Bab 4 Bidang Regulasi Fungsi Ditjen Pos dan Telekomunikasi sebagai regulator pada bidang pos dan telekomunikasi ditunjukkan dengan perangkat peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang Pos dan Telekomunikasi di Indonesia. Ditjen Pos dan Telekomunikasi dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang melaksanakan, mengawasi, mengawal atau yang mengeluarkan peraturan tersebut untuk diikuti oleh semua pihak (stakeholder) di bidang pos dan telekomunikasi.
Perkembangan yang cepat dan sangat pesat khususnya dalam bidang
teknologi informatika menuntut Ditjen Pos dan Telekomunikasi maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengantisipasinya dengan menyiapkan perangkat peraturan yang sesuai.
Perangkat peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi operasional bidang pos dan telekomunikasi ini meliputi peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pos dan Telekomunikasi serta Surat Edaran Menteri. Dalam lima tahun terakhir, cukup banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bidang pos dan telekomunikasi, khususnya yang bersifat teknis. Sementara peraturan yang bersifat kebijakan dan ketentuan umum tidak terlalu banyak dikeluarkan.
4.1
Undang-Undang
Sampai dengan semester I tahun 2010, tidak terdapat penambahan Undang-Undang yang dikeluarkan terkait dengan bidang pos dan telekomunikasi. Jika pada tahun 2009 dikeluarkan Undang-Undang tentang Pos, maka tahun 2010 ini sampai dengan bulan Juni tidak ada Undang-Undang yang dikeluarkan terkait bidang Pos dan Telekomunikasi. Hal ini dapat dipahami mengingat Undang-Undang merupakan produk hukum yang paling tinggi yang mengatur suatu bidang dan proses pemunculannya memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan parlemen. Sehingga tidak banyak undang-undang yang dikeluarkan setuap tahunnya termasuk dalam bidang pos dan telekomunikasi.
Tabel 4.1 Statistik Undang-Undang menurut Bidang.
NO. 1 2 3 4 5
JENIS PERATURAN PERPOSAN TELEKOMUNIKASI FREKUENSI STANDARDISASI BIDANG LAIN-LAIN
2005 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 2010* JUMLAH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
*) Sampai Juni 2010
4.2
Peraturan Pemerintah
Produk hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan bidang Pos dan Telekomunikasi juga belum ada yang dikeluarkan pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juni. Dalam tiga tahun terakhir, hanya ada satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan dalam bidang Pos dan telekomunikasi yaitu yang terkait dengan bidang ain-lain (lintas bidang). Hal ini karena Peraturan Pemerintah adalah produk hukum turunan dari UndangUndang. Sehingga umumnya tidak ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan jika tidak ada Undang-Undang terkait yang keluar. Tabel 4.2 Statistik Peraturan Pemerintah menurut Bidang.
NO. 1 2 3 4 5
JENIS PERATURAN PERPOSAN TELEKOMUNIKASI FREKUENSI STANDARDISASI BIDANG LAIN-LAIN
2005 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 2010* JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
*) Sampai Juni 2010
4.3
Peraturan Presiden
Regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dari 2005 sampai Juni 2010 terakhir lebih banyak dikeluarkan pada tahun 2008. Dari lima Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada periode 2005 sampai Juni 2010, tiga peraturan dikeluarkan pada tahun 2008. Sementara dua Peraturan Presiden lainnya dikeluarkan masing-masing pada tahun 2006 dan 2009 seperti terlihat pada Tabel 4.3. Dari sisi jenis peraturannya, Peraturan Presiden pada bidang pos dan telekomunikasi yang dikeluarkan pada periode ini lebih banyak terkait dengan bidang pos. Dari lima Peraturan Presiden yang dikeluarkan, 80% merupakan Peraturan Presiden yang terkait dengan bidang perposan.
Tabel 4.3 Statistik Peraturan Presiden menurut Bidang. NO. 1 2 3 4 5
JENIS PERATURAN PERPOSAN TELEKOMUNIKASI FREKUENSI STANDARDISASI BIDANG LAIN-LAIN
2005 0 0 0 0 0
2006 2007 2008 2009 2010* JUMLAH 1 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
*) Sampai Juni 2010
4.4
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Meskipun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan produk hukum yang lebih teknis dan hanya terkait dengan bidang Komunikasi dan Informatika serta dan statusnya tidak setinggi Undang-Undang, PP atau Perpres, namun tidak banyak juga Peraturan Menteri yang dikeluarkan dalam semester pertama tahun 2010 ini. Sampai dengan bulan Juni 2010, baru 4 Peraturan Menteri Kominfo yang dikeluarkan yaitu satu peraturan terkait dengan bidang perposan dan 3 peraturan terkait dengan bidang telekomunikasi. Jumlah ini jauh lebh kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana biasanya dikeluarkan lebih dari 10 Peraturan Menteri Kominfo setiap tahunnya.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Peraturan Menteri Kominfo paling banyak dikeluarkan sampai semester I tahun 2010 ini adalah pada bidang telekomunikasi seperti terlihat pada tabel 4.4. Hal ini terkait dengan perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat terutama untuk telekomunikasi nirkabel dan seluler dengan semakin banyaknya jenis teknolog yang digunakan dan operator yang bergerak pada bidang ini. Sementara Peraturan Menteri Kominfo untuk bidang frekuensi belum ada yang dikeluarkan pada tahun 2010 ini. Tabel 4.4 Statistik Peraturan Menteri Kominfo menurut Bidang.
