BAB 5 PENUTUP
5.1
Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan-kesimpulan. Serta dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis perhitungan beban penyusutan aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan PT Bagoes Tjipta Karya adalah sebagai berikut: 1.
Bahwa besarnya nilai beban penyusutan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan perusahaan.
2.
Dalam melaksanakan penyusutan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu mengenai dimulainya penyusutan. Karena PT Bagoes Tjipa Karya memulai penyusutan aset tetapnya pada saat bulan perolehan, seharusnya penyusutan atas aset tetap tersebut dimulai pada saat pemanfaatan aset tetap.
3.
Kebijakan perusahaan dalam menggunakan metode penyusutan garis lurus baik untuk kepentingan akuntansi maupun kepentingan perpajakan. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan Undangundang perpajakan.
4.
Menurut Undang-undang perpajakan PT Bagoes Tjipta Karya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Perusahaan dalam melakukan perhitungan penyusutaan fiskal mempunyai kesalahan
59
60
dalam pengelompokan aset tetap, tarif penyusutan dan masa manfaat. Perusahaan dalam menentukan tarif penyusutan membuat sama semua tarif penyusutan yaitu 12,5% dan masa manfaat 8 tahun, sedangkan aset tetap yang dimilki oleh PT Bagoes Tjipta Karya yang sesuai dengan peraturan seharusnya termasuk kelompok 1 dengan tarif penyusutan 25% dan masa manfaat 4 tahun. 5.
Besarnya nilai penyusutan aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya pada tahun 2013, sampai dengan 2015 berdasarkan perhitungan Standar Akuntansi Keuangan sebesar Rp77.015.938,- pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014
sebesar
Rp77.015.938,-
dan
pada
tahun
2015
sebesar
Rp109.248.646,6.
Besarnya nilai penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-undang Perpajakan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp103.981.875,- pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp103.981.875,- dan ditahun 2015 sebesar Rp137.552.812,-.
7.
Perbedaan nilai beban penyusutan aset tetap baik berdasarkan perhitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan memiliki selisih bagi perusahaan, selisih perhitungan antara laporan perhitungan penyusutan aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan pada setiap tahunnya sehingga memiliki koreksi fiskal pada tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp26.965.937,- pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 sebesar , Rp26.965.937,- dan ditahun 2015 sebesar Rp28.304.166,-.
61
8.
Laba usaha sebelum pajak atau PKP PT Bagoes Tjipta Karya pada saat beban penyusutan aset tetap dihitung menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tahun 2013 sebesar Rp325.164.574,- pada tahun 2014 sebesar Rp413.134.518,- dan di tahun 2015 sebesar Rp406.533.388,dan perhitungan menurut Undang-undang Perpajakan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar Rp298.198.637,- untuk tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp386.168.580,- dan untuk tahun 2015 sebesar Rp436.335.421,-. Adanya perbedaan laba diatas dikarenakan adanya perubahan pada besarnya nilai beban penyusutan aset tetap yang berpengaruh pada laporan keuangan yaitu pada laporan laba rugi dan Harga Pokok Penjualan (HPP).
9.
Besarnya Pajak Pengahasilan badan PT Bagoes Tjipta Karya yang dibayarkan berdasarkan perhitungan SAK dari tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah Rp40.903.643,- pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 Rp55.166.940,- dan ditahun 2015 sebesar Rp58.076.198,-. Sedangkan menurut
Undang-undang
Perpajakan
pada
tahun
2013
sebesar
Rp39.218.637,- sedangkan ditahun 2014 sebesar Rp55.166.940,- dan sebesar Rp54.541.875,- pada tahun 2015. 10.
Berdasarkan perubahan besarnya Pajak Penghasilan terdapat selisih antara perhitungan menurut SAK dan Undang-undang Perpajakan yaitu sebesar Rp1.685.381,- pada tahun 2013 sedangkan tahun 2014 sebesar Rp0,- dan pada tahun 2015 sebear Rp3.534.323. Untuk tahun 2014 Pajak Penghasilan tidak mengalami perubahan dikarenakan pada tahun 2014
62
untuk pajak penghasilan berdasarkan peredaran bruto dikali 1% atau kenanya Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013. Berdasarkan jumlah selisih atas perubahan besarnya nilai Pajak Penghasilan badan perusahaan dimana dapat dilihat atas selisih jumlah total pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun 2013, 2014, 2015 sebagai berikut: Menurut SAK
= Rp154.146.781,-
Menurut Fiskal
= Rp148.927.007,= Rp5.219.774,-
11.
