BAB I P E N D A H U L U A N. 1.1 Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang embangunan

sub

sektor

transportasi

darat

Kabupaten

Pamekasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan pembangunan sub sektor transportasi darat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga setiap pelaksanaan programnya harus dijalankan secara berencana, terukur, bertahap dan berkesinambungan

sesuai

dengan

kondisi,

potensi

dan

aspirasi

masyarakat. Upaya memajukan sub sektor transportasi darat ke depan menjadi semakin komplek manakala otonomi daerah yang diwarnai dengan globalisasi menuntut kemandirian daerah untuk semakin kreatif dalam menjawab semua tantangan, namun gambaran sulit ini harus bisa dijadikan peluang bagi terwujudnya semua keinginan. Menghadapi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan mengembangkan konsep pembangunan sub sektor transportasi darat strategis yang terintegrasi

berwawasan

nasional,

regional

maupun

lokal

yang

mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semakin dituntut untuk ikut berperan aktif memajukan pembangunan prasarana transportasi darat di Kabupaten Pamekasan. Selaras

dengan

perkembangan

zaman

dan

tuntutan

masyarakat, dalam aktifitasnya Dinas Pekerjaan Umum berupaya untuk

Rencana strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan

1

tetap

memperhatikan

faktor-faktor

transparansi,

partisipasi

dan

akuntabilitas sebagai awal terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Guna mewujudkan itu, Dinas Pekerjaan Umum harus menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu lima tahun kedepan, yang harus mampu mendukung terwujudnya pelaksanaan pemerintahan secara terencana. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan & sasaran, strategi & kebijakan, serta isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya setiap tahun Renstra SKPD dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengakomodasi usulan program dan kegiatan penting dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra 2013-2018 ini adalah : 1.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


2

6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah dirubah dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2010;

10.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

14.

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi;

15.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;


3

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

disusunnya

Rencana

strategis

(RENSTRA)

Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan adalah sebagai arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum selama lima tahun dalam usaha perbaikan terus menerus semua aspek di bidang sarana transportasi darat termasuk perbaikan kinerja aparatur dan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan. Rencana

Strategis

Dinas

Pekerjaan

Umum

ini

disusun

berdasarkan visi, misi, tujuan & sasaran, strategi & kebijakan serta program dari SKPD, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Hal ini untuk menghadapi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan tuntutan persaingan global. Sedangkan

tujuan

penyusunan

Renstra

adalah

untuk

meningkatkan kemampuan kinerja aparatur dan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan, memberikan arah dan landasan bagi

perencanaan,

pengendalian

pengorganisasian,

kegiatan

pembangunan

pelaksanaan, serta

evaluasi

dan

memaksimalkan

hasil

pembangunan sub sektor transportasi darat di Kabupaten Pamekasan.


4

Disamping sebagai instrumen informasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan sub sektor transportasi darat serta media untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan dengan Renja SKPD.

1.2

Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya,

dan

mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2

Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.


6

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada

bagian

ini

dikemukakan

permasalahan-permasalahan

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.


7

3.3

Telaahan

Renstra

Kementerian/Lembaga

dan

Renstra

SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka

menengah

Renstra

K/L

dan

Renstra

SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota lain. 3.4

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 1. Gambaran pelayanan ke SKPD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran

jangka

menengah

dari

Renstra

SKPD

provinsi/kabupaten/kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD


8

sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of

direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya.

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi inas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi.

a. Tugas Pokok

: Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan

kewenangan

dibidang

Pekerjaan Umum. b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : 1. perumusan

kebijakan

teknis

operasional

pembangunan

dan

pengelolaan umum bina marga; 2. pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional

yang

mencakup

perencanaan

dan

pemeliharaan

laboratorium serta legger jalan; 3. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; 4. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 5. pelaksanaan dan pengelolaan alat berat, dan pembangunan bina marga kecamatan; 6. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat

dan

Pemerintah

kepada

Pemerintah

Daerah

dibidang

pembangunan bina marga sesuai tugas dan fungsinya;


10

7. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis tata ruang dan lingkungan; 8. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan gedung Negara dan sarana fasilitas umum; 9. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis perumahan; 10. perumusan,

perencanaan,

pelaksanaan

teknis

perijinan

dan

pengendalian bangunan; 11. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air; 12. perumusan

kebijaksanaan

dalam

kegiatan

konservasi

dan

pengendalian sumber daya air; 13. perumusan

kebijaksanaan

dalm

kegiatan

pengembangan

kelembagaan dan kemitraan; 14. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana; 15. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan 16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi sebagai berikut : Organisasi

ini dipimpin

oleh

Kepala

Dinas

yang

membawahi Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian dan 7 (tujuh) Kepala Bidang serta dibantu oleh 6 (enam) Kepala UPTD dan 6 (enam) Kasub bagianTU UPTD di enam wilayah sekabupaten Pamekasan.


11

Sekretaris Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a.

pengelolaan

surat

menyurat,

kearsipan

serta

pembinaan

ketatalaksanaan; b.

pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

c.

penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

d.

pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;

e.

penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;

f.

pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;

g.

penyusunan

rencana

anggaran,

pengelolaan

keuangan

serta

pertanggungjawaban pelaksanaannya; h.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a.

melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;

b.

melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

c.

melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;


12

d.

memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;

e.

melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;

f.

melaksanakan

analisis

kebutuhan,

pengadaan

dan

pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas; g.

melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;

h.

menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian;

i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;

b.

menyiapkan dan mengumpulkan data untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;

c.

mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;

d.

melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;

e.

merumuskan dan melaksanakan penyusunan program;

f.



13



Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a.

menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;

b.

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;

c.

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

d.


Bidang Pengendalian Operasional Bidang sebagian

pengendalian tugas

operasional.

operasional

Dinas

Untuk

Pekerjaan

mempunyai

tugas

melaksanakan

Umum

di

bidang

pengendalian

tugasnya,

bidang

pengendalian

melaksanakan

operasional menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program analisa dan evaluasi pengembangan bidang kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

b.

pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengendalian operasional bidang kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

c.

pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan teknis bidang kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

d.

pelaksanaan penelitian, uji laboratorium dan pengkajian tanah serta bahan bidang kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

e.