NO. 1 2 3 4 5
JENIS PERATURAN PERPOSAN TELEKOMUNIKASI FREKUENSI STANDARDISASI BIDANG LAIN-LAIN
*) Sampai Juni 2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010* JUMLAH 0 1 1 0 0 0 2 8 3 10 11 5 16 53 14 0 2 5 2 0 23 3 0 1 0 0 2 6 2 0 0 0 1 0 2
4.5
Keputusan Menteri Kominfo
Produk hukum dalam bentuk Keputusan Menteri Kominfo sampai dengan bulan Juni 2010 ini baru 3 buah yang dikeluarkan. Dibanding tahun sebelumnya yang dikeluarkan 19 buah Keputusan Menteri Kominfo, pada tahun ini jauh lebih sedikit dikeluarkan Keputusan Menteri yang terkait bidang Pos dan telekomunikasi. Dari tiga peraturan yang dikeluarkan, ketiganya terkait dengan bidang standarisasi. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2005, bidang standarisasi bersama bidang telekomunikasi adalah bidang yang banyak diatur regulasinya melalui Keputasan Menteri Kominfo. Dari total 35 Keputusan Menteri Kominfo yang telah dikeluarkan dari tahun 2005 sampai Juni 2010, 57,1% merupakan keputusan Menteri terkait dengan bidang standarisasi dan 31,4% adalah Keputusan menteri yang terkait dengan bidang telekomunikasi. Tabel 4.5 Statistik Keputusan Menteri Kominfo menurut Bidang.
NO. JENIS PERATURAN 1 PERPOSAN 2 TELEKOMUNIKASI 3 FREKUENSI 4 STANDARDISASI 5 BIDANG LAIN-LAIN *) Sampai Juni 2010
4.6
2005 2006 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0
2007 2008 2009 2010* JUMLAH 0 0 0 0 0 4 0 2 3 11 12 3 1 1 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Peraturan Dirjen Pos dan Telekomunikasi
Produk regulasi dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pos dan Telekomunikasi dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Telekomunikasi dan langsung terkait dengan teknis bidang Pos dan telekomunikasi baik untuk pengaturan keluar maupun ke dalam (internal). Pada tahun 2010, sampai dengan bulan Juni baru diterbitkan 3 Peraturan Dirjen Pos dan telekomunikasi yaitu masing-masng satu terkait bidang pos dan dua terkait bidang standarisasi perangkat telekomunikasi. Dibanding dua tahun terakhir, jumlah peraturan Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang telah dikeluarkan ini jauh lebih sedikit karena baru 21% dari Peraturan Dirjen yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya (2009). Dari sisi bidangnya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Peraturan Dirjen yang dikeluarkan pada tahun 2010 sampai bulan Juni ini juga lebih banyak terkait dengan bidang standarisasi. Dari total 43 Peraturan Dirjen yang telah dikeluarkan sejak 2005, 67,4% terkait dengan bidang
standarisasi. Peraturan ini umumnya terkait dengan penetapan standard yang harus dipenuhi untuk suatu perangkat telekomunikasi yang akan masuk ke Indonesia. Tabel 4.6 Statistik Peraturan Dirjen Postel menurut Bidang.
NO. 1 2 3 4 5
JENIS PERATURAN PERPOSAN TELEKOMUNIKASI FREKUENSI STANDARDISASI BIDANG LAIN-LAIN
2005 2006 2007 2008 2009 2010* JUMLAH 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 4 2 0 8 1 0 1 0 0 0 1 11 2 8 4 2 11 29 1 0 0 1 0 1 3
*) Sampai Juni 2010
4.7
Keputusan Bersama Menteri Kominfo
Sampai dengan semester I tahun 2010, belum ada produk hukum dalam bentuk Keputusan bersama Menteri Kominfo pada bidang pos dan telekomunikasi yang dikeluarkan. Produk hukum Keputusan Bersama dalam bidang pos dan telekomunikasi ini memang tidak banyak dikeluarkan karena terkait dengan kementerian lain sehingga biasanya tidak khusus menyangkut bidang pos dan telekomunikasi. Sejak tahun 2005, baru dikeluarkan dua Keputusan Bersama Menteri Kominfo dalam bidang pos dan telekomunikasi ini. Tabel 4.7 Statistik Keputusan Bersama Menteri Kominfo menurut Bidang.
