BAB 5 SIM PULAN DAN SARAN
5.1. Kesim pulan Berdasarkan uraian analisis, tem uan -tem uan dan diskusi pada bab bab sebelum nya, m aka kesim pulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 1. Evaluasi pengelolaan PD BPR Bank Daerah X dilakukan peneliti dengan m elakukan penilaian atas em pat aspek m anajem en yaitu: struktur organisasi, sistem pengelolaan, kepem im pinan, dan manajem en risiko dengan m emberikan skor penilaian num erik yaitu angka 0 dan 1. Penilaian dengan angka 0 apabila m encerminkan kondisi belum efektif, dan angka 1 apabila m encerm inkan kondisi efektif. Setiap pertanyaan yang diberikan m em iliki bobot yang sama yang jawabannya peneliti peroleh m elalui tiga cara yaitu obeservasi, wawancara dan analisa dokum en. Hasil rekapitulasi penilaian aspek m anajem en yang telah peneliti lakukan pada PD BPR Bank Daerah X, diketahui bahwa dari 15 pertanyaaan yang telah peneliti ajukan, terdapat 6 pertanyaan yang m endapat ni lai angka 1 atau 40 persen dari total nilai. Sehingga dari data tersebut diatas dapat diketahui, hasil evaluasi penilaian aspek m anajem en m enunjukkan bahwa pengelolaan PD BPR Bank Daerah X belum efektif. Faktor-faktor yang m enjadi penyebab terjadinya fraud di PD BPR Bank Daerah X dapat diklasifikasikan kedalam em pat faktor, yaitu. 1) Tekanan yang berasal dari pengaruh eksternal dan internal;
111
a) Tekanan eksternal yang berasal dari manajem en PD BPR Bank Daerah
X
untuk
dapat
m engendalikan
persentase
NPL
m engakibatkan perilaku tidak etis dan tindakan penyim pangan yang terjadi di PD BPR Bank Daerah X dengan m elakukan talangan angsuran kepada debitur yang akan m asuk kedalam kolektibilitas kurang
lancar.
Hal
ini
dilakukan
agar
kinerja
BPR
secara
keseluruhan terlihat baik dihadapan pem da dan otoritas jasa keuangan. Perm asalahan talangan seharusnya tidak akan terjadi apabila BPR m enjalankan kegiatannya sesuai dengan prosedur standar operasional yang ada di BPR. b) Tekanan internal yang m enyebabkan pelaku m elakukan fraud yaitu adanya perm asalahan ekonom i yang dihadapi pelaku dan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pelaku. Fraud yang terjadi di PD BPR Bank Daerah X akibat tekanan internal dapt terjadi dipicu adanya kesem patan akibat lem ahnya sistem pengendalian internal yang ada di BPR dan rendahnya m oralitas dari m asing -masing individu. 2) Adanya peluang atau kesem patan; Peluang terjadi fraud di PD BPR Bank Da erah X disebabkan hal-hal sebagai berikut: a) Kelem ahan sistem pengendalian internal yang dimiliki BPR; Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan PD BPR Bank Daerah X masih belum berjalan secara efektif m erupakan penyebab utama terjadinya fraud . Kondisi yang terjadi di BPR m asih terjadi rangkap jabatan, fungsi dual control tidak berjalan dengan baik,
112
pem ahaman pegawai tentang pengendalian internal masih rendah, dan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang m erupakan auditor internal tidak m enjalankan tugas pokok dan fungsinya . Hal ini yang m em berikan kesem patan kepada sem ua pegawai di PD BPR Bank Daerah X untuk m elakukan tindakan fraud . b) Sanksi yang tidak tegas bagi para pelaku fraud;
Fraud yang terjadi pada PD BPR Bank Daerah X m erupakan perm asalahan yang selalu ada sejak dahulu, nam un tidak pernah diselesaikan secara transparan dan diberikan sanksi yang tegas. Para pelaku fraud m asa lalu masih bekerja di BPR, m eskipun tidak pada posisi yang sama. Hal ini terjadi karena PD BPR Bank Daerah X belum m em iliki aturan yang jelas dan baku untuk m elakukan tindakan tegas kepada para pelaku fraud di BPR . c) Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direktur. Tindakan yang dilakukan m antan direktur pelaku m elakukan kredit tem pilan dengan alasan untuk
fraud yang
m enyelam atkan
organisasi m erupakan tindakan sem ena -m ena direktur yang tidak m am pu dicegah oleh para pegawai PD BPR bank Daerah X. Selain itu, penyaluran kredit kepada debitur tanpa m elalui prosedur yang berlaku di BPR atas perintah direktur m erupakan suatu tindakan otoriter yang tidak boleh terulang lagi di PD BPR Bank Daerah X. Penyaluran kredit um um dengan m odel kom ando ini yang m enjadi pem icu tim bulnya kredit berm asalah yang ada di BPR. penyelesaian kredit berm asalah dengan m elakukan talangan yang berasal dari
113
penggunaan kredit tem pilan; angsuran debitur lain dan pem otongan secara sepihak gaji dan THR pegawai untuk m enutup angsuran debitur
yang
masuk
kategori
NPL
m erupakan
bentuk
penyalahgunaan wewenan g yang selama ini terjadi di PD BPR Bank Daerah X. 3) Rasionalisasi; Rasionalisasi m erupakan salah satu alasan m engapa seorang bankir dapat berperilaku m enyim pang. Kredit tem pilan yang dilakukan oleh m antan Direktur PD BPR Bank Daerah X dan tindakan gali lubang tutup lubang dengan m enggunakan angsuran debitur yang dilakukan oleh petugas AO awalnya dilatarbelakangi keinginan untuk dapat m engendalikan persentase NPL . M ereka beranggapan bahwa tindakan tersebut bertujuan baik, yaitu
untuk m enyelam atkan
organisas i.