14



Seksi Pengujian dan Laboratorium Seksi pengujian dan laboratorium mempunyai tugas :

a.

menghimpun bahan penelitian tentang keadaan tanah dan data kondisi perkembangan dan perubahan jalan bidang kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

b.

melakukan survey tentang struktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan;

c.

menyusun spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan bidang kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

d.

melaksanakan pendataan, analisis dan evaluasi tentang status bidang kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

e.

melaksanakan terhadap

pengkajian

kualitas

hasil

penggunaan pekerjaan

bahan

dan

pembangunan

pengujian di

bidang

kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air; f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugaasnya.



Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan Prasarana Daerah Seksi pengawasan dan pemanfaatan daerah sempadan prasarana daerah mempunyai tugas :

a.

melakukan pengkajian, penelitian, pemantauan dan pengawasan tentang pemanfaatan dan pengawasan daerah sempadan di bidang prasarana daerah;

b.

melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan daerah sempadan di bidang prasarana daerah;

c.

melakukan pengelolaan perizinan dan menyusun tata laksana perizinan pemanfaatan di bidang prasarana daerah;


15

d.

menyiapkan rekomendasi teknis terhadap masyarakat fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan sempadan di bidang prasarana daerah;

e.

melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang prasarana daerah;

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Perlengkapan dan Perbengkelan Seksi perlengkapan dan perbengkelan mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan tugas dinas kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;

b.

melaksanakan

pemeliharaan

serta

perbaikan

kendaraan

dan

peralatan berat; c.

mengatur dan mengawasi penggunaan peralatan;

d.

memelihara, mengawasi dan mengatur penggunaan peralatan;

e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang

pembangunan

melaksanakan sebagian

jalan

dan

tugas Dinas

jembatan Pekerjaan

mempunyai Umum

di

tugas bidang

pembangunan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pembangunan jalan dan jembatan menyelenggarakan fungsi : a.

pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program estimasi biaya pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan;

b.

pelaksanaan program pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan;


16

c.

penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;

d.

pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Seksi pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

dan

peningkatan

jalan

kabupaten; b.

menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;

c.

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jalan kabupaten;

d.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;

e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten Seksi

pembangunan

dan

penggantian

jembatan

kabupaten

mempunyai tugas : a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan kabupaten;

b.

menyusun pemutakhiran pembangunan dan penggantian jembatan kabupaten;


17

c.

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan kabupaten;

d.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggantian jembatan kabupaten;

e.




Seksi Pembangunan Trotoair dan Jalan Desa Seksi pembangunan trotoair dan jalan desa mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan trotoair dan jalan desa;

b.

menyusun

pemutkhiran

program-program

dan

estimasi

biaya

pelaksanaan pembangunan trotoair dan jalan desa; c.

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan trotoair dan jalan desa;

d.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan trotoair dan jalan desa;

e.


Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pemeliharaan jalan dan jembatan menyelenggarakan fungsi : a.

pengumpulan data dalam rangka penyusunan estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;

b.

pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;


18

c.

penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;

d.

melaksanakan

pendataan,

analisis

dan

evaluasi

tentang

pemeliharaan jalan dan jembatan; e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan Seksi pemeliharaan dan legger jalan mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan pemeliharaan dan legger jalan;

b.

menyusun pemutkahiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan jalan;

c.

melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan akibat bencana alam;

d.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan dan legger jalan;

e.

mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutahiran data pemeliharaan dan legger jalan;

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pemeliharaan Jembatan Seksi pemeliharaan jembatan mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan pemeliharaan jembatan;

b.

menyusun

pemutkhiran

program-program

dan

estimasi

biaya

pelaksanaan pemeliharaan jembatan; c.

melaksanakan kegiatan pemulihan jembatan akibat bencana alam;


19

d.

menyiapkan

data

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

pemeliharaan jembatan; e.




Seksi Pemeliharaan Trotoair dan Jalan Desa Seksi pemeliharaan trotoair dan jalan desa mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan trotoair dan jalan desa;

b.

menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan trotoair dan jalan desa;

c.

melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan dan jembatan akibat bencana alam;

d.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan trotoair dan jalan desa;

e.


Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan Bidang tata ruang dan bina kawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan bina kawasan serta penyehatan lingkungan dan bina kawasan. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang tata ruang dan bina kawasan menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan tata ruang;

b.

pengelolaan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;

c.

pemanfaatan tata ruang dan bina kawasan;

d.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan pemanfaatan tata ruang dan bina kawasan;


20

e.

penyehatan lingkungan dan bina kawasan;

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Perencanaan Tata Ruang Seksi perencanaan tata ruang mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang;

b.

melaksanakan bahan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang;

c.

melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;

d.

melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan tata ruang;

e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pemanfaatan Tata Ruang dan Bina Kawasan Seksi pemanfaatan tata ruang dan bina kawasan mempunyai tugas :

a.

melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap pemanfaatan tata ruang;

b.

melakukan

pemantauan,

evaluasi

dan

pengendalian

terhadap

penetapan rencana pemanfaatan tata ruang; c.

melakukan

pemantauan,

perencanaan

dan

pengendalian

pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka bina kawasan; d.

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana bersih dan sanitasi dalam upaya bina kawasan;


21

e.

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka bina kawasan;

f.




Seksi Penyehatan Lingkungan dan Bina Kawasan Seksi penyehatan lingkungan dan bina kawasan mempunyai tugas :

a.

melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan dan bina kawasan;

b.

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang perencanaan dan pembangunan perbaikan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan dan bina kawasan;

c.

melakukan evaluasi dan

pengawasan

terhadap

pembangunan

pengelolaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan dan bina kawasan; d.

menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta bina kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e.



22

Bidang Permukiman dan Tata Bangunan Bidang permukiman dan tata bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta perizinan permukiman dan bangunan gedung. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang permukiman dan tata bangunan menyelenggarakan fungsi : a.

perencanaan dan penataan bangunan perumahan dan bangunan gedung serta lingkungannya;

b.

pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan teknis, pembangunan gedung pemerintah dan non pemerintah daerah;

c.

pelaksanaan

pendaftaran,

pengaturan

dan

pengelolaan

serta

penghapusan bangunan gedung pemerintah dan non pemerintah daerah; d.

pelaksanaan pembinaan dan perizinan bangunan permukiman dan bangunan gedung dalam upaya keselamatan serta lainnya;

e.

pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Perumahan dan Permukiman Seksi perumahan dan permukiman mempunyai tugas :

a.

menyiapkan perencanaan teknis penataan bangunan perumahan dan permukiman serta lingkungannya;

b.

melaksanakan

pengendalian

pembangunan

dan

keselamatan

bangunan perumahan dan permukiman; c.