NO. 1 2 3 4 5
JENIS PERATURAN PERPOSAN TELEKOMUNIKASI FREKUENSI STANDARDISASI BIDANG LAIN-LAIN
2005 2006 2007 2008 2009 2010* JUMLAH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*) Sampai Juni 2010
Secara kumulatif sejak tahun 2005 telah dikeluarkan 176 produk hukum yang terkait dengan bidang pos dan telekomunikasi. Dari sisi jenis produk hukumnya, yang paling banyak dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Kominfo, diikuti dengan Peraturan Dirjen Postel dan Keputusan Menteri Kominfo. Selama kurun waktu 2005-Juni 2010 teah dikeluarkan 86 Peraturan Menteri Kominfo atau 48,9% dari total peraturan yang telah dikeluarkan. Sementara untuk Peraturan Dirjen Postel dan Keputusan Menteri Kominfo jumlahnya masing-masing 43 dan 35 peraturan atau 24,4% dan 19,9% dari total produk hukum yang telah dikeluarkan dalam bidang pos dan telekomunikasi.
Tabel 4.8. Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005- 2010*
Jenis Peraturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Keputusan Menkominfo Peraturan Dirjen Menkominfo Keputusan Bersama Postel Menkominfo Surat Edaran JUMLAH Menkominfo
Perposa n 1 0 4 2 0 2
Telekom Frekuens Standariunikasi i sasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 23 6 11 20 0 8 1 29
1 0 10
0 1 73
1 0 45
Lainlain
0 0 35
1 2 1 2 4 3
JUMLAH 2 2 5 86 35 43
0 0 13
2 1 176
*) Sampai Juni 2010 Gambar 4.1. Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005-Juni 2010 60 50 40 30 20 10 0 Perposan
Telekomuni kasi
Frekuensi
Standarisasi
Lain-lain
Undang-Undang
1
0
0
0
1
Peraturan Pemerintah
0
0
0
0
2
Peraturan Presiden
4
0
0
0
1
Peraturan Menkominfo
2
53
23
6
2
Keputusan Menkominfo
0
11
20
0
4
Peraturan Dirjen Postel
2
8
1
29
3
Keputusan Bersama Menkominfo
1
0
1
0
0
Surat Edaran Menkominfo
0
1
0
0
0
Pada tahun 2010, sampai bulan Juni produk hukum pada bidang pos dan telekomunikasi yang paling banyak dikeluarkan juga dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo sebanyak 4 buah, diikuti oleh Keputusan Menteri Kominfo sebanyak 3 buah. Secara total, jumlah ini juga jauh lebih rendah daripada total produk hukum pada bidang pos dan telekomunikasi yang telah dikeluarkan setiap tahunnya.
Dari sisi komposisinya menurut bidang, peraturan yang terkait bidang, terdapat perbedaan komposisi antar bidang menurut jenis peraturannya. Peraturan pada bidang telekomunikasi dan frekuensi paling banyak adalah dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo. Proporsi produk hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo pada bidang telekomunikasi mencapai 72,6% dari total peraturan pada bidang tersebut. Sementara pada bidang frekuensi, proporsinya mencapai 51,1% dari total produk hukum yang dikeluarkan pada bidang frekuensi seperti ditunjukkan pada gambar 4.2. Sementara peraturan pada bidang standarisasi lebih didominasi oleh produk regulasi dalam bentuk Peraturan Dirjen Postel yaitu sebanyak 82,9%. Sedangkan peraturan pada bidang pos lebih banyak dalam bentuk Peraturan Presiden, disamping karena produk regulasinya juga tidak banyak yang terkait dengan bidang pos. Gambar 4.2. Komposisi produk regulasi yang dikeluarkan menurut bidang dan jenis peraturan pada periode 2005-Juni 2010 100% 80% 60% 40%
20% 0% Perposan
Telekomu Frekuensi nikasi 1,4% 0,0%
Standaris asi 0,0%
Lain-lain
Surat Edaran Menteri
0,0%
Keputusan Bersama Menteri
10,0%
0,0%
2,2%
0,0%
0,0%
Peraturan Dirjen Postel
20,0%
11,0%
2,2%
82,9%
23,1%
Keputusan Menkominfo
0,0%
15,1%
44,4%
0,0%
30,8%
Peraturan Menkominfo
20,0%
72,6%
51,1%
17,1%
15,4%
Peraturan Presiden
40,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,7%
Peraturan Pemerintah
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
15,4%
Undang-Undang
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,7%
0,0%