M elalui penyelamatan ini, kinerja PD BPR Bank Daerah X akan terlihat selalu baik dihadapan Pem erintah Daerah X dan Otoritas Jasa Keuangan. 4) Kolusi. Kolusi antara atasan dan bawahan juga m en jadi pem icu terjadinya fraud di PD BPR Bank Daerah X. Para petu gas AO dalam m engendalikan NPL para debitur, tidak hanya m elakukan talangan angsuran. Nam un, juga bekerjasam a dengan atasan langsung untuk m elakukan ‘perm ainan’
reschedule kredit para debitur bermasalah. Hal ini dilakukan agar para debitur
tetap
bertahan
pada
kolektibilitas
lancar.
Tindakan
penyelam atan yang dilakukan oleh petugas AO dengan m elakukan
114
rekayasa kredit m erupakan langkah terakhir apabila sudah tidak m em iliki dana untuk m elakukan talangan angsuran. Kolusi yang dilakukan oleh para pegawai tersebut dem i sebuah penilain kinerja yang baik, agar posisi yang m ereka duduki saat ini aman di BPR. 2. Langkah-langkah pencegahan fraud yang dilakukan m anajem en PD BPR Bank Daerah X yaitu sebagai berikut: 1) Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di PD BPR Bank Daerah X dengan m elakukan beberapa cara yaitu: a) M elakukan pem enuhan struktur organisasi yang ada di PD BPR Bank Daerah X sebagai bentuk segregation of duties dalam penerapan sistem pengendalian internal; b) M elakukan penataan ulang kantor kas dengan formasi pegawai terdiri atas: kepala kantor kas, petugas adm inistrasi dan petugas AO wilayah.
Kom posisi
tersebut
m enutup
peluang
petugas
AO
m elakukan sem ua fungsi yang ada di kantor kas, term asuk m enerima angsuran debitur sebagai bentuk im plem entasi dual control di BPR. Nam un, apabila m asih terdapat titipan angsuran m aka proses pengam bilan harus dilakukan oleh dua orang petugas dengan m em bawa kwitansi bernom or seri rangkap tiga yang m erupakan bentuk
number control dalam penerapan sistem pengendalian
internal. Sehingga diharapkan m am pu m encegah kasus fraud pada kantor kas yang dilakukan oleh petugas AO terulang kem bali; c) M elakukan pengam anan atas barang berharga milik bank dan nasabah, seperti: uang tunai, sertifikat dan surat -surat berharga.