melaksanakan

perencanaan,

bantuan

dan

bimbingan

teknis

perencanaan pemugaran perumahan dan permukiman; d.

melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan perumahan dan permukiman;

e.

melaksanakan inventaris dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;


23

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pelaksana dan Pemanfaatan Bangunan Seksi pelaksana dan pemanfaatan bangunan mempunyai tugas :

a.

melaksanakan

inventarisasi

pendaftaran

bangunan

gedung

pemerintah dan non pemerintah daerah; b.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan gedung pemerintah dan non pemerintah daerah;

c.

melakukan penafsiran dan penilaian serta membuat pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan gedung pemerintah dan non pemerintah daerah;

d.

melakukan inventarisasi harga bahan bangunan;

e.

melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan proses pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan pemerintah dan non pemerintah daerah;

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Perizinan Bangunan Seksi perizinan bangunan mempunyai tugas :

a.

melaksanakan pengukuran, dokumentasi dan informasi perizinan serta perkembangan pembangunan gedung dan bangunan;

b.

melaksanakan penyuluhan dan pengelolaan serta manfaat tentang pentingnya izin dan penertiban bangunan;

c.

melaksanakan pengawasan, penelitian dan memberikan bimbingan teknis terhadap perencanaan pendirian bangunan;


24

d.

melakukan

pemeriksaan,

menyusun

dan

menyiapkan

bahan

rekomendasi teknis untuk izin mendirikan bangunan; e.

menyiapkan tanda izin bangunan dan penetapan izin bangunan;

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Tata Bangunan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air Bidang pendayagunaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah serta melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi air permukaan. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pendayagunaan sumber daya air menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah;

b.

penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;

c.

pengelolaan irigasi air permukaan;

d.

penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan rencana tata tanam;

e.

pelaksanaan

peningkatan

pemberdayaan

lembaga

pengelolaan

irigasi; f.



25



Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi air Permukaan Seksi pengembangan

dan

pengelolaan

irigasi

air

permukaan

mempunyai tugas : a.

melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan irigasi;

b.

melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

c.

melaksanakan pengeluaran irigasi;

d.

menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi;

e.

menyusun rencana tata tanam;

f.

mencatat dan membuat evaluasi curah hujan;

g.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendayagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pengembangan Air Tanah Seksi pengembangan air tanah mempunyai tugas :

a.

mengadakan penelitian dan evaluasi potensi air tanah dan sumber mata air;

b.

melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah dan sumber mata air untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat lainnya;

c.

melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;

d.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Seksi pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi mempunyai tugas :

a.

melaksanakan

pembinaan

kelembagaan

dan

teknis

terhadap

himpunan petani pemakai air;


26

b.

memberikan bantuan teknis terhadap himpunan petani pemakai air di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;

c.

memberikan

bantuan

pada

kegiatan

pengembangan

dan

pemeliharaan jaringan irigasi tersier; d.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya air sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Bidang konservasi dan pengendalian daya rusak air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air dalam bidang teknik sipil, melaksanakan pengendalian banjir, melaksanakan pemeliharaan daerah aliran sungai. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang konservasi dan pengendalian daya rusak air menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program pengembangan konservasi sumber daya air dalam bidang teknik sipil;

b.

penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan untuk pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai;

c.

penyusunan program pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai;

d.

pengendalian pemanfaatan lahan pada sempadan sungai;

e.

penyusunan kegiatan kemitraan dengan lembaga lain dalam bidang sumber daya air;

f.




Seksi Konservasi Sumber Daya Air Seksi konservasi sumber daya air mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan rencana kegiatan konservasi sumber daya air;


27

b.

melaksanakan kegiatan pengembangan embung, cek dam dan lapangan;

c.

melaksanakan

rehabilitasi

dan

pemeliharaan

bangunan

yang

berfungsi sebagai konservasi sumber daya air; d.

melaksanakan pencegahan dan pemulihan kerusakan pantai akibat abrasi air laut;

e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Air Rusak sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pengendalian Banjir dan Sungai Seksi pengendalian banjir dan sungai mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan rencana kegiatan pengendalian banjir;

b.

memberikan peringatan dini dalam penanganan banjir;

c.

memberikan bantuan secara meditasi kepada masyarakat pada saat terjadi banjir;

d.

melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi prasarana akibat banjir;

e.

melaksanakan

pengawasan

penggunaan

lahan

pada

daerah

sempadan sungai; f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pengembangan Kemitraan Seksi pengembangan kemitraan mempunyai tugas :

a.

menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga lainnya untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kemitraan;


28

b.

melaksanakan tugas pembantuan bidang sumber daya air dari pemerintah atau pemerintah propinsi;

c.

menyiapkan nota kesepakatan kemitraan dengan instansi terkait atau lembaga lainnya;

d.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. (1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;

(2)

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

(3)

Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya;

(4)

Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1 ) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2 ) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan


29

c. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi : 1 ) Seksi Pengujian dan Laboratorium 2 ) Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Daerah Sempadan dan Prasarana Daerah 3 ) Seksi Perlengkapan dan Perbengkelan d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi : 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten 3) Seksi Pembangunan Trotoair dan Jalan Desa e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi : 1) Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan 3) Seksi Pemeliharaan Trotoair dan Jalan Desa f. Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan, membawahi : 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang dan Bina Kawasan 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Bina Kawasan g. Bidang Permukiman dan Tata Bangunan, membawahi : 1) Seksi Perumahan dan Permukiman 2) Seksi Pelaksana dan Pemanfaatan Bangunan 3) Seksi Perijinan Bangunan h. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, membawahi : 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan 2) Seksi Pengembangan Air Tanah 3) Seksi Pendayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi i. Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air, membawahi: 1) Seksi Konservasi Sumber Daya Air 2) Seksi Pengendalian Banjir dan Sungai 3) Seksi Pengembangan Kemitraan


30

J. UPTD di wilayah se Kabupaten Pamekasan : 1) Kepala UPTD di Wilayah I 2) Kepala UPTD di Wilayah II 3) Kepala UPTD di Wilayah III 4) Kepala UPTD di Wilayah IV 5) Kepala UPTD di Wilayah V 6) Kepala UPTD di wilayah VI K. Sub Bagian TU UPTD : 1) Kepala Sub Bagian TU UPTD di Wilayah I 2) Kepala Sub Bagian TU UPTD di Wilayah II 3) Kepala Sub Bagian TU UPTD di Wilayah III 4) Kepala Sub Bagian TU UPTD di Wilayah IV 5) Kepala Sub Bagian TU UPTD di Wilayah V 6) Kepala Sub Bagian TU UPTD di Wilayah VI


