-undangandi Afrika Selatanyang terkait adatahTTAAct dantlre Anti-Dumping Regulatioltfor ITAC. o Agus Broto$usilo, et al., Pemtlisan Huhtm: Bakr Pegatryan Dosen, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Deprtemen Pendidikandan Kebudayaan,1994),hal 8. ot Agut Brotosusilo, Paradigma Kajion Empiris dan Nomatif, Mdert Kuliah Teori Huhtm, Rogram PascasarjanaIlmu Hukum, (Jakarta:UI-Press, 19E6),hal l. 4? Soer;onoSoekantc,Pergantar Pewlitian lluktm, (Jakarta: UI Pr€ss,1986),hal 112. Universitas Indonesia


l_6

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahanhukum yang berisi penjelasan terhadapbahan-bahanhukum primer, sepertibuku, hasil-hasil penelitian,artikel, jumal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakanbahan hukum sekunderantara lain buku-buku mengenai WTO, perdagangan internasional dan anti{umping;

artikel, makalah dan jumal

internasionaltentangWTO dan antidumping; dan lain-lain. 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahanhukum yang berisi penjelasanterhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum.a3Sebagaibahanhukum tertier, penulis menggunakanantara lainBlack's Law Dictionory danKamus LengkapPerdaganganInternasional. Datzyang dikumpulkan dari pnelitian kepustakaanakan dianalisis dengan

1.8 SistematikaBab Dalam penulisantesis ini" penulismernbagike dalam lima bab yang terdiri == '':....

dari: l. Bab

l,

yang merupak ,,.',,' nOult,ttue

-

,' -': derryrnaikan latar

belakang

permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep yang digunakarL kerangka konsepsionaUdefinisi cperasionaf metodelogiyang dipergunakandan sistematikapenelitan. 2. B,ab 2, akan rnembahasmengenai ketentuan dumping secanr umum yaitu '

pengertian serta pengaturan mengenai dumping dan antidumping dalam kerangka WTq

tindakan anti-dumping (anti&tmping

measures), dan

pengaturanmengenaiantidumping di Indonesia.

I lbid,har 56. Universitas Indonesia


L7

3 . Bab 3, akan membahasmengenai ketentuankomoditi ekspor Indonesiake Afrika Selatan,tinjauan dumping dan anti-dumpingdi Afrika Selatan,serta badanyang menanganimasalahantidumping di Afrika Selatan. 4 . Bab 4, akan membahasmengenaituduhan dumping terhadapproduk kertas Indonesia analisahukum terhadapkasusl-4 Copy Paper yang dituduh dumping di Afrika Selatansertamembandingkandengankasuslain yang terjadi di luar negeri. Kemudian membahas peranan dan upaya yang dilalrukan oleh pemerintah Indonesia (khususnya Direktorat PengamananPerdagangan)atas penyelesaian kasus. 5 . Bab 5 merupakanpenutupyang berisikan kesimpulandan saranatas penelitian ini.

Universitas Indonesia


BAB I PE}{DAHT}LUAN. obgi ftlusrsnya teknologi informasi) bagsrng *ogun cepat. Batas-batas

Recommend Documents