Berdasarkan perbedaan hasil perhitungan antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan perusahaan mengalami perubahan yang tentu berdampak pada Pajak Penghasilan badan yang mana dalam perhitungan menurut Undang- undang Perpajakan memiliki selisih antara perhitungan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Koreksi fiskal yang terjadi antara perhitungan perusahaan dengan UU perpajakan adalah sebesar Rp5.219.774,- terjadi koreksi fiskal negatif dikarenakan jumlah yang dibayarkan menurut perhitungan perusahaan lebih bayar.
12.
Sedangkan perhitungann
besarnya
laba
bersih
perusahaan
berdasarkan
hasil
menurut Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2013
sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp284.260.931,- untuk laba bersih tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 laba bersih adalah sebesar Rp357.967.578,- dan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp406.533.388,-. Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan pada tahun 2013 sebesar
63
Rp258.980.357,- sedangkan di tahun 2014 sebesar Rp331.001.640,- dan di tahun 2015 sebesar Rp381.793.546,-. 13.
Adanya selisih dari laba bersih perusahaan yang diperhitungkan secara Standar Akuntansi dan Undang-undang Perpajakan dengan laba bersih memperoleh selisih pada tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp25.280.556,- untuk tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2014 sebesar Rp26.966.300,- sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp24.739.842,- selisih yang signifikan ini menunjukan bahwa laba bersih yang diperoleh berdasarkan perhitungan menurut UU Perpajakan lebih kecil dari pada perhitungan menurut SAK atau perusahan PT Bagoes Tjipta Karya, hal ini disebabakan karena adanya perubahan nilai beban penyusutan setiap tahunnya yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan dan Peratuan Menteri Keuangan.
5.2
Saran Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut: 1.
Bagi PT Bagoes Tjipta Karya hendaknya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku baik secara Standar Akunansi Keuangan maupun Undangundang perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan Pajak Penghasilan, karena berdampak pada lebih besarnya Pajak Penghasilan yang akan ditanggung.
2.
Untuk mempermudah perusahaan dalam membuat laporan keuangan sebaiknya perusahaan menggunakan laporan keuangan sesuai peratuan
64
Perpajakan karena pada dasarnya laporan keuangan secara perpajakanlah yang sering digunakan. 3.
Lebih memperhatikan setiap peratuan Undang-undang perpajakan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia, karena selalu adanya perubahaan dalam mementukan kebijakan perpajakan.
4.
Perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan baik menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut Undang-undang Perpajakan, sehingga keduanya berjalan beriringan sehingga perusahaan tidak mendapat koreksi pada laporan keuangan menurut Undang-undang Perpajakan.
5.
Perusahaan untuk selanjutnya harus memperhatikan juga tanggal perolehan dan tanggal pemakaian aset tetap jika perusahaan menginginkan menggunakan dua laporan keuangan baik secara Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-undang Perpajakan, agar semua laporan sesuai dengan prinsip yang berlaku.
6.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah objek lainnya karena pada penelitian ini hanya mengkaji salah faktor dalam laporan keuangan yaitu beban penyusutan aset tetap dengan cara menganalisis metode penyusutan aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undangundang perpajakan. Peneliti selanjutnya bisa mengganti objek yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan dan pajak penghasilan bagi perusahaan karena masih banyak faktor yang berpengaruh.
7.
Bagi pemerintah sebaiknya mengkaji ulang tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 karena bagi UMKM atau perusahaan kecil aturan ini
65
merugikan dan menghambat perkembangan usahanya yang masih mendapat laba kecil. Memang benar aturan ini dapat memberikan pemasukan untuk negara, namun untuk jangka panjang pelaku usaha akan semakin banyak yang gulung tikar diakibatkan usahanya yang tidak mendapatkan kompensasi kerugian atas kerugian usaha yang dialaminya dan justru perusahaan masih harus dibebani dengan pajak penghasilan badan.