31

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN TROTOAR DAN JALAN DESA

KEPALA SEKSI PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN

UPTD

KEPALA DINAS

BUPAT I WAKIL BUPATI

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN TROTOAR & JALAN DESA

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JEMBATAN

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN KABUPATEN

PEMANFAATAN DRH SEMPADAN PRASARANA DRH

KASI PENGAWASAN DAN

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN LEGGER JALAN

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN

KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM

KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

KASI PELAKSANA DAN PEMANFAATAN BANGUNAN

KEPALA SEKSI PERIZINAN BANGUNAN

KASI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN BINA KAWASAN

KEPALA SEKSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEPALA BIDANG PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN

KASUBBAG. PERENCANAAN

KASI PEMANFAATAN TATA RUANG DAN BINA KAWASAN

KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN BINA KAWASAN

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS

KASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN AIR TANAH

KASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI AIR PERMUKIMAN

KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

KASUBBAG. KEUANGAN

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEMITRAAN

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN BANJIR DAN SUNGAI

KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

KABID KONSERVASI DAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:


32

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan didukung oleh sumber daya sebagai berikut : A.

Sumber Daya Manusia Pada tahun 2013 keadaan Pegawai Negeri Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pamekasan sebanyak 139 orang dan Pejabat Struktural 38 orang yang terdiri atas :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan No. Jabatan 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian 4. Kepala Seksi 5. UPTD ( Kepala UPTD & Kepala TU ) Jumlah

Jumlah 1 1 3 21 12 38

Keterangan

Keterangan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No

Jabatan

Laki-laki

Wanita

Jumlah

1. Golongan IV/c

1

-

1

2. Golongan IV/b

1

-

1

3. Golongan IV/a

4

2

6

4. Golongan III/d

-

1

1

5. Golongan III/c

28

5

33

6. Golongan III/b

22

6

28

7. Golongan III/a

10

4

14

8. Golongan II/d

3

-

3

9. Golongan II/c

5

1

6

10. Golongan II/b

17

3

20


33

11. Golongan II/a

21

-

21

12. Golongan I/d

2

-

2

13. Golongan I/c

-

-

-

14. Golongan I/b

3

-

3

15. Golongan I/a

-

-

-

16. THL

-

-

-

117

22

139

Laki-laki

Wanita

Jumlah

1. Doktoral

-

-

-

2. Magister S-2

3

-

3

3. Sarjana S-1

26

12

38

4. Sarmud/ DIII

4

2

6

5. SLTA

73

8

81

6. SLTP

6

-

6

7. SD

5

-

5

117

22

139

Jumlah

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan No

Jabatan

Jumlah

B.

Keterangan

Sarana dan Prasarana Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana

yang tersedia adalah sebagai berikut : Keadaan No 1

Uraian

2 Mobil Station 1. Wagon 2. Mobil Toyota

Jml

Sat

3

4

1

Buah

V

2

Buah

V

Baik

Rusak

5

6

Rusak Berat 7


Ket 8

34

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Mobil Panther Mobil Pick Up Truck Hidrolic Sepeda Motor Road Roller Tandem Roller Mesin Gilas Wales Core Drill Bak Ukur Mizog Stemper Fibra Timbis Meja Kerja Kursi Kerja Kursi Rapat Meja Tamu Kalkulator Lemari Rak Filling Cabinet Brandkas Lemari Sliding Papan Pengumuman AC Laptop Mesin Ketik Lemari Kayu Rak Kayu Hammer Test Tenda Komputer PC Infokus Printer Kamera Pesawat Telepon Facsimile HP Ericson Thodolite Timbangan Gantung Wareles

1 10 1 56 6 3

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

1

Buah

V

1 1 13 1 45 169 50 3 13 10 2 7 1 23

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

V V V V V V V V V V V V V V

14 19 7 1 1 1 10 26 1 22 6

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

9 16

2

Buah

V

2 1 1

Buah Buah Buah

1

Buah

1

Buah

2

V 4 V 4 V V

6 52

V 5 3 V V V V 13 8 V

4 V 12

V 9 2

V V V V V


35

42. Slide Proyektor 43. Meteran Laser

1 1

Buah Buah

V V

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Faktor kekuatan utama ada pada struktur organisasi dan kewenangan yang memadai. Dengan demikian mendorong Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pamekasan untuk terus menerus

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Faktor kelemahan utama ada pada masih rendahnya kualitas SDM.

Dengan lemahnya kemampuan kualitas SDM dibidang

pelayanan dimungkinkan menyebabkan usaha memfasilitasi dan mendorong

masyarakat

untuk

melaksanakan

pembangunan

prasarana jalan dan jembatan menjadi kurang efektif. Faktor peluang utama ada pada jumlah perusahaan jasa konstruksi yang cukup tinggi dan terus meningkat.

Dengan

peluang ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pembangunan prasarana jalan dan jembatan melalui upaya

mengoptimalkan pemanfaatan

potensi, kemampuan dan kredibilitas perusahaan jasa konstruksi yang ada dengan melakukan penunjukan ataupun pelelangan dengan mengacu pada hasil karya yang telah dilaksanakannya.


36

Faktor tantangan utama ada pada rendahnya kredibilitas perusahaan

jasa

konstruksi

(kontraktor).

memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum

Tantangan

ini

Kabupaten Pamekasan

untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan sekaligus

meningkatkan

kemampuan

aparatur

dibidang

pengawasan dan pengendalian proyek dengan melaksanakan pelatihan - pelatihan dibidang teknis dan administrasi proyek.


37

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum A. Bidang Sumber Daya Air Beberapa permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya air diantaranya: 1. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. 2. Menurunnya kemampuan penyediaan air. 3. Meningkatnya potensi konflik air. 4. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi. 5. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air. 6. Masih meluasnya abrasi pantai. 7. Kurangnya koordinasi, kelembagaan & ketatalaksanaan. 8. Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi. 9. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan.

B. Bidang Bina Marga Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi pada bidang kebinamargaan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kurangnya

infrastruktur

khususnya

pada

pusat

kegiatan

ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 2. Kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun. 3. Kurangnya peralatan pendukung (alat berat). 4. Lemahnya database infrastruktur sebagai acuan informasi. 5. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan.


