Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 1

Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang penulis alami, secara formal dimulai dengan Program Pembangunan Lima Tahun, yang dikenal sebagai Proyek Pelita. Proyek Pelita ini berlangsung pada era Orde Baru, dimana Pelita Pertama dimulai pada tahun 1969 s.d. 1974 hingga Pelita Keenam pada tahun 1994 s.d. 1999, dan kemudian dilanjutkan dengan reformasi pendidikan yang dimulai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Usaha peningkatan mutu pendidikan secara kualitatif sejak tahun 1969,antaralain ditandai dengan perubahan dan penyempurnaan kurikulum yang hasilnya dikenal sebagai Kurikulum Tahun 1975, 1984, 1994, 1999, 2004 dan Kurikulum 2006 yang dikenal sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). KTSP ditetapkan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 38 ayat (2). Namun pelaksanaan ke enam perubahan kurikulum tersebut,khususnya di lembaga pendidikan dasar dan menengah, belum banyak berdampak pada peningkatan mutu SDM.

A. Mutu Pendidikan Indonesia Dalam Lingkup Global dan Regional Pada tahun 1970-an Malaysia meminta bantuan guru-guru MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) SMA/STM (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Teknologi Menengah) Indonesia untuk mengajar disana. Bukankah hal ini merupakan pengakuan mereka terhadap tingginya mutu pendidikan Indonesia? Artinya mutu pendidikan Indonesia pada tahun 1970-an dalam era “Orde Lama” dapat dinilai

Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

1

lebih tinggi dari Malaysia, atau paling tidak, tidak lebih rendah dari mutu pendidikan Malaysia. Bagaimana mutu pendidikan Indonesia saat ini, bila dibandingkan dengan mutu pendidikan di Malaysia? Usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia selama kurun waktu 40(empat puluh tahun), yaitu sejak tahun 1969 (Pelita Pertama) hingga tahun 2009, dilaksanakan terhadap semua komponen pendidikan, demikian juga pada era reformasi. Pesatnya pertumbuhan pendidikan Indonesia secara kuantitatif tidak dapat dipungkiri. Tetapi dalam segi mutu, Indonesia tidak mampu mempertahankan keunggulan mutu pendidikannya terhadap Malaysia. Berdasarkan data Menkokesra tahun 2011, Malaysia telahmampumembangun SDM (SumberDayaManusia) dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang berada pada peringkatke61dari 187 negara, dan meninggalkan Indonesia di peringkat ke124(Data MenkoKesra 2011: http://data.menkokesra.go.id).Dalam lingkup regional, IPM Malaysia berada pada peringkat ke 2 dan Indonesia berada pada peringkat ke12, dari 21 negara di Asia Pasifik. Ditinjau dari GNI (Gross National Income), Malaysia sebesarUS$ 8,770 dan GNI Indonesia hanya sebesarUS$ 2,940 (Data http://en.wikipedia.org). Bisakah Indonesia mengejar ketertinggalan mutu pendidikan dalam lingkup global maupun regional dengan implementasi Kurikulum 2013?

B. Peran Pendidikan Yang Ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa


2

melalui program pendidikan.Hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan ditetapkan dalam Pasal 31 ayat(3).

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 UUD tahun 1945 ini menetapkan peran pendidikan di Indonesia adalah :meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan, yang meliputi peningkatan iman dan taqwa serta ahlak mulia. Dengan kata lain Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional-spiritual dan kecerdasan kinestetis dalam membangun manusia seutuhnya yang berpribadi integral, yang ditetapkan melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

C. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam UUD tahun 1945 kemudian didefinisikan dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) padaPasal 1 ayat (1) sebagaiberikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia,


3

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal ini dapat di jadikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi, agar peserta didik dapat meng-aktualisasikan seluruh potensi yang dimilikinya menjadi kompetensi, yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang dilaksanakan dalam bentuk Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di tetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas tahun 2003, sebagai berikut:

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal ini menetapkan Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu melalui pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang disempurnakan melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang ditetapkan pada tahun 2006.

D. Kewajiban Sekolah/Madrasah Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Bermutu Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu Pemerintah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Permendiknas nomor 63 Tahun 2009, dengan pertimbangan bahwa penjaminan mutu menjadi pertanggungjawaban bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, yang perlu terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang bermutu?


4

Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 menetapkan definisi pendidikan bermutu sebagai berikut:

Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. (Pasal 1 ayat [1], PP nomor 63 Tahun 2009) Pasal 1 ayat (1) ini menetapkan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar dan berlatih sehingga dapat meningkatkan kecerdasan mereka yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Permendiknas No. 63tahun 2009 ini mengembalikan peran pendidikan (yang bermutu) sesuai dengan harapan UUD 1945. Untuk memperoleh lulusan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, membutuhkan lembaga pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan dengan mutu yang tinggi pula. Konsekuensinya sekolah akan membutuhkan guru-guru yang profesional, sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum, yang didukung oleh sarana prasarana dan media pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan bahwa sekolah dan madrasah wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan seperti yang ditetapkan dalam Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 sebagai berikut:

