Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukan 1

Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukan

1

DAFDUK 1. 2. 3. 4.

Pencatatan Biodata Penddk per Keluarga. Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan. Pendataan Penddk Rentan Kependudukan. Pelaporan Penddk yang tdk mampu melaporkan sendiri.

OUTPUT

INPUT

DATABASE KEPENDUDUKAN 1.

INFODUK SIAK

CAPIL

9. 10. 11.

Pencatatan Kelahiran. Pencatatan Lahir Mati. Pencatatan Perkawinan. Pencatatan Pembatalan Perkawinan. Pencatatan Perceraian. Pencatatan Pembatalan Perceraian. Pencatatan Kematian. Pencatatan Pengangkatan, Pengesahan dan Pengakuan Anak Pencatatan Perub. Nama dan Perub. Status Kewarganegaraan. Pencatatan Peristiwa Penting. Pelaporan Penddk yang tdk mampu melaporkan sendiri.

OUTPUT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

INPUT

INPUT


Dokumen Kependudukan (Biodata, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta

2. 3.

4.

Perumusan Kebijakan di bid. Pemerintahan, Pembangunan & Kebutuhan Sektor Pembangunan lainnya. Pilkada & Pemilu. Perkembangan Kependudukan & Penyusunan Proyeksi Kependudukan. Verifikasi Bukti Diri Penduduk & Dokumen Kependudukan 2


3


4


5

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang, maka harus diwujudkan Data Kependudukan yang valid, aktual, termutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukan

6

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan _______________________________________

Pasal 89 dan Pasal 90

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukan

7

 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ____________________________

Pasal 99 dan Pasal 100

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap : a. Penduduk WNI paling sedikit Rp. 50.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,b. Penduduk WNA paling sedikit Rp. 100.000,- dan paling banyak Rp. 2.000.000,-

 Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perda Nomor 2 Tahun 2008 _______________________________ Pasal 177 dan Pasal 178 (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Untuk penduduk WNI : Untuk penduduk WNA : a. Rp. 050.000,a. Rp. 0.500.000,b. Rp. 075.000,b. Rp. 0.750.000,c. Rp. 100.000,c. Rp. 1.000.000,-


8

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan __________________________________________ Ketentuan Pidana

Pasal 93 Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 97 Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukan

9


10


11


12


13


14

Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukan 1

Recommend Documents