38

C. Bidang Cipta Karya & Tata Ruang Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi pada bidang cipta karya dan tata ruang antara lain: 1. Kurangnya penanganan infrastruktur pedesaan khususnya daerah tertinggal dan kawasan cepat tumbuh. 2. Kurangnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di kawasan permukiman terutama di permukiman pedesaan dan kawasan khusus. 3. Kurangnya

penanganan

rumah

tidak

layak

huni

bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan pedesaan. 4. Kurangnya penyediaan air bersih di daerah pedesaan. 5. Lemahnya koordinasi ketatalaksanaan di bidang tata bangunan dan perumahan. 6. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Selaras dengan visi dan misi kepala daerah, Dinas Pekerjaan Umum mengemban

misi

mempercepat

pembangunan

infrastruktur

publik.

Dimana tujuan utamanya adalah meningkatkan infrastruktur sebagai penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat.


39

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan adalah : 1.

Hasil pembangunan prasarana jalan masih ada yang belum memenuhi keinginan sesuai rencana;

2.

Kualitas material lokal untuk prasarana jalan dan jembatan dengan kualitas baik sangat terbatas;

3.

Peningkatan kinerja rekanan;

4.

Terbatasnya

sarana

peralatan

berat

untuk

mendukung

penyelesaian dan percepatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan; 5.

Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM);

6.

Sarana dan prasarana penunjang kegitan masih kurang memadai, seperti komputer, peralatan gambar (meja dan peralatan gambar);

7.

Menurunnya

debit

sumber

air

sehingga

berakibat

tidak

terpenuhinya kebutuhan air irigasi; 8.

Tingkat sedimentasi pada saluran relatif tinggi, akibat dari air yang masuk ke saluran kandungan lumpurnya tinggi;

9.

Kebocoran saluran relatif besar;

10. Rendahnya pemberdayaan HIPPA; 11. Menurunnya budaya kerja bhakti di masyarakat petani untuk membersihkan saluran; 12. Meningkatnya kebutuhan air untuk pertanian; 13. Air permukaan yang berasal dari air hujan cepat mengalir ke laut; 14. Pada musim kemarau dibeberapa tempat kesulitan air atau terjadi kekeringan.


40

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum alam rangka mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke

depan,

maka

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Pamekasan perlu terus memanfaatkan peluang, potensi dan kekuatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2018, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. VISI Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan mempunyai visi : 

Terwujudnya

Peningkatan

Pembangunan

Infrastruktur

dan

Pembangunan Tata Ruang MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :


41

memelihara dan meningkatkan seluruh ruas jalan secara terusmenerus untuk menjaga kemantapan jalan; meningkatkan jalan tanah dan jalan batu menjadi jalan aspal; memelihara,

mengganti,

dan

membangun

jembatan

untuk

menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan; meningkatkan profesionalisme aparatur; mengembangkan pemanfaatan potensi sumber daya air untuk menunjang

produktifitas

pertanian

di

wilayah

Kabupaten

Pamekasan; meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan terhadap asset irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan; meningkatkan partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air di dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi; meningkatkan kualitas pengendalian dan penanggulangan daya rusak air sehingga masyarakat aman dari bencana; meningkatkan pengawasan pengguna lahan pada sempadan sumber daya air; menyusun acuan pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dalam rencana program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan keterpaduan multi sektor yang berwawasan lingkungan; melaksanakan bantuan teknis, penyelenggaraan, mendorong peran serta masyarakat pada pembangunan yang berkelanjutan; mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan permukiman sehat dengan pola hidup bersih;


42

mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi kota/desa, pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, peningkatan kualitas

lingkungan

perkotaan/pedesaan,

pertumbuhan/pembangunan yang serasi antar kota/desa serta mendorong menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dan dunia

usaha

dalam

rangka

pengentasan

kemiskinan

dan

pembangunan yang berkelanjutan; melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga kantor, pembinaan kepegawaian, pelayanan informasi serta tatalaksana organisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU TUJUAN Berdasarkan visi, misi dan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan terpilih sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

manajemen

penyelenggaraan

pemerintah

di

lingkungan dinas; 2.

Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan sarana air bersih di lingkungan pedesaan;

3.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

4.

Meningkatkan mutu dan pelayanan prasarana jalan dan jembatan;

5.

Meningkatkan

tingkat

kemantapan,

kenyamanan

jalan

dan

jembatan; 6.

Meningkatkan produktivitas pertanian;

7.

Meningkatkan pembangunan desa tertinggal; SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum


43

Kabupaten Pamekasan dirumuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Terwujudnya peningkatan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat; 2. Terwujudnya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana air bersih di lingkungan pedesaan; 3. Terwujudnya peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan aktivitas masyarakat; 4. Terwujudnya program pembangunan yang representatif; 5. Terhubungnya seluruh wilayah kabupaten dan membuka daerah terisolir; 6. Meningkatnya tingkat kenyamanan lalu lintas jalan raya dan kemantapan jalan; 7. Meningkatnya produktivitas pertanian pada daerah irigasi dan jaringan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum; 8. Terwujudnya peningkatan pembangunan di desa tertinggal. 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas PU

A.

Bidang Sumber Daya Air

Strategi dan kebijakan bidang sumber daya air diarahkan sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Petani Pemakai Air terutama dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi, berupa pelatihan kepada petani untuk memberikan pemahaman tentang pemakaian air irigasi. 2. Optimalisasi pemanfaatan baku irigasi penghasil pangan dan tembakau. 3. Pembangunan prasarana air baku terutama pada kawasan strategis dan daerah tertinggal.


44

4. Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai serta penanaman tanaman bakau pada daerah pantai. 5. Peningkatan keterlibatan pihak ketiga (konsultan) perencanaan teknis dan pengawas di lapangan. B.

dalam

Bidang Bina Marga

Strategi dan kebijakan bidang bina marga diarahkan sebagai berikut: 1. Peningkatan jaringan jalan poros kecamatan, khususnya pada pengembangan kawasan/daerah tertinggal. 2. Peningkatan

jaringan

jalan

poros

desa,

khususnya

pada

pengembangan kawasan/daerah tertinggal. 3. Untuk kondisi jalan sedang, artinya dengan tingkat kerusakan antara

6%

sampai

kurang

dari

11%,

maka

program

penanganannya melalui pemeliharaan rutin/berkala. 4. Untuk kondisi jalan rusak ringan, artinya dengan tingkat kerusakan antara 11% sampai kurang dari 15%, maka program penanganannya melalui pemeliharaan rehabilitasi. 5. Optimalisasi Penetapan Jaringan Jalan Strategis (JJS) meliputi: a.

Review jaringan jalan kabupaten

b.

Jaringan jalan poros kecamatan

c.