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. (Pasal 1 ayat [2], PP nomor 63 Tahun 2009)


5

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2)Permendiknas nomor 63 Tahun 2009,sekolah/madrasah harus dapat melaksanakan manajemen jaminan mutu, atau manajemen jaminan mutu berbasis sekolah/madrasah. Selanjutnya diperkuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

Penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan. (Pasal 5, PP nomor 63 Tahun 2009) Penyelenggara satuan atau program pendidikan wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (Pasal 6 ayat [1], PP nomor 63 Tahun 2009) Semua ayat-ayat yang dikemukakan tersebut bermuara pada kewajiban sekolah/madrasah untuk melaksanakan pendidikan bermutu melalui manajemen berbasis sekolah/madrasah. Dengan kata lain sekolah/madrasah wajib menyelenggarakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah agar dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif, produktif dan berahlak mulia.

E. Analisis Masalah Kurikulum dan Pelaksanaannya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Masalah utama yang dikemukakan dalam bab ini adalah bahwa enam kali perubahan kurikulum sejak tahun 1970 s.d. 2012, namun pelaksanaannya di sekolah/madrasah belum bisa meningkatkan mutu SDM Indonesia. Bahkan tertinggal jauh dari Malaysia yang pada tahun 1970-an memiliki mutu pendidikan yang sama atau lebih rendah dari Indonesia.


6

Masalah utama yang pertama dalam pendidikan di Indonesia saat ini adalah bagaimana konsep pengembangan kurikulum di Indonesia agar dapat meningkatkan mutu SDM. Masalah pertama itu akan terkait dengan empat standar pendidikan nasional yaitu:

1. 2. 3. 4.

Standar kompetensi lulusan sebagai komponen tujuan kurikulum. Standar materi sebagai komponen isi (materi) kurikulum. Standar proses, sebagai komponen metoda kurikulum, dan; Standar penilaian, sebagai komponen evaluasi kurikulum.

Masalah utama yang kedua, adalah bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah/madrasah. Karena bagaimanapun bagusnya kurikulum sebagai dokumen peningkatan mutu pendidikan, tetapi keberhasilannya akan tergantung pada pelaksanaannya di sekolah/madrasah. Selanjutnya, mutu pelaksanaan pendidikan di sekolah/ madrasah akan tergantung pada sumber daya pendidikan di sekolah/ madrasah, yang terkait dengan standar pendidikan lainnya, yaitu:

5. Standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi guru merupakan kunci keberhasilan peningkatan mutu proses pembelajaran dalam upaya pencapaian tujuan yaitu lulusan yang bermutu.Kita harus menyadari bahwa guru merupakan jantungnya krisis pendidikan, artinya bagaimanapun baiknya kurikulum tetapi keberhasilannya dalam mencapai tujuan pendidikan sangat tergantung pada kompetensi guru.Apakah sekolah/madrasah di Indonesia telah memiliki guru dengan kualifikasi, kompetensi dan jumlah yang memadai?


7

6.

Standar pembiayaan

Pembiayaan pendidikan dibutuhkan terkait dengan pengadaan sarana pendidikan baik hardware maupunsoftware serta kegiatan profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah dana pendidikan di Indonesia memenuhi kebutuhan?

7. Standar Sarana dan Prasarana Pengaruh kompetensi guru terhadap mutu proses pembelajaran akan dipengaruhi pula olehsarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah.Media pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) dapat mendorong terjadinya self learning, self exploration dan self evalution, yang sangat mendukung terlaksananya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) peserta didik, yang berdampak pada lulusan sekolah yang bermutu, sesuai dengan tuntutan masyarakat millinium III yang berbasis TIK. Apakah sarana prasarana pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan kurikulum dalam era global?

8.

Standar Pengelolaan

Pengaruh kompetensi guru, dan dukungan biaya serta sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah akan sangat tergantung pada pola manajemen pendidikan.Manajemen Jaminan Mutu (TQA) atau Manajemen Mutu Terpadu (TQM) dan Manajemen Strategik di sekolah/ madrasah merupakan konsep-konsep manajemen pendidikan yang dinilai dapat meningkatkan mutu lulusan sekolah. Namun pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah dan wakilwakilnya, dan terutama akan bertumpu pada kepemimpinan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah/madrasah memiliki Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

8

kompetensi manajerial dan kepemimpinan pendidikan yang memadai?Kita menyadari akan hadits Nabi bahwa: tunggulah

kehancurannya apabila salah menunjuk pemimpin.

F. Bagaimanakah Konsep Pendidikan yang

Baik dan Benar?

Karena setiap masalah sebaiknya dipecahkan dengan konsep (breakthrought concept), maka buku ini menawarkan suatu konsep pendidikan dalam membangun generasi unggul, yang digali dari Al Qur’an, karena Allah Swtberfirman:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[Qs. An Nisaa' (4): 59] Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka mencari konsep pendidikan yang benar kembalilah kepada AlQur’an dan sunnah rasul. Dengan demikian konsep-konsep pendidikan atau kurikulum yang baik dan benar adalah kurikulum yang memiliki landasan teologis.


9

Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 1

Recommend Documents