115
Pengam anan
pada
ruang
khazanah
bank
dilakukan
dengan
m em berikan kunci dan kom binasi kepada dua orang yang berbeda sebagai bentuk dual custody , sehingga untuk m embukanya harus dilakukan bersama -sam a oleh kedua pegawai; d) M engem balikan fungsi kom ite kredit sesuai denga n prosedur operasi standar di PD BPR Bank Daerah X; dan e) M engoptim alkan fungsi satuan pengawas internal (SPI) m enjadi pelopor dalam penegakan anti-fraud. 2) Penerapan Kebijakan Know Your Em ployee (KYE) yang m erupakan upaya pencegahan terjadinya fraud dengan cara pengendalian dari aspek sum berdaya m anusia (SDM ). KYE yang diim plem entasikan di BPR m elalui proses rekrutm en terbuka, kualifikasi yang disesuaikan kebutuhan jabatan yang dibutuhkan dengan m elibatkan lem baga psikologi dalam proses rekrutm en. Selain itu, KYE di BPR BPR juga dilaksanakan dengan m em buat program m engenali karyawan m elalui pengisian laporan kekayaan rutin setiap tahun sekali yang wajib disam paikan kepada BPR . 3) Pem buatan Kebijakan Jalur Khusus Pelaporan Fraud ; Sarana
pelaporan
pegawa i
atas
tem uan
tindakan
fraud
harus
diwujudkan dalam bentuk keputusan direksi dan dilakukan sosi alisasi secara m enyeluruh untuk m eyakinkan kepada sem ua pihak terkait dengan keam anan dan kerahasian atas pelaporan tersebut . Pelaporan yang dilakukan pegawai atas tindakan fraud yang m em ang benar-benar
116
terjadi di
BPR, akan m endapatkan reward dari manajem en PD BPR
Bank Daerah X sebagai bentuk apresiasi. 4) Pem buatan Kebijakan dan Prosedur S anksi. Kebijakan dan prosedur pengenaan sanksi yang efektif perlu dibuat dalam rangka m enindaklanjuti hasil investigasi agar m enim bulkan efek jera bagi para pelaku fraud . Penyelesaian fraud secara internal tanpa m em berikan sanksi tegas yang selam a ini dilakukan oleh BPR harus ditinggalkan karena m erupakan preseden buruk bagi B PR serta m emicu para pegawai untuk terus m elakukan tindakan fraud yang akan m erugikan
BPR .
Sehingga
m anajam en
baru
m em prioritaskan
penyusunan aturan tentang dispilin pegawai sebagai dasar dalam pem berian sanksi yang tegas dan konsisten kepada para pegawai BPR. 5.2. Rekom endasi Berdasarkan m em berikan
kesim pulan
pertim bangan
yang
disam paikan
rekom endasi
guna
di
atas,
peneliti
peningkatan
sistem
pengendalian fraud yang efektif di PD BPR Bank Daerah X , yaitu: 1. Kelem ahan
sistem
pengendalian
internal
m erupakan
faktor
utama
penyebab terjadinya fraud di PD BPR Bank Daerah X. Sehingga penerapan sistem pengendalian internal dengan m elaksanakan segregation of duties,
dual control, dual custody, dan num ber control wajib dilaksanakan dalam pengelolaan PD BPR Bank Daerah X. m engim plem entasikan prosedur operasi standar yang sudah dibuat PD BPR Bank Daerah X m erupakan langkah nyata dalam penguatan sistem pengendalian internal.
117
2. Penanganan
para
debitur
yang
telah
m elakukan
tunggakan
wajib
dilakukan segera tanpa harus m enunggu sam pai debitur akan berpindah kolektibilitas dari lancar m enjadi kurang lancar (KL). Hal ini dilakukan dengan m embuat klasifikasi kredit lancar sebagai berikut: (1) kredit lancar tanpa
tunggakan;
(2)
kredit
lancar
dengan
tunggakan
satu
kali
angsuran,(3) kredit lancar dengan tunggakan dua kali angsuran; (3) kredit lancar dengan tunggakan tiga kali angsuran. Sehingga tekanan untuk dapat m engendalikan NPL m elalui talangan angsuran yang selam a ini m enjadi salah satu penyebab terjadinya fraud di PD BPR Bank daerah X dapat dim inim alisasi. 3. Penerapan kewajiban kepada sem ua jajaran pegawai di PD BPR Bank Daerah X untuk m elakukan mandatory vacation atau kewajiban cuti block
leave . Kebijakan ini sebagai bentuk pen gendalian internal untuk dapat m engidentifikasi aktivitas ilegal yang m ungkin disem bunyikan oleh para pegawai. 4. Penerapan kebijakan rotasi kepada sem ua pegawai di PD BPR Bank Daerah X secara periodik, term asuk juga rotasi kepada para petugas AO wilayah. Hal ini penting untuk m enghindari kolusi antara pegawai pelaksana dengan atasan langsung dan juga m enghindari terjadinya kolusi antara pegawai dengan nasabah binaannya. Jika fraud terjadi disertai adanya kolusi, akan lebih sulit terdeteksi. M enginggat kolusi biasanya dibangun dalam waktu yang tidak singkat.
118
5.3 Keterbatasan Riset 1.
Penelitian ini m erupakan penelitian studi kasus, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk kasus yang berbeda .
2.
Peneliti tidak dapat m elakukan wawancara terhadaap tiga petugas AO pelaku fraud dan wawancara ulang terhadap m antan direktur PD BPR Bank Daerah X sebagai pelaku fraud yang dipecat dari PD BPR Bank Daerah X.
119