Jaringan jalan poros desa

6. Pembangunan jalan lingkar barat 7. Pembangunan jalan alternatif 8. Pengadaan peralatan berat secara bertahap. 9. Peningkatan

keterlibatan

pihak

ketiga

(konsultan)

dalam

perencanaan teknis dan pengawas di lapangan.


45

C. Bidang Cipta Karya & Tata Ruang Strategi dan kebijakan bidang cipta karya dan tata ruang diarahkan sebagai berikut: 1. Peningkatan

penanganan

infrastruktur

pedesaan

terutama

daerah pedesaan. 2. Peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) di lingkungan permukiman. 3. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni (RTH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 4. Peningkatan penyediaan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di perkotaan dan pedesaan. 5. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait. 6. Peningkatan

keterlibatan

pihak

ketiga

(konsultan)

dalam

perencanaan teknis dan pengawas di lapangan.


46

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif digambarkan pada tabel 3 dibawah ini: Tujuan 1: Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan dinas Sasaran

No 1.

Indikator Sasaran

Terwujudnya - Tercapainya peningkatan fasilitas fasilitas penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan dan pelayanan pelayanan masyarakat masyarakat

Dana

Target 18 kegiatan

3.537.060.400

Tujuan 2: Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan sarana air

bersih

di

lingkungan pedesaan No 1.

Sasaran

Indikator Sasaran

Terwujudnya - Tercapainya peningkatan rehabilitasi fasilitas pemenuhan sarana dan kebutuhan sarana prasarana instalasi air bersih di air bersih di lingkungan lingkungan pedesaan pedesaan

Target 2 kegiatan


Dana 1.493.154.000

47

Tujuan 3: Meningkatkan upaya pemberdayaan msyarakat dalam pembangunan Sasaran

No

Indikator Sasaran

Target

Dana

1.

Terwujudnya - Adanya peningkatan peningkatan sarana kesehatan, dan prasarana kesejahteraan dan lingkungan aktivitas masyarakat perumahan dan permukiman perkotaan, kawasan pondok pesantren

8 kegiatan

1.708.000.000

2.

Terwujudnya - Peningkatan program bangunan pembangunan yang memadai representatif

2 kegiatan

24.848.000.000

mutu yang

Tujuan 4: Meningkatkan mutu dan pelayanan prasarana jalan dan jembatan Sasaran

No 1.

Indikator Sasaran

Terhubungnya - Terbangunnya jalan seluruh wilayah dan jembatan yang kabupaten dan menjadi membuka daerah penghubung antar terisolir wilayah

Target

Dana

22 kegiatan

75.535.079.878

Tujuan 5: Meningkatkan tingkat kemantapan,kenyamanan jalan dan jembatan No 1.

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya - Tersedianya aspal tingkat kenyamanan dengan kualitas lalu lintas jalan raya standart dan kemantapan jalan

Target 7 kegiatan


Dana 9.743.918.000

48

Tujuan 6: Meningkatkan produktivitas pertanian Sasaran

No 1.

Indikator Sasaran

Meningkatnya - Peningkatan produktivitas mantap pertanian pada tersier daerah irigasi dan - Peningkatan jaringan yang mantap dikelola oleh Dinas sekunder Pekerjaan Umum

kondisi saluran

Target 11 kegiatan

Dana 9.806.018.500

kondisi saluran

Tujuan 7: Meningkatkan pembangunan di desa tertinggal No

Sasaran

1.

Terwujudnya peningkatan pembangunan desa tertinggal

Indikator Kinerja - Adanya peningkatan di kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal

Target 3 kegiatan


Dana 1.236.000.000

49

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASASAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dijabarkan pada tabel 4.


50

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Kinerja (2) Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dalam kondisi sedang Panjang jalan dalam kondisi rusak ringan Panjang jalan dalam kondisi rusak berat Panjang jembatan dalam kondisi baik Panjang jembatan dalam kondisi rusak Luas daerah irigasi dalam kondisi baik Luas daerah irigasi dalam kondisi rusak Prosentase rumah layak huni bagi masyarakat miskin Prasarana air bersih Panjang jalan lingkungan/desa yang dibangun

Target SPM

Target IKK

(3)

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

2008 (6)

Target Renstra 2009 2010 2011 2012 (7) (8) (9) (10)

2008 (11)

2009 (12)

Realisasi Capaian 2010 2011 (13) (14)

Rasio Capaian Tahun ke2008 2009 2010 2011 2012 (16) (17) (18) (19) (20)

2012 (15)

389,520

433,383

454,883

396,432

-

5,000

7,000

-

401,432 69,054

94,424

54,377

32,377

76,715

26,180

28,415

19,599

18,099

39,213

15,693

3

8

9

32

25

2.611 1,119

18,339

19,651

36,683

316,25

196,372

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan Uraian (1) Pendapatan Asli Daerah Hasil pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Belanja Daerah

2008 (2)

2009 (3)

Anggaran pada Tahun ke2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

151,016,111.00 2,558,600,000.00 107,400,000.00

24,000,000.00 857,260,000.00 1,500,000.00

24,000,000.00 457,260,000.00 1,500,000.00

108,760,000.00 1,500,000.00

158,126,390.00 1,500,000.00

7,375,770,868.16

7,009,940,901.20

7,562,540,863.20

7,109,489,796.16

1,875,858,685.00 22,589,725,889.00 63,489,839,160.13

430,695,000.00 3,950,735,744.00 66,394,774,600.00

788,245,000.00 1,855,639,124.00 68,724,169,200.00

534,553,900.00 19,627,946,670.00 110,144,431,578.00

2008 (7)

2009 (8)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2010 (9)

2011 (10)

2012 (11)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2008 2009 2010 2011 2012 (12) (13) (14) (15) (16) 28.23 19.95 24.69

375.86 15.87 5,508.25

187.72 45.99 3,532.02

-

Rata2 Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17) (18)

42,625,871.00 510,389,711.00 26,518,050.00

90,206,424.00 136,026,306.00 82,623,700.00

45,052,860.00 210,285,729.00 52,980,325.00

212,489,985.00 94,750,231.00

203,142,244.00 185,470,210.00

7,286,233,923.68

6,836,305,142.00

6,574,302,153.00

6,897,907,743.00

6,833,616,232.00

6,976,978,376.00

92.69

93.79

91.21

96.12

95.76

5,890,838,248.48

5,609,717,347.60

444,525,000.00 49,804,088,178.00 77,658,617,600.00

1,179,801,000.00 19,034,480,233.00 51,347,342,600.00

357,877,600.00 3,156,534,000.00 60,473,367,274.00

584,401,160.00 1,321,547,390.00 66,651,908,400.00

431,245,000.00 17,583,256,050.00 82,955,711,330.00

415,465,000.00 48,178,492,951.00 73,761,067,501.78

62.89 84.26 80.87

83.09 79.90 91.08

74.14 71.22 96.98

80.67 89.58 75.32

93.46 96.74 94.98

361,432,000.00 40,168,389,587.80 62,906,404,099.64

179,504,800.00 44,371,596,904.40 63,491,598,981.78

195.38 6,316.68

128.47 12,364.68

117,497,941.20 (35,594,042.00)

(8,525,174.20) 101,064,301.80 180,166,600.00

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai

Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal

Tabel 4 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode

Program/Kegiatan

(1) 1.03.01.01

Indikator

(2) Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Tercapainya fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 1.03.01.01.22 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAU 1.03.01.01.23 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK 1.03.01.01.24 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi BKK-IP 1.03.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1.03.01.02.11 Pengadaan Tanah 1.03.01.02.12 Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Dinas Pemda Timur 1.03.01.02.13 Pembangunan Gedung Arsip Dinas PU Tahap Kedua 1.03.01.02.14 Rehab Parkir Kantor Pemda Timur (DPAL) 1.03.01.02.15 Pembangunan Pendopo dan Lingkungan Kantor Kecamatan (DPAL) 1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03.01.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 1.03.01.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 1.03.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.03.01.09


Program Perbaikan Sarana Air Tercapainya rehabilitasi fasilitas sarana dan prasarana instalasi air Bersih/Hujan bersih di lingkungan pedesaan

1.03.01.09.02 Peningkatan Sarana Air Bersih (DAK) (DPAL)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

1,059,411,000.00

1,112,381,550.00

1,168,000,627.50

1,226,400,658.88

1,287,720,691.82

1,352,106,726.41

45,000,000.00

47,250,000.00

49,612,500.00

52,093,125.00

54,697,781.25

57,432,670.31

207,467,000.00

217,840,350.00

228,732,367.50

240,168,985.88

252,177,435.17

264,786,306.93

300,000,000.00

315,000,000.00

330,750,000.00

347,287,500.00

364,651,875.00

382,884,468.75

100,000,000.00

105,000,000.00

110,250,000.00

115,762,500.00

121,550,625.00

127,628,156.25

406,944,000.00

427,291,200.00

448,655,760.00

471,088,548.00

494,642,975.40

519,375,124.17

2,905,664,900.00

3,050,948,145.00

3,203,495,552.25

3,363,670,329.86

3,531,853,846.35

3,708,446,538.68

2,000,000,000.00

2,100,000,000.00

2,205,000,000.00

2,315,250,000.00

2,431,012,500.00

2,552,563,125.00

200,000,000.00

210,000,000.00

220,500,000.00

231,525,000.00

243,101,250.00

255,256,312.50

200,000,000.00

210,000,000.00

220,500,000.00

231,525,000.00

243,101,250.00

255,256,312.50

99,200,000.00

104,160,000.00

109,368,000.00

114,836,400.00

120,578,220.00

126,607,131.00

275,880,500.00

289,674,525.00

304,158,251.25

319,366,163.81

335,334,472.00

352,101,195.60

90,584,400.00

95,113,620.00

99,869,301.00

104,862,766.05

110,105,904.35

115,611,199.57

30,000,000.00

31,500,000.00

33,075,000.00

34,728,750.00

36,465,187.50

38,288,446.88

10,000,000.00

10,500,000.00

11,025,000.00

11,576,250.00

12,155,062.50

12,762,815.63

50,000,000.00

52,500,000.00

55,125,000.00

57,881,250.00

60,775,312.50

63,814,078.13

50,000,000.00

52,500,000.00

55,125,000.00

57,881,250.00

60,775,312.50

63,814,078.13

430,185,000.00

451,694,250.00

474,278,962.50

497,992,910.63

522,892,556.16

549,037,183.96

430,185,000.00

451,694,250.00

474,278,962.50

497,992,910.63

522,892,556.16

549,037,183.96

(9)

1.03.01.10

Program Perbaikan Lingkungan

Adanya peningkatan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan, kawasan ponpes

1.03.01.10.01 PNPM Mandiri Perkotaan di 18 Desa/Kelurahan 1.03.01.10.02 Penunjang PNPM MP 2013 1.03.01.10.03 Operasional kegiatan PLP Tahun 2013 1.03.01.10.04 Operasional program perumahan swadaya Tahun 2013 1.03.01.10.12 Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (DPAL) 1.03.01.15

Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan Jembatan

Terbangunnya jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah

526,750,000.00

553,087,500.00

580,741,875.00

609,778,968.75

640,267,917.19

672,281,313.06

83,750,000.00

87,937,500.00

92,334,375.00

96,951,093.75

101,798,648.44

106,888,580.86

125,000,000.00

131,250,000.00

137,812,500.00

144,703,125.00

151,938,281.25

159,535,195.31

150,000,000.00

157,500,000.00

165,375,000.00

173,643,750.00

182,325,937.50

191,442,234.38

50,000,000.00

52,500,000.00

55,125,000.00

57,881,250.00

60,775,312.50

63,814,078.13

118,000,000.00

123,900,000.00

130,095,000.00

136,599,750.00

143,429,737.50

150,601,224.38

63,832,215,414.00

67,023,826,184.70

70,375,017,493.95

73,893,768,368.64

77,588,456,787.07

81,467,879,626.43

1.03.01.15.07

Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15.08 Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Propinsi) 1.03.01.15.10 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DPAL) 1.03.01.15.11 Peningkatan Jalan Desa (DBH Cukai)(Dilingkungan Pertanian Tembakau) 1.03.01.15.12 Peningkatan Trotoar 1.03.01.15.13 Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Propinsi) (DPAL) 1.03.01.15.14 Peningkatan Jalan Desa dilingkungan Petani Tembakau (DBH Cukai) (DPAL) 1.03.01.15.18 Peningkatan Jalan (DAK) 1.03.01.15.19 Peningkatan Jalan dan Jembatan Pedesaan (BK Propinsi) 1.03.01.15.20 Peningkatan Trotoar (PAK) (DPAL) 1.03.01.15.21 Perencanaan Teknis Jalan Lingkar (PAK) (Jadwal Ulang) 1.03.01.15.22 Peningkatan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya (PAK) (DPAL)

1.03.01.18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.01.18.06 Pembuatan Legger Jalan 1.03.01.18.13 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten 1.03.01.18.18 Pemeliharaan Berkala Trotoar (DPAL)

Tersedianya aspal dengan kualitas standart

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Peningkatan kondisi mantap saluran Rawa dan Jaringan Pengairan tersier & saluran sekunder Lainnya 1.03.01.24.18 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03.01.24.19 Pemeliharaan Sungai 1.03.01.24.20 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya (WISMP II)

14,530,161,000.00

15,256,669,050.00

16,019,502,502.50

16,820,477,627.63

17,661,501,509.01

18,544,576,584.46

5,000,000,000.00

5,250,000,000.00

5,512,500,000.00

5,788,125,000.00

6,077,531,250.00

6,381,407,812.50

17,327,500.00

18,193,875.00

19,103,568.75

20,058,747.19

21,061,684.55

22,114,768.77

17,405,031,414.00

18,275,282,984.70

19,189,047,133.94

20,148,499,490.63

21,155,924,465.16

22,213,720,688.42

3,100,000,000.00

3,255,000,000.00

3,417,750,000.00

3,588,637,500.00

3,768,069,375.00

3,956,472,843.75

100,308,050.00

105,323,452.50

110,589,625.13

116,119,106.38

121,925,061.70

128,021,314.79

51,000,000.00

53,550,000.00

56,227,500.00

59,038,875.00

61,990,818.75

65,090,359.69

8,747,382,200.00

9,184,751,310.00

9,643,988,875.50

10,126,188,319.28

10,632,497,735.24

11,164,122,622.00

13,000,000,000.00

13,650,000,000.00

14,332,500,000.00

15,049,125,000.00

15,801,581,250.00

16,591,660,312.50

1,629,005,250.00

1,710,455,512.50

1,795,978,288.13

1,885,777,202.53

1,980,066,062.66

2,079,069,365.79

150,000,000.00

157,500,000.00

165,375,000.00

173,643,750.00

182,325,937.50

191,442,234.38

102,000,000.00

107,100,000.00

112,455,000.00

118,077,750.00

123,981,637.50

130,180,719.38

3,241,205,950.00

3,403,266,247.50

3,573,429,559.88

3,752,101,037.87

3,939,706,089.76

4,136,691,394.25

200,000,000.00

210,000,000.00

220,500,000.00

231,525,000.00

243,101,250.00

255,256,312.50

2,400,000,000.00

2,520,000,000.00

2,646,000,000.00

2,778,300,000.00

2,917,215,000.00

3,063,075,750.00

641,205,950.00

673,266,247.50

706,929,559.88

742,276,037.87

779,389,839.76

818,359,331.75

5,587,108,000.00

5,866,463,400.00

6,159,786,570.00

6,467,775,898.51

6,791,164,692.92

7,130,722,928.10

300,000,000.00

315,000,000.00

330,750,000.00

347,287,500.00

364,651,875.00

382,884,468.75

800,000,000.00

840,000,000.00

882,000,000.00

926,100,000.00

972,405,000.00

1,021,025,250.00

380,000,000.00

399,000,000.00

418,950,000.00

439,897,500.00

461,892,375.00

484,986,993.75

1.03.01.24

1.03.01.24.21 Pendamping WISMP II 1.03.01.24.22 Rehabilitasi Konstruksi Jaringan Irigasi Berbasis Padat Karya (Kemitraan) 1.03.01.24.23 Rehabilitasi Irigasi (DAK) 1.03.01.24.25 Pengelolaan Jaringan Irigasi (DPAL) 1.03.01.24.38 Rehabilitasi Saluran Sekunder dan Bangunan Pelimpah Klampar KM 2.145 (P2D2) (DPAL) 1.03.01.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Tercapainya rehabilitasi fasilitas sarana dan prasarana instalasi air bersih di lingkungan pedesaan

150,000,000.00

157,500,000.00

165,375,000.00

173,643,750.00

182,325,937.00

191,442,234.38

576,215,000.00

605,025,750.00

635,277,037.50

667,040,889.38

700,392,933.84

735,412,580.54

3,103,903,000.00

3,259,098,150.00

3,422,053,057.50

3,593,155,710.38

3,772,813,495.89

3,961,454,170.69

138,390,000.00

145,309,500.00

152,574,975.00

160,203,723.75

168,213,909.94

176,624,605.43

138,600,000.00

145,530,000.00

152,806,500.00

160,446,825.00

168,469,166.25

176,892,624.56

3,330,602,000.00

3,497,132,100.00

3,671,988,705.00

3,855,588,140.26

4,048,367,547.27

4,250,785,924.63

1.03.01.27.10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) 1.03.01.27.11 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1.03.01.30.09 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (DAK) 1.03.01.30.10 Perencanaan Desa Tertinggal 1.03.01.30.11 Pengawasan Desa Tertinggal

Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal

1.03.01.33

Peningkatan mutu bangunan yang memadai

1.03.01.30

Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya 1.03.01.33.01 Stimulan Berbasis Padat karya 1.03.01.33.02 Penyehatan Lingkungan Kawasan Pondok Pesantren 1.03.01.33.03 Stimulan Berbasis Padat karya 2012 (DPAL)

1,570,393,000.00

1,648,912,650.00

1,731,358,282.50

1,817,926,196.63

1,908,822,506.46

2,004,263,631.78

1,760,209,000.00

1,848,219,450.00

1,940,630,422.50

2,037,661,943.63

2,139,545,040.81

2,246,522,292.85

1,983,805,000.00

2,082,995,250.00

2,187,145,012.50

2,296,502,263.13

2,411,327,376.28

2,531,893,745.10

1,893,805,000.00

1,988,495,250.00

2,087,920,012.50

2,192,316,013.13

2,301,931,813.78

2,417,028,404.47

50,000,000.00 40,000,000.00

52,500,000.00 42,000,000.00

55,125,000.00 44,100,000.00

57,881,250.00 46,305,000.00

60,775,312.50 48,620,250.00

63,814,078.13 51,051,262.50

21,375,145,000.00

22,443,902,250.00

23,566,097,362.50

24,744,402,230.63

25,981,622,342.16

27,280,703,459.27

19,864,145,000.00

20,857,352,250.00

21,900,219,862.50

22,995,230,855.63

24,144,992,398.41

25,352,242,018.33

800,000,000.00

840,000,000.00

882,000,000.00

926,100,000.00

972,405,000.00

1,021,025,250.00

711,000,000.00

746,550,000.00

783,877,500.00

823,071,375.00

864,224,943.75

907,436,190.94

BAB I P E N D A H U L U A N